Kategori: Laman Cabang

Kategori Induk Halaman-Halaman Cabang

IKPI Medan Dorong Penyempurnaan Coretax dan Perluasan Sosialisasi Aturan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Medan: Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus menyempurnakan layanan administrasi perpajakan, mulai dari implementasi Coretax hingga sosialisasi regulasi baru kepada Wajib Pajak. Hal tersebut disampaikan Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, saat mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan KPP Madya Dua Medan, Rabu (15/7/2026).

Dalam forum tersebut, Ebenezer menyampaikan sejumlah masukan yang diperoleh dari pengalaman para konsultan pajak dalam mendampingi Wajib Pajak. Salah satu yang menjadi perhatian ialah implementasi fitur Coretax Impersonating yang masih memerlukan penyempurnaan agar semakin memudahkan proses pelayanan perpajakan.

Selain itu, IKPI Medan juga menyoroti mekanisme Pemindahbukuan (PBK) akibat kesalahan penyetoran pajak yang dinilai perlu semakin dipermudah sehingga dapat memberikan kepastian bagi Wajib Pajak.

Ebenezer juga menekankan pentingnya sosialisasi setiap regulasi perpajakan sebelum diberlakukan. Menurutnya, waktu transisi yang memadai akan membantu Wajib Pajak maupun konsultan pajak memahami ketentuan baru sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan lebih optimal.

Masukan lain yang disampaikan berkaitan dengan keterbatasan kapasitas unggahan dokumen pada layanan pengajuan keberatan.

Menurut Ebenezer, kapasitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan keberatan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala KPP Madya Dua Medan, Ronny Johannes Purba, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif IKPI Cabang Medan dalam Forum Konsultasi Publik. Ia menegaskan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi Wajib Pajak maupun konsultan pajak.

Pada kegiatan tersebut, Ketua IKPI Cabang Medan Ebenezer Simamora hadir bersama Sekretaris Silvia Koesman dan Bendahara Suparman. (bl)

Hadiri Forum Konsultasi Publik, IKPI Medan Perkuat Sinergi dengan KPP Madya Dua Medan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Medan: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan, Ebenezer Simamora, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Medan, Rabu (15/7/2026). Kehadiran IKPI Cabang Medan dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sekaligus memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Dalam forum tersebut, Ebenezer menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian para konsultan pajak, di antaranya implementasi fitur Coretax Impersonating, mekanisme Pemindahbukuan (PBK) akibat kesalahan penyetoran pajak, pentingnya sosialisasi setiap regulasi sebelum diberlakukan agar Wajib Pajak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian, serta keterbatasan kapasitas unggahan dokumen pada layanan pengajuan keberatan.

Menurut Ebenezer, Forum Konsultasi Publik merupakan sarana yang efektif untuk membangun komunikasi dua arah antara otoritas pajak dan para konsultan pajak sehingga berbagai kendala di lapangan dapat disampaikan secara langsung.

“Kami mengapresiasi terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini sebagai wadah dialog yang konstruktif. Sinergi yang baik antara DJP dan IKPI perlu terus diperkuat agar setiap masukan dari praktisi dapat menjadi bahan penyempurnaan pelayanan dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi Wajib Pajak,” ujar Ebenezer.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala KPP Madya Dua Medan, Ronny Johannes Purba, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif IKPI Cabang Medan dalam forum konsultasi publik. Menurutnya, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan perpajakan yang semakin baik.

Dalam sambutannya saat membuka forum, Ronny menegaskan komitmen KPP Madya Dua Medan untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berintegritas agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Penyuluh Pajak KPP Madya Dua Medan, Fadly, menyosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 22 April 2026.

Selain itu, KPP Madya Dua Medan juga menyampaikan capaian penerimaan pajak periode Januari–Juni 2026 yang meningkat 55,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ebenezer Simamora hadir bersama Sekretaris IKPI Cabang Medan Silvia Koesman dan Bendahara IKPI Cabang Medan Suparman. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, KPP Madya Dua Medan menyerahkan piagam penghargaan kepada IKPI Cabang Medan. (bl)

 

Kanwil dan KPP Wajib Bentuk Komite Kepatuhan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membentuk Komite Kepatuhan sebagai bagian dari implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Pembentukan komite tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat perencanaan pengawasan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis risiko.

Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Komite Kepatuhan di tingkat Kanwil DJP dan KPP dibentuk sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, serta susunan keanggotaannya. Pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan di daerah juga harus mengacu pada kebijakan Komite Kepatuhan di tingkat Kantor Pusat DJP sehingga arah pengawasan berjalan selaras secara nasional. 

Komite Kepatuhan memegang peran penting dalam tahap perencanaan pengawasan. Tugasnya meliputi pembahasan dan penetapan usulan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE), dan Daftar Prioritas Kegiatan Pengumpulan Data (DPKPD). Selain itu, komite juga menentukan tindak lanjut pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak yang belum terdaftar, maupun pengawasan wilayah, sekaligus menyusun rencana pengawasan untuk tahun berjalan. 

Pada tingkat nasional, kebijakan dan strategi pengawasan disusun oleh Kantor Pusat DJP untuk menjadi acuan seluruh unit vertikal. Sementara itu, Kanwil DJP dan KPP menyusun kebijakan serta strategi pengawasan sesuai karakteristik wilayah kerjanya masing-masing, namun tetap berpedoman pada kebijakan Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP. 

SE-8/PJ/2026 juga menegaskan bahwa Kepala Kanwil DJP bertanggung jawab mengoptimalkan peran subkomite pengawasan melalui koordinasi, pemantauan pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan.

Adapun Kepala KPP bertanggung jawab mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan KPP dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak belum terdaftar, serta pengawasan wilayah, sekaligus memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. 

Dalam bagian pengertian, SE-8/PJ/2026 mendefinisikan Komite Kepatuhan sebagai komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP. Dengan peran tersebut, komite menjadi simpul koordinasi dalam penyusunan strategi pengawasan sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan konsisten di seluruh Indonesia.  (bl)

 

DJP Bangun Tiga Pilar Pengawasan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membangun tiga pilar utama dalam sistem pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi pelaksanaan pengawasan yang lebih terintegrasi, mulai dari pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar, Wajib Pajak yang belum terdaftar, hingga pengawasan berbasis kewilayahan.

Pilar pertama adalah pengawasan Wajib Pajak terdaftar. Fokus pengawasan diarahkan pada pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Dalam pelaksanaannya, DJP menggunakan berbagai instrumen, antara lain permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK), surat imbauan, hingga surat teguran sesuai hasil penelitian kepatuhan. 

Pilar kedua adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar. Melalui kegiatan ekstensifikasi, DJP mengidentifikasi subjek yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengawasan tidak berhenti pada penerbitan NPWP, tetapi juga memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah Wajib Pajak teradministrasi dalam sistem DJP. 

Sementara itu, pilar ketiga berupa pengawasan wilayah. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data (KPD) untuk memetakan aktivitas ekonomi, menemukan potensi perpajakan, sekaligus memperkuat basis data DJP. Pengumpulan data dapat dilakukan baik melalui kegiatan lapangan maupun nonlapangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai sumber data yang tersedia. 

Ketiga pilar tersebut saling terhubung dalam satu sistem pengawasan. Data yang diperoleh dari pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar, kegiatan ekstensifikasi, maupun pengawasan wilayah akan saling melengkapi untuk memperkaya profil Wajib Pajak, mendukung analisis risiko, serta menjadi dasar penyusunan prioritas pengawasan berikutnya. 

Tidak hanya memastikan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah terdaftar, tetapi DJP juga memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dan memperkuat penguasaan wilayah sebagai sumber data perpajakan yang lebih akurat. (bl)

 

DJP Rombak Paradigma Pengawasan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang membawa perubahan paradigma dalam sistem pengawasan perpajakan. Melalui pedoman baru tersebut, pengawasan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penemuan pelanggaran, tetapi diarahkan untuk membangun kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan dalam sistem self assessment.

Perubahan paradigma itu bertumpu pada tiga sasaran utama, yakni menciptakan kepatuhan Wajib Pajak yang berkesinambungan, memperluas basis data perpajakan, serta menyinergikan proses pengawasan dengan Core Tax Administration System (Coretax).

Dengan pendekatan tersebut, pengawasan tidak hanya ditujukan untuk menindaklanjuti potensi ketidakpatuhan, tetapi juga membangun profil risiko Wajib Pajak yang semakin akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pada pengawasan berikutnya. 

