Kategori: Laman Cabang

Kategori Induk Halaman-Halaman Cabang

Besok, 8.893 Anggota IKPI dan Masyarakat Siap Ramaikan Jalan Sehat Serentak di 32 Kota

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 8.893 peserta yang terdiri atas anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), keluarga, karyawan, dan masyarakat akan mengikuti Jalan Sehat Serentak IKPI 2026 yang digelar pada Minggu (2/8/2026) di 32 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda utama peringatan HUT ke-61 IKPI sekaligus membidik pencatatan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Data panitia menunjukkan jalan sehat melibatkan 41 cabang IKPI dengan total peserta terdaftar mencapai 8.893 orang.

Koordinator Jalan Sehat Serentak IKPI 2026, Taslim Syahputra, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah diawali oleh IKPI Cabang Surabaya yang lebih dahulu menggelar jalan sehat pada 26 Juli 2026 dengan diikuti sekitar 400 peserta. Selanjutnya, pada Minggu (2/8/2026), ribuan peserta di berbagai daerah akan mengikuti kegiatan secara serentak.

“Besok sebanyak 8.893 anggota IKPI bersama keluarga, karyawan, dan masyarakat akan meramaikan Jalan Sehat Serentak IKPI di 32 kota. Kami optimistis seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan menjadi momentum kebersamaan keluarga besar IKPI dalam memperingati HUT ke-61,” ujar Taslim, Sabtu (2/8/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan pada 2 Agustus akan berlangsung di berbagai lokasi di Indonesia. Beberapa cabang juga menggelar kegiatan secara kolaboratif, di antaranya Pengurus Daerah Banten yang menggabungkan tiga cabang di Alam Sutera, Pengurus Daerah DKJ di PIK 2, IKPI Cabang Kota Bekasi bersama Kabupaten Bekasi di Grand Kamala Lagoon, serta IKPI Cabang Depok dan Bogor di Kebun Raya Bogor.

Menurut Taslim, sejumlah titik diperkirakan menjadi pusat keramaian karena diikuti ratusan peserta, antara lain kawasan PIK 2 Jakarta dengan 837 peserta, Pengda Banten 715 peserta, Padang 550 peserta, Cirebon 445 peserta, Bitung 439 peserta, Kebun Raya Bogor 420 peserta, Denpasar 412 peserta, Grand Kamala Lagoon Bekasi 400 peserta, Jakarta Selatan 350 peserta, Medan 350 peserta, dan Sleman 320 peserta.

Taslim menilai tingginya partisipasi tersebut menunjukkan antusiasme anggota IKPI beserta masyarakat dalam menyukseskan salah satu agenda nasional organisasi.

“Jalan Sehat Serentak ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan keluarga besar IKPI dari Sabang sampai Merauke. Kami berharap seluruh peserta dapat menikmati kegiatan ini sekaligus bersama-sama mengukir sejarah melalui pencapaian Rekor MURI,” katanya.

Jalan Sehat Serentak IKPI 2026 mengusung tema “Menyatukan Langkah untuk Negeri” dan menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-61 IKPI. Melalui pelaksanaan yang diawali Surabaya dan dilanjutkan serentak di 32 kota, IKPI berharap dapat memperkuat silaturahmi antaranggota sekaligus mencatatkan Rekor MURI melalui penyelenggaraan jalan sehat berskala nasional. (bl)

Akademisi UI Tegaskan Ketahanan Fiskal Indonesia Sangat Ditentukan Kemampuan Hadapi Tekanan Ekonomi Global

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketahanan fiskal Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah merespons berbagai tekanan ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, volatilitas nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi dunia yang berdampak pada kondisi fiskal nasional.

Hal tersebut disampaikan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Wisamodro Jati, saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi TAXCUSSION 2026 bertema “Indonesia’s Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure” yang diselenggarakan Divisi Research and Literature Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (KOSTAF FIA UI) di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Wisamodro mengatakan tema yang diangkat dalam Taxcussion 2026 sangat relevan dengan kondisi perekonomian global yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, tekanan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskalnya.

“Berbagai tantangan global tersebut menjadi ujian bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskal, terutama dari sisi penerimaan pajak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa di tengah kondisi tersebut, pemerintah dituntut mampu merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif agar dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan penerimaan negara tetap terjaga.

Dalam paparannya, Wisamodro juga menekankan pentingnya pembahasan mengenai pemajakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun optimalisasi pemungutan pajaknya masih menjadi tantangan.

Karena itu, ia menilai kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu terus dikaji agar mampu meningkatkan kepatuhan tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Wisamodro menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk mengejar target penerimaan negara.

