Kategori: Berita

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak atau belum mengurus Bea Balik Nama (BBN). Melalui program pemutihan yang berjalan pada 10 November–31 Desember 2025, seluruh denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda BBN dihapus.

Program ini diumumkan TMC Polda Metro Jaya melalui akun resminya. Kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi warga untuk melunasi kewajiban tanpa biaya tambahan akibat keterlambatan.

Durasi hampir dua bulan memberi ruang bagi wajib pajak untuk mengatur pembayaran tanpa tekanan waktu. Pemprov DKI berharap langkah ini mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi sekaligus menekan angka tunggakan di ibu kota.

“Kabar gembira khusus Samsat DKI Jakarta: Penghapusan sanksi pajak dan sanksi Bea Balik Nama kendaraan bermotor, terhitung mulai tanggal 10 November 2025 sampai 31 Desember 2025,” tulis TMC Polda Metro.

Pemutihan meliputi denda pajak tahunan kendaraan maupun keterlambatan proses balik nama. Masyarakat yang membeli kendaraan bekas juga didorong segera mengganti nama kepemilikan agar data kendaraan lebih akurat.

Sebagai tambahan kemudahan, pembayaran dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) memungkinkan warga membayar pajak melalui ponsel dan menerima e-TBPKB secara sah.

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa program hanya berlaku sampai 31 Desember 2025 dan tidak ada perpanjangan. Warga diminta memanfaatkan periode ini untuk menyelesaikan tunggakan sebelum memasuki tahun baru. (alf)

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan bergerak melakukan pemetaan nasional terhadap layanan konsultan pajak di Indonesia. Melalui surat bernomor S-1178/SK.5/2025 bertanggal 6 November 2025, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Erawati, menginstruksikan seluruh konsultan pajak yang tergabung dalam asosiasi resmi untuk mengikuti proses pendataan melalui kuesioner daring.

Surat tersebut ditujukan kepada empat organisasi profesi, yaitu:

1. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
2. Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
3. Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi)
4. Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)

Pendataan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan profesi konsultan pajak serta kebutuhan pemerintah untuk memperoleh data akurat mengenai peta jasa layanan perpajakan di Indonesia.

“Kami mengimbau seluruh anggota asosiasi konsultan pajak untuk mengisi kuesioner pendataan jasa konsultan pajak,” tulis Erawati dalam surat tersebut.

Pengisian dilakukan secara online melalui tautan: s.kemenkeu.go.id/JasaKonsultanPajak

Kementerian menegaskan bahwa batas waktu pengisian kuesioner adalah Rabu, 12 November 2025 pukul 23.59 WIB. Surat tersebut juga berlabel “Sangat Segera”, menandakan urgensi pendataan ini bagi pemerintah.

Pendataan nasional ini diperkirakan menjadi landasan pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembinaan, sertifikasi, serta pengawasan profesi konsultan pajak, yang belakangan memainkan peran penting dalam kepatuhan dan ekosistem perpajakan modern. (bl)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 yang mencapai 5,04 persen menjadi bukti nyata pengelolaan APBN berjalan efektif. Pemerintah, kata dia, berhasil menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang dunia usaha di tengah ketidakpastian global.

“APBN menjaga stabilitas konsumsi dan daya saing dunia usaha, termasuk melalui penempatan kas negara Rp200 triliun secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pertumbuhan ekonomi tersebut turut menurunkan jumlah pengangguran. Sepanjang periode itu, tercipta 1,9 juta lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran turun menjadi 7,46 juta orang atau berkurang 4.000 dibanding Agustus tahun lalu. Tingkat pengangguran terbuka ikut turun dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen.

Sisi permintaan domestik masih menjadi motor ekonomi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen berkat meningkatnya mobilitas, transaksi digital, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya beli. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen, dengan belanja barang dan pegawai naik signifikan sebagai langkah mempertahankan momentum pertumbuhan.

Investasi atau PMTB juga meningkat 5,04 persen, didorong kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional. Ekspor barang dan jasa riil tumbuh kuat 9,91 persen berkat permintaan negara mitra dagang dan penguatan hilirisasi industri nasional.

Untuk menjaga akselerasi di triwulan IV-2025, pemerintah menyiapkan stimulus Rp34,2 triliun dan delapan program percepatan senilai Rp15,7 triliun. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan peran Danantara untuk menarik investasi bernilai tambah dan Satgas P2SP dalam mengurai hambatan proyek strategis.

Dengan perkembangan terkini tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 dapat menyentuh 5,2 persen. “Sinergi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi akan terus dijaga agar pertumbuhan tinggi, stabil, dan memberikan pemerataan kesejahteraan,” kata Purbaya. (alf)

IKPI, Jakarta: Pelaku usaha sektor pendingin dan tata udara mendorong pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang serius berinvestasi pada pelatihan teknisi. Dorongan ini muncul karena kebutuhan tenaga ahli terus meningkat, sementara jumlah teknisi bersertifikat masih jauh dari kebutuhan industri.