Dalam pelaksanaannya, DJP memperkuat pemanfaatan teknologi dan analisis data. Berbagai instrumen seperti Compliance Risk Management (CRM), Business Intelligence, web scraping, remote sensing, dan geotagging digunakan untuk mengumpulkan serta mengolah data perpajakan.

Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penelitian kepatuhan sebelum dilakukan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) kepada Wajib Pajak. 

Pedoman baru ini juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga ruang lingkup utama, yakni pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar, pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi, serta pengawasan wilayah melalui kegiatan pengumpulan data. Ketiga pilar tersebut dirancang saling melengkapi untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus memperkuat basis data perpajakan. 

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih bersifat reaktif, pengawasan kini ditempatkan sebagai proses yang berkelanjutan. Data hasil pengawasan tidak berhenti pada penyelesaian suatu kasus, tetapi dikembalikan ke dalam sistem administrasi DJP untuk memperbarui profil risiko, memperkaya Business Intelligence, dan menjadi dasar penyusunan prioritas pengawasan pada periode berikutnya. Siklus tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dari waktu ke waktu. 

Selain memperkuat aspek teknologi, DJP juga menyelaraskan proses pengawasan dengan fungsi edukasi, pemeriksaan, intelijen, dan penegakan hukum. Integrasi tersebut dilakukan agar setiap data dan informasi yang diperoleh dalam proses pengawasan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung seluruh proses bisnis perpajakan. (bl)

 

 

 

DJP Terbitkan Pedoman Baru Pengawasan Wajib Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai acuan baru bagi seluruh jajaran DJP dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan. Pedoman tersebut disusun untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis risiko seiring implementasi Core Tax Administration System (Coretax).

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DJP dalam sistem self assessment untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara berkesinambungan. Ruang lingkup pengawasan mencakup Wajib Pajak yang telah terdaftar, Wajib Pajak yang belum terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi, serta pengawasan wilayah melalui pengumpulan data ekonomi.

DJP menjelaskan, penyusunan pedoman baru ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, implementasi sistem inti administrasi perpajakan, hasil evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan, serta berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk mempertajam proses bisnis pengawasan, menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, serta menyelaraskan pengawasan dengan proses bisnis DJP lainnya, seperti edukasi, pemeriksaan, intelijen, dan penegakan hukum.

Melalui SE-8/PJ/2026, DJP juga memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Pada pengawasan Wajib Pajak terdaftar, misalnya, penelitian kepatuhan material dibedakan menjadi penelitian komprehensif, penelitian sederhana, dan penelitian otomatis berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan.

Sementara itu, pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar tidak hanya bertujuan mendorong pendaftaran NPWP, tetapi juga memastikan kepatuhan setelah Wajib Pajak teradministrasi dalam sistem DJP.

Selain itu, kegiatan pengumpulan data diperkuat sebagai instrumen untuk memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan penguasaan wilayah. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan lapangan maupun nonlapangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai sumber data yang tersedia.

Dalam bagian maksud dan tujuan, SE-8/PJ/2026 menegaskan bahwa pedoman ini disusun untuk memberikan acuan yang seragam bagi pegawai DJP dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak serta pengawasan wilayah.

Tujuannya antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan, mendukung optimalisasi penerimaan pajak, dan memperkuat basis data perpajakan sebagai dasar penggalian potensi pajak.

Ruang lingkup pedoman tersebut meliputi perencanaan pengawasan, pengawasan Wajib Pajak terdaftar, pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, pengawasan wilayah melalui kegiatan pengumpulan data, hingga pemantauan dan evaluasi pengawasan. (bl)

IKPI Surabaya Dorong Aspirasi Praktik Lapangan Jadi Masukan Perbaikan Layanan DJP

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya menilai pengalaman dan dinamika yang dihadapi di lapangan perlu menjadi bagian dari penyempurnaan pelayanan perpajakan. Pandangan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I di Aula Kanwil DJP Jawa Timur I, Surabaya, dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026, Selasa (14/7/2026).

