Kategori: Laman Cabang

IKPI, Pekanbaru: Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Sumatera Bagian Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) guna membahas arah program kerja organisasi tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru, Kamis (5/3/2026) dan dihadiri pengurus daerah serta pengurus cabang Pekanbaru dan Padang.  

Ketua IKPI Pengda Sumbagteng Gazali Tjaya Indra mengatakan Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memastikan program kerja organisasi dapat disusun secara terstruktur dan selaras antara tingkat daerah dan cabang.

Menurut Gazali, koordinasi yang kuat antara pengurus daerah dan cabang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai agenda organisasi sepanjang tahun mendatang.

“Program kerja tahun 2026 harus disusun secara rinci oleh pengurus daerah maupun cabang, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan terarah dan memberi manfaat bagi anggota,” ujarnya.

Dalam Rakorda tersebut, pengurus cabang juga memaparkan rencana kegiatan masing-masing. IKPI Cabang Pekanbaru mempresentasikan program kerja yang disampaikan oleh Rubialam Sitorus Pane, sementara Cabang Padang memaparkan rencana kegiatan melalui Prakarsa.

Gazali menegaskan seluruh program kerja tersebut akan dirumuskan secara detail dan diserahkan kepada pengurus daerah sebelum Hari Raya Idulfitri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan organisasi tahun 2026.

Selain membahas program kerja, Rakorda juga menjadi forum diskusi bagi para pengurus untuk memberikan masukan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola organisasi.

Dengan perencanaan yang matang, Gazali berharap IKPI Sumbagteng dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan profesi konsultan pajak serta memperkuat peran organisasi di wilayah Sumatera Bagian Tengah.

(bl)

IKPI, Denpasar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Denpasar menggelar Gathering IKPI 2026 sebagai ajang mempererat kebersamaan antaranggota. Kegiatan bertema “TAX FREE DAY: Lupakan Aturan, Nikmati Hiburan” tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Bali Zoo, Gianyar – Bali.

Ketua IKPI Cabang Denpasar, Made Sujana, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang khusus sebagai ruang relaksasi sekaligus penguatan solidaritas internal organisasi.

“Gathering ini bukan sekadar hiburan, tetapi momentum membangun kekompakan dan mempererat hubungan antaranggota di luar suasana formal organisasi,” ujar Made Sujana, Selasa (3/3/2026).

Seluruh anggota IKPI Cabang Denpasar turut hadir dalam kegiatan tersebut. Berbagai permainan dan aktivitas kebersamaan digelar untuk menciptakan suasana santai namun tetap membangun sinergi.

Menurut Made Sujana, soliditas internal menjadi fondasi penting bagi organisasi profesi dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan praktik perpajakan yang terus berkembang.

Ia menambahkan, suasana informal seperti ini justru efektif membangun komunikasi yang lebih cair dan terbuka antaranggota.

“Organisasi yang kuat lahir dari hubungan yang solid. Kebersamaan seperti ini memperkuat semangat kolektif kami,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, IKPI Cabang Denpasar berharap semangat kebersamaan dapat terus terjaga dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan profesional para anggotanya. (bl)

Di tengah upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara dan membangun sistem perpajakan yang modern, satu pertanyaan mendasar patut diajukan keberadaan konsultan pajak sejatinya hanya pelengkap administratif, atau justru penopang penting ekosistem perpajakan nasional?

Pertanyaan ini relevan ketika pemerintah menetapkan target penerimaan pajak APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Sementara berdasarkan kinerja yang disampaikan otoritas pajak, hingga menjelang akhir tahun realisasi penerimaan pajak masih berada di kisaran tiga perempat dari target. Artinya, masih terdapat ratusan triliun rupiah ruang penerimaan yang harus dikejar dalam waktu relatif singkat.

Situasi ini mencerminkan tantangan struktural yang sudah lama kita hadapi: rasio pajak Indonesia masih bertahan di sekitar 10 persen PDB, jauh di bawah banyak negara pembanding. Masalahnya bukan semata tarif, melainkan kepatuhan, literasi pajak, kualitas administrasi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem.

Dalam konteks tersebut, peran konsultan pajak sering kali dipersempit sebatas “pengisi SPT” atau “pengurus administrasi”. Padahal, jika ditempatkan secara tepat, profesi ini sesungguhnya merupakan simpul strategis antara wajib pajak dan otoritas.

Realita Fiskal

Target Rp2.189,3 triliun bukan angka kecil. Untuk mencapainya, negara sangat bergantung pada kepatuhan sukarela. Namun realisasi yang belum optimal menunjukkan masih adanya jarak antara potensi dan penerimaan aktual.

Sebagian kesenjangan ini berasal dari ekonomi informal, sebagian dari rendahnya literasi pajak, dan tidak sedikit pula dari kesalahan pelaporan yang sebenarnya tidak disengaja. Ini bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga soal pendampingan.

Sistem perpajakan Indonesia semakin kompleks. Perubahan regulasi berlangsung cepat, digitalisasi melalui Coretax terus berjalan, dan kewajiban formal maupun material makin menuntut presisi. Bagi korporasi besar mungkin ini dapat dikelola oleh tim internal. Namun bagi UMKM, profesional, dan pengusaha menengah, kompleksitas ini sering menjadi hambatan nyata.

Di sinilah konsultan pajak mengambil peran krusial: menerjemahkan regulasi menjadi praktik, menjembatani komunikasi dengan otoritas, sekaligus memastikan kepatuhan tetap berjalan tanpa membebani aktivitas usaha.