Usulan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Indonesia”, yang mempertemukan tiga asosiasi besar di bidang pendingin: PERPRINDO, APITU, dan ASISI Nusantara. Mereka menilai percepatan pengembangan SDM tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan swadaya atau vokasi biasa, melainkan harus didukung kebijakan fiskal.

Banyak perusahaan mengaku ingin menggelar pelatihan rutin, namun biaya sertifikasi teknisi tidak kecil. Karena itu, skema pengurang pajak—misalnya potongan lebih besar dari nilai pelatihan (super deduction tax)—dianggap mampu mempercepat lahirnya tenaga ahli lokal. Perusahaan akan terdorong menyiapkan teknisi bersertifikat yang dapat mengoperasikan, memasang, hingga merawat mesin pendingin berteknologi tinggi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, yang hadir dalam diskusi tersebut, menilai penguatan SDM adalah jalan paling realistis untuk memperkuat industri elektronik nasional. Ia menekankan, teknisi bukan sekadar “tukang servis”, melainkan representasi profesionalisme industri di level pengguna akhir.

Menurut pelaku usaha, kemajuan industri tidak semata ditentukan oleh impor alat atau investasi mesin. Tanpa tenaga ahli yang memahami teknologinya, industri hanya menjadi pasar, bukan produsen. Terlebih, kebutuhan teknisi semakin luas, mulai dari pendingin komersial, industri makanan, hingga pusat data yang menuntut presisi dan standar keselamatan tinggi.

Para peserta FGD juga menyoroti upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mereka menegaskan bahwa TKDN tidak akan efektif tanpa tenaga lokal yang mampu merancang dan merawat produk buatan dalam negeri. Jika yang bisa memperbaiki dan mengoperasikan mesin tetap tenaga asing, maka kemandirian industri hanya sebatas dokumen.

Karena itu, dunia usaha mendorong kerja bersama: asosiasi profesi menyiapkan kurikulum dan pelatihan, pendidikan vokasi menyiapkan lulusan, sementara pemerintah memberi insentif pajak agar perusahaan tidak ragu menginvestasikan dana untuk peningkatan kualitas teknisi.

FGD sepakat bahwa Indonesia punya peluang besar menjadi pemain penting di industri pendingin Asia. Namun peluang itu hanya bisa diraih jika investasi pada SDM disejajarkan dengan investasi teknologi. (alf)

IKPI, Jakarta: Inggris bersiap menghadapi gelombang baru kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Rachel Reeves dikabarkan mempertimbangkan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam paket anggaran yang akan dipublikasikan pada 26 November 2025. Langkah tersebut dipandang sebagai cara pemerintah menutup defisit fiskal yang terus melebar sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan Negeri Ratu Elizabeth.

Rencana itu bukan sekadar isu politik. Sumber di pemerintahan menyebut proposal penerimaan tambahan hingga puluhan miliar pound sterling sudah disampaikan ke Office for Budget Responsibility (OBR), lembaga pengawas anggaran milik pemerintah Inggris. Jika benar diterapkan, Reeves akan menjadi kanselir pertama dalam hampir 50 tahun yang menaikkan tarif dasar PPh. “Setiap warga harus berkontribusi untuk menjamin masa depan perekonomian Inggris,” ujarnya saat berpidato di Downing Street, London, dikutip, Sabtu (8/11/2025). 

Ia mengklaim anggaran mendatang akan berfokus pada penguatan layanan publik, penurunan utang nasional, serta menekan biaya hidup masyarakat.

Inggris tengah berhadapan dengan kekurangan anggaran lebih dari 30 miliar pound sterling atau sekitar Rp618 triliun. Defisit fiskal bahkan menembus 71,8 miliar pound sterling pada April–September 2025, melonjak 17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Untuk menahan laju tersebut, Reeves mempertimbangkan kenaikan tarif dasar PPh sebesar dua peni (2p) yang berpotensi menambah penerimaan negara lebih dari 20 miliar pound sterling per tahun. Tarif 40 persen untuk kelompok berpenghasilan tinggi juga kemungkinan dinaikkan lima peni (5p) dengan tambahan penerimaan sekitar 10 miliar pound sterling, sementara kelompok pendapatan tertinggi diprediksi menyumbang sekitar 500 juta pound sterling. Sebagai kompensasi, Reeves juga menyiapkan potongan iuran National Insurance sebesar dua peni, namun keringanan ini hanya berlaku untuk pendapatan di bawah 50.270 pound sterling.

