Kategori: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas ruang kebersamaan bagi para anggotanya. Terbaru, IKPI meresmikan Komunitas Tenis & Padel IKPI di Permata Sport Arena, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025). Momen ini menjadi langkah awal bagi lahirnya kegiatan olahraga terstruktur di lingkungan IKPI, sekaligus memperkuat silaturahmi lintas cabang dan lintas generasi.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, hadir langsung sekaligus memberikan pesan penting tentang makna dibentuknya komunitas tersebut. Ia menegaskan bahwa sebuah organisasi profesional tidak bisa hanya dibangun dari aktivitas formal seperti rapat, diskusi teknis, atau forum ilmiah. Dibutuhkan ruang sosial yang lebih cair, tempat anggota saling mengenal bukan sebagai kolega semata, tetapi sebagai sahabat.

“Dalam organisasi sebesar IKPI, kekompakan tidak lahir dari rapat saja. Kita butuh ruang ketiga selain ruang kerja dan ruang organisasi untuk saling mengenal secara personal. Komunitas olahraga menjadi tempat itu,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan unik tanpa hirarki jabatan, tanpa sekat cabang, dan tanpa nuansa formalitas. Saat bertanding atau berlatih bersama, setiap orang berdiri sebagai individu yang sama. Dari interaksi inilah tumbuh rasa memiliki, keakraban, dan ikatan emosional yang sulit muncul hanya dalam suasana resmi.

“Dari tempat seperti inilah muncul modal sosial social capital yang membuat organisasi punya daya tahan. Ketika anggotanya saling terhubung secara emosional, IKPI akan semakin solid dalam menghadapi tantangan profesi ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Vaudy menilai pembentukan Komunitas Tenis & Padel IKPI juga membawa dimensi strategis bagi citra profesi konsultan pajak. Selama ini, profesi terkait perpajakan sering dipandang kaku, serius, dan jauh dari dunia gaya hidup sehat. Padahal, konsultan pajak adalah bagian dari masyarakat modern yang aktif, energik, dan memiliki jejaring sosial luas.

“Ketika IKPI menggelar turnamen, charity run, atau pertandingan persahabatan, publik akan melihat bahwa konsultan pajak adalah profesional yang sehat, sportif, dan menjunjung nilai kebersamaan,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut komunitas ini bisa menjadi diplomasi sosial profesi. Saat kegiatan olahraga melibatkan komunitas profesi lain, lembaga negara, BUMN, dunia usaha, atau sponsor, IKPI memiliki kesempatan memperluas jejaring, meningkatkan visibilitas, sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga.

Gelar Latihan dan Pertandingan Persahabatan

Usai peresmian, komunitas ini dijadwalkan mengadakan latihan rutin dan kompetisi internal di berbagai kota. Vaudy berharap, komunitas serupa juga muncul dalam bentuk olahraga lain, mulai dari badminton, bersepeda, hingga lari maraton.

“Tidak semua kebersamaan harus serius. Ada saatnya kita berkeringat, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Dari sini, kepercayaan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Vaudy juga mengajak seluruh anggota IKPI di berbagai daerah untuk ikut terlibat. Baginya, semakin banyak ruang kebersamaan, semakin kuat fondasi organisasi.

“IKPI harus dikenal bukan hanya profesional, tetapi juga humanis. Kita ingin menunjukkan bahwa konsultan pajak punya kehidupan sosial yang sehat, peduli relasi, dan menjaga etika dalam setiap interaksi,” katanya.

Hadir Pengurus Pusat IKPI:

1. Vaudy Starworld (Ketum) 

2. ⁠Rusmadi (Ketua Departemen KSSO)

3. ⁠Hendrik Saputra (Ketua Departemen IT)

4. ⁠Johanes Santoso Wibowo (Ketua Bidang Sosial)

5. ⁠Tintje Beby (Anggota Departemen Pendidikan)

6. ⁠Asih Arianto (Direktur Eksekutif)

 (bl)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keyakinannya bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun akan berhasil diraih. Optimisme itu ia sampaikan melalui unggahan di Instagram @menkeuri, Sabtu (8/11/2025).

“Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujarnya.

Selain mendorong kinerja, ia meminta seluruh aparatur pajak tetap menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang ramah. Menurutnya, senyum kepada wajib pajak juga merupakan bentuk pelayanan yang baik.

“Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, selama ini target penerimaan pajak sering sulit tercapai bukan karena petugas pajak tidak bekerja maksimal, melainkan karena tekanan ekonomi yang membuat banyak pelaku usaha tidak mampu membayar pajak secara optimal.

“Saya sudah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak kalau target tidak tercapai. Karena ekonomi turun. Tapi orang-orang di luar sering tidak mau tahu,” tuturnya.

Meski begitu, Purbaya melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi sejak minggu kedua September. Ia berharap kondisi itu berdampak pada peningkatan setoran pajak hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan pajaknya membaik dan target bisa tercapai,” ujarnya penuh optimisme.