Menurutnya, kebijakan fiskal memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Kebijakan fiskal bukan sekadar berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Melalui forum Taxcussion 2026, Wisamodro berharap lahir berbagai gagasan dari kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah yang dapat menjadi masukan dalam memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. (bl)

 

Praktisi Tegaskan Ketahanan Fiskal Indonesia Tak Cukup Andalkan Penerimaan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketahanan fiskal Indonesia tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Pemerintah juga perlu membangun sistem perpajakan yang kredibel, transparan, serta memberikan kepastian hukum agar mampu menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Pandangan tersebut disampaikan Senior Partner Taxco Solution Anita Widiati, saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi TAXCUSSION 2026 bertema “Indonesia’s Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure” yang diselenggarakan Divisi Research and Literature Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (KOSTAF FIA UI) di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Anita mengatakan kebijakan fiskal Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, digitalisasi, hingga semakin ketatnya persaingan investasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat sehingga pemerintah dituntut memiliki kebijakan fiskal yang lebih adaptif.

Menurutnya, fokus pemerintah tidak seharusnya hanya pada upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun ketahanan fiskal yang mampu bertahan menghadapi perubahan siklus ekonomi.

Ia menjelaskan, tax ratio Indonesia yang masih berada di kisaran 9–10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan masih terdapat ruang yang besar untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, langkah tersebut tidak seharusnya dilakukan dengan memperberat beban wajib pajak.

“Solusinya bukan dengan mempersulit wajib pajak, melainkan membangun sistem perpajakan yang kredibel, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Anita.

Ia juga menilai paradigma persaingan investasi global telah berubah. Jika sebelumnya daya saing banyak ditentukan oleh insentif dan tarif pajak yang rendah, kini investor lebih mempertimbangkan kejelasan regulasi, kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta kemudahan berusaha.

Menurut Anita, kondisi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyelaraskan ketahanan fiskal dengan peningkatan daya saing investasi. Pemerintah dituntut mampu merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan negara tanpa mengorbankan iklim usaha yang sehat.

Selain itu, Anita menyoroti modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan implementasi Coretax. Menurutnya, transformasi tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pembaruan teknologi, tetapi juga perlu diikuti perubahan pendekatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia berharap DJP dapat mengembangkan pendekatan cooperative compliance yang mengedepankan kemitraan pelayanan dan kepercayaan bersama dengan wajib pajak, sehingga kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan.

Menutup paparannya, Anita menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang kuat harus lahir dari kolaborasi berbagai pihak, yakni pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penganalisis kritis, dan praktisi yang memahami kondisi dunia usaha, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus menjaga ketahanan fiskal Indonesia. (bl)

Bupati Sleman Siap Buka Jalan Sehat HUT IKPI ke-61, Dukung Target Rekor MURI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Menjelang pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), pengurus IKPI Cabang Sleman melakukan audiensi dengan Bupati Sleman, Harda Kiwaya, di Kantor Bupati Sleman, Jumat (31/7/2026). Audiensi tersebut bertujuan menyampaikan kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT IKPI yang akan diselenggarakan pada Minggu, 2 Agustus 2026, di Lapangan Pemda Sleman.

Audiensi dipimpin oleh Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, didampingi Wakil Ketua Yudhika Elrifi, Sekretaris Agus Priyono, dan Wakil Sekretaris Indah Cahyaningtyas. Dalam pertemuan tersebut, panitia memaparkan seluruh persiapan kegiatan yang diproyeksikan menjadi salah satu perayaan HUT IKPI terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan utama berupa Jalan Sehat HUT IKPI ke-61 akan dilaksanakan pada Minggu, 2 Agustus 2026, bertempat di Lapangan Pemda Sleman, dengan target mencatatkan Rekor MURI sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam gerakan hidup sehat dan peningkatan kesadaran perpajakan.

Selain jalan sehat, masyarakat juga akan menikmati berbagai kegiatan sosial dan pelayanan publik yang diselenggarakan secara gratis, antara lain hiburan live band, donor darah, tebus murah, konsultasi pajak gratis, konsultasi hukum gratis, terapi tradisional, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata, serta pembagian doorprize dengan hadiah utama berupa sepeda listrik, disertai berbagai hadiah menarik lainnya.

Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud pengabdian organisasi kepada masyarakat sekaligus momentum mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, profesi, dan masyarakat.

“Kami ingin HUT IKPI tidak hanya menjadi perayaan organisasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai layanan sosial, edukasi perpajakan, dan kegiatan yang mampu mempererat kebersamaan,” ujarnya.

