Laman Cabang - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

DJP Ubah Mekanisme Restitusi, Wajib Pajak Harus Adaptasi dengan Coretax

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 menandai era baru dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Aturan yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026 tersebut dirancang untuk menyederhanakan prosedur restitusi sekaligus meningkatkan akurasi data perpajakan melalui integrasi penuh dengan sistem Coretax DJP.

Penyuluh Pajak KPP Madya Malang, Mahendra Adhi mengatakan PMK Nomor 28 Tahun 2026 diterbitkan untuk menggantikan PMK Nomor 39 Tahun 2018 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan modern.

“Perubahan aturan dilakukan untuk meningkatkan akurasi proses pengembalian pajak, memberikan kepastian hukum, serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan administrasi perpajakan saat ini,” ujar Mahendra, dikutip dari situs DJP, Rabu (3/5).

Dalam regulasi baru tersebut, pemerintah membagi penerima fasilitas restitusi pendahuluan ke dalam tiga kategori, yakni wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan dan profil risiko masing-masing wajib pajak.

Salah satu perubahan utama yang diperkenalkan adalah digitalisasi seluruh proses permohonan melalui ekosistem Coretax DJP.

Bagi wajib pajak yang ingin memperoleh status wajib pajak kriteria tertentu, sejumlah persyaratan harus dipenuhi, termasuk tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak pernah terlambat membayar utang pajak dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan terkait laporan keuangan, antara lain memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) murni, mematuhi kewajiban merespons Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), memiliki koreksi fiskal maksimal 5%, serta mematuhi ketentuan rotasi akuntan publik.

Sementara itu, Penyuluh Pajak, Budiawan menjelaskan bahwa permohonan status wajib pajak kriteria tertentu dilakukan melalui portal wajib pajak di Coretax DJP paling lambat 10 Januari setiap tahun.

“Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja DJP sudah harus memberikan keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan yang diterbitkan, permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis,” kata Budiawan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa status tersebut dapat dicabut apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Beberapa penyebab pencabutan status antara lain keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), munculnya tunggakan pajak, hingga adanya pemeriksaan bukti permulaan.

Menurut Budiawan, kemudahan dalam memperoleh restitusi tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. DJP akan terus melakukan validasi terhadap penghitungan pajak, bukti pemotongan pajak, Pajak Masukan, serta berbagai transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Melalui sistem administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi, proses validasi data dilakukan secara lebih ketat untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam pemberian restitusi,” katanya.

Sementara itu, Mahendra menambahkan PMK Nomor 28 Tahun 2026 juga memperjelas kelompok PKP yang dapat memperoleh status PKP berisiko rendah.

Kelompok tersebut meliputi perusahaan terbuka, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), mitra utama kepabeanan, Authorized Economic Operator (AEO), pabrikan, serta pedagang besar farmasi tertentu.

“Penegasan ini dilakukan agar fasilitas pengembalian pendahuluan hanya diberikan kepada PKP yang memiliki profil risiko rendah dan tingkat kepatuhan yang baik,” kata Mahendra.

Melalui penyempurnaan prosedur dan pemanfaatan penuh sistem Coretax DJP, KPP Madya Malang berharap wajib pajak dapat segera beradaptasi dengan ketentuan baru tersebut sehingga fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung likuiditas dan stabilitas keuangan usaha. (ds)

Penerima Tax Holiday dan Tax Allowance Tak Bisa Lagi Gunakan Tarif UMKM 0,5 Persen

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mempertegas batasan penggunaan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Salah satu perubahan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pengecualian bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan tertentu, termasuk tax holiday dan tax allowance.

Ketentuan tersebut dimuat dalam perubahan Pasal 57 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Melalui pengaturan baru ini, pemerintah memperjelas kelompok wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final atas peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, fasilitas PPh Final 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan atau koperasi yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Namun demikian, regulasi tersebut juga menetapkan sejumlah pengecualian. Salah satunya adalah wajib pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun fasilitas tertentu yang diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam praktiknya, kelompok ini mencakup penerima berbagai insentif perpajakan strategis, termasuk tax holiday dan tax allowance yang selama ini diberikan untuk mendorong investasi pada sektor atau kegiatan usaha tertentu.

