Kategori: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Risiko mismatch data dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax menjadi fokus utama dalam sosialisasi kolaborasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Bank Mega yang digelar di Jakarta, Kamis (13/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, sebagai narasumber bagi nasabah prioritas Bank Mega.

Dalam sesi teknis tersebut, Jemmi membedah secara rinci bagaimana sistem Coretax bekerja. Ia menjelaskan bahwa Coretax menggunakan data prepopulated yang bersumber dari berbagai pihak ketiga, termasuk pemberi kerja, perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Data tersebut kemudian divalidasi secara otomatis melalui mekanisme sistem.

Namun, ia mengingatkan bahwa prepopulated bukan berarti bebas risiko. “Data yang muncul di sistem tetap harus diverifikasi. Jangan langsung percaya, karena jika ada kekeliruan dan tidak dikoreksi, itu bisa menimbulkan mismatch,” ujar Jemmi dalam forum sosialisasi tersebut.

Ia memaparkan bahwa kesalahan paling sering terjadi pada tahap awal pengisian, khususnya saat mengisi Induk SPT dan Lampiran 1 yang berkaitan dengan harta, utang, dan penghasilan neto. Menurutnya, inkonsistensi di bagian ini dapat memicu peringatan sistem bahkan klarifikasi lanjutan.

Dalam kolaborasi IKPI dan Bank Mega ini, peserta juga diajak memahami pentingnya rekonsiliasi portofolio investasi. Selisih nilai akhir tahun antara laporan pribadi dan data yang sudah terintegrasi dalam sistem dapat terdeteksi melalui analitik data yang digunakan Coretax.

Selain itu, Jemmi menjelaskan mekanisme kurang bayar yang kini tidak dapat dikirim sebelum pelunasan dilakukan melalui sistem billing yang terintegrasi. Validasi real-time membuat kesalahan administratif semakin sulit terjadi tanpa terdeteksi.

Sosialisasi ini juga membahas praktik aman seperti penyimpanan dokumen minimal 10 tahun dan pengecekan ulang sebelum menekan tombol “Kirim SPT”. Jejak digital seluruh proses pengisian turut tersimpan dalam sistem.

Melalui kolaborasi ini, IKPI dan Bank Mega berharap nasabah prioritas tidak hanya memahami teknis pengisian, tetapi juga memiliki kesadaran mitigasi risiko agar pelaporan SPT di era Coretax berjalan konsisten dan terukur. (bl)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kinerja penerimaan negara secara lebih serius pada 2026. Pemerintah menargetkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) bisa terdongkrak ke level 11–12 persen tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (7/2/2026). Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa perbaikan tax collection rate menjadi misi utama Kemenkeu ke depan.

“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9 persen sekarang, mungkin 11–12 persen untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” ujar Purbaya.

Ia menekankan bahwa isu penerimaan pajak harus menjadi fokus bersama seluruh unit kerja. Pasalnya, rasio pajak Indonesia pada kuartal III 2025 masih tercatat di kisaran 8,58 persen, jauh dari target ideal pemerintah untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Purbaya, capaian penerimaan pajak yang berada di bawah target pada 2025 masih bisa dimaklumi karena adanya perlambatan ekonomi. Namun, alasan tersebut dinilainya tidak lagi relevan untuk tahun ini.

“Kalau kemarin kita mencapainya di bawah target, saya bisa ngelead di depan DPR, bisa beralasan bahwa ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyoroti adanya kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik underinvoicing di sektor kepabeanan dan perpajakan. Presiden, kata dia, secara konsisten meminta agar persoalan tersebut segera dibereskan.

“Jangan sampai bulan nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang, ‘ada kebocoran, pajaknya ada underinvoicing’ di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting,” ujar Purbaya.

Karena itu, ia berpesan kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik agar menjalankan tugas peningkatan penerimaan negara secara sungguh-sungguh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga meminta para pimpinan turun langsung ke lapangan untuk memantau kinerja jajaran masing-masing.

“Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, jangan main-main di pusat dan daerah. Pimpinan turun ke bawah lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya enggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan capaian tersebut, penerimaan pajak tahun lalu masih mengalami shortfall sekitar Rp271,7 triliun.

