Berita Archives - Laman 52 dari 252 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pemerintah Beri Insentif Pajak Mobil Hybrid, Dorong Pertumbuhan Industri Otomotif

Posted on 15/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah semakin serius dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional, khususnya di segmen kendaraan ramah lingkungan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk mobil hybrid. Kebijakan ini diharapkan dapat menggairahkan kembali pasar otomotif yang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri otomotif memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. “Kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan International Motor Show (IIMS) karena terbukti menunjukkan tren yang positif dan telah turut membantu upaya pemerintah untuk menggairahkan industri otomotif nasional,” kata Agus saat membuka IIMS 2025 di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Stimulus Pajak untuk Dorong Minat Konsumen

Pemerintah menyadari pentingnya langkah konkret untuk mendukung industri otomotif, terutama di tengah tantangan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Salah satu terobosan yang telah diambil adalah pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) DTP untuk mobil hybrid.

“Alhamdulillah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif mobil hybrid. Jadi, tentu saya berharap atas kegiatan IIMS tahun ini, akan mampu menggairahkan kembali minat calon konsumen untuk belanja otomotif,” ujar Agus.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi menuju energi hijau dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan hybrid, yang selama ini masih tergolong mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

Penjualan Mobil Turun, Industri Butuh Dorongan

Berdasarkan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (produsen ke dealer) pada Januari 2025 mengalami penurunan 11,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sepanjang tahun 2024, penjualan wholesales hanya mencapai 866.000 unit, turun 13,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Agus menilai kondisi ini membutuhkan solusi bersama dari seluruh pemangku kepentingan. “Tentu dengan kondisi market yang sedang lesu ini, kita semua stakeholders termasuk pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan agar konsumen kembali bisa atau memiliki minat untuk belanja otomotif,” paparnya.

Gelaran IIMS 2024 sendiri mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total penjualan 19.200 unit dan transaksi sebesar Rp6,7 triliun. “Ini merupakan lompatan signifikan sebesar 54,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada IIMS 2023,” ungkap Agus.

Tidak hanya dari sisi transaksi, jumlah pengunjung IIMS 2024 juga mencapai lebih dari 560 ribu orang. Dengan tingginya animo masyarakat, pemerintah optimistis bahwa sektor otomotif masih memiliki potensi besar untuk bangkit. “Dengan antusiasme yang semakin berkembang, saya yakin pencapaian ini akan terulang, bahkan semakin meningkat pada IIMS 2025, dengan kehadiran 36 brand kendaraan dan 149 perusahaan industri otomotif yang berpartisipasi,” tambahnya.

Dampak Besar bagi Perekonomian Nasional

Agus menjelaskan bahwa industri otomotif memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional melalui dua aspek, yaitu backward linkage dan forward linkage. “Karena di dalam sektor ini ada yang kita sebut dengan backward linkage dan juga forward linkage, yang pada gilirannya bisa memperkuat atau bisa memperlemah ekonomi nasional,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan, penurunan penjualan mobil pada tahun 2024 berdampak pada backward linkage sebesar Rp5,4 triliun dan forward linkage sebesar Rp4,6 triliun. “Tentu secara umum, ke depan perekonomian, termasuk industri manufaktur ini telah dan akan dihadapkan pada kondisi atau challenge yang sangat unik dan berat,” kata Agus.

Selain faktor domestik, industri otomotif nasional juga menghadapi tantangan eksternal, seperti dinamika geopolitik global. Agus menyoroti pengaruh situasi politik di Amerika Serikat (AS) terhadap ekonomi dunia, termasuk industri dalam negeri. “Ini harus terus-menerus kita ikuti, tentu akan memengaruhi industri dalam negeri dan pada gilirannya juga akan memengaruhi perekonomian nasional,” lanjutnya.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik, pemerintah menilai pentingnya regulasi yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi-regulasi yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif serta dapat membangun industri nasional yang tangguh dan juga progresif,” tutup Agus.

Insentif Pajak dalam PMK 12/2025

Insentif PPnBM DTP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, yang mencakup PPN DTP untuk penyerahan kendaraan listrik roda empat berbasis baterai tertentu serta kendaraan listrik berbasis baterai bus tertentu.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung industri kendaraan bermotor rendah emisi sekaligus mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Penerbitan PMK 12/2025 juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan kendaraan rendah emisi karbon.

