Laman Cabang - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Wabup Buleleng Siap Hadiri Jalan Sehat dan Turnamen Basket 3×3, Dukung Penuh Perayaan HUT Ke-61 IKPI

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Buleleng: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyatakan dukungan penuh terhadap rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Buleleng. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan kesediaannya menghadiri Jalan Sehat Serentak IKPI sekaligus membuka Turnamen Basket 3×3 IKPI Buleleng Cup.

Kepastian tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus IKPI Cabang Buleleng yang dipimpin Ketua IKPI Cabang Buleleng I Made Susila Darma bersama jajaran pengurus dinkantornya, Senin (27/7/2026). Audiensi turut dihadiri Ketua Harian KONI Buleleng Nova, Ketua Harian Perbasi Buleleng Arnanda, serta panitia dari Klub Basket Callef Seririt.

Made Susila mengatakan, Gede Supriatna yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI Buleleng menyambut baik pelaksanaan jalan sehat dan turnamen basket yang digelar IKPI dalam rangka memperingati HUT ke-61 organisasi profesi tersebut.

“Pada audiensi hari ini, Bapak Wakil Bupati menyampaikan akan hadir dalam kegiatan Jalan Sehat Serentak IKPI sekaligus membuka Turnamen Basket 3×3 IKPI Buleleng Cup. Dukungan beliau menjadi semangat bagi kami untuk menyukseskan rangkaian HUT IKPI di Buleleng,” ujar Made Susila.

Menurut Made Susila, hingga saat ini sekitar 100 peserta telah terdaftar mengikuti Jalan Sehat Serentak IKPI. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah setelah KONI Buleleng menyatakan akan mengerahkan sekitar 200 peserta untuk ikut memeriahkan kegiatan.

Sementara itu, Turnamen Basket 3×3 IKPI Buleleng Cup juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hingga kini, sebanyak 70 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut.

Made Susila menilai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, KONI Buleleng, Perbasi Buleleng, dan komunitas basket menjadi bukti bahwa peringatan HUT ke-61 IKPI tidak hanya menjadi ajang silaturahmi keluarga besar IKPI, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Gede Supriatna juga mengapresiasi inisiatif IKPI yang menghadirkan kegiatan olahraga meski merupakan organisasi profesi di bidang perpajakan. Menurutnya, kegiatan seperti jalan sehat dan turnamen basket dapat mendukung pengembangan sport tourism di Kabupaten Buleleng karena mendorong masyarakat datang untuk berolahraga sekaligus menikmati destinasi wisata yang ada.

“Harapannya, masyarakat yang datang ke Buleleng tidak hanya mengikuti kegiatan olahraga, tetapi juga berwisata sehingga dapat ikut menggerakkan perekonomian daerah,” kata Made Susila mengutip penyampaian Wakil Bupati.

Rangkaian Jalan Sehat Serentak dan Turnamen Basket 3×3 IKPI Buleleng Cup menjadi bagian dari perayaan HUT ke-61 IKPI yang digelar serentak di berbagai daerah sebagai wujud kebersamaan sekaligus kepedulian organisasi profesi terhadap kesehatan, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat. (bl)

Pengusaha Minta Pengganti Perry Warjiyo Segera Diputuskan, Ini Alasannya

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia (BI) pasca pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo harus berlangsung secara cepat, transparan, dan sesuai ketentuan.

Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan moneter.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha menghormati keputusan yang telah disampaikan terkait pengunduran diri Gubernur BI.

Namun, menurutnya, yang menjadi perhatian utama pelaku usaha adalah terjaganya kesinambungan kebijakan (policy continuity), kredibilitas institusi, dan independensi BI sebagai otoritas moneter.

“Dunia usaha menghormati keputusan yang telah disampaikan dan berpandangan bahwa proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia perlu dijalankan secara baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Shinta dalam keterangannya, Senin (27/7).

Shinta menjelaskan, pengunduran diri seorang gubernur bank sentral di tengah masa jabatan secara alami akan memicu perhatian pelaku pasar.

Investor dan pelaku keuangan diperkirakan akan melakukan penilaian ulang terhadap prospek kebijakan moneter, arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, hingga komunikasi kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Oleh karena itu, ia menilai faktor yang paling menentukan adalah seberapa cepat pemerintah memberikan kepastian mengenai proses transisi kepemimpinan serta arah kebijakan yang akan ditempuh.

Menurut Shinta, kepastian arah kebijakan moneter sangat dibutuhkan dunia usaha yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya biaya pembiayaan.

Dalam kondisi tersebut, dunia usaha berharap pergantian kepemimpinan BI tetap memberikan sinyal kuat bahwa mandat utama bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas.

Ia juga menilai ruang kebijakan (policy space) bank sentral saat ini semakin menantang karena harus mampu menyeimbangkan stabilitas ekonomi dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bagi dunia usaha, keseimbangan tersebut dinilai penting agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga sekaligus mampu menopang iklim investasi, keberlanjutan pembiayaan, dan aktivitas sektor riil.

Shinta menambahkan, dalam jangka pendek dampak yang paling mungkin muncul bukanlah perubahan fundamental terhadap aktivitas industri, melainkan meningkatnya perhatian pasar terhadap arah kebijakan BI ke depan.

Menurutnya, apabila proses transisi berjalan dengan baik disertai komunikasi kebijakan yang jelas, kredibel, dan dapat diprediksi, volatilitas pasar dapat ditekan serta kepercayaan investor tetap terjaga.

Sebaliknya, ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama berpotensi memengaruhi sentimen pasar, pergerakan nilai tukar, biaya pendanaan, hingga keputusan investasi.

Lebih lanjut, Apindo menegaskan stabilitas makroekonomi merupakan fondasi utama bagi kegiatan sektor riil.

Dunia usaha membutuhkan inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, biaya pendanaan yang terjaga, serta kepastian arah kebijakan agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi maupun ekspansi dengan tingkat keyakinan yang memadai.

“Oleh karena itu, Apindo berharap proses penunjukan kepemimpinan definitif Bank Indonesia dapat memberikan kepastian sekaligus memperkuat kepercayaan bahwa kerangka kebijakan moneter Indonesia akan tetap dijalankan secara prudent, independent, dan forward-looking,” kata Shinta. (ds)

DJP Temukan Masih Ada Notaris dan PPAT Belum Rutin Lapor Bulanan ke KPP

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor jasa hukum, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap masih terdapat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang belum rutin menyampaikan laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Singaraja, Erlina Damayanti mengatakan bahwa kepatuhan yang dipantau tidak hanya terkait pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi, tetapi juga penyampaian laporan bulanan yang menjadi bagian dari kewajiban administrasi notaris dan PPAT.

“Kami menemukan terdapat notaris/PPAT yang belum secara rutin menyampaikan laporan bulanan ke KPP. Melalui sosialisasi ini kami membuka saluran pelaporan secara elektronik melalui pengiriman spreadsheet laporan bulanan ke email resmi KPP Pratama Singaraja. Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan kemudahan kepada notaris/PPAT dalam penyampaian laporan bulanan,” ujar Erlina dalam keterangannya, dikutip Senin (27/7).

Untuk meningkatkan kepatuhan, KPP Pratama Singaraja kini menyediakan mekanisme pelaporan secara elektronik. Notaris dan PPAT dapat mengirimkan spreadsheet laporan bulanan melalui alamat email resmi KPP sehingga proses penyampaian laporan menjadi lebih mudah dan efisien.

Selain membahas administrasi pelaporan, penyuluh pajak KPP Pratama Singaraja, Putu Herby Pratama, mengingatkan bahwa notaris memiliki sejumlah kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi.

Kewajiban tersebut meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang melalui pembukuan atau pencatatan, melakukan pembayaran pajak, hingga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Herby juga menjelaskan bahwa notaris dengan peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu, notaris maupun PPAT yang mempekerjakan pegawai juga berkewajiban memotong PPh atas penghasilan pegawai dan tenaga ahli lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Singaraja Farilla Darmadi menegaskan bahwa notaris dan PPAT memiliki posisi strategis dalam mendukung kepatuhan perpajakan, khususnya pada transaksi properti.

Menurut Farilla, setiap akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan hanya dapat ditandatangani setelah kewajiban PPh dipenuhi.

Oleh karena itu, notaris dan PPAT menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan pajak sebelum suatu transaksi memiliki kekuatan hukum.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Singaraja, I Wayan Agus Eka, menambahkan bahwa KPP dapat melakukan penelitian material terhadap penyetoran PPh atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan ketentuan.

Ia juga mengimbau notaris dan PPAT agar turut menyampaikan data transaksi sewa serta pengalihan saham dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada KPP. (ds)

DPR Siapkan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI, Komisi XI Janjikan Proses Profesional dan Objektif

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Komisi XI DPR RI memastikan akan menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur BI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan pihaknya menghormati keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri. Menurutnya, pengunduran diri tersebut merupakan hak setiap pejabat negara dan seluruh tahapan selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

“Pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentu proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia,” ujar Fauzi dalam keterangannya dikutip, Senin (27/7).

Fauzi menyebut Komisi XI juga mencermati langkah Presiden yang telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo. Selanjutnya, pemerintah akan memproses tahapan pengisian jabatan Gubernur BI sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry Warjiyo selama memimpin bank sentral. Menurut Fauzi, Perry telah memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas moneter, memperkuat sistem pembayaran, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional selama masa kepemimpinannya.

Fauzi berharap sosok yang nantinya ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Selain itu, Gubernur BI yang baru diharapkan dapat memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta mempererat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan Komisi XI DPR RI akan melaksanakan fungsi konstitusionalnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur BI secara objektif dan profesional dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. (bl)

PT Jalin Tegaskan Hanya Siapkan Sistem SPP-TDLN, Bukan Pemungut Pajak

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) memastikan perannya dalam implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) terbatas sebagai penyedia sistem pendukung.

Perseroan menegaskan tidak bertindak sebagai pihak yang memungut pajak dari transaksi digital lintas negara.

Vice President Corporate Secretary Jalin Putu Agnia mengatakan penunjukan perusahaan sebagai penyelenggara sistem telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025.

Saat ini, fokus utama perusahaan adalah menuntaskan kesiapan infrastruktur teknologi sebelum sistem dioperasikan.

“Sesuai dengan ketetapan pemerintah, Jalin telah resmi ditunjuk sebagai pihak penyelenggara sistem untuk mendukung kebijakan SPP-TDLN lewat perpres 68/2025,” ujar Putu dalam keterangannya, dikutip Senin (27/7).

Menurutnya, tugas Jalin hanya sebatas membangun dan mengoperasikan sistem yang mendukung pelaksanaan SPP-TDLN. Dengan demikian, kewenangan pemungutan pajak tetap berada pada pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan pemerintah.

“Kapasitas Jalin murni hanya menyiapkan serta menjalankan sistem pendukungnya, tidak sebagai pihak yang memungut pajak secara langsung,” katanya.

Adapun mengenai jadwal implementasi skema pemungutan pajak digital tersebut, Putu menyatakan perusahaan masih menunggu keputusan resmi pemerintah.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2025 untuk membentuk Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Regulasi ini menjadi dasar pengembangan sistem yang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari transaksi digital lintas negara.

Dalam beleid tersebut, Jalin ditetapkan sebagai penyelenggara SPP-TDLN yang bertanggung jawab menyiapkan dan mengoperasikan sistem.

Tugasnya mencakup pengembangan platform, pelaksanaan uji coba (sandboxing), menjaga keandalan dan keamanan sistem, menyediakan dukungan teknis, hingga memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres itu juga membuka peluang bagi Jalin untuk menggandeng mitra, baik perusahaan dalam negeri maupun asing, yang memiliki kapabilitas teknologi dan jaringan operasional internasional. Seluruh mitra harus melewati proses seleksi berupa pengujian teknis dan evaluasi administratif.

Sebagai kompensasi atas penyelenggaraan sistem tersebut, Jalin berhak memperoleh imbal jasa yang besarannya akan diusulkan kepada tim koordinasi dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sementara itu, mekanisme operasional SPP-TDLN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem melibatkan tiga pihak, yakni Penyelenggara SPP-TDLN, Penerbit sebagai pihak yang memungut dan menyetor PPN, serta masyarakat atau badan di Indonesia yang melakukan transaksi barang maupun jasa digital dari luar negeri.

PMK tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggara SPP-TDLN merupakan badan hukum yang ditetapkan melalui Perpres, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Sebelum dapat menjalankan fungsi pemungutan, setiap Penerbit diwajibkan mengikuti proses onboarding, yang mencakup pengembangan sistem dan sandboxing guna memastikan kesiapan teknologi, keamanan, serta integrasi dengan platform SPP-TDLN.

Regulasi itu turut mengubah saat terutangnya PPN. Jika sebelumnya kewajiban pajak muncul saat transaksi dilakukan, kini PPN baru terutang setelah Penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi kepada Penerbit bahwa transaksi tersebut dikenai PPN.

Sesuai Pasal 6 PMK Nomor 49 Tahun 2026, konfirmasi wajib diberikan paling lambat satu hari sejak permintaan diterima.

Untuk memperoleh konfirmasi tersebut, Penerbit harus mengirimkan data transaksi secara lengkap, mulai dari nomor referensi, nilai transaksi, mata uang, identitas pelaku usaha, hingga metode pembayaran.

Besaran PPN dihitung menggunakan formula 11/111 dari nilai pembayaran yang telah termasuk PPN. Untuk transaksi dalam mata uang asing, nilai tersebut dikonversi ke rupiah menggunakan kurs yang berlaku saat konfirmasi diterbitkan.

Selain mengolah data transaksi digital, sistem juga memanfaatkan informasi transfer dana dan remittance untuk keperluan analisis. Pemerintah menegaskan perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian sehingga informasi sensitif, seperti nomor rekening, harus dikirim dalam bentuk terenkripsi atau hash.

PMK tersebut juga mengatur alur penyetoran pajak. Penerbit wajib menyetorkan PPN kepada Penyelenggara SPP-TDLN paling lambat tujuh hari setelah menerima konfirmasi. Selanjutnya, Penyelenggara memiliki waktu maksimal tujuh hari untuk menyetorkan dana tersebut ke kas negara.

Untuk pelaporan, PPN yang dipungut disampaikan secara agregat melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Penerbit yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkannya melalui SPT tersendiri, sedangkan Penerbit berstatus PKP dapat menggabungkannya dalam SPT Masa PPN.

Sebagai bukti pemungutan, Penerbit diwajibkan menerbitkan dokumen seperti bill statement yang memiliki kedudukan setara dengan faktur pajak.

Dokumen tersebut dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar pengkreditan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan administrasi.

Selain itu, PMK Nomor 49 Tahun 2026 juga mengatur tata cara penanganan pembatalan transaksi maupun kesalahan pemungutan.

Dalam kondisi tersebut, pengembalian PPN dapat diajukan melalui Penerbit. Jika koreksi berdampak pada pelaporan, Penyelenggara SPP-TDLN wajib melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN yang telah disampaikan. (ds)

Perry Warjiyo Resmi Mundur dari Jabatan Gubernur Bank Indonesia

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (27/7). Surat pengunduran diri tersebut telah diterima Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Perry telah diterima secara resmi oleh Presiden pada Minggu (26/7).

Menurutnya, Presiden menerima keputusan tersebut sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi Perry selama memimpin bank sentral.

“Per kemarin, secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden,” kata Prasetyo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (27/7).

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Perry Warjiyo yang telah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia selama tujuh tahun.

Untuk diketahui, Perry Warjiyo pertama kali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 2018-2023. Setelah menyelesaikan periode pertamanya, ia kembali dipercaya memimpin BI untuk periode 2023-2028.

Lahir di Sukoharjo pada 1959, Perry menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1982.

Ia kemudian melanjutkan studi ke Iowa State University, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master pada 1989 dan gelar doktor (Ph.D.) pada 1991.

Sebelum menduduki kursi Gubernur BI, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada periode 2013-2018.