Selain penerima fasilitas perpajakan tertentu, PP 20 Tahun 2026 juga mengecualikan wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh tenaga ahli yang memberikan jasa pekerjaan bebas, Bentuk Usaha Tetap (BUT), serta wajib pajak yang telah melampaui batas peredaran bruto yang ditentukan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan ulang penerima fasilitas PPh Final UMKM yang dilakukan pemerintah melalui PP 20 Tahun 2026. Regulasi ini juga memperjelas bahwa fasilitas PPh Final ditujukan bagi kelompok wajib pajak tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Selain mengatur kembali penerima fasilitas, PP 20 Tahun 2026 juga memperkenalkan perubahan dalam mekanisme penghitungan batas omzet melalui pendekatan substansi ekonomi. Dalam ketentuan tersebut, peredaran bruto tidak hanya dihitung berdasarkan omzet dari satu entitas usaha, tetapi juga dapat mencakup omzet yang memiliki keterkaitan ekonomi sesuai pengaturan dalam Pasal 58.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertegas daftar profesi yang tidak termasuk dalam cakupan fasilitas PPh Final atas peredaran bruto tertentu. Profesi tersebut antara lain meliputi pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, hingga profesi digital seperti influencer, blogger, vlogger, dan content creator.

PP Nomor 20 Tahun 2026 ditetapkan pada 22 April 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Dalam konsideransnya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan dilakukan untuk mendukung praktik usaha yang sehat, memberikan kesederhanaan administrasi yang tepat sasaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, serta menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. (bl)

PMK 33/2026 Buka Peluang Pengenaan Tarif PNBP hingga Nol Rupiah

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah membuka peluang pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp0 atau 0 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak Terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 PMK 33/2026 yang menyebutkan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP yang diatur dalam regulasi itu dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen. Namun, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif tersebut tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMK 33/2026 diterbitkan untuk mengatur jenis dan tarif PNBP kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Regulasi ini disusun sebagai tindak lanjut perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, khususnya pada unit yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan.

Dalam Pasal 1, pemerintah menetapkan tiga kelompok PNBP yang menjadi objek pengaturan, yaitu biaya perizinan, biaya persetujuan, dan denda administratif. Jenis dan tarif masing-masing layanan kemudian dirinci dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PMK tersebut.

Untuk kelompok biaya perizinan, PMK 33/2026 menetapkan tarif izin akuntan publik sebesar Rp1 juta per permohonan. Tarif yang sama juga berlaku untuk perpanjangan izin akuntan publik. Sementara itu, izin usaha kantor akuntan publik dikenakan tarif mulai Rp1,5 juta hingga Rp6 juta per permohonan, tergantung jumlah rekan dalam kantor akuntan publik yang bersangkutan.

Selain biaya perizinan, regulasi tersebut juga mengatur biaya persetujuan. Persetujuan pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing bersama nama kantor akuntan publik dikenakan tarif Rp5 juta per permohonan. Adapun persetujuan pendaftaran kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dikenakan tarif Rp10 juta per permohonan.

PMK 33/2026 juga menetapkan sejumlah denda administratif. Di antaranya denda keterlambatan perpanjangan izin akuntan publik sebesar Rp1 juta per keterlambatan, serta denda keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, dan laporan pendidikan profesional berkelanjutan sebesar Rp100 ribu per hari kerja dengan batas maksimum Rp2 juta.

Dalam regulasi yang sama, pemerintah menegaskan seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan wajib disetor ke Kas Negara. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh penerimaan dari layanan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan tercatat sebagai penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku. (bl)

Pemanfaatan Tarif PPh Final Koperasi Kini Dibatasi Maksimal Empat Tahun

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melakukan penyesuaian ketentuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi koperasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa koperasi hanya dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final dalam jangka waktu tertentu sejak terdaftar sebagai wajib pajak.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perubahan pengaturan penerima fasilitas PPh Final atas peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57, fasilitas PPh Final sebesar 0,5 persen tetap dapat dimanfaatkan oleh koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut kini dibatasi hanya sampai empat tahun pajak sejak koperasi terdaftar.

Pengaturan tersebut menempatkan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang masih dapat menggunakan fasilitas PPh Final, bersama Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam regulasi.

Selain menetapkan batas waktu pemanfaatan fasilitas, PP 20 Tahun 2026 juga mengatur sejumlah syarat dan pembatasan lain bagi wajib pajak yang ingin menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen. Salah satunya adalah ketentuan mengenai batas peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pemerintah juga menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan, memperoleh fasilitas perpajakan tertentu seperti tax holiday atau tax allowance, maupun pihak-pihak lain yang secara khusus dikecualikan dalam peraturan.

Perubahan ini merupakan bagian dari penataan ulang penerima fasilitas PPh Final agar pemanfaatannya lebih terarah sesuai tujuan kebijakan. Dalam konsiderans PP 20 Tahun 2026 disebutkan bahwa perubahan dilakukan untuk mendukung praktik usaha yang sehat, memberikan kesederhanaan administrasi yang tepat sasaran, serta menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Meski menetapkan pembatasan baru bagi koperasi yang akan memanfaatkan fasilitas ke depan, PP 20 Tahun 2026 juga memuat ketentuan peralihan. Melalui aturan transisi tersebut, koperasi yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas PPh Final tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan penggunaan fasilitas sesuai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan peralihan tersebut menjadi bagian dari pengaturan transisi dalam implementasi PP 20 Tahun 2026 agar perubahan kebijakan dapat berjalan tanpa mengganggu hak wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas sebelum regulasi baru diterbitkan.

Selain mengatur kembali pemanfaatan fasilitas PPh Final oleh koperasi, PP 20 Tahun 2026 juga memuat sejumlah perubahan lain, antara lain penegasan bahwa pengeluaran berupa suap dan gratifikasi tidak dapat menjadi biaya fiskal, penataan kembali kelompok wajib pajak penerima fasilitas PPh Final, serta penerapan pendekatan substansi ekonomi dalam penghitungan batas peredaran bruto. (bl)

PP 20/2026 Beri Kepastian bagi Wajib Pajak yang Sudah Bayar dan Lapor Pajak

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mengatur ketentuan peralihan bagi Wajib Pajak pengguna Pajak Penghasilan (PPh) Final atas peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penggunaan fasilitas PPh Final oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang masa pemanfaatan fasilitasnya berakhir pada Tahun Pajak 2024 dan Tahun Pajak 2025.

Aturan peralihan tersebut tercantum dalam Pasal II PP Nomor 20 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 22 April 2026. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang masa penggunaan fasilitas PPh Final berakhir pada Tahun Pajak 2024 tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut pada Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak 2026.

Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang masa penggunaan fasilitasnya berakhir pada Tahun Pajak 2025 juga tetap dapat memanfaatkan PPh Final pada Tahun Pajak 2026.

PP Nomor 20 Tahun 2026 juga mengatur bahwa Surat Keterangan yang telah dimiliki Wajib Pajak tetap berlaku sepanjang persyaratan penggunaan fasilitas masih dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan transisi atas perubahan kebijakan PPh Final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sebelum PP Nomor 20 Tahun 2026 diterbitkan, pengaturan mengenai keberlanjutan pemanfaatan fasilitas bagi Wajib Pajak yang masa fasilitasnya berakhir pada Tahun Pajak 2024 dan 2025 belum diatur secara khusus.

Dengan berlakunya ketentuan peralihan tersebut, penggunaan fasilitas PPh Final oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tetap dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.

Selain mengatur ketentuan transisi, PP Nomor 20 Tahun 2026 juga memuat sejumlah perubahan lain, antara lain penegasan bahwa pengeluaran berupa suap dan gratifikasi tidak dapat menjadi biaya fiskal, penataan kembali penerima fasilitas PPh Final 0,5 persen, serta perubahan mekanisme penghitungan batas peredaran bruto melalui pendekatan substansi ekonomi.

Pemerintah juga menetapkan bahwa fasilitas PPh Final 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. (bl)

PP 20 Tahun 2026: Berakhirnya Era Tarif Final 0,5 Persen bagi CV dan PT Apakah Selalu Merugikan?

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

Penerbitan PP Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam sistem Pajak Penghasilan bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Salah satu perubahan yang paling banyak diperbincangkan tak lama setelah PP 20/2026 terbit adalah dibatasinya pihak yang dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM 0,5%.