Dengan adanya insentif pajak untuk mobil hybrid serta upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas industri otomotif, diharapkan sektor ini dapat kembali bergairah dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. (alf)

Serah Terima Jabatan IKPI Manado Periode 2024-2029: Wujudkan Kolaborasi untuk Optimalisasi Kepatuhan WP dan Penerimaan Negara

Posted on 15/02/202515/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Manado: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Manado resmi menggelar acara serah terima jabatan kepengurusan periode 2019-2024 kepada pengurus 2024-2029. Acara ini berlangsung penuh semangat kebersamaan, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Umum IKPI Pusat Vaudy Starworld, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Eureka Putra, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Manado Udji Setiono. Selain itu, pengurus dan anggota IKPI Manado juga turut serta dalam acara ini.

Ketua IKPI Manado 2024-2029 Tenie Londah, dalam menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran seluruh pihak pada kegiatan ini, khususnya kepada Kakanwil DJP Suluttenggomalut, Kepala KPP Manado, serta Kepala KPP Bitung yang telah memberikan dukungan penuh kepada IKPI Manado. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara IKPI dan otoritas pajak dalam meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak (WP).

“Kami di IKPI Manado berkomitmen untuk bekerja sama dengan DJP dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Kami percaya bahwa pajak yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa, terutama bagi perkembangan Kota Manado,” ujar Tenie Londah, dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, Tenie juga merasa bangga kalau Ketua Umum IKPI yang merupakan organisasi konsultan pajak terbesar di Indonesia juga merupakan putra asli dari Manado. Harapannya, bisa terjalin kerja sama yang baik antara pengurus pusat dan cabang Manado.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wali Kota Manado Andrey Angouw juga menekankan pentingnya peran konsultan pajak dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat di daerah. Ia mengajak IKPI Manado untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Manado dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

“Kami berharap IKPI Manado dapat bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan ini, kita bisa melihat pembangunan yang lebih baik di Kota Manado, baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat,” kata Wali Kota.

Dukungan dari Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Eureka Putra, serta Kepala KPP Manado, Udji Setiono, juga menjadi salah satu pendorong semangat bagi kepengurusan IKPI Manado yang baru. Keduanya berharap agar IKPI dapat berperan aktif dalam membantu wajib pajak, khususnya pelaku usaha dan masyarakat umum, agar lebih memahami kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Dengan adanya kepengurusan baru ini, IKPI Manado diharapkan dapat menjadi jembatan antara wajib pajak dan pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Sinergi yang erat antara pemerintah daerah, DJP, dan IKPI akan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Manado.

Acara serah terima jabatan ini menjadi momentum penting bagi IKPI Manado untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam bidang perpajakan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, diharapkan kepengurusan baru mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan Manado dan Indonesia secara keseluruhan.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, menegaskan bahwa sebagai organisasi profesi yang menaungi konsultan pajak terbesar di Indonesia, IKPI memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi perpajakan. Melalui kegiatan seminar dan PPL, diharapkan wajib pajak bisa lebih memahami kewajiban dan hak mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

IKPI juga melihat peluang bahwa dengan menarik peserta non-anggota dalam kegiatan seminar, organisasi ini dapat semakin dikenal luas dan menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam hal konsultasi pajak. Selain itu, partisipasi non-anggota dalam PPL bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin bergabung dengan IKPI sebagai anggota.

Dengan dorongan dari Ketua Umum IKPI, diharapkan langkah ini dapat semakin memperkuat eksistensi IKPI di berbagai daerah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dalam memahami sistem perpajakan di Indonesia. (bl)

Dukungan Ketum IKPI, Kanwil DJP, hingga Pemkot jadi Semangat Cabang Manado untuk Terus Berkembang

Posted on 15/02/202515/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Manado: Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Manado, Siane Rampisela, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam acara serah terima kepengurusan IKPI Manado periode 2019-2024 kepada pengurus baru periode 2024-2029. Menurutnya, dukungan dari Ketua Umum dan jajaran pengurus pusat menjadi dorongan besar bagi IKPI Manado untuk terus berkembang dan semakin aktif dalam berbagai program profesional.

“Kehadiran Ketua Umum IKPI menjadi kebanggaan bagi kami, sekaligus menunjukkan komitmen pusat dalam mendukung perkembangan cabang. Kami berharap kepengurusan baru dapat membawa IKPI Manado semakin maju dan berkontribusi bagi profesi konsultan pajak di daerah,” ujar Siane dalam acara yang berlangsung dengan suasana santai sambil makan malam dengan anggota di Resto Rajawali di kota tersebut, Jumat (14/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa IKPI pusat siap membantu cabang Manado dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk menghadirkan narasumber untuk program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Vaudy juga mendorong IKPI Manado untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan, mengingat adanya dukungan positif dari berbagai pihak, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Suluttenggomalut dan Wali Kota Manado.