Kariernya di bank sentral juga mencakup posisi Asisten Gubernur yang membidangi kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, sekaligus Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter pada periode 2009-2013. (ds)

Ratusan Masyarakat Padati Pemeriksaan Mata hingga Cek Kesehatan Gratis IKPI Pekanbaru

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Layanan pemeriksaan mata gratis yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Dalam kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-61 IKPI, Minggu (26/7/2026), lebih dari 250 warga mengikuti pemeriksaan mata dan sekitar 200 di antaranya memperoleh kacamata plus secara gratis.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Ikatan Keluarga Tionghoa Selat Panjang (IKTS), Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru, tersebut menjadi salah satu layanan kesehatan yang paling banyak diminati masyarakat sejak dibuka pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Selain pemeriksaan mata, panitia juga menyediakan berbagai layanan kesehatan lainnya, seperti donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, konsultasi kesehatan bersama Prodia, layanan akupuntur, hingga relaksasi cuci mata dari Y-Rins.

Ketua IKPI Cabang Pekanbaru, Rubialam S. Pane, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian IKPI kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 IKPI.

Menurut Rubi, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan. Karena itu, IKPI Cabang Pekanbaru menggandeng berbagai mitra agar masyarakat dapat memperoleh beragam layanan kesehatan dalam satu lokasi.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dengan dukungan panitia yang ditempatkan pada setiap layanan, mulai dari pemeriksaan mata, donor darah, layanan kesehatan, hingga pengaturan konsumsi peserta.

Pemeriksaan mata gratis tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial IKPI Cabang Pekanbaru yang akan berlanjut bersama kegiatan donor darah pada tiga lokasi berikutnya, yakni di The Central Plaza pada 23 Agustus 2026, Mal Pekanbaru pada 29 Agustus 2026, dan MTC Panam pada 30 Agustus 2026.

Melalui kegiatan ini, IKPI Cabang Pekanbaru berharap dapat terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat berbagi dalam momentum HUT ke-61 IKPI. (bl)

Enggan Nursanti: Jalan Sehat Jadi Ajang Silaturahmi Keluarga Besar IKPI Bersama Stakeholder dan Regulator

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya Enggan Nursanti menyebut pelaksanaan Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 IKPI menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi keluarga besar IKPI bersama para stakeholder dan regulator. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung di Balerina Raya Road, Citraland, Surabaya, Minggu (26/7/2026), tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga memperkuat hubungan yang selama ini telah terjalin antarpemangku kepentingan di bidang perpajakan.

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri atas anggota IKPI beserta keluarga, jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah IKPI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mitra organisasi, serta kalangan dunia usaha.

Enggan mengatakan interaksi yang terbangun dalam suasana santai seperti jalan sehat memiliki arti penting karena mampu mempererat komunikasi antarpeserta di luar aktivitas profesi sehari-hari.

“Jalan sehat ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi menjadi ajang silaturahmi keluarga besar IKPI bersama stakeholder dan regulator. Melalui kebersamaan seperti ini, komunikasi yang selama ini terjalin dapat semakin erat sehingga kolaborasi yang sudah baik dapat terus dipertahankan,” ujar Enggan.

Ia mengapresiasi kehadiran Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Ketua Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur M. Zeti Arina, jajaran Kanwil DJP Jawa Timur I, para kepala KPP di wilayah Surabaya, sponsor, serta seluruh peserta yang turut menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Enggan, keberhasilan penyelenggaraan jalan sehat tidak lepas dari dukungan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan organisasi profesi konsultan pajak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran regulator, mitra organisasi, dunia usaha, serta keluarga besar IKPI menunjukkan bahwa semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam membangun organisasi yang semakin solid,” katanya.

Pelaksanaan jalan sehat di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 IKPI yang diselenggarakan oleh 40 cabang IKPI di berbagai daerah. Rangkaian kegiatan tersebut akan berlanjut melalui pelaksanaan Jalan Sehat Serentak pada 2 Agustus 2026 dengan target sekitar 8.000 peserta dan diajukan kepada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai organisasi profesi yang menyelenggarakan jalan sehat serentak dengan jumlah peserta terbanyak.

Enggan berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara sehingga hubungan baik antara IKPI, regulator, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya semakin kuat dalam mendukung perkembangan profesi konsultan pajak di Indonesia. (bl)

Donor Darah Kolaborasi IKPI Pekanbaru, PMI dan IKTS Berhasil Himpun 176 Kantong Darah

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru berhasil menghimpun 176 kantong darah pada pelaksanaan sesi pertama kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-61 IKPI, Minggu (26/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Ikatan Keluarga Tionghoa Selat Panjang (IKTS), Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru, itu diikuti ratusan masyarakat sejak pagi hingga sore hari.