Sebelumnya, dalam PP 55 Tahun 2022, badan usaha berbentuk CV, firma, PT, perseroan perorangan, koperasi, dan beberapa bentuk badan lainnya masih dapat menggunakan tarif final 0,5% sepanjang memenuhi persyaratan omzet tertentu. Dengan berlakunya PP 20 Tahun 2026, fasilitas tersebut pada prinsipnya hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Pasal 57 PP 20 Tahun 2026).

Sementara itu, CV dan PT yang baru didirikan setelah PP 20 Tahun 2026 terbit harus menggunakan mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal, yaitu laba bersih dengan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan atau fasilitas Pasal 31E apabila memenuhi syarat.

Perubahan ini menjadi isu yang mendapat perhatian dari pelaku usaha. Banyak pelaku usaha langsung berasumsi bahwa hilangnya tarif final 0,5% otomatis akan meningkatkan beban pajak mereka. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, asumsi tersebut tidak selalu benar. Terdapat kondisi di mana pengenaan pajak berdasarkan tarif normal atas laba bersih justru lebih menguntungkan dibandingkan tarif final 0,5%.

Mengapa Pemerintah Mengubah Ketentuan Ini?

Dari sudut pandang pembuat kebijakan, fasilitas tarif final 0,5% pada awalnya dirancang sebagai instrumen penyederhanaan administrasi bagi usaha kecil. Ketika fasilitas tersebut juga dinikmati oleh usaha dengan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara tujuan fasilitas dengan manfaat yang diterima wajib pajak. Pertimbangan inilah yang tampaknya menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penyesuaian melalui PP 20 Tahun 2026.

Dalam Penjelasan PP 20 Tahun 2026, pemerintah menyebutkan bahwa terdapat wajib pajak yang menggunakan tarif final dalam rangka penghindaran pajak sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan kepastian hukum.

Apakah Tarif Normal Selalu Lebih Berat?

Jawabannya tidak.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem adalah objek yang dikenakan pajak.

Dengan tarif final 0,5%, pajak dihitung dari omzet tanpa memperhatikan apakah perusahaan untung besar, untung kecil, atau bahkan tidak memperoleh laba.

Sebaliknya, dengan tarif normal, pajak dihitung berdasarkan laba kena pajak. Semakin kecil margin keuntungan suatu usaha, semakin kecil pula pajak yang harus dibayar.

Dalam simulasi ini diasumsikan Penghasilan Kena Pajak memperoleh fasilitas Pasal 31E sehingga tarif efektif yang digunakan sebesar 11%.

Karena itu, terdapat titik tertentu di mana perhitungan pajak dengan tarif normal justru lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan tarif final 0,5%.

Mari kita coba mencari titik impas (break even point).

Misalkan:

Omzet = Rp4.800.000.000
Tarif final = 0,5% dari omzet
Tarif efektif Pasal 31E = 11% dari laba

Titik impas terjadi ketika pajak yang dibayar dengan menggunakan kedua metode tersebut menghasilkan angka yang sama.

0.5% \times Omzet = 11% \times Laba

Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa titik impas berada pada margin laba sekitar 4,55%.

Artinya, jika margin laba di bawah 4,55%, penggunaan tarif normal akan lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika margin laba di atas 4,55%, penggunaan tarif final 0,5% akan lebih menguntungkan.

Simulasi Usaha dengan Margin Rendah

Misalkan sebuah CV distributor bahan bangunan memiliki omzet Rp4,8 miliar dengan margin laba 3%.

Laba bersih = Rp4.800.000.000 × 3% = Rp144.000.000

Apabila menggunakan tarif final:

PPh = 0,5% × Rp4.800.000.000 = Rp24.000.000

Apabila menggunakan Pasal 31E:

PPh = 11% × Rp144.000.000 = Rp15.840.000

Dalam hal ini, penggunaan tarif normal menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp8.160.000.

Dengan kata lain, hilangnya fasilitas tarif final justru memberikan keuntungan bagi usaha yang memiliki margin laba tipis.

Simulasi Content Creator Berbentuk PT

Sekarang kita lihat contoh lain yang berbeda.

Sebuah PT yang bergerak di bidang konten digital memiliki omzet Rp4 miliar per tahun dengan margin laba bersih 40%.

Laba bersih = Rp4.000.000.000 × 40% = Rp1.600.000.000

Jika menggunakan tarif final 0,5%:

PPh = Rp20.000.000

Jika menggunakan tarif Pasal 31E:

PPh = 11% × Rp1.600.000.000 = Rp176.000.000

Terjadi kenaikan pajak sebesar Rp156.000.000.

Perbedaan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa penggunaan tarif final memberikan manfaat yang sangat besar bagi bisnis dengan tingkat profitabilitas tinggi.

Dari sudut pandang pelaku usaha, perubahan ini mungkin dianggap sebagai pengurangan fasilitas. Namun, dari perspektif kebijakan perpajakan, perubahan tersebut merupakan upaya mengembalikan fungsi tarif final kepada tujuan awalnya, yaitu memberikan kemudahan administrasi bagi usaha kecil yang memang membutuhkan penyederhanaan dalam hal perpajakannya.

Perubahan PP 20 Tahun 2026 tidak dapat dinilai secara hitam putih sebagai kebijakan yang merugikan seluruh pelaku usaha. Dampaknya sangat bergantung pada karakteristik bisnis masing-masing usaha.

Bagi usaha perdagangan, distribusi, manufaktur, atau sektor lain yang memiliki margin laba relatif rendah, penggunaan tarif normal Pasal 17 jo. Pasal 31E justru berpotensi menurunkan beban pajak.

Sebaliknya, bagi usaha berbasis keahlian, personal branding, dan intellectual capital seperti content creator, digital marketer, influencer, atau bisnis jasa profesional lainnya yang memiliki margin laba tinggi, berakhirnya fasilitas tarif final 0,5% akan meningkatkan beban pajak secara signifikan.

Oleh karena itu, isu yang sesungguhnya bukanlah apakah tarif final dihapus atau tidak, melainkan pada tingkat profitabilitas berapa suatu usaha lebih diuntungkan jika menggunakan tarif final atau tarif normal.

Dari hasil simulasi di atas, cukup jelas bahwa titik impas berada pada margin laba sekitar 4,55%. Di bawah angka tersebut penggunaan tarif normal lebih menguntungkan, sedangkan di atas angka tersebut penggunaan tarif final 0,5% lebih menguntungkan.

Perubahan dalam PP 20 Tahun 2026 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan pajak UMKM yang sebelumnya fokus utamanya adalah penyederhanaan administrasi melalui tarif berbasis omzet. Kini arah kebijakan mulai bergerak menuju pengenaan pajak yang lebih mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak. Pergeseran ini menandai transisi dari pendekatan simplicity menuju fairness, tanpa menghilangkan tujuan utama untuk tetap memberikan kemudahan bagi pelaku usaha berskala kecil.

Penulis adalah Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Selatan

Faryanti Tjandra

Email: faryanti.tjandra@gmail.com

Artikel ini merupakan opini profesional dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan sikap, pandangan, maupun posisi resmi IKPI.

DJP Umumkan Tarif Pajak UMKM 0,5% Berlaku Selamanya Untuk WP OP dan PT Perorangan

Posted on 02/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% kini berlaku tanpa batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Melalui unggahan resmi di media sosial, DJP menjelaskan bahwa tarif PPh Final 0,5% tetap dapat dimanfaatkan selama omzet usaha masih berada di bawah batas Rp4,8 miliar setahun.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi perlu khawatir masa berlaku fasilitas tersebut berakhir sebagaimana ketentuan sebelumnya.

“Artinya, selama omzet masih memenuhi ketentuan, fasilitas tarif 0,5% tetap dapat dimanfaatkan tanpa perlu khawatir masa berlakunya berakhir,” tulis DJP melalui akun instagram @ditjenpajakri, dikutip Selasa (2/6).

Menurut DJP, kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa fasilitas tersebut tetap mempertahankan ketentuan omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha.

Selain memberikan kepastian bagi UMKM, pemerintah menilai perubahan aturan diperlukan untuk memastikan fasilitas perpajakan diberikan secara lebih tepat sasaran.