Forum konsultasi publik berlangsung dalam suasana terbuka dan memberi kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai masukan yang bersumber dari praktik perpajakan di lapangan. Dialog yang terbangun menjadi sarana bagi otoritas pajak dan para pemangku kepentingan untuk saling memahami perspektif masing-masing demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

IKPI Cabang Surabaya diwakili Ketua Cabang Enggan Nursanti dan Sekretaris Cabang Renny Anggraeni. Keduanya mengikuti forum sebagai bentuk komitmen organisasi untuk terus berpartisipasi dalam upaya memperkuat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan organisasi profesi konsultan pajak.

Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti mengapresiasi Kanwil DJP Jawa Timur I yang terus membuka ruang komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini. Kesediaan otoritas pajak untuk mendengar aspirasi, masukan, dan pengalaman dari Wajib Pajak maupun organisasi profesi merupakan wujud nyata semangat kolaborasi. IKPI Surabaya akan terus menjaga hubungan yang baik, saling menghormati, serta mengedepankan profesionalitas dalam setiap bentuk sinergi demi kemajuan sistem perpajakan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Enggan, komunikasi yang dibangun secara berkesinambungan akan menghasilkan solusi yang lebih implementatif terhadap berbagai tantangan perpajakan. Ia menambahkan, peran konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah tidak hanya mendampingi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga menyampaikan masukan yang konstruktif berdasarkan pengalaman praktik di lapangan.

Enggan menegaskan, IKPI Cabang Surabaya terus menunjukan komitmennya untuk terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan otoritas perpajakan.

Ia juga berharap sinergi yang terjalin dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan serta penguatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI Surabaya Hadiri Forum Konsultasi Publik Hari Pajak 2026 Kanwil DJP Jawa Timur I

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya menghadiri Forum Konsultasi Publik, Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kanwil DJP Jawa Timur I, Surabaya, Selasa (14/7/2026).

Pada kesempatan ini, IKPI Cabang Surabaya diwakili Ketua Cabang Enggan Nursanti dan Sekretaris Cabang Renny Anggraeni. Kehadiran keduanya menjadi wujud partisipasi aktif IKPI dalam mendukung penguatan komunikasi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan organisasi profesi serta para pemangku kepentingan di bidang perpajakan.

Forum Konsultasi Publik digelar sebagai wadah komunikasi antara otoritas pajak dengan para pemangku kepentingan untuk membangun pelayanan perpajakan yang semakin responsif dan berkualitas. Dalam suasana dialog yang terbuka, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, pengalaman, dan masukan berdasarkan praktik perpajakan di lapangan.

Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti mengapresiasi Kanwil DJP Jawa Timur I yang terus membuka ruang komunikasi dengan organisasi profesi melalui forum konsultasi publik.

“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini. Kesediaan otoritas pajak untuk mendengar aspirasi, masukan, dan pengalaman dari Wajib Pajak maupun organisasi profesi merupakan wujud nyata semangat kolaborasi. IKPI Surabaya akan terus menjaga hubungan yang baik, saling menghormati, serta mengedepankan profesionalitas dalam setiap bentuk sinergi demi kemajuan sistem perpajakan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Enggan, forum seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan antara DJP dan organisasi profesi sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

IKPI Cabang Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan sistem perpajakan yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan kepada Wajib Pajak. (bl)

 

Babak Penyisihan LCC Perguruan Tinggi IKPI Dimulai, 500 Tim Berebut Tiket ke Babak Berikutnya

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Babak penyisihan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional tingkat perguruan tinggi yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi dimulai pada Kamis (16/7/2026). Sebanyak 500 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kompetisi tersebut untuk memperebutkan tiket menuju Babak Best of Five.

Koordinator LCC Nasional IKPI Perpajakan, Yulia Yanto Anang, mengatakan tingginya jumlah peserta mencerminkan besarnya antusiasme mahasiswa dalam mendalami ilmu perpajakan sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis, cepat, dan tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan perpajakan.

“Antusiasme perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia pada penyelenggaraan tahun ini sungguh membanggakan. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan besarnya minat mahasiswa Indonesia untuk memperdalam ilmu perpajakan sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis, cepat, dan tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan,” ujar Yulia.

Menurutnya, pelaksanaan babak penyisihan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kompetisi yang sehat. Seluruh peserta menunjukkan kedisiplinan, integritas, dan sportivitas dengan mematuhi seluruh tata tertib perlombaan.

