Seminar Pajak di Atas Rel: Anggota IKPI Jakarta Pusat Nikmati Pengalaman Belajar Sambil Melaju ke Bromo

IKPI, Probolinggo: Perjalanan IKPI Jakarta Pusat menuju Bromo melalui Kereta Agro Bromo dari Stasiun Gambir pada Jumat (14/11/2025) menjadi ruang belajar sekaligus ruang kebersamaan yang tak biasa. Di dalam gerbong yang terus bergerak menuju Stasiun Pasarturi, Surabaya, para anggota mengikuti Seminar Pengisian SPT Orang Pribadi bersama narasumber Togar dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Konsep “belajar sambil jalan-jalan” membuat suasana seminar lebih cair, dinamis, dan penuh interaksi, meski diiringi suara rel dan getaran kereta.

Togar menjelaskan materi secara runtut, mulai dari aspek teknis pengisian SPT OP, pembaruan regulasi, hingga contoh kasus praktis yang relevan. Para peserta mengikuti dengan antusias, mencatat poin penting, dan sesekali berdiskusi meski harus beradaptasi dengan ruang yang terbatas. Perjalanan panjang yang biasanya hanya menjadi rutinitas, kali ini berubah menjadi forum pembelajaran penuh kehangatan.

Kesan Peserta IKPI Jakarta Pusat

Rianto Abimail

Rianto mengaku suasana seminar di kereta memberi pengalaman yang tidak akan ia temukan di ruang kelas biasa. Menurutnya, dinamika perjalanan justru membuat para peserta lebih dekat, lebih santai, dan lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Setiap momen, dari materi hingga gurauan ringan antaranggota, terasa lebih bermakna.

Ia menekankan bahwa kebersamaan merupakan nilai paling berharga dari kegiatan ini. “Suasananya hangat sekali,” ujarnya. “Ketika belajar dilakukan sambil perjalanan panjang, kita punya lebih banyak waktu untuk saling mengenal, bertukar pikiran, dan mendalami materi tanpa tekanan.”

Edwin Setiadi

Edwin menilai seminar ini menghadirkan sensasi berbeda yang menyenangkan. Ia mengakui bahwa ada tantangan teknis seperti suara speaker yang kadang tertelan oleh deru kereta dan sinyal yang tidak stabil. Namun, menurutnya hal itu bukan hambatan besar, melainkan bagian dari cerita lucu yang menambah warna perjalanan.

Baginya, pengalaman ini memperlihatkan bahwa belajar tidak harus kaku atau monoton. “Walaupun ada kendala, semuanya tetap berjalan seru,” katanya. “Bahkan, suasana berbeda itu justru yang bikin kegiatan ini sangat berkesan.”

Dharmawan Arifin

Dharmawan menyebut perjalanan ini sebagai pengalaman baru dalam dua hal sekaligus: belajar di luar gedung dan melakukan perjalanan panjang ke Jawa Timur. Ia mengaku terbiasa mengikuti seminar di ruangan formal, sehingga belajar di gerbong kereta menjadi sesuatu yang segar dan menyenangkan.

Selain ilmu, ia merasakan nilai-nilai petualangan dalam perjalanan ini. Melihat pemandangan dari balik jendela, bercengkerama dengan peserta lain, dan merasakan ritme perjalanan membuat kegiatan terasa lebih lengkap. “Ini bukan sekadar seminar, tapi paket lengkap antara edukasi dan eksplorasi,” ujarnya.

Tara Kartika

Tara merasa konsep seminar selama perjalanan membuat pikiran lebih rileks dan terbuka. Suasana yang tidak formal justru membantunya menangkap materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Menurutnya, belajar sambil menikmati pemandangan menjadi kombinasi yang sangat menyenangkan.

Ia juga merasa kegiatan ini membawa hubungan antaranggota menjadi lebih akrab. “Di kereta kita duduk berdekatan, saling menyimak dan bercanda,” katanya. “Kedekatan itu membuat seminarnya lebih hidup dan tidak terasa seperti beban.”

Elvin Chandra

Elvin melihat kegiatan ini sebagai bukti bahwa IKPI Jakarta Pusat mampu merancang format seminar yang kreatif dan tidak monoton. Ia mengapresiasi keberanian panitia mencoba sesuatu yang berbeda, bahkan ketika harus menghadapi risiko tantangan teknis di perjalanan.

Menurut Elvin, seminar model ini memberi energi baru bagi anggota. “Biasanya seminar membuat kita duduk serius berjam-jam, tapi kali ini atmosfirnya lebih fun,” ujarnya. “Kombinasi belajar dan perjalanan membuat semangat kami tetap tinggi.”

