Kategori: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Palmerah menggandeng Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita serta Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat (Polres Jakbar) untuk menyelenggarakan sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan pada 26 Februari 2025.

Sosialisasi pertama digelar di Ruang Sumatera-Kalimantan, Gedung Ventrikel Lantai 5 RSJPD Harapan Kita. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara RSJPD Harapan Kita, Tri Hartono Rianto, mengimbau kepada seluruh pegawai rumah sakit agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan sesuai aturan.

“Mengisi pajak dengan benar dan melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh kantor pajak,” ujar Tri dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (27/2/2025).

Setelah acara di rumah sakit, sosialisasi dilanjutkan di Aula Wira Pratama Polres Jakbar. Kepala Bagian Perencanaan Polres Jakbar, AKBP Rita Iriana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini dan mendorong peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik.

Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah, Budi Susanto, mengingatkan seluruh peserta untuk segera melaporkan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi mereka sebelum batas waktu 31 Maret 2025. Ia juga mengingatkan agar setiap Wajib Pajak mencantumkan dengan jelas daftar harta dan kewajiban dalam laporan tahunan mereka.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Selain sosialisasi, KPP Pratama Jakarta Palmerah juga menyediakan layanan asistensi di lokasi agar peserta dapat langsung memperoleh bimbingan terkait pelaporan SPT. Bagi yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, layanan konsultasi tetap tersedia di kantor pajak setempat.

Dengan adanya kerjasama antara KPP Pratama Jakarta Palmerah, RSJPD Harapan Kita, dan Polres Jakbar, diharapkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat meningkat, serta kesadaran perpajakan di kalangan pegawai rumah sakit dan kepolisian dapat semakin kuat.

Sejauh ini, DJP mencatat sebanyak 5,03 juta Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan hingga 24 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, 4,88 juta SPT dilaporkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, sementara 148,98 ribu berasal dari Wajib Pajak badan. Sebagian besar pelaporan SPT dilakukan melalui jalur elektronik (e-Filing), dengan total 4,92 juta SPT, sementara 109,68 ribu SPT masih disampaikan secara manual melalui KPP.

Dengan meningkatnya kesadaran dan pelaporan yang lebih tepat waktu, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak untuk mendukung pembangunan nasional. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus memperkuat perannya sebagai community protector dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya angka pelanggaran HKI yang tidak hanya merugikan ekonomi nasional, tetapi juga mengancam industri kreatif serta keselamatan dan kesehatan konsumen.

Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) pada 1994 sebagai bagian dari keanggotaan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), telah menerapkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan HKI. Namun, meskipun telah banyak kebijakan diterbitkan, Indonesia masih tercatat dalam Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR), yang menunjukkan bahwa pelanggaran HKI di tanah air masih menjadi isu global yang perlu perhatian serius.

Untuk menekan angka pelanggaran HKI, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan penting, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2018. Dalam regulasi ini, Bea Cukai diberi kewenangan untuk menindak barang impor atau ekspor yang melanggar merek dan hak cipta, terutama apabila barang tersebut telah terdaftar dalam sistem rekordasi Bea Cukai.

Penindakan Bea Cukai terhadap Pelanggaran HKI

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menjelaskan bahwa pemegang hak (right holders) dapat mendaftarkan merek dan hak cipta mereka melalui portal resmi customer.beacukai.go.id sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 40 Tahun 2018.

“Pemegang hak harus mengajukan permohonan melalui portal tersebut dan melengkapi persyaratan yang tertera dalam lampiran PMK Nomor 40 Tahun 2018,” jelas Budi dalam keterangan resminya, Rabu (26/2/2025).

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak pemegang merek, tetapi juga untuk menjaga keselamatan konsumen dari barang palsu yang berpotensi membahayakan. Berdasarkan laporan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) 2020, kerugian ekonomi akibat pemalsuan produk di Indonesia mencapai Rp148,8 triliun. Komoditas utama yang sering dipalsukan antara lain perangkat lunak, kosmetik, farmasi, pakaian, dan suku cadang kendaraan.

Bea Cukai pun terus melakukan berbagai penindakan terhadap barang yang diduga melanggar HKI, terutama di wilayah perbatasan. Sejak 2019 hingga 2025, Bea Cukai telah melakukan 17 kali penindakan, dengan sembilan kasus yang telah diteruskan ke pengadilan oleh pemegang merek. Barang-barang yang berhasil diamankan meliputi:

– 1.146.240 pcs ballpoint
– 160 roll dan 890 karton amplas
– 4.617.296 pcs pisau cukur
– 72.000 pcs kosmetik
– 1.681 karton masker

“Seluruh penindakan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara Bea Cukai dengan right holders serta berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ujar Budi.

Pengawasan yang Lebih Efektif melalui Rekordasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bea Cukai terus mengimbau para pemegang hak untuk mendaftarkan merek dan hak cipta mereka dalam sistem rekordasi Bea Cukai. Dengan demikian, tindakan pencegahan terhadap barang palsu yang masuk atau keluar dari Indonesia dapat dilakukan dengan lebih optimal.

“Sampai tahun 2025, sudah ada 76 barang yang terdaftar dalam sistem rekordasi Bea Cukai. Kami berharap kesadaran pemegang hak untuk melakukan rekordasi terus meningkat, agar pengawasan kami dapat berjalan lebih optimal,” tegas Budi.

Melalui penguatan pengawasan dan penindakan ini, Bea Cukai berkomitmen untuk menjaga integritas pasar dan melindungi masyarakat serta industri dalam negeri dari ancaman pemalsuan dan pelanggaran HKI lainnya.(alf)

IKPI, Jakarta: Dalam upaya memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi kepabeanan serta mempererat kemitraan dengan dunia usaha, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bekasi menggelar kegiatan asistensi bagi perusahaan yang telah memperoleh status Operator Ekonomi Bersertifikat (AEO). Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan “Didik” (Diskusi Bareng Bea Cukai Bekasi di Pabrik) yang kali ini dilaksanakan di PT JFE Shoji Steel Indonesia dan PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA).

Pada Rabu (19/02), Kanwil Bea Cukai Bekasi mengadakan kegiatan refreshment untuk PT JFE Shoji Steel Indonesia, sebuah perusahaan pemasok material besi bahan baku industri (coil center) yang telah menyandang status AEO sejak 2017. Perusahaan ini baru saja melakukan perpanjangan sertifikat AEO setelah evaluasi oleh Direktorat Teknis Kepabeanan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kanwil Bea Cukai Bekasi, Undani, menegaskan bahwa status AEO bukan hanya sebuah pengakuan, melainkan juga sebuah tanggung jawab besar bagi perusahaan untuk menjaga kepatuhan dan transparansi operasional mereka. “Monitoring serta audit internal menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, status AEO bisa dibekukan atau dicabut,” jelas Undani dalam keterangan resminya, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, Vice President Director PT JFE Shoji Steel Indonesia, Oze Tamura, mengakui bahwa menjaga kepatuhan sebagai perusahaan AEO adalah hal yang sangat penting. “Dengan berbagai manfaat yang diperoleh dari status AEO, kami juga memiliki tanggung jawab untuk selalu mematuhi aturan dan meningkatkan standar operasional kami,” ujar Tamura.

Sebelumnya, pada 12 Februari 2025, Kanwil Bea Cukai Bekasi juga menggelar kegiatan serupa di PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai status AEO, termasuk aturan tentang audit dan monitoring mandiri yang harus diterapkan oleh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Kanwil Bea Cukai Bekasi menekankan pentingnya prosedur monitoring mandiri bagi perusahaan yang memiliki fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) bersertifikat AEO atau Kawasan Berikat Mandiri. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan diberikan penjelasan terkait manfaat, persyaratan, serta proses audit dan evaluasi status AEO yang harus dilakukan secara berkala.

Melalui kegiatan asistensi ini, Kanwil Bea Cukai Bekasi berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan perusahaan AEO, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang aman, lancar, dan patuh terhadap regulasi. Undani juga menyampaikan harapan bahwa program ini akan terus dilanjutkan untuk memperkuat peran Bea Cukai sebagai mitra strategis dunia usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional yang efektif dan efisien.

“Program ini akan kami galakkan terus sebagai bukti bahwa kami tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia usaha,” tutup Undani.(alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan (Kanwil DJP Jaksel) II menggelar sosialisasi terkait perubahan cara pelaporan dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, serta sektor lainnya (SPOP PBB P5L). Acara yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kanwil DJP Jaksel II ini turut dihadiri oleh 36 perwakilan Wajib Pajak dari sektor perkebunan dan pertambangan pengusahaan panas bumi.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka menginformasikan perubahan yang terjadi seiring berlakunya aplikasi Coretax mulai 1 Januari 2025. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Jaksel II, Yeheskiel Minggus Tiranda, menjelaskan bahwa sejak tahun 2025, pelaporan SPOP PBB P5L tidak lagi berdasarkan lokasi objek pajak, melainkan berdasarkan lokasi administrasi Wajib Pajak.

“Perubahan administrasi ini sebenarnya bukan tantangan utama bagi Wajib Pajak karena pelaporan bisa dilakukan secara daring. Namun, tantangan terbesar adalah perubahan sistem pelaporan SPT atau SPOP yang kini menggunakan aplikasi Coretax yang baru,” ungkap Yeheskiel.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam pelaporan e-SPOP PBB P5L dapat berpotensi memicu pemeriksaan dan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika SKP sudah diterbitkan, Wajib Pajak diberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB P5L.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPOP PBB P5L secara tepat waktu, lengkap, dan benar,” tambah Yeheskiel.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jaksel II, Fransiska Yansye, dan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Madya Jaksel II, Krisna Setyawan. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan teknis penatausahaan PBB P5L serta kendala yang ditemui dalam penggunaan aplikasi core tax di lapangan. (alf)

IKPI, Jakarta: Pajak Air Tanah (PAT) mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar orang. Namun, bagi mereka yang mengambil dan memanfaatkan air tanah, pajak ini menjadi hal yang wajib diperhitungkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pajak Air Tanah, siapa yang wajib membayar, dan bagaimana cara menghitungnya? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Pajak Air Tanah?

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri adalah air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Artinya, setiap orang atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air tanah, baik untuk keperluan pribadi atau usaha, akan dikenakan pajak.

Objek Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Namun, ada beberapa pengecualian yang tidak dikenakan pajak, antara lain:

1. Keperluan dasar rumah tangga
2. Pengairan pertanian rakyat
3. Perikanan rakyat
4. Peternakan rakyat
5. Keperluan ibadah atau keagamaan
6. Pemadaman kebakaran
7. Keperluan pemerintah

Dengan demikian, penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti mandi atau mencuci, tidak akan dikenakan pajak.

Siapa yang Wajib Membayar Pajak Air Tanah?

Terdapat dua istilah penting dalam pajak air tanah:

• Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah.
• Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar pajak.

Jika kamu atau perusahaanmu menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha, maka kamu termasuk Wajib Pajak yang harus membayar Pajak Air Tanah.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Air Tanah?

Perhitungan pajak air tanah didasarkan pada nilai perolehan air tanah, yang dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

• Harga air baku: Berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian air tanah.
• Bobot air tanah: Ditentukan oleh berbagai aspek seperti sumber air, lokasi, tujuan pemanfaatan, volume, kualitas, dan dampak terhadap lingkungan.

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Semakin besar nilai perolehan air tanah, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kapan Pajak Air Tanah Terutang?

Pajak air tanah mulai terutang saat air tanah diambil atau dimanfaatkan. Artinya, jika air tanah digunakan untuk keperluan usaha, maka kewajiban pajak ini berlaku sejak saat itu juga.

Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah

Wilayah pemungutan Pajak Air Tanah ini mencakup Provinsi DKI Jakarta. Jadi, pajak ini hanya berlaku bagi siapa saja yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah di wilayah Jakarta.

Kesimpulan

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan bagi siapa saja yang mengambil dan memanfaatkan air tanah, dengan pengecualian untuk keperluan tertentu seperti rumah tangga, pertanian rakyat, dan kegiatan sosial lainnya. Tarif pajak ini adalah 20% dari nilai perolehan air tanah, yang wajib dibayar sejak air tanah mulai digunakan.

Dengan membayar pajak air tanah, kita turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya air tanah agar tetap bermanfaat bagi semua. (alf)

IKPI, Jakarta: Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menegaskan bahwa insentif yang diberikan harus lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai bahwa salah satu bentuk insentif yang bermanfaat adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan tertentu. Menurutnya, insentif ini memungkinkan masyarakat membayar pajak lebih rendah, sehingga daya beli mereka meningkat.

“Insentif ini bisa menaikkan daya beli masyarakat,” ujar Huda dikutip, Minggu (9/2/2025).

Namun, ia mengkritisi kebijakan insentif pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan dan mobil listrik, yang dinilai tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Gunanya bukan untuk menjadi boosting daya beli, melainkan menaikkan penjualan dan mendorong investasi di dua sektor tersebut. Tidak langsung untuk mendorong daya beli,” katanya.

Huda berpendapat bahwa insentif sebaiknya diberikan dalam bentuk perpajakan dan subsidi untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakat luas secara rutin. Ia mencontohkan subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) pada Kereta Rel Listrik (KRL) dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite sebagai bentuk insentif yang lebih langsung membantu masyarakat.

“Masyarakat akan sangat dibantu secara langsung, bukan harus beli mobil listrik terlebih dahulu,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa jika kebijakan PPN DTP tidak dilanjutkan, maka daya beli masyarakat bisa terganggu. Oleh karena itu, menurutnya, melanjutkan kebijakan ini adalah langkah yang tepat.

“Tapi jika ingin lebih tepat sasaran, PPN DTP untuk mobil listrik saya rasa perlu ditinjau ulang. Selain karena ini murni produk impor dan konsumennya masyarakat kelas super atas, dampak lingkungan juga tidak akan terasa,” ujar Wijayanto.

Dengan berbagai pandangan ini, diskusi mengenai insentif pajak masih terus bergulir, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. (alf)