Yulia mengungkapkan, meskipun peserta harus menjawab 75 soal pilihan ganda, sejumlah tim mampu menyelesaikan seluruh soal dan mengirimkan jawaban hanya dalam waktu sekitar 30 menit sejak kompetisi dimulai. Capaian tersebut menunjukkan kesiapan, kecepatan berpikir, kemampuan analisis, serta penguasaan materi perpajakan yang sangat baik.

Berdasarkan data panitia, Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 103 tim. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat 78 tim, DKI Jakarta 59 tim, Sulawesi, Maluku, dan Papua 41 tim, Jawa Tengah 35 tim, Bali dan Nusa Tenggara 31 tim, Sumatera Bagian Tengah 31 tim, Banten 30 tim, Sumatera Bagian Selatan 29 tim, Sumatera Bagian Utara 27 tim, Daerah Istimewa Yogyakarta 22 tim, Kalimantan 12 tim, serta Kepulauan Riau 7 tim.

Yulia memberikan apresiasi khusus kepada Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur yang menjadi penyumbang peserta terbanyak. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan membangun sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap dunia perpajakan.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKPI di seluruh Indonesia atas dukungan dan kerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan babak penyisihan LCC Perpajakan tingkat perguruan tinggi tahun ini.

“Keberhasilan babak penyisihan ini merupakan hasil sinergi seluruh keluarga besar IKPI, mulai dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dewan juri, tim perumus soal, panitia, dosen pembimbing, hingga seluruh mahasiswa peserta yang bersama-sama menjaga kualitas penyelenggaraan kompetisi secara profesional, objektif, dan berintegritas,” katanya.

Yulia menambahkan, pengumuman tim yang lolos ke Babak Best of Five akan disampaikan pada Senin, 20 Juli 2026, sedangkan Babak Best of Five dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Ia berharap Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terus memberikan pembekalan, pendampingan, dan motivasi kepada tim yang lolos agar mampu tampil optimal pada tahapan berikutnya.

Sebagai bentuk komitmen mendukung para finalis dari seluruh Indonesia, IKPI akan menanggung seluruh biaya akomodasi peserta yang lolos ke babak final beserta satu orang pendamping dari setiap tim, tanpa membedakan asal perguruan tinggi maupun daerah asal peserta.

“Melalui LCC Perpajakan ini, kami berharap lahir generasi muda yang unggul, berintegritas, serta memiliki kompetensi perpajakan yang akan menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem perpajakan Indonesia di masa depan,” tutup Yulia. (bl)

Pemerintah Kantongi Investasi Rp 1.010,6 Triliun di Semester I-2026, Naik 7,2%

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Realisasi investasi di Indonesia hingga semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Capaian tersebut telah memenuhi 49,5% dari target investasi nasional sepanjang 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan realisasi investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan.

“Memang di tengah masih tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini, komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih in line dengan target yang dicanangkan,” kata Rosan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (16/7).

Ia menjelaskan, target investasi nasional pada 2026 mencapai Rp 2.041,3 triliun. Hingga akhir Juni, investor telah merealisasikan investasi senilai Rp 1.010,6 triliun.

“Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam sesatu tahun,” katanya.

Selain mencatat kenaikan nilai investasi, pemerintah juga membukukan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sepanjang Januari–Juni 2026, realisasi investasi menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat relatif berimbang.

PMDN mencapai Rp 502,9 triliun atau sekitar 49,8% dari total investasi, sementara PMA sebesar Rp 507,6 triliun atau sekitar 50,2%.

Dari sisi wilayah, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 502,8 triliun atau 49,8% dari total realisasi, sedangkan investasi di luar Jawa mencapai Rp 507,8 triliun atau 50,2%.

Kondisi tersebut menunjukkan persebaran investasi yang semakin merata antara Jawa dan luar Jawa.

Secara regional, DKI Jakarta masih menjadi tujuan investasi terbesar pada semester I-2026, yakni Rp 173,6 triliun dengan kontribusi 17,2% dari total realisasi.

Sementara berdasarkan sektor usaha, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp 150,4 triliun atau 14,9% dari total realisasi.

Selanjutnya disusul sektor jasa lainnya yang didominasi pembangunan pusat data (data center) sebesar Rp 114 triliun, sektor pertambangan Rp 105 triliun, transportasi, gudang dan komunikasi sebesar Rp 102,7 triliun.

Kemudian realisasi investasi dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran tercatat sebesar Rp 85,8 triliun. (ds)

id_ID
en_US id_ID