Bupati Sleman, Harda Kiwaya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif IKPI Cabang Sleman yang menggabungkan kegiatan olahraga, pelayanan kesehatan, edukasi hukum dan perpajakan, serta kegiatan sosial dalam satu rangkaian acara. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendukung semangat hidup sehat dan peningkatan literasi hukum maupun perpajakan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HUT IKPI ke-61 dan memastikan kesediaannya untuk hadir sekaligus membuka secara resmi Jalan Sehat HUT IKPI ke-61 pada Minggu, 2 Agustus 2026, di Lapangan Pemda Sleman.

Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman, IKPI Cabang Sleman optimistis kegiatan ini akan berlangsung meriah, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta menjadi momentum bersejarah melalui pencatatan Rekor MURI dalam peringatan HUT IKPI ke-61.

Raih WTP, Menkeu Purbaya Janji Percepat Tindak Lanjut Temuan BPK

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bendahara Umum Negara (BUN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Menurutnya, opini WTP bukan menjadi akhir dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara, melainkan momentum untuk terus meningkatkan akuntabilitas.

Opini WTP tersebut diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada Menteri Keuangan dalam acara di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/7).

Purbaya mengatakan, meskipun kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Kementerian Keuangan masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk menyempurnakan tata kelola keuangan.

“Walaupun BPK telah memberikan opini WTP, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kami sangat menghargai berbagai rekomendasi yang diberikan yang kami jadikan sebagai titik tolak dalam melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi yang diberikan,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Ia menambahkan, percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

Menurut Purbaya, capaian opini WTP diraih di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan sepanjang 2025. Meski demikian, APBN tetap mampu menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Pada 2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,11% secara tahunan (year-on-year), inflasi berada di level 2,92%, sedangkan defisit APBN terkendali sebesar 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel serta peran Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer pemerintah, dan koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah.

Purbaya juga berharap sinergi antara Kementerian Keuangan dan BPK terus diperkuat, terutama dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Saya berharap BPK RI terus mendukung berbagai upaya dalam melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan konstruktif.

Kementerian Keuangan juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan BPK guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara agar APBN tetap sehat, kredibel, serta mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. (ds)

IKPI Sleman Libatkan Student Tax Community pada Perayaan HUT ke-61 IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman melibatkan Student Tax Community (STC) dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 IKPI yang akan digelar di Lapangan PMD Sleman pada 2 Agustus 2026. Keterlibatan tersebut menjadi partisipasi perdana komunitas mahasiswa perpajakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar IKPI Cabang Sleman.

Ketua IKPI Cabang Sleman Hersona Bangun mengatakan, Student Tax Community tidak hanya membantu kepanitiaan, tetapi juga akan berperan sebagai master of ceremony (MC) selama rangkaian acara berlangsung.

“Student Tax Community yang telah kami bentuk akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Ini menjadi kegiatan perdana mereka dan nantinya teman-teman dari Student Tax Community juga akan bertugas sebagai master of ceremony,” kata Hersona usai rapat persiapan HUT ke-61 IKPI Cabang Sleman di Rumah Makan Padang Buyung Ubin, Selasa (28/7/2026).

Menurut Hersona, pelibatan mahasiswa merupakan bagian dari upaya IKPI Cabang Sleman membangun sinergi dengan kalangan akademisi sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi profesi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ia menjelaskan, HUT ke-61 IKPI Cabang Sleman dirancang tidak hanya sebagai perayaan hari jadi organisasi, tetapi juga menjadi wadah pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Rangkaian acara meliputi jalan sehat, donor darah, konsultasi pajak gratis, konsultasi hukum gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan mata gratis, terapi tradisional gratis, hiburan musik, serta program tebus murah minyak goreng satu liter seharga Rp10.000.

Hersona menambahkan, kegiatan tersebut ditargetkan diikuti lebih dari 300 peserta dari masyarakat Kabupaten Sleman. Panitia juga telah mengundang Bupati Sleman untuk menghadiri sekaligus melepas peserta jalan sehat.

Selain berbagai layanan sosial, panitia menyiapkan sejumlah hadiah bagi peserta, dengan hadiah utama berupa sepeda listrik.