Purbaya berharap, melalui penguatan pengawasan, perbaikan sistem administrasi, serta keterlibatan aktif pimpinan hingga level daerah, kinerja DJP dan Bea Cukai dapat meningkat signifikan pada 2026. Target tax ratio 11–12 persen pun diharapkan bukan sekadar ambisi, melainkan dapat diwujudkan secara nyata melalui kerja kolektif seluruh jajaran Kementerian Keuangan. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah menargetkan lonjakan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) ke level 11–12% pada 2026, setelah tekanan ekonomi sepanjang 2025 menekan kinerja penerimaan negara hingga tax ratio turun ke kisaran 9%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, perlambatan ekonomi tahun lalu berdampak langsung pada capaian perpajakan. Realisasi penerimaan pajak 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Angka tersebut bahkan tercatat turun sekitar 0,7% dibandingkan realisasi 2024.

“Ini hal yang serius, kita harus bereskan betul. Apalagi kemarin pengumpulan pajak kita di bawah target, karena ekonominya melambat,” ujar Purbaya saat memberikan arahan dalam rotasi 40 pejabat Direktorat Jenderal Pajak di kantor pusat Kementerian Keuangan , Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, penurunan tax ratio pada 2025 terjadi setelah pada 2024 masih berada di kisaran 10,08%. Menurut Purbaya, kondisi ini menuntut pembenahan menyeluruh, baik dari sisi internal DJP maupun strategi pengumpulan pajak secara nasional.

Meski demikian, Purbaya optimistis kinerja perpajakan dapat kembali menguat seiring perbaikan ekonomi dan penyegaran organisasi di lingkungan DJP. Ia menegaskan target pemerintah adalah mendorong tax ratio kembali menembus dua digit pada 2026.

“Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang, mungkin 11–12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” tegasnya.

Selain mengandalkan rotasi pejabat, pemerintah juga berharap pemulihan aktivitas ekonomi akan membuka ruang peningkatan penerimaan, tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari sektor kepabeanan dan cukai.

Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan tekanan terhadap tax ratio sudah terasa sejak paruh pertama 2025. Pada semester I-2025, tax ratio sempat turun ke level 8,42%, lalu sedikit membaik menjadi 8,58% pada kuartal III/2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemulihan fiskal masih berjalan bertahap di tengah perlambatan ekonomi.

Secara historis, Indonesia pernah berada pada titik terendah tax ratio saat pandemi Covid-19. Pada periode 2020–2021, tax ratio tercatat di kisaran 8,33% hingga 9,11% dari PDB. Situasi tersebut kemudian berbalik pada 2022–2023, ketika tax ratio naik signifikan ke level 10,39% dan 10,31%, didorong reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta momentum booming komoditas.

Berbekal pengalaman tersebut, pemerintah kini menaruh harapan besar pada penguatan administrasi perpajakan, optimalisasi basis data, serta kinerja jajaran DJP yang baru dilantik. Target lonjakan tax ratio ke level 11–12% dipandang sebagai indikator penting keberhasilan konsolidasi fiskal sekaligus upaya memperkuat fondasi penerimaan negara pada 2026. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kinerja positif penerimaan pajak pada awal 2026. Hingga Januari, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp88,9 triliun.

Dengan laju pertumbuhan tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah optimistis penerimaan pajak sepanjang 2026 berpeluang menembus Rp2.409 triliun, asalkan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Proyeksi ini berada di atas target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun.

“Ini memang terlihat agresif, tapi tetap ada peluang ke arah sana,” ujar Purbaya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan penerimaan pajak di awal tahun ini ditopang dua faktor utama. Pertama, pertumbuhan penerimaan bruto yang mencapai sekitar 7 persen secara tahunan. Kedua, penurunan restitusi pajak yang cukup signifikan, yakni sekitar 23 persen year on year.

Kombinasi keduanya membuat penerimaan pajak secara neto tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Purbaya, perbaikan ini mencerminkan mulai stabilnya aktivitas ekonomi sekaligus membaiknya arus kas negara dari sektor perpajakan.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan penerimaan neto terjadi merata di seluruh jenis pajak. Baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sama-sama mencatatkan kinerja positif pada Januari 2026.

“Seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan neto yang positif,” katanya.

Pemerintah menilai capaian awal tahun ini sebagai sinyal yang cukup menggembirakan di tengah berbagai tantangan global. Meski demikian, Purbaya menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi domestik agar tren positif penerimaan pajak dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika ekonomi dan optimalisasi administrasi perpajakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan keberlanjutan dunia usaha. (alf)