Dalam penjelasannya, DJP menyebut selama ini terdapat celah yang dimanfaatkan sebagian pelaku usaha dengan memecah bisnis ke dalam beberapa entitas agar masing-masing terlihat sebagai UMKM.

Praktik tersebut dinilai berpotensi membuat fasilitas yang seharusnya ditujukan untuk usaha kecil justru dimanfaatkan oleh kelompok usaha yang sebenarnya telah memiliki skala lebih besar.

Karena itu, PP Nomor 20 Tahun 2026 juga mengatur penyesuaian penerima fasilitas.

Pemerintah memfokuskan skema PPh Final UMKM kepada kelompok wajib pajak yang paling membutuhkan penyederhanaan administrasi perpajakan, yakni wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan.

Sementara itu, badan usaha berbentuk CV, firma, perseroan terbatas (PT), serta badan usaha milik desa (BUMDes) dan BUMDesma tidak lagi menjadi penerima baru fasilitas tersebut.

Meski demikian, pelaku usaha yang telah memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM sebelumnya tetap diberikan masa transisi hingga jangka waktu pemanfaatan fasilitas yang berlaku saat ini berakhir.

Pemerintah berharap kebijakan baru tersebut dapat menjaga kemudahan berusaha bagi UMKM sekaligus memperkuat keadilan perpajakan dengan menutup peluang penghindaran pajak melalui pemecahan usaha. (ds)

Surplus Dagang Indonesia Tergerus, Tinggal US$ 89 Juta pada April 2026

Posted on 02/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 menyusut drastis akibat lonjakan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan surplus perdagangan pada April 2026 hanya mencapai US$ 89,1 juta, merosot tajam dari surplus US$ 3,32 miliar pada Maret 2026.

Meski menyusut signifikan, Indonesia masih berhasil mempertahankan tren surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan penyempitan surplus terjadi karena kenaikan impor yang sangat tinggi pada April 2026.

“Pada April 2026 nilai impor mencapai US$ 25,21 miliar atau meningkat 22,49%,” ujar Pudji dalam Konferensi Pers, Selasa (2/6).

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada April 2026 sebesar US$ 25,30 miliar, sementara impor mencapai US$25,21 miliar. Kondisi ini membuat selisih antara ekspor dan impor menjadi sangat tipis dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut Pudji, surplus perdagangan April 2026 masih ditopang oleh sektor nonmigas yang membukukan surplus sebesar US$ 3,53 miliar. Kontributor utama surplus berasal dari komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati (HS 15), bahan bakar mineral (HS 27), serta besi dan baja (HS 72).

Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatatkan defisit sebesar US$ 3,44 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 masih mencatat surplus sebesar US$ 5,64 miliar. Namun, angka tersebut turun hampir separuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 11,07 miliar.

BPS menyebut surplus kumulatif tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$ 14,16 miliar, sementara sektor migas masih mengalami defisit US$ 8,52 miliar.

Komoditas penyumbang surplus terbesar selama empat bulan pertama tahun ini berasal dari kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati (HS 15) dengan surplus US$ 11,71 miliar.

Selanjutnya, bahan bakar mineral (HS 27)menyumbang surplus US$ 8,34 miliar, dan besi serta baja (HS 72) sebesar US$ 5,71 miliar.

Sebaliknya, defisit terbesar berasal dari kelompok mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang mencapai US$9,87 miliar. Kemudian mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencatat defisit US$ 4,95 miliar, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) sebesar US$ 2,80 miliar.

Data BPS juga menunjukkan bahwa sepanjang Januari-April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 92,15 miliar, tumbuh 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pertumbuhan impor berlangsung lebih agresif. Nilai impor pada periode tersebut mencapai US$ 86,51 miliar, atau melonjak 13,4% secara tahunan. (ds)

Pemerintah Longgarkan Aturan DHE SDA untuk Mitra Dagang Indonesia

Posted on 02/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA).

Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 6 Mei 2026 ini memberikan fleksibilitas baru bagi eksportir sektor pertambangan yang bertransaksi dengan negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengubah ketentuan Pasal 18A yang mengatur pengecualian kewajiban penempatan DHE SDA.