“Kami di IKPI pusat siap membantu dan mendukung program di Manado, terutama dalam meningkatkan kompetensi para konsultan pajak melalui berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan. Apalagi, respon dari Kanwil DJP Suluttenggomalut dan Pemerintah Kota Manado sangat positif. Ini merupakan peluang besar untuk memperkuat sinergi,” ujar Vaudy.

Acara serah terima kepengurusan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut beserta jajarannya, serta Wali Kota Manado, yang menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan IKPI dalam berbagai aspek terkait perpajakan.

Dengan suksesnya acara ini, IKPI Manado optimistis dapat menjalankan berbagai program yang lebih berdampak bagi anggotanya dan masyarakat luas. Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan serta mengembangkan inisiatif yang telah dibangun selama periode sebelumnya, dengan dukungan penuh dari IKPI pusat dan berbagai pemangku kepentingan. (bl)

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Ajak IKPI Meningkatkan Kesadaran Pajak dan Mendukung UMKM

Posted on 14/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Ka Kanwil DJP) Jakarta Barat Farid Bachtiar menekankan pentingnya sinergi antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan DJP dalam meningkatkan kesadaran pajak, khusunya kepatuhan wajib pajak serta mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus daerah dan pengurus cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Aston Kartika, Grogol, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

“Kesadaran pajak tidak tumbuh dari pemaksaan, tetapi dari edukasi dan kesukarelaan. DJP telah mengalami transformasi, dari yang sebelumnya berfokus pada pengawasan, kini lebih banyak bergerak di bidang komunikasi dan sosialisasi,” ujar Farid.

Farid memberikan apresiasi kepada IKPI yang terus berperan aktif dalam mendukung program edukasi pajak, baik di tingkat daerah maupun cabang. Terlebih saat ini, sinergi dan kolaborasi antara asosiasi konsultan pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat dibutuhkan dalam meningkatkan implementasi coretax, terutama memberikan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

Selain itu, Farid mengharapkan asosiasi konsultan pajak untuk dapat berperan aktif memberikan kontribusi sosial kepada UMKM berupa edukasi dan literasi keuangan dan perpajakan

“UMKM ini kecil tetapi tangguh. Mereka yang besar hari ini pun dulunya berawal dari UMKM. Dengan edukasi dan pendampingan yang tepat, mereka bisa berkembang dan menjadi Wajib Pajak strategis,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Farid juga menyampaikan pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP se-DKI Jakarta tahun 2024 yang berhasil melampaui target. Kinerja penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.355,07 triliun atau 112,30% dari target pajak 2024 dengan dengan pertumbuhan sebesar 1,67% (yoy).

“Rinciannya, PPN 575,05 triliun atau 118,45%, PPh Migas 64,85 triliun atau 84,92%, PPh Non Migas 697,92 triliun atau 98,81% PBB dan Pajak Lainnya sebesar 17,24 triliun atau 115,79%. Sementara untuk Jakarta Barat sendiri, capaian kami mencapai Rp64,69 triliun atau 100,28% dari target,” ungkapnya.

Ia berharap para pengurus baru IKPI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak baik kepatuhan formal maupun meterial, dan mendukung perkembangan dunia usaha, khususnya UMKM, guna memperkuat perekonomian Indonesia. (bl)

Ketua Pengda DKJ: Sinergi Cabang untuk IKPI yang Lebih Kuat dan Tangguh

Posted on 14/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Daerah Khusus Jakarta (DKJ, Tan Alim, menekankan pentingnya sinergi antara cabang-cabang IKPI dengan pusat dalam membangun organisasi yang lebih kuat dan tangguh.

“Diharapkan cabang-cabang dapat terus bersinergi dengan baik, sehingga hasil kolaborasi ini dapat memperkuat IKPI. Dengan begitu, IKPI akan semakin dikenal, lebih tangguh, dan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya,” ujar Tan Alim, usai pelantikan pengurus IKPI se-DKJ di Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat, Kamis (13/2/2025).

Selain itu, terkait kontribusi IKPI terhadap pemerintah, ia menegaskan bahwa organisasi ini selalu berkomitmen mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKPI.

“IKPI adalah salah satu organisasi konsultan pajak terbesar dan Tertua di Indonesia. Kami terus mendukung kebijakan perpajakan, meskipun ada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kami berharap kedepan, proses administrasi perpajakan dapat semakin baik dan berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Menjelang usia ke-60 tahