Kategori: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak kenaikan harga avtur terhadap tarif tiket pesawat domestik, di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tren kenaikan harga avtur terjadi di berbagai negara. Di Thailand, harga avtur tercatat sekitar Rp 29.518 per liter, sementara di Filipina mencapai Rp 25.326 per liter.

Menurutnya, avtur merupakan bahan bakar nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Jika Indonesia tidak melakukan penyesuaian, maskapai asing berpotensi memanfaatkan selisih harga tersebut.

“Per hari ini, kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta harga avtur per 1 April kemarin sudah sekitar Rp 23.000-an, tepatnya Rp 23.551 per liter,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/4).

Ia menambahkan, komponen avtur menyumbang sekitar 40% terhadap total biaya operasional maskapai. Kenaikan harga ini berpotensi menekan kinerja maskapai nasional jika tidak diantisipasi.

Untuk itu, pemerintah fokus menjaga agar kenaikan harga tiket tetap terkendali. Salah satu langkah yang diambil adalah penyesuaian fuel surcharge oleh Kementerian Perhubungan.

Fuel surcharge untuk penerbangan domestik kini ditetapkan sebesar 38% dari batas atas tarif tahun 2019, berlaku baik untuk pesawat jet maupun baling-baling (propeller). Sebelumnya, surcharge untuk jet hanya 10% dan propeller 25%.

Dengan kebijakan baru ini, surcharge untuk pesawat jet naik sekitar 28%, sedangkan untuk propeller meningkat sekitar 13%.

Meski demikian, pemerintah menargetkan kenaikan harga tiket tetap terbatas di kisaran 9% hingga 13%. Untuk menahan lonjakan tersebut, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk tiket pesawat ekonomi domestik.

Airlangga mengungkapkan, nilai subsidi yang digelontorkan melalui skema PPN DTP mencapai sekitar Rp 1,3 triliun per bulan. Jika kebijakan ini diterapkan selama dua bulan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,6 triliun.

“Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, ini memakan Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum hanya 9% sampai 13%,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP akan berlaku selama dua bulan dan akan dievaluasi lebih lanjut, terutama dengan mempertimbangkan perkembangan ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. (ds)

IKPI, Kabupaten Tangerang: Rendahnya literasi perpajakan di kalangan koperasi masih menjadi tantangan serius. Hal ini terungkap dalam kegiatan Pelatihan Perpajakan Koperasi yang digelar di Hotel Qubika, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin, (6/4/2026).

Kegiatan bertema “Kupas Tuntas Pajak Koperasi: Regulasi, Praktik, dan Studi Kasus Nyata” ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kapasitas pelaku koperasi.

Ketua IKPI Cabang Kabupaten Tangerang, Dhaniel Hutagalung, mengungkapkan adanya fakta menarik dari peserta pelatihan.

“Ada pengurus koperasi yang menyampaikan bahwa selama ini mereka tidak tahu kalau ada konsultan pajak di luar DJP. Bahkan baru mengetahui IKPI hari ini,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi perpajakan masih perlu diperluas, khususnya bagi sektor koperasi yang memiliki peran penting dalam perekonomian.

Sebagai informasi, koperasi menyumbang sekitar 6,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga pemahaman perpajakan menjadi krusial.

Dhaniel menjelaskan bahwa koperasi sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri.

Tanpa pemahaman yang baik, kata dia, koperasi berisiko tidak optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia menegaskan bahwa IKPI akan terus hadir memberikan edukasi dan pendampingan agar koperasi lebih siap menghadapi kewajiban pajak secara benar. (bl)

IKPI, Makassar:  Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Makassar menjajaki kerja sama strategis dengan STIE Tri Dharma Nusantara dalam upaya memperkuat sinergi antara dunia profesi dan akademik di bidang perpajakan.

Penjajakan tersebut berlangsung dalam kunjungan akademik yang digelar pada Sabtu, (5/4/2026), di Sekretariat IKPI Cabang Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Makassar. Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi konkret yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perpajakan.

Rombongan STIE Tri Dharma Nusantara dipimpin oleh Ketua Jurusan Akuntansi, Dr. Riza Praditha. Dari pihak IKPI Makassar, hadir Ketua Cabang Ezra Palisungan bersama jajaran pengurus, yakni Sekretaris Muliadi dan Wakil Sekretaris Yohanis Setiawan.

Ketua IKPI Cabang Makassar, Ezra Palisungan, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan yang semakin dinamis, khususnya dalam bidang perpajakan yang terus berkembang mengikuti regulasi dan praktik bisnis.

“Kunjungan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Ini menunjukkan bahwa IKPI sebagai asosiasi profesi semakin dikenal, khususnya di kalangan akademisi di Kota Makassar,” ujar Ezra, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, keterlibatan praktisi dalam dunia akademik menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, IKPI Makassar siap berkontribusi melalui berbagai program, seperti kuliah umum, pelatihan perpajakan, dosen tamu, hingga fasilitasi magang bagi mahasiswa.

Ezra juga menambahkan bahwa perkembangan regulasi perpajakan yang cepat menuntut mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki wawasan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Sinergi ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja.

Lebih lanjut, IKPI Makassar membuka peluang kerja sama jangka panjang yang akan diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang direncanakan pada Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen IKPI dalam mendukung penguatan kapasitas pendidikan tinggi di Indonesia.

“Ke depan, kami berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi mahasiswa, institusi pendidikan, dan profesi konsultan pajak secara keseluruhan,” kata Ezra.

Kolaborasi antara IKPI dan STIE Tri Dharma Nusantara ini diharapkan menjadi model sinergi yang dapat direplikasi di berbagai daerah, sekaligus memperkuat peran konsultan pajak dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

IKPI, Kabupaten Bekasi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Bekasi menegaskan pentingnya transformasi profesi konsultan pajak di tengah perubahan besar sistem pengawasan perpajakan yang kini berbasis teknologi. Hal ini disampaikan Ketua IKPI Kabupaten Bekasi, Asep Ardiansyah Yuliantana, dalam kegiatan Seminar dan Halal Bihalal yang digelar di Java Palace Hotel, Cikarang, Sabtu (4/4/2026).

Dalam seminar tersebut, Asep menekankan bahwa saat ini merupakan era perubahan paling masif dalam dunia perpajakan.

“Inilah era yang perubahannya paling masif. Kita tidak lagi berhadapan dengan pengawasan manual. Saat ini, otoritas pajak telah dipersenjatai dengan Coretax Administration System, sebuah mesin data raksasa yang digerakkan oleh algoritma cerdas,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, kehadiran sistem tersebut berdampak langsung pada meningkatnya agresivitas pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, dengan berlakunya PMK 111/2025, kewenangan pengawasan menjadi jauh lebih luas.

“SP2DK kini datang lebih cepat, lebih banyak, dan didasarkan pada data matching yang sangat presisi. DJP tidak lagi menunggu; mereka memburu anomali data secara real-time,” katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, Asep menilai pendekatan konvensional tidak lagi relevan. Konsultan pajak dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pendekatan berbasis teknologi.

“Kita tidak bisa lagi melawan mesin algoritma dengan tumpukan kertas dan hitungan manual. Kita harus melawan presisi dengan presisi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi seperti Agentic AI, OCR, dan NLP menjadi bagian penting dalam mendukung pekerjaan konsultan pajak, khususnya dalam merespons SP2DK secara cepat dan tepat.

“Biarkan AI yang mengerjakan tugas melelahkan: membaca temuan AR, menarik dasar hukum, dan menyusun draf awal tanggapan SP2DK dalam hitungan menit,” jelas Asep.

Melalui kegiatan ini, IKPI Kabupaten Bekasi berharap para anggotanya mampu bertransformasi menjadi konsultan pajak modern yang adaptif terhadap teknologi dan tetap menjunjung profesionalisme dalam menghadapi dinamika perpajakan ke depan. (bl)

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menekankan pentingnya penguatan tata kelola profesi konsultan pajak sebagai fondasi peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara. Hal ini disampaikan Direktur PPPK DJSPSK Kemenkeu dalam Diskusi Panel IKPI, Senin (6/4/2026).

Dalam forum yang mempertemukan empat asosiasi konsultan pajak dan PERTAPSI tersebut, ia menilai profesi konsultan pajak memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak wajib pajak.

“Profesi konsultan pajak adalah bagian dari ekosistem kepatuhan yang mempengaruhi kualitas hubungan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan profesi harus didukung oleh tata kelola yang menyeluruh. Hal ini meliputi standar kompetensi, pendidikan profesional berkelanjutan, serta sistem etika dan pengawasan yang kuat.

Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, sulit bagi profesi untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

“Profesi yang kuat bukan sekadar besar secara jumlah, tetapi memiliki standar dan mekanisme akuntabilitas yang jelas,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya regulasi sebagai instrumen untuk memperkuat ekosistem profesi. Regulasi yang baik, menurutnya, akan memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, rencana pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak dinilai sebagai langkah strategis untuk memperjelas posisi dan peran profesi.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan profesi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi.

“Forum seperti ini penting untuk menyusun arah bersama yang lebih terukur dan implementatif,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengungkapkan adanya ketimpangan dalam kepatuhan perpajakan di Indonesia, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat signifikan.

Dalam Diskusi Panel IKPI, dalam Diskusi Panel IKPI dengan tema “Undang-Undang Konsultan Pajak: Pilar Perlindungan Wajib Pajak dan Penguatan Kepatuhan untuk Penerimaan Negara yang Berkelanjutan” di Kantor Pusat IKPI, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026), ia menyampaikan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar telah mencapai sekitar 86 juta pada 2024. Namun, jumlah wajib pajak yang benar-benar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih jauh dari optimal.

“Dari sekitar 86 juta wajib pajak, yang wajib lapor hanya sekitar 19 juta, dan yang benar-benar melapor sekitar 85 persen,” ujarnya.

Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa tren kepatuhan justru mengalami penurunan secara persentase dalam beberapa tahun terakhir  .

Vaudy menilai kondisi ini menjadi sinyal bahwa sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Ia juga menyoroti bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan kualitas pelaporan, bahkan isi SPT belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang sesungguhnya.

“Kita tidak hanya bicara jumlah pelaporan, tetapi juga kualitas kepatuhan itu sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran konsultan pajak yang profesional dan terstandarisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kepatuhan tersebut. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Panitia Diskusi Panel IKPI, Nuryadin Rahman, menegaskan bahwa kolaborasi lima asosiasi konsultan pajak dalam satu forum merupakan langkah awal yang bersejarah bagi dunia perpajakan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Panel bertema “Undang-Undang Konsultan Pajak: Pilar Perlindungan Wajib Pajak dan Penguatan Kepatuhan untuk Penerimaan Negara yang Berkelanjutan” di Gedung IKPI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam sambutannya, Nuryadin menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh penting, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Ia menilai kehadiran lintas asosiasi, termasuk para ketua umum dan anggota kehormatan, menjadi sinyal kuat bahwa profesi konsultan pajak tengah bergerak menuju satu visi bersama.

Menurutnya, bergabungnya lima ketua umum asosiasi dalam satu forum bukan sekadar simbolik, melainkan tonggak awal menuju perubahan besar dalam ekosistem perpajakan nasional. “Ini langkah awal sejarah dalam dunia perpajakan Indonesia. Kita berharap ini menghadirkan cita-cita seluruh konsultan pajak di Indonesia,” ujarnya.

Nuryadin menekankan bahwa diskusi panel ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara IKPI, AKP2I, PERKOPPI, P3KPI, dan PERTAPSI. Kolaborasi tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak yang telah lama menjadi aspirasi bersama.

Ia menjelaskan, urgensi pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya untuk kepentingan profesi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi wajib pajak sekaligus penguatan kepatuhan pajak. Dengan regulasi yang jelas, peran konsultan pajak diharapkan semakin optimal dalam mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.

“Ini merupakan cita-cita mulia kita bersama. Dengan bersatunya seluruh asosiasi, tidak ada lagi keraguan untuk mendorong terwujudnya Undang-Undang Konsultan Pajak,” kata Nuryadin.

Lebih lanjut, ia berharap diskusi panel ini tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan semata, tetapi mampu melahirkan terobosan konkret. Menurutnya, momentum kebersamaan ini harus dimanfaatkan untuk memastikan proses pembentukan regulasi berjalan lebih cepat dan efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Nuryadin juga mengungkapkan antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan ini, baik secara luring maupun daring. Tercatat sebanyak 67 peserta hadir langsung, sementara 529 peserta mengikuti secara online, menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu ini.

Ia optimistis, dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi profesi dan para ahli, rancangan undang-undang ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang. Bahkan, ia berharap ke depan tidak lagi muncul polemik atau uji materi terkait regulasi tersebut.

“Kalau semua pihak sudah terakomodasi dalam undang-undang ini, InsyaAllah tidak akan ada lagi perdebatan yang berlarut. Kita ingin regulasi ini langsung berjalan dan memberikan manfaat,” tegasnya.

Nuryadin mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendoakan agar diskusi panel ini menghasilkan pemikiran terbaik bagi kemajuan perpajakan Indonesia. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berkontribusi dalam forum tersebut.

“Semoga diskusi ini berjalan dengan baik dan mampu melahirkan undang-undang yang membawa amanah bagi kita semua,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Para pelaku usaha yang berjualan melalui platform marketplace diharapkan bersiap menghadapi perubahan kebijakan perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kembali rencana penunjukan marketplace sebagai pihak yang memungut pajak dari transaksi daring.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebelumnya sempat ditunda karena kondisi ekonomi yang belum kondusif. Namun, dengan situasi ekonomi yang mulai membaik, peluang untuk melanjutkan implementasinya kini kembali terbuka.

Ia menyebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejatinya telah lama menyiapkan skema pemajakan transaksi online. Hanya saja, saat ekonomi masih tertekan, penerapannya belum dilakukan. Kini, dengan kondisi yang dinilai lebih stabil, rencana itu kembali dipertimbangkan.

“Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction kan. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi nanti, sekarang udah lumayan nih,” ujar Purbaya di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senin (6/4).

Purbaya menambahkan, jika tren positif ekonomi berlanjut hingga kuartal II-2026, pemerintah akan mengevaluasi kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan persaingan yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring, dengan dukungan data yang memadai.

“Kalau triwulan kedua masih bagus (ekonominya), kita akan pertimbangkan (penerapan) untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan rencana yang clear dari data-data yang kita miliki,” katanya.

Rencana ini juga muncul sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait maraknya produk impor, khususnya dari Tiongkok, yang membanjiri pasar dalam negeri.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah menetapkan aturan yang mewajibkan platform digital, termasuk marketplace, untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penjual online.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2025.

Aturan ini menyasar pelaku usaha dalam negeri yang beroperasi melalui sistem perdagangan elektronik. Marketplace, termasuk platform luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu, akan ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut pajak.

Mengacu pada Pasal 8 regulasi tersebut, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari total peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen transaksi, di luar komponen PPN dan PPnBM.

Sementara itu, dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha orang pribadi dengan omzet tahunan hingga Rp 500 juta tidak dikenakan pungutan, selama menyampaikan surat pernyataan omzet kepada pihak marketplace.

Namun, apabila omzet dalam tahun berjalan melampaui batas tersebut, pelaku usaha tetap wajib melaporkan perubahan tersebut melalui surat pernyataan kepada platform tempat mereka berjualan. (ds)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa performa penerimaan pajak pada kuartal I-2026 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Hingga periode tersebut, penerimaan pajak secara neto tercatat mencapai Rp 394,8 triliun, atau meningkat 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Ia menjelaskan, tren pertumbuhan yang berlangsung konsisten ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi domestik. Selain itu, capaian tersebut juga menandakan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan digital Coretax semakin berjalan efektif.

“Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi, serta semakin efektifnya implementasi Coretax,” ujar Purbaya di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senin (6/4).

Menurutnya, kualitas penerimaan pajak juga semakin baik, seiring dengan basis pajak yang semakin kuat dan luas.

Dari sisi komposisi, pertumbuhan terbesar ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 155,6 triliun atau melonjak 57,7%.

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, tumbuh 15,8%. Angka ini mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan kinerja administrasi perpajakan.

“Ini suatu hal yang menunjukkan bahwa memang ada perbaikan di perekonomian kita dan juga kerja orang pajak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa pada Januari hingga Februari 2026, pertumbuhan penerimaan pajak sempat mencapai sekitar 30%. Capaian tersebut bahkan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menilai peningkatan kepatuhan pajak sebagai sinyal positif.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kenaikan penerimaan ini bukan hanya mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional.

“Ini arah yang baik bagi upaya kita untuk meningkatkan kredibilitas pengumpulan pajak kita,” pungkasnya. (ds)