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman dan kesepakatan lainnya terkait perdagangan, eksportir sektor pertambangan kini hanya diwajibkan menempatkan paling sedikit 30% DHE SDA di dalam negeri selama minimal tiga bulan sejak dana ditempatkan pada Rekening Khusus DHE SDA.

Selain itu, pemerintah memberikan keleluasaan bagi eksportir untuk menempatkan DHE SDA pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penukaran DHE SDA ke dalam rupiah juga dapat dilakukan melalui bank-bank tersebut.

“Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bank Indonesia,” bunyi Pasal 18A ayat (2), dikutip Selasa (2/6).

Dalam bagian penjelasan, pemerintah menyatakan perubahan aturan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan DHE SDA dengan perkembangan perdagangan dan geopolitik global yang terus berubah.

Ekspor SDA dinilai merupakan keunggulan komparatif Indonesia yang perlu dioptimalkan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan transparansi, serta memperdalam pasar keuangan domestik.

Pemerintah juga menegaskan bahwa perluasan pengecualian tersebut ditujukan untuk seluruh negara mitra yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman terkait perdagangan dengan Indonesia.

Langkah ini diharapkan menciptakan perlakuan yang lebih setara bagi mitra dagang sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas.

PP Nomor 21 Tahun 2026 mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang diterbitkan sejak tanggal tersebut, seluruh ketentuan baru berlaku penuh.

Sementara itu, PPE yang diterbitkan sebelum 1 Juni 2026 dan masih dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Dengan perubahan ini, pemerintah berharap kebijakan DHE SDA dapat lebih efektif mendukung ketahanan eksternal Indonesia, memperkuat cadangan devisa, sekaligus meningkatkan daya tarik kerja sama perdagangan internasional tanpa mengurangi fleksibilitas dunia usaha. (ds)

Tunggak Pajak Rp 300 Juta, Rekening Perusahaan Energi Langsung Diblokir DJP

Posted on 02/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang memblokir rekening bank milik PT EFI, wajib pajak yang bergerak di sektor energi, karena memiliki tunggakan pajak tahun 2023 sebesar sekitar Rp 300 juta.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penagihan pajak serentak yang dikoordinasikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I di Kota Semarang.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian KPP Madya Dua Semarang, Nanda Andito, mengatakan bahwa seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I turut melaksanakan kegiatan penagihan secara bersamaan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh KPP. Alurnya dimulai dari pemblokiran rekening, kemudian penyitaan, dan jika tetap tidak dibayar maka sitaan akan dilelang untuk melunasi tunggakan pajak,” ujar Nanda, dikutip dari situs DJP, Selasa (2/6).

Menurutnya, pemblokiran rekening merupakan salah satu tahapan dalam proses penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) untuk menguasai barang milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Juru Sita Pajak Negara, Abiyanto, menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyitaan, pihaknya terlebih dahulu menelusuri aset yang dimiliki wajib pajak.

Aset yang dapat dijadikan objek sita meliputi barang bergerak seperti kendaraan, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan, saldo rekening, giro, saham, obligasi, piutang, hingga penyertaan modal pada perusahaan lain.

Selain itu, aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan kapal dengan ukuran tertentu juga dapat menjadi objek penyitaan untuk menjamin pelunasan tunggakan pajak.

“Melalui surat perintah melaksanakan penyitaan, juru sita akan melakukan penyegelan atau penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan menuangkannya dalam berita acara pelaksanaan sita,” kata Abiyanto.

Ia menegaskan bahwa pemblokiran rekening bukanlah tindakan pertama yang langsung dijatuhkan kepada wajib pajak.

Sebelum sampai pada tahap tersebut, petugas telah melakukan pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Selain pemblokiran rekening dan penyitaan aset, DJP juga memiliki instrumen penagihan lainnya terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif, termasuk tindakan pencegahan dan penyanderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Nanda menilai penegakan hukum melalui penagihan aktif diperlukan untuk menjaga rasa keadilan bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Ini adalah bentuk keadilan kepada wajib pajak yang sudah taat memenuhi kewajiban perpajakan dan juga sebagai efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh,” katanya.

Penagihan serentak yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Tengah I diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari pelunasan tunggakan pajak. (ds)