Dari 230 orang yang mendaftarkan diri secara daring sebagai pendonor, sebanyak 176 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) serta dukungan IKTS Pekanbaru.

Ketua IKPI Cabang Pekanbaru, Rubialam S. Pane, mengatakan kegiatan donor darah merupakan bentuk kepedulian sosial IKPI kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 organisasi.

Menurut Rubi, antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara organisasi profesi, PMI, dan berbagai mitra mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain donor darah, panitia juga menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis, di antaranya pemeriksaan mata, pembagian kacamata plus, pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, konsultasi kesehatan bersama Prodia, layanan akupuntur, hingga relaksasi cuci mata. Seluruh layanan tersebut diberikan secara terpadu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hadir.

Pelaksanaan kegiatan juga berjalan tertib berkat pembagian tugas panitia pada setiap layanan, mulai dari donor darah, pemeriksaan mata, layanan kesehatan, hingga konsumsi peserta.

Rubi menambahkan, donor darah yang digelar kali ini merupakan sesi pertama dari empat rangkaian kegiatan yang telah disiapkan IKPI Cabang Pekanbaru dalam menyambut HUT ke-61 IKPI. Setelah sukses menggelar kegiatan perdana, panitia akan melanjutkan sesi kedua pada 23 Agustus 2026 di The Central Plaza Pekanbaru, disusul sesi ketiga pada 29 Agustus 2026 di Mal Pekanbaru, dan sesi keempat pada 30 Agustus 2026 di MTC Panam.

Ia berharap rangkaian donor darah tersebut dapat terus membantu memenuhi kebutuhan stok darah PMI sekaligus memperluas manfaat kegiatan sosial IKPI bagi masyarakat Pekanbaru. (bl)

IKPI Surabaya Sukses Gelar Jalan Sehat Serentak HUT ke-61 IKPI, Lebih dari 400 Peserta Berpartisipasi

Posted on 27/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya sukses menyelenggarakan Jalan Sehat di kawasan Balerina Raya Road, Citraland, Surabaya, Minggu (26/7/2026). Kegiatan yang diikuti lebih dari 400 peserta tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 IKPI yang dilaksanakan serentak oleh 40 cabang IKPI di berbagai daerah di Indonesia.

Jalan sehat di Surabaya dibuka secara simbolis oleh Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. Hadir pula Ketua Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur M. Zeti Arina, Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti, serta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya. Kehadiran lebih dari 50 pegawai DJP semakin menambah semarak kegiatan yang juga diikuti anggota IKPI, keluarga, mitra organisasi, dan masyarakat.

Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti mengatakan, tingginya antusiasme peserta menunjukkan semangat kebersamaan yang terus terjaga di lingkungan IKPI. Menurutnya, jalan sehat tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-61 IKPI, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antaranggota dan keluarga besar organisasi.

“Alhamdulillah, lebih dari 400 peserta turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum IKPI, Pengurus Daerah Jawa Timur, seluruh panitia, sponsor, mitra, serta para peserta yang telah bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan jalan sehat di Surabaya,” ujar Enggan.

Ia menambahkan, kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut menjadi modal penting bagi IKPI untuk terus memperkuat soliditas organisasi.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membangun kedekatan antarsesama anggota, keluarga besar IKPI, dan para mitra. Semangat kebersamaan inilah yang akan terus kami jaga agar IKPI semakin solid dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi dunia perpajakan Indonesia,” katanya.

Enggan menjelaskan, pelaksanaan jalan sehat di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional HUT ke-61 IKPI. Setelah pembukaan di Surabaya, sebanyak 39 cabang IKPI lainnya akan menggelar jalan sehat secara serentak pada 2 Agustus 2026.

Rangkaian jalan sehat tersebut ditargetkan melibatkan sekitar 8.000 peserta dari berbagai daerah dan akan didaftarkan ke Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai organisasi profesi yang menyelenggarakan jalan sehat serentak dengan jumlah peserta terbanyak.

Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah mempererat hubungan antaranggota IKPI, keluarga, mitra organisasi, serta para pemangku kepentingan dalam suasana yang penuh kebersamaan. (bl)