Keputusan tersebut memantik perdebatan panas, terutama karena Partai Buruh sebelumnya berjanji tidak akan menaikkan pajak besar seperti PPh, PPN, maupun National Insurance. Oposisi Partai Konservatif menuduh Reeves telah menyiapkan pelanggaran janji kampanye dan mendesaknya mundur jika kebijakan itu tetap diambil. Namun mayoritas ekonom justru menilai langkah ini realistis. National Institute of Economic and Social Research (NIESR) memperkirakan pemerintah akan gagal memenuhi aturan fiskal hingga 38,2 miliar pound sterling pada 2029–2030, belum termasuk kebutuhan 10 miliar pound sterling untuk membangun kembali cadangan fiskal.

Menurut NIESR dan Resolution Foundation, menaikkan tarif dasar 20 persen PPh minimal dua peni merupakan opsi yang paling efektif untuk memperbaiki kondisi keuangan publik. Alternatif lainnya justru dinilai punya risiko lebih berat: kenaikan PPN dapat memicu inflasi karena harga barang ikut terkerek, sedangkan kenaikan PPh Badan bisa menghambat investasi dan menggerus pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konsensus ekonom memperkirakan kebijakan ini akan memangkas sekitar satu poin persentase dari pertumbuhan ekonomi tahun depan, sehingga laju ekonomi Inggris berpotensi hanya tumbuh 1,1 persen pada 2026. Meski demikian, risiko tersebut dinilai lebih ringan dibanding dampak inflasi dan stagnasi akibat opsi pajak lainnya.

Reeves menegaskan tekadnya untuk menyeimbangkan belanja publik dan penerimaan negara sebelum dekade ini berakhir. Ia menyebut kondisi utang, inflasi, hingga produktivitas yang melemah membuat pemerintah harus mengambil keputusan sulit. Namun kebijakan ini sekaligus menguji konsistensi politik Partai Buruh dan kesabaran publik yang masih bergulat dengan tekanan biaya hidup. Jawaban atas dilema itu akan mulai terlihat ketika anggaran resmi diumumkan pada 26 November mendatang—tanggal yang bisa menjadi titik balik fiskal Inggris dalam beberapa tahun ke depan. (alf)

IKPI, Jakarta: Sengketa pajak antara wajib pajak dan pemeriksa kini merembet ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang warga bernama Haryanto resmi mengajukan uji materiil Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya Pasal 4 ayat (1), karena dianggap kerap ditafsirkan merugikan wajib pajak. Permohonan tersebut teregister sebagai Perkara Nomor 207/PUU-XXIII/2025 dan menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada Jumat (7/11/2025) di Gedung 1 MK.

Haryanto menilai pasal yang mengatur definisi objek pajak itu sering dijadikan “senjata” untuk mengoreksi transaksi wajib pajak, terutama saat pemeriksaan. Ia mencontohkan kasus piutang dan utang dalam laporan keuangan. Meski jelas tidak berbunga dan sudah disepakati para pihak, pemeriksa pajak kerap tetap mengenakan koreksi seolah-olah ada bunga.

“Kalau kita punya tagihan macet, sering dianggap ada bunga. Padahal tidak ada perjanjian bunga. Pemeriksa menafsirkan seakan-akan wajib pajak menerima tambahan ekonomis. Saya mohon Mahkamah menilai, apakah itu wajar?” tegas Haryanto di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, pasal tersebut seharusnya mengatur penghasilan yang benar-benar diterima wajib pajak dalam bentuk uang, barang, atau keuntungan nyata. Bukan imajinasi potensi pendapatan yang tidak pernah diterima.

Permohonan Harus Diperbaiki

Majelis hakim memberikan sejumlah catatan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan permohonan belum sesuai format uji undang-undang di MK.

“Permohonan harus disusun mengikuti syarat formil yang berlaku di MK,” ujar Enny.

Hakim Konstitusi Arsul Sani bahkan menilai keberatan yang diajukan Pemohon lebih mirip pertanyaan teknis yang seharusnya ditujukan kepada kantor pajak, bukan ke MK. Meski begitu, ia tetap memberi arahan agar permohonan disesuaikan dengan ketentuan formil dan melihat rujukan putusan-putusan MK sebelumnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang memimpin sidang, meminta pemohon membaca PMK 7/2025 sebagai pedoman penyusunan permohonan. Ia juga menyarankan bantuan advokat atau lembaga bantuan hukum agar permohonan lebih terstruktur.

“Contoh permohonan bisa dilihat di mkri.id. Silakan hubungi perguruan tinggi yang punya layanan hukum agar penyusunan berjalan tepat,” kata Arief.

MK memberikan waktu 14 hari kepada Haryanto untuk memperbaiki permohonannya. Perbaikan harus diserahkan paling lambat 20 November 2025, pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Persidangan lanjutan akan mendengarkan isi perbaikan tersebut sebelum Mahkamah mengambil sikap lebih jauh.

Kasus ini dapat menjadi perhatian banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha, yang kerap berhadapan dengan koreksi fiskus terkait perbedaan tafsir objek pajak. Jika dikabulkan, putusan ini bisa mengubah praktik pemeriksaan pajak di Indonesia. (alf)