Untuk tahun depan, keyakinannya lebih besar lagi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju angka 6%, sehingga sektor swasta kembali bergerak kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

“Kalau privat sector-nya jalan, penerimaan pajak akan mengikuti,” tutupnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari terus memperkuat sinergi fiskal dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Salah satunya melalui kegiatan koordinasi lanjutan implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah (OP4D) di Kantor Badan Keuangan Daerah, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Kepala BKD Mahmud, Kepala KPP Pratama Kendari Calvin Octo Pangaribuan, serta jajaran. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi Laporan Kinerja Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemerintah Daerah hingga 30 Oktober 2025.

Dalam laporan tersebut, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ASN baru mencapai 63,91 persen atau 1.323 dari total 2.070 pegawai. Kepatuhan PNS berada di angka 62,33 persen, sementara PPPK sedikit lebih tinggi di 66,38 persen. Angka ini menunjukkan masih perlunya percepatan menjelang masa pelaporan berikutnya, meski tren kepatuhan meningkat dibanding awal tahun.

Percepatan juga dibutuhkan dalam aktivasi Coretax System, platform pelaporan pajak yang akan berlaku penuh mulai Tahun Pajak 2026. Hingga saat ini, baru 46 pegawai ASN (2,22 persen) yang mengaktifkan akun Coretax, sehingga edukasi dan pendampingan dinilai perlu digiatkan kembali.

Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja pegawai, barang, dan modal hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp349,44 miliar dari pagu Rp636,27 miliar. Dari total belanja itu, setoran pajak baru tercatat Rp18,14 miliar atau 5,19 persen. Realisasi Dana Desa juga menjadi sorotan karena baru 48 dari 89 desa (53,93 persen) yang menyetor pajak, dengan total penerimaan Rp620 juta.

Selain itu, dari 44 organisasi perangkat daerah (OPD), baru satu OPD yang melaporkan SPT masa unifikasi dan PPh 21/26, dan belum ada OPD yang menyampaikan SPT masa PPN. KPP Pratama Kendari menilai peningkatan disiplin administrasi fiskal di level OPD dan desa akan berdampak langsung pada ketertiban penerimaan pajak daerah.

Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, menyebut evaluasi ini penting untuk memastikan potensi fiskal daerah bisa terekam dan terlapor secara transparan. “Konawe Kepulauan memiliki potensi besar dari belanja publik dan aktivitas pemerintahan. Dengan OP4D dan Coretax, kami ingin memastikan setiap transaksi fiskal terekam, terlapor, dan berkontribusi bagi penerimaan negara,” ujarnya, dikutip dari pajak.go.id, Minggu (9/11/2025).

Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan kepatuhan ASN dan instansi daerah. “Kami akan mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih tertib administrasi fiskal dan mendukung penguatan integrasi data,” tegasnya.

Kegiatan koordinasi ini memperkuat komitmen bersama antara KPP Pratama Kendari dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam meningkatkan akuntabilitas fiskal, mempercepat kepatuhan ASN, dan mempersiapkan tata kelola pajak berbasis digital di tingkat daerah. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya menghasilkan proyek fisik atau pembangunan infrastruktur. Pemerintah, kata dia, ingin setiap belanja negara benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat.

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya menyampaikan bahwa seluruh arah kebijakan fiskal dibangun melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan akhirnya jelas: pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada dasarnya sama, seluruh APBN, seluruh kegiatan pemerintah, DPR, DPD, tujuannya sama untuk membuat masyarakat kita semua jadi kaya,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari munculnya orang kaya baru, gedung besar, atau proyek raksasa. Jika sebagian besar rakyat masih tertinggal, maka pembangunan dianggap tidak berhasil.

“Kalau saya sendiri ya sudah kaya, tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kalau yang kaya cuma sedikit,” tegasnya.

Sebagai sumber utama APBN, penerimaan pajak tetap menjadi fondasi belanja negara. Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk mempersempit kesenjangan, meningkatkan layanan publik, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.

Purbaya juga mengingatkan bahwa tujuan menyejahterakan rakyat sebenarnya sudah menjadi cita-cita sejak awal kemerdekaan. Namun, sepanjang perjalanan bangsa, arah itu tidak selalu berjalan optimal.

“Tujuan besar ini sudah ada sejak kemerdekaan. Tapi lama-lama tujuan itu tertutupi,” kata dia.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberi mandat agar ekonomi dibenahi secara menyeluruh. Sebelum reformasi dilakukan, Indonesia pernah berada dalam kondisi yang berpotensi membahayakan perekonomian.

“Saya ditugaskan oleh Presiden untuk membawa ekonomi ke arah yang lebih baik. Karena sebelumnya, tanpa disadari, kita sempat mengalami keadaan yang amat membahayakan negara,” terangnya.

Menurut Purbaya, infrastruktur tetap penting, namun hasil akhirnya harus mengangkat kesejahteraan rakyat.

“Saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita,” tutupnya. (alf)