Maykel Susanto

Bagi Maykel, suasana hangat dan kekeluargaan menjadi hal yang paling ia rasakan sepanjang perjalanan. Ia menikmati kesempatan untuk mengobrol dan bertukar pengalaman dengan sesama konsultan dari latar belakang yang beragam. Ruang sempit kereta justru membuat interaksi terjadi lebih sering dan lebih natural.

Ia juga menilai kegiatan ini sebagai ajang yang memperkuat solidaritas antaranggota. “Seminar ini mengingatkan bahwa belajar itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal hubungan,” ujarnya. “Perjalanan seperti ini mempererat tali kebersamaan.”

Karina Irawan

Karina menganggap seminar di kereta sebagai bentuk refreshing tanpa harus mengorbankan kualitas pembelajaran. Walau perjalanan panjang, ia merasa tidak lelah karena suasana begitu cair dan penuh obrolan ringan antar peserta. Setiap sesi terasa lebih menyenangkan dibandingkan seminar indoor yang kaku.

Ia juga menikmati momen ketika peserta saling membantu memahami materi dan berbagi pengalaman praktik perpajakan. “Ada atmosfer saling mendukung,” katanya. “Belajar terasa natural, seperti diskusi santai.”

Kurnia Eka Putri

Kurnia merasa kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang unik dan energik. Baginya, belajar di antara suara roda kereta dan pemandangan luar jendela menghadirkan sensasi yang tidak dapat digantikan ruang seminar biasa. “Vibe-nya positif dari awal sampai akhir,” ujarnya.

Ia juga menilai perjalanan bersama ini menguatkan rasa persaudaraan di IKPI Jakarta Pusat. “Setiap momen dari awal keberangkatan hingga tiba di Surabaya terasa punya cerita,” tambahnya. “Ini kegiatan yang harus diulang.”

Maria Angela

Maria menyebut seminar ini sebagai salah satu aktivitas paling berkesan selama ia mengikuti kegiatan IKPI. Belajar dengan suasana bergerak dan bertemu berbagai anggota dalam situasi lebih santai membuatnya merasa lebih menikmati materi. “Belajar sambil melihat pemandangan itu rasanya luar biasa,” katanya.

Ia juga terkesan dengan kekompakan seluruh anggota selama mengikuti seminar. Dari berbagi makanan hingga membantu menata ruang mini-seminar di kereta, semuanya dilakukan bersama. “Pengalaman seperti ini tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga memperkaya hubungan antaranggota,” ujarnya.

Frisa Irlan

Frisa menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kreativitas dan kekompakan IKPI Jakarta Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, seminar di kereta merupakan inovasi yang menunjukkan bahwa IKPI terus berkembang dan berani mencoba hal-hal baru demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anggotanya.

Ia juga menilai kegiatan ini selaras dengan semangat IKPI untuk memperkuat kolaborasi dan mempererat hubungan antaranggota. “Belajar yang baik bukan hanya tentang materinya, tetapi juga tentang atmosfer yang mendukung. Dan di kereta ini, saya melihat semuanya berjalan harmonis,” ujarnya.

Pino Siddharta

Pino Siddharta yang turut hadir mewakili Pengurus Pusat IKPI memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang tetap antusias mengikuti seminar meski kondisi tidak ideal. Ia menilai semangat para anggota menunjukkan karakter kuat konsultan pajak yang adaptif dan profesional di berbagai situasi.

Sebagai penutup, Pino menegaskan komitmen IKPI Pusat untuk terus mendukung kegiatan kreatif dan edukatif seperti ini. “Belajar bisa dilakukan di mana saja, dan IKPI Jakarta Pusat telah membuktikannya. Semoga kegiatan seperti ini menjadi inspirasi bagi cabang-cabang lain,” kata Pino.

Perjalanan menuju Bromo ini menjadi bukti bahwa pembelajaran dapat dilakukan di mana saja bahkan di atas rel yang berderu. IKPI Jakarta Pusat tidak hanya pulang dengan ilmu mengenai SPT Orang Pribadi, tetapi juga dengan kenangan, keakraban, dan pengalaman yang akan terus diceritakan dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya. (bl)

DJP Serahkan Tiga Pelaku Kejahatan Pajak Rp10,59 Miliar ke Kejari Jakbar

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Tiga tersangka yang diduga merugikan negara hingga Rp10,59 miliar resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat oleh Tim Penyidik PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat pada Kamis, 13 November 2025.

Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Dalam Siaran Pers SP-30/WPJ.05/2025, DJP menegaskan bahwa tahapan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti merupakan langkah penting dalam membawa kasus ini masuk ke proses penuntutan.

“Penyerahan yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara pidana di bidang perpajakan,” tulis DJP dikutip, Jumat (14/11/2025).

Tiga tersangka berinisial AFW, AH, dan calon tersangka FJ diduga melakukan tindak pidana perpajakan melalui perusahaan PT FNB. Modus yang digunakan yaitu menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) serta menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Oktober 2022.

Akibat ulah tersebut, negara dirugikan sekurang-kurangnya Rp10.597.458.809, sebagaimana tercantum dalam siaran pers DJP.

Atas kejahatan tersebut, para tersangka dijerat ketentuan Pasal 39A huruf a, Pasal 39 ayat (1) huruf d, serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

DJP menegaskan bahwa keberhasilan proses ini merupakan hasil kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum. “Kolaborasi dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” demikian bunyi pernyataan Kanwil DJP Jakarta Barat.

Dengan penyerahan ini, DJP menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang menggerus penerimaan negara. Penegakan hukum akan terus menjadi prioritas sebagai upaya menjaga integritas sistem perpajakan nasional. (alf)

Kuliau Umum di FEB Unsrat: Ketum IKPI Sebut Generasi Muda Penentu Masa Depan Pajak Indonesia

IKPI, Manado: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyampaikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dalam rangkaian kunjungan edukasi IKPI di Sulawesi Utara. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan MoU antara IKPI dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat untuk memperkuat kolaborasi pengembangan akademik dan praktik perpajakan.

Di hadapan ratusan mahasiswa FEB Unsrat, Kamis (13/11/2025), Vaudy membuka kuliah umum dengan topik “Peranan Generasi Muda Dalam Ekosistem Perpajakan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia menegaskan bahwa kualitas generasi muda akan menentukan perjalanan Indonesia menuju target negara maju 2045 sebagaimana visi dalam RPJPN. Ia menjelaskan bahwa transformasi ekonomi nasional tidak akan berjalan bila literasi pajak masih tertinggal dan partisipasi generasi muda dalam ekosistem fiskal masih rendah.

(Foto: Istimewa)

Vaudy menyoroti tantangan struktural seperti tax ratio Indonesia yang belum bergerak signifikan dari angka sekitar 10 persen. Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm bahwa edukasi pajak harus diperluas hingga tingkat mahasiswa. “Tanpa peningkatan literasi di generasi muda, reformasi pajak hanya akan berjalan setengah hati,” tegasnya.

Dalam kuliah umum tersebut, ia mendorong mahasiswa FEB Unsrat untuk mengambil peran sebagai agen literasi pajak dalam lingkungan sosial masing-masing. Ia menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis karena dekat dengan teknologi, cepat beradaptasi, serta kritis terhadap kebijakan publik.

Selain itu, Vaudy menjelaskan bahwa dunia perpajakan kini bergerak cepat karena digitalisasi. Layanan perpajakan modern, integrasi data, hingga otomatisasi administrasi membuat peran SDM di masa depan semakin menuntut kompetensi analitis dan etika profesional. Ia meminta mahasiswa mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal.

Penandatanganan MoU antara IKPI dan FEB Unsrat menjadi langkah konkret penguatan kolaborasi akademik. Kerja sama tersebut meliputi pengembangan kurikulum perpajakan, kelas praktisi, penelitian bersama, kegiatan pengabdian masyarakat, serta program inkubasi talenta perpajakan seperti Young Tax Ambassador.

Mahasiswa terlihat antusias mengajukan pertanyaan terkait peluang profesi konsultan pajak, dampak digitalisasi perpajakan terhadap lapangan kerja, serta tantangan administrasi fiskal di Indonesia. Antusiasme ini disambut positif oleh Vaudy yang menilai bahwa generasi muda Sulut memiliki potensi besar untuk mengisi kebutuhan SDM fiskal nasional.

IKPI berharap kunjungan ini menjadi titik awal penguatan kultur akademik perpajakan dan tumbuhnya kelompok muda yang peduli integritas fiskal Indonesia. 

Sekadar informasi, hadir dari Pengurus Pusat IKPI pada kegiatan tersebut:

  1. Ketua Umum, Vaudy Starworld,
  2. Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Lllisen,
  3. Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal, Agustina Mappadang.