Jika fungsi ini tidak ada, beban edukasi akan sepenuhnya jatuh ke pundak negara melalui Direktorat Jenderal Pajak, sementara jumlah wajib pajak terus bertambah dan kapasitas aparat tidak mungkin tumbuh secepat ekspansi basis pajak.

Target Realisasi

Target tinggi, realisasi tertinggal, dan rasio pajak stagnan adalah kombinasi yang menandakan perlunya pendekatan baru. Pada titik ini, konsultan pajak berfungsi sebagai early warning system.

Mereka membantu wajib pajak memahami risiko, mengoreksi kesalahan sejak dini, serta mendorong kepatuhan sebelum masuk ranah pemeriksaan dan sengketa. Model ini lazim di banyak negara maju, di mana penasihat pajak diposisikan sebagai bagian dari compliance ecosystem, bukan sekadar pihak eksternal.

Masih ada persepsi bahwa konsultan pajak identik dengan upaya “menghindari pajak”. Pandangan ini terlalu simplistik.

Dalam praktik profesional, konsultan terikat kode etik dan standar kompetensi. Organisasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus mendorong anggotanya menjalankan praktik yang patuh hukum, transparan, dan bertanggung jawab.

Optimalisasi pajak yang legal (tax planning) berbeda dengan penghindaran agresif, apalagi penggelapan. Konsultan profesional bekerja pada koridor pertama: membantu wajib pajak memenuhi kewajiban secara efisien, bukan mengakali sistem.

Di lapangan, banyak konsultan juga terlibat dalam edukasi UMKM secara pro bono membantu pelaku usaha kecil mengenal NPWP, PPh, hingga PPN. Kontribusi ini jarang tercatat dalam statistik, tetapi berdampak nyata bagi perluasan basis pajak.

Era Digital

Masuknya Coretax kerap dianggap akan “menggantikan” peran konsultan. Kenyataannya justru sebaliknya.

Teknologi mempermudah administrasi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan professional judgment. Sistem bisa menghitung, tetapi tidak bisa membaca substansi transaksi, model bisnis, atau risiko fiskal jangka panjang.

Dalam era digital, peran konsultan bergeser dari operator teknis menjadi penasihat strategis: membantu interpretasi data, mitigasi risiko, dan perencanaan kepatuhan berkelanjutan.

Jika kita jujur menilai, kondisi hari ini target pajak yang terus meningkat, realisasi yang masih tertinggal, dan rasio pajak yang stagnan maka konsultan pajak sesungguhnya sudah melampaui peran pelengkap. Mereka adalah penopang sistem, meski belum sepenuhnya diakui secara struktural.

Agar kontribusi ini optimal, beberapa langkah patut dipertimbangkan:

Pertama, memperkuat kerangka regulasi profesi konsultan pajak agar standar kompetensi dan pengawasan makin solid.

Kedua, membangun kanal komunikasi formal dan berkelanjutan antara DJP dan asosiasi profesi.

Ketiga, melibatkan konsultan dalam program literasi pajak nasional, khususnya untuk UMKM dan wajib pajak baru.

Keempat, mendorong kolaborasi berbasis risiko, sehingga potensi kesalahan bisa dikoreksi sejak awal, bukan setelah sengketa muncul.

Jadi, meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp2.189,3 triliun tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Kepatuhan lahir dari pemahaman, kepercayaan, dan pendampingan.

Dalam kerangka itu, konsultan pajak adalah pilar sunyi yang bekerja di balik layar memastikan roda kepatuhan tetap berputar, membantu negara mempersempit kesenjangan penerimaan, sekaligus melindungi wajib pajak dari kesalahan yang merugikan.

Keberadaan konsultan pajak bukan sekadar pelengkap sistem. Mereka adalah bagian dari fondasi. Tinggal pilihan kebijakan, mau terus diposisikan di pinggir, atau diajak masuk ke pusat ekosistem perpajakan nasional?.

Dalam jangka panjang, penguatan peran tersebut tidak cukup hanya melalui pengakuan moral atau administratif. Profesi konsultan pajak memerlukan landasan hukum yang tegas melalui undang-undang tersendiri agar memiliki kepastian status, standar kompetensi yang terukur, mekanisme pengawasan yang jelas, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Dengan payung hukum yang kuat, kontribusi konsultan pajak terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara dapat dioptimalkan secara sistemik dan berkelanjutan.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum IKPI

Nuryadin Rahman
Email: nuryadinikpi02@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

IKPI, Jakarta: Polemik mengenai tingginya restitusi PPN mendapat tanggapan kritis dari Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Dalam paparannya di Seminar Perpajakan Nasional Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026), ia menegaskan bahwa restitusi bukan penyebab lemahnya penerimaan.

“Restitusi itu roh dari PPN. Ia konsekuensi logis dari sistem pajak konsumsi yang kita pilih,” ujarnya.

Darussalam mengutip sejumlah pemberitaan yang menyebut restitusi sebagai beban fiskal. Ia menilai narasi tersebut berisiko menyesatkan pemahaman publik.

Jika restitusi dianggap masalah, maka secara konseptual sistem PPN yang harus dipertanyakan. “Apakah kita mau kembali ke pajak penjualan lama yang tidak mengenal mekanisme kredit pajak?” katanya.

Menurutnya, energi kebijakan seharusnya tidak habis pada isu teknis yang merupakan konsekuensi desain sistem.

Ia mengingatkan bahwa persoalan mendasar perpajakan Indonesia terletak pada gap kepatuhan dan struktur ekonomi informal yang dominan.

Tanpa pembenahan struktural, perdebatan soal restitusi tidak akan mengubah tax ratio secara signifikan.

“Tahun 2026 bukan soal memperdebatkan restitusi, tapi soal memperbaiki fondasi sistem,” pungkasnya. (bl)