Menurut Hersona, kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun itu diharapkan semakin mendekatkan IKPI kepada masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan edukasi perpajakan. (bl)

Vokalis Jamrud Tutup IKPI Golf Open Tournament 2026 dengan Lagu Rock, Peserta Ikut Bernyanyi dan Berjoget

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Bogor: Suasana penutupan IKPI Golf Open Tournament 2026 berlangsung semarak. Penampilan vokalis band Jamrud, Krisyanto, dengan membawakan sejumlah lagu rock berhasil menghidupkan suasana hingga membuat ratusan peserta larut dalam kemeriahan. Para peserta tampak bernyanyi bersama, bertepuk tangan, bahkan berjoget mengikuti irama musik usai menyelesaikan pertandingan di Sentul Highlands Golf Club, Bogor, Rabu (29/7/2026).

Ketua Panitia IKPI Golf Open Tournament 2026, Hendra Damanik, mengatakan penampilan Krisyanto menjadi penutup yang sengaja dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyukseskan turnamen golf dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

“Kami ingin memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. Setelah bertanding sepanjang hari, mereka dapat menikmati hiburan sekaligus mempererat kebersamaan dalam suasana yang santai dan penuh keakraban,” ujar Hendra.

Menurutnya, konsep penyelenggaraan IKPI Golf Open Tournament 2026 tidak hanya mengedepankan kualitas kompetisi, tetapi juga menghadirkan suasana yang hangat dan menyenangkan bagi seluruh peserta. Hal itu terlihat dari antusiasme peserta yang memenuhi area panggung, ikut menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan Krisyanto, hingga berjoget bersama.

“Kami bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, mulai dari pertandingan hingga acara penutupan. Antusiasme peserta menjadi kebahagiaan tersendiri bagi panitia dan menjadi motivasi untuk menghadirkan turnamen yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Hendra juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum IKPI Nuryadin Rahman, Ketua Panitia HUT ke-61 IKPI Novalina Magdalena, para sponsor, seluruh peserta, dan jajaran panitia yang telah memberikan dukungan sehingga IKPI Golf Open Tournament 2026 dapat berlangsung sukses.

“Keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, sponsor, peserta, dan panitia yang telah bekerja keras sehingga turnamen ini dapat terselenggara dengan baik dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta,” ujar Hendra.

IKPI Golf Open Tournament 2026 merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-61 IKPI dan diikuti 154 pegolf dari kalangan anggota IKPI, pelaku usaha, dan komunitas golf yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan di antara para peserta melalui rangkaian kegiatan yang ditutup dengan hiburan musik. (bl)

Anggaran Habis, Insentif Pajak Rp 7 Triliun Menunggu Pembayaran

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih terdapat tagihan insentif pajak yang telah diverifikasi namun belum dapat dibayarkan hingga akhir 2025.

Nilainya mencapai Rp 7,05 triliun karena anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) BA 999.07 telah habis.

Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, total nilai tagihan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diajukan pencairannya hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp 26,30 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah baru menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM/SP2D) senilai Rp 19,25 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat selisih atau tagihan yang belum dibayarkan sebesar Rp 7,05 triliun.

“Terdapat Insentif Pajak DTP tahun 2025 yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan karena anggaran pada DIPA LK BUN BA 999.07 belum tersedia,” tulis DJP dalam laporannya, dikutip Jumat (31/7).

Tagihan yang belum dibayarkan tersebut tersebar pada berbagai jenis insentif perpajakan. Porsi terbesar berasal dari kelompok insentif selain DTP reguler yang mencapai Rp 5,16 triliun.

Rinciannya meliputi PPnBM DTP kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebesar Rp 2,63 triliun, PPN DTP jasa penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun Rp 784,76 miliar, PPN DTP jasa angkutan udara ekonomi Rp 831,29 miliar, PPN DTP KBLBB Rp 514,72 miliar, serta PPnBM DTP kendaraan hybrid Rp 162,90 miliar.

Kemudian ada juga PPh Pasal 21 DTP industri tertentu Rp 90,77 miliar, PPN DTP bekal khusus operasi (BKO) Rp 89,43 miliar, serta PPN DTP atas penyerahan kuda dan perlengkapan pendukungnya sebesar Rp 52,66 miliar.

Sementara itu, tagihan DTP reguler yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,89 triliun. Nilai tersebut terdiri atas PPh Pasal 25/29 DTP panas bumi sebesar Rp 1,30 triliun dan PPh Pasal 26 DTP atas Surat Berharga Negara (SBN) valas sebesar Rp 576,96 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi pembayaran insentif Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah sepanjang 2025 mencapai Rp 19,25 triliun.

Angka tersebut setara 96,83% dari pagu anggaran sebesar Rp 19,88 triliun. (ds)

IKPI Sleman Buka Klinik Konsultasi Pajak dan Hukum Gratis untuk Masyarakat pada HUT ke-61 IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman akan membuka layanan konsultasi pajak dan konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 IKPI yang akan digelar di Lapangan PMD Sleman pada 2 Agustus 2026.

Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, mengatakan layanan tersebut disiapkan sebagai bentuk pengabdian organisasi profesi kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan pendampingan terkait persoalan perpajakan maupun hukum.

“Melalui kegiatan ini kami membuka klinik konsultasi pajak secara gratis bagi masyarakat yang mengalami persoalan perpajakan atau kesulitan menjalankan kewajiban pajaknya. Selain itu juga tersedia konsultasi hukum gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Hersona usai rapat persiapan kegiatan HUT ke-61 IKPI Cabang Sleman di Rumah Makan Padang Buyung Ubin, Selasa (28/7/2026).

Menurut Hersona, layanan konsultasi tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang disiapkan IKPI Cabang Sleman. Selain konsultasi pajak dan hukum, panitia juga menyediakan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan mata gratis, terapi tradisional gratis, jalan sehat, hiburan musik, hingga program tebus murah minyak goreng satu liter seharga Rp10.000.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat Kabupaten Sleman dan ditargetkan diikuti lebih dari 300 peserta. Panitia juga telah mengundang Bupati Sleman untuk menghadiri sekaligus melakukan pelepasan peserta jalan sehat.

Hersona menambahkan, penyelenggaraan HUT ke-61 IKPI bukan hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan antara konsultan pajak dengan masyarakat melalui berbagai layanan yang bermanfaat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menikmati kegiatan jalan sehat dan hiburan, tetapi juga memanfaatkan layanan konsultasi yang kami sediakan. Harapannya, masyarakat yang memiliki kendala di bidang perpajakan maupun hukum dapat memperoleh penjelasan langsung secara gratis dari para profesional,” ujarnya.

Selain melibatkan anggota IKPI Cabang Sleman, kegiatan tersebut juga didukung Student Tax Community yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara. Menurut Hersona, keterlibatan mahasiswa menjadi bagian dari upaya memperkenalkan profesi konsultan pajak sekaligus mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Panitia juga menyiapkan berbagai doorprize, termasuk hadiah utama berupa sepeda listrik, untuk memeriahkan kegiatan yang telah menjadi agenda rutin tahunan IKPI Cabang Sleman. (bl)

IKPI Cabang Jambi Gelar Webinar Perpajakan, 94 Peserta Antusias Ikuti Edukasi Bersama DJP

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jambi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jambi menggelar webinar perpajakan yang diikuti sebanyak 94 peserta, terdiri atas anggota IKPI Cabang Jambi dan wajib pajak di Provinsi Jambi serta sekitarnya, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya organisasi untuk memperluas edukasi perpajakan dan menghadirkan informasi terbaru langsung dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketua IKPI Cabang Jambi, Edi Kurniawan, mengatakan webinar tersebut merupakan wujud komitmen IKPI Cabang Jambi dalam memberikan ruang belajar dan diskusi bagi anggota maupun masyarakat yang membutuhkan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan.

“Webinar ini kami selenggarakan sebagai sarana edukasi perpajakan bagi seluruh anggota IKPI Cabang Jambi dan wajib pajak di wilayah Provinsi Jambi serta sekitarnya. Antusiasme peserta yang mengikuti acara hingga selesai menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap informasi perpajakan yang aktual,” ujar Edi.

Dalam webinar tersebut, materi disampaikan oleh Penyuluh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Ismi Megasari, serta dua penyuluh dari KPP Pratama Jambi Telanaipura, yakni Widiyasari dan Poday Yosamada. Para narasumber memaparkan berbagai materi perpajakan sekaligus menjawab pertanyaan peserta dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif.

Edi mengapresiasi dukungan DJP yang telah menghadirkan para penyuluh sebagai narasumber sehingga peserta memperoleh penjelasan langsung mengenai berbagai isu perpajakan.

“Sinergi antara IKPI dan DJP seperti ini sangat penting untuk terus memberikan edukasi kepada anggota maupun wajib pajak agar memahami ketentuan perpajakan dengan baik,” katanya.

Webinar dipandu oleh anggota IKPI Cabang Jambi, Halik Wihasan, sebagai moderator. Kegiatan ini merupakan salah satu program Departemen Bidang Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) IKPI Cabang Jambi yang dikoordinasikan oleh Yanti, meski pelaksanaannya dikemas dalam format webinar.

Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat aktif mengikuti paparan materi dan sesi tanya jawab dari awal hingga penutupan, mencerminkan tingginya minat terhadap pembahasan isu-isu perpajakan terkini. (bl)

id_ID
en_US id_ID