Hadir juga dari Pengda dan Pengcab IKPI:

  1. Wakil Ketua IKPI Pengurus Daerah wilayah Sulawesi, Maluku dan PapuaYuli Rawun
  2. Wakil Ketua IKPI Pengurus Daerah wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Noldy Keintjem
  3. Ketua IKPI Cabang Bitung, Denny Ferly Makisanti

  4. Pengurus dan anggota Cabang Bitung (bl)

IKPI Jakarta Utara Tutup Rangkaian PPL 2025 dengan Seminar Coretax dan Rapat Anggota

IKPI, Jakarta Utara: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara kembali menggelar kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) di Jakarta. Seminar ini menjadi penutup rangkaian kegiatan PPL tahun 2025 yang diselenggarakan oleh IKPI Cabang Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 138 peserta, terdiri atas anggota IKPI Jakarta Utara dan peserta umum. Seminar menghadirkan Anwar Hidayat sebagai narasumber dengan tema “Manajemen Coretax: PER-11 Tahun 2025, SPT Badan, dan Dinamisasi PPh 25.”

Ketua IKPI Jakarta Utara Franky Foreson menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta yang aktif berdiskusi sepanjang acara.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Utara)

“Peserta sangat antusias membahas studi kasus lapangan terkait Coretax. Tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax, sehingga penting bagi anggota untuk memahami berbagai kasus teknis di lapangan bersama narasumber yang kompeten,” ujar Franky, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh dua perwakilan Pengurus Daerah Daerah Khusus Jakarta, yakni Hery Juwana dan Daniel Mulia, serta Pengurus Pusat IKPI, Donny Eduardus Rindorindo, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Sistem Pengembangan Bisnis Anggota (SPPBA).

Selain itu, Wakil Ketua Umum IKPI Nuryadin Rahman, yang hadir mewakili Ketua Umum Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa IKPI terus berupaya mempererat komunikasi antaranggota melalui pembentukan berbagai komunitas olahraga.

Ia juga menambahkan bahwa IKPI telah bekerja sama dengan sejumlah hotel, universitas, dan merchant untuk memberikan diskon atau harga khusus bagi anggota yang menunjukkan kartu keanggotaan IKPI.

“Kami ingin anggota IKPI merasakan lebih banyak manfaat, tidak hanya dari sisi profesional, tetapi juga dari sisi keseharian,” tutur Nuryadin.

Usai seminar, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Umum Anggota khusus bagi anggota IKPI Jakarta Utara. Dalam rapat tersebut, Bendahara Cabang Lisayanti Lie memaparkan laporan keuangan cabang tahun berjalan.

Kemudian, Ketua Departemen PPL IKPI Jakarta Utara, Petrus Kho, menyampaikan presentasi mengenai jadwal seminar tahun 2026, menandai dimulainya persiapan kegiatan PPL untuk tahun mendatang. (bl)

IKPI Resmikan Komunitas Tenis & Padel: Vaudy Starworld Sebut Olahraga Jadi Jantung Kebersamaan Profesi 

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas ruang kebersamaan bagi para anggotanya. Terbaru, IKPI meresmikan Komunitas Tenis & Padel IKPI di Permata Sport Arena, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025). Momen ini menjadi langkah awal bagi lahirnya kegiatan olahraga terstruktur di lingkungan IKPI, sekaligus memperkuat silaturahmi lintas cabang dan lintas generasi.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, hadir langsung sekaligus memberikan pesan penting tentang makna dibentuknya komunitas tersebut. Ia menegaskan bahwa sebuah organisasi profesional tidak bisa hanya dibangun dari aktivitas formal seperti rapat, diskusi teknis, atau forum ilmiah. Dibutuhkan ruang sosial yang lebih cair, tempat anggota saling mengenal bukan sebagai kolega semata, tetapi sebagai sahabat.

“Dalam organisasi sebesar IKPI, kekompakan tidak lahir dari rapat saja. Kita butuh ruang ketiga selain ruang kerja dan ruang organisasi untuk saling mengenal secara personal. Komunitas olahraga menjadi tempat itu,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan unik tanpa hirarki jabatan, tanpa sekat cabang, dan tanpa nuansa formalitas. Saat bertanding atau berlatih bersama, setiap orang berdiri sebagai individu yang sama. Dari interaksi inilah tumbuh rasa memiliki, keakraban, dan ikatan emosional yang sulit muncul hanya dalam suasana resmi.

“Dari tempat seperti inilah muncul modal sosial social capital yang membuat organisasi punya daya tahan. Ketika anggotanya saling terhubung secara emosional, IKPI akan semakin solid dalam menghadapi tantangan profesi ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Vaudy menilai pembentukan Komunitas Tenis & Padel IKPI juga membawa dimensi strategis bagi citra profesi konsultan pajak. Selama ini, profesi terkait perpajakan sering dipandang kaku, serius, dan jauh dari dunia gaya hidup sehat. Padahal, konsultan pajak adalah bagian dari masyarakat modern yang aktif, energik, dan memiliki jejaring sosial luas.

“Ketika IKPI menggelar turnamen, charity run, atau pertandingan persahabatan, publik akan melihat bahwa konsultan pajak adalah profesional yang sehat, sportif, dan menjunjung nilai kebersamaan,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut komunitas ini bisa menjadi diplomasi sosial profesi. Saat kegiatan olahraga melibatkan komunitas profesi lain, lembaga negara, BUMN, dunia usaha, atau sponsor, IKPI memiliki kesempatan memperluas jejaring, meningkatkan visibilitas, sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga.

Gelar Latihan dan Pertandingan Persahabatan

Usai peresmian, komunitas ini dijadwalkan mengadakan latihan rutin dan kompetisi internal di berbagai kota. Vaudy berharap, komunitas serupa juga muncul dalam bentuk olahraga lain, mulai dari badminton, bersepeda, hingga lari maraton.

“Tidak semua kebersamaan harus serius. Ada saatnya kita berkeringat, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Dari sini, kepercayaan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Vaudy juga mengajak seluruh anggota IKPI di berbagai daerah untuk ikut terlibat. Baginya, semakin banyak ruang kebersamaan, semakin kuat fondasi organisasi.

“IKPI harus dikenal bukan hanya profesional, tetapi juga humanis. Kita ingin menunjukkan bahwa konsultan pajak punya kehidupan sosial yang sehat, peduli relasi, dan menjaga etika dalam setiap interaksi,” katanya.

Hadir Pengurus Pusat IKPI:

1. Vaudy Starworld (Ketum) 

2. ⁠Rusmadi (Ketua Departemen KSSO)

3. ⁠Hendrik Saputra (Ketua Departemen IT)

4. ⁠Johanes Santoso Wibowo (Ketua Bidang Sosial)

5. ⁠Tintje Beby (Anggota Departemen Pendidikan)

6. ⁠Asih Arianto (Direktur Eksekutif)

 (bl)

Purbaya Optimis Target Pajak 2025 Tercapai, Minta Pegawai Pajak Tak Putus Asa

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keyakinannya bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun akan berhasil diraih. Optimisme itu ia sampaikan melalui unggahan di Instagram @menkeuri, Sabtu (8/11/2025).

“Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujarnya.

Selain mendorong kinerja, ia meminta seluruh aparatur pajak tetap menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang ramah. Menurutnya, senyum kepada wajib pajak juga merupakan bentuk pelayanan yang baik.

“Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, selama ini target penerimaan pajak sering sulit tercapai bukan karena petugas pajak tidak bekerja maksimal, melainkan karena tekanan ekonomi yang membuat banyak pelaku usaha tidak mampu membayar pajak secara optimal.

“Saya sudah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak kalau target tidak tercapai. Karena ekonomi turun. Tapi orang-orang di luar sering tidak mau tahu,” tuturnya.

Meski begitu, Purbaya melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi sejak minggu kedua September. Ia berharap kondisi itu berdampak pada peningkatan setoran pajak hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan pajaknya membaik dan target bisa tercapai,” ujarnya penuh optimisme.

Untuk tahun depan, keyakinannya lebih besar lagi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju angka 6%, sehingga sektor swasta kembali bergerak kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

“Kalau privat sector-nya jalan, penerimaan pajak akan mengikuti,” tutupnya. (alf)

Belum Bayar Pajak? Petugas Bisa Ketuk Pintu Rumah Anda

IKPI, Jakarta: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebelumnya pernah memberikan keringanan bagi masyarakat. Di Jawa Tengah, fasilitas tersebut sudah berakhir, tarif kembali normal, dan penghapusan denda tidak lagi diberikan. Namun masih banyak pemilik kendaraan yang tetap tidak membayar kewajibannya, bahkan setelah diberikan kesempatan melalui program pemutihan.

Kepala Bidang PKB Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono mengatakan pemerintah kini berupaya menekan nilai piutang pajak. Salah satu langkahnya adalah program Samsat door to door, yaitu penagihan langsung ke rumah wajib pajak.

“Anggaran untuk program ini terbatas, bisa dibilang tidak bisa menyelesaikan semua piutang pajak, sehingga pihak pemerintah harus melakukan strategi yang efisien dalam menagih, jadi belum bisa semua didatangi ke rumah,” ujar Danang baru baru ini.

Ia menjelaskan bahwa penagihan dilakukan bertahap. Pertama, petugas akan mengingatkan masyarakat mendekati jatuh tempo pembayaran dengan sistem sengkuyung.

“Pertama kami akan melakukan sengkuyung, atau pengingat kepada masyarakat bahwa ada pajak yang harus dibayarkan, ini dilakukan mendekati jatuh temponya, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Jika tiga bulan tetap diabaikan, langkah berikutnya adalah pengiriman surat tagihan melalui pesan WhatsApp.

“Penagihan lewat WhatsApp tentu lebih murah, daripada mendatanginya langsung dengan memberikan surat fisik. Cara tersebut juga lebih efisien,” ucap Danang.

Apabila masih tidak ada respons, barulah petugas terjun langsung mendatangi rumah.

Karena anggaran terbatas, penagihan langsung tidak bisa dilakukan kepada seluruh penunggak. Pemerintah harus memilih secara efisien berdasarkan potensi penerimaan pajaknya.

“Diutamakan pada nilai piutang besar seperti kendaraan roda empat. Namun untuk kendaraan roda dua juga berpeluang didatangi, misal nilai piutang besar dan jaraknya dekat. Jadi meski motor murah juga bisa saja menjadi sasaran petugas,” katanya.

Metode ini dinilai efektif, karena mendatangi satu alamat dengan nilai piutang besar jauh lebih sebanding dengan biaya operasional petugas.

“Bila anggaran program penuh, ya kami pasti akan datangi semua setiap penunggak pajak, tidak akan dipilih-pilih,” ujar Danang.

Bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak, kesempatan untuk mengabaikan kewajiban semakin sempit. Cepat atau lambat, penagihan bisa dilakukan mulai dari pesan WhatsApp hingga kedatangan petugas Samsat di depan rumah. (alf)

KPP Kendari Genjot Kepatuhan ASN Konawe Kepulauan

IKPI, Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari terus memperkuat sinergi fiskal dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Salah satunya melalui kegiatan koordinasi lanjutan implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah (OP4D) di Kantor Badan Keuangan Daerah, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Kepala BKD Mahmud, Kepala KPP Pratama Kendari Calvin Octo Pangaribuan, serta jajaran. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi Laporan Kinerja Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemerintah Daerah hingga 30 Oktober 2025.

Dalam laporan tersebut, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ASN baru mencapai 63,91 persen atau 1.323 dari total 2.070 pegawai. Kepatuhan PNS berada di angka 62,33 persen, sementara PPPK sedikit lebih tinggi di 66,38 persen. Angka ini menunjukkan masih perlunya percepatan menjelang masa pelaporan berikutnya, meski tren kepatuhan meningkat dibanding awal tahun.

Percepatan juga dibutuhkan dalam aktivasi Coretax System, platform pelaporan pajak yang akan berlaku penuh mulai Tahun Pajak 2026. Hingga saat ini, baru 46 pegawai ASN (2,22 persen) yang mengaktifkan akun Coretax, sehingga edukasi dan pendampingan dinilai perlu digiatkan kembali.

Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja pegawai, barang, dan modal hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp349,44 miliar dari pagu Rp636,27 miliar. Dari total belanja itu, setoran pajak baru tercatat Rp18,14 miliar atau 5,19 persen. Realisasi Dana Desa juga menjadi sorotan karena baru 48 dari 89 desa (53,93 persen) yang menyetor pajak, dengan total penerimaan Rp620 juta.

Selain itu, dari 44 organisasi perangkat daerah (OPD), baru satu OPD yang melaporkan SPT masa unifikasi dan PPh 21/26, dan belum ada OPD yang menyampaikan SPT masa PPN. KPP Pratama Kendari menilai peningkatan disiplin administrasi fiskal di level OPD dan desa akan berdampak langsung pada ketertiban penerimaan pajak daerah.

Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, menyebut evaluasi ini penting untuk memastikan potensi fiskal daerah bisa terekam dan terlapor secara transparan. “Konawe Kepulauan memiliki potensi besar dari belanja publik dan aktivitas pemerintahan. Dengan OP4D dan Coretax, kami ingin memastikan setiap transaksi fiskal terekam, terlapor, dan berkontribusi bagi penerimaan negara,” ujarnya, dikutip dari pajak.go.id, Minggu (9/11/2025).

Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan kepatuhan ASN dan instansi daerah. “Kami akan mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih tertib administrasi fiskal dan mendukung penguatan integrasi data,” tegasnya.

Kegiatan koordinasi ini memperkuat komitmen bersama antara KPP Pratama Kendari dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam meningkatkan akuntabilitas fiskal, mempercepat kepatuhan ASN, dan mempersiapkan tata kelola pajak berbasis digital di tingkat daerah. (alf)

Janji No New Tax 2026: Kabar Baik untuk Bisnis dan Tantangan untuk Fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah selalu menjadi sorotan publik, terlebih ketika menyangkut pajak. Pajak bukan sekedar instrumen penerimaan negara, melainkan juga cermin hubungan antara negara dan warganya. Karena itu, ketika Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenalkan pajak baru pada tahun 2026, pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi luas. 

Dunia usaha menyambut lega, masyarakat merasa lebih tenang, tetapi pengamat fiskal justru menaruh tanda tanya. Bagaimana caranya pemerintah memenuhi target penerimaan negara tanpa instrumen pungutan baru?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Setiap tahun, kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi energi, jaring pengaman sosial, hingga kebutuhan belanja birokrasi. Di sisi lain, penerimaan negara sangat bergantung pada pajak. Artinya, ketika ruang untuk menciptakan pajak baru ditutup, maka satu-satunya jalan adalah mengoptimalkan instrumen pajak yang sudah ada.

Tantangan Fiskal yang Nyata

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang cukup kompleks. Mulai dari defisit anggaran masih menjadi bayang-bayang. Walaupun pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal, namun realitasnya belanja negara seringkali lebih besar dibanding penerimaan. Di samping itu, ketidakpastian global membuat proyeksi penerimaan sering meleset. Hal ini disebabkan adanya perlambatan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga minyak, hingga perang di beberapa kawasan dunia memengaruhi arus perdagangan dan investasi.

Kini, Basis pajak di Indonesia masih terbatas. Hal ini dibuktikan bahwa tax ratio Indonesia masih berkisar di angka 10–11% dari PDB, jauh lebih rendah dibanding negara ASEAN lain seperti Vietnam atau Thailand yang sudah mencapai 15–16%. Ini berarti masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap.

Di tengah tantangan itu, kebijakan “No New Tax” sebenarnya bisa dibaca sebagai bentuk keberanian pemerintah untuk fokus pada kualitas administrasi pajak, bukan sekedar menambah jenis pungutan.

Mengapa No New Tax Penting bagi Dunia Usaha

Dari sudut pandang dunia usaha, keputusan pemerintah untuk tidak menambah pajak baru pada 2026 adalah sinyal positif. Dunia usaha sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan: inflasi tinggi, biaya energi mahal, serta bunga pinjaman yang menekan arus kas. Tambahan pajak baru tentu akan membuat situasi semakin sulit.

Selain itu, resistensi publik terhadap pajak baru sangat tinggi. Kita bisa belajar dari rencana penerapan pajak karbon yang sempat ditunda. Atau dari polemik kenaikan PPN yang dijadwalkan naik menjadi 12% sesuai UU HPP. Semua menunjukkan bahwa pajak baru tanpa kesiapan administrasi dan komunikasi yang baik hanya akan menimbulkan kegaduhan politik maupun ekonomi.

Dengan mengumumkan “No New Tax”, pemerintah seakan ingin berkata: “Mari kita perbaiki dulu rumah pajak yang ada sebelum membangun ruangan baru.”

Kalau tidak menambah pajak baru, lalu bagaimana caranya meningkatkan penerimaan? 

Ada beberapa jalur strategis yang bisa ditempuh pemerintah

1. Ekstensifikasi Basis Pajak

Banyak sektor produktif yang belum sepenuhnya tergarap, terutama ekonomi digital. Transaksi daring tumbuh pesat, tetapi tidak semuanya tercatat. Dengan integrasi data platform e-commerce, fintech, dan perbankan, potensi penerimaan bisa meningkat signifikan. UMKM juga perlu menjadi fokus. Dengan insentif dan edukasi, UMKM bisa masuk ke sistem perpajakan secara bertahap, tanpa merasa terbebani.

2. Digitalisasi Administrasi

Implementasi sistem Coretax adalah tonggak penting. Sistem ini menjanjikan administrasi yang lebih sederhana, akurat, dan terintegrasi. Namun, keberhasilan Coretax bergantung pada stabilitas sistem dan kemampuan SDM. Bila berhasil, kebocoran penerimaan bisa ditekan drastis.

3. Kepatuhan Sukarela

Pajak bukan hanya urusan sanksi, tetapi juga kepercayaan. Wajib pajak akan lebih patuh bila sistem transparan, manfaat pajak terlihat, dan pelayanan sederhana. Pemerintah perlu meningkatkan trust public dengan menunjukkan hasil nyata dari pajak, seperti jalan yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, hingga subsidi tepat sasaran.

4. Efisiensi Belanja

Tidak kalah penting, peningkatan penerimaan harus diimbangi dengan efisiensi belanja. Percuma penerimaan naik bila belanja negara bocor. Transparansi APBN dan akuntabilitas pejabat publik menjadi bagian integral dalam membangun kepatuhan pajak.

Belajar dari Praktik Internasional

Negara lain sudah membuktikan bahwa meningkatkan penerimaan tidak selalu harus menambah pajak baru. Singapura sukses menjaga kepatuhan dengan layanan pajak yang sederhana dan digitalisasi penuh. Korea Selatan menutup celah penghindaran pajak dengan mengintegrasikan data transaksi digital lintas sektor.

Indonesia bisa mengambil Pelajaran dengan memanfaatkan data, sederhanakan sistem, dan tingkatkan pelayanan. Dengan pendekatan ini, penerimaan negara bisa naik tanpa harus menambah beban wajib pajak.

Perlu diingat, pajak bukan sekedar angka di APBN, tetapi juga kontrak sosial. Bila pemerintah berhasil menunjukkan bahwa uang pajak dikelola dengan baik, trust public akan meningkat. Sebaliknya, bila ada kasus korupsi atau pemborosan anggaran, resistensi wajib pajak akan semakin kuat.

Dalam konteks politik, “No New Tax” juga bisa dibaca sebagai strategi menjaga stabilitas. Tahun 2026 berada di awal periode pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Memberikan kepastian fiskal tanpa pajak baru adalah cara untuk menenangkan dunia usaha sekaligus menjaga iklim investasi.

Esensi dari kebijakan “No New Tax” pada 2026 bukan berarti pemerintah menyerah, melainkan justru ingin fokus pada optimalisasi, digitalisasi, dan trust building. Tantangan memang besar, tetapi peluang juga terbuka lebar.

Pemerintah punya kesempatan emas untuk membuktikan bahwa pajak bisa ditingkatkan tanpa menambah jenis pungutan baru. Dunia usaha pun punya kewajiban untuk mendukung, bukan hanya dengan membayar pajak, tetapi juga dengan berperan aktif dalam memperkuat ekosistem kepatuhan.

Pada akhirnya, pajak dan ekonomi bukanlah lawan, melainkan kawan. Pajak adalah kontribusi, dan kontribusi itulah yang akan memperkuat fondasi Indonesia menuju masa depan yang lebih tangguh.

Penulis adalah Anggota IKPI Kota Bekasi & Dosen Institut STIAMI

Ratih Kumala

Email: rhaty07@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Purbaya Tegaskan APBN Bukan Cuma Bangun Infrastruktur, tapi Harus Bikin Rakyat Sejahtera

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya menghasilkan proyek fisik atau pembangunan infrastruktur. Pemerintah, kata dia, ingin setiap belanja negara benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat.

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya menyampaikan bahwa seluruh arah kebijakan fiskal dibangun melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan akhirnya jelas: pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada dasarnya sama, seluruh APBN, seluruh kegiatan pemerintah, DPR, DPD, tujuannya sama untuk membuat masyarakat kita semua jadi kaya,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari munculnya orang kaya baru, gedung besar, atau proyek raksasa. Jika sebagian besar rakyat masih tertinggal, maka pembangunan dianggap tidak berhasil.

“Kalau saya sendiri ya sudah kaya, tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kalau yang kaya cuma sedikit,” tegasnya.

Sebagai sumber utama APBN, penerimaan pajak tetap menjadi fondasi belanja negara. Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk mempersempit kesenjangan, meningkatkan layanan publik, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.

Purbaya juga mengingatkan bahwa tujuan menyejahterakan rakyat sebenarnya sudah menjadi cita-cita sejak awal kemerdekaan. Namun, sepanjang perjalanan bangsa, arah itu tidak selalu berjalan optimal.

“Tujuan besar ini sudah ada sejak kemerdekaan. Tapi lama-lama tujuan itu tertutupi,” kata dia.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberi mandat agar ekonomi dibenahi secara menyeluruh. Sebelum reformasi dilakukan, Indonesia pernah berada dalam kondisi yang berpotensi membahayakan perekonomian.

“Saya ditugaskan oleh Presiden untuk membawa ekonomi ke arah yang lebih baik. Karena sebelumnya, tanpa disadari, kita sempat mengalami keadaan yang amat membahayakan negara,” terangnya.

Menurut Purbaya, infrastruktur tetap penting, namun hasil akhirnya harus mengangkat kesejahteraan rakyat.

“Saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita,” tutupnya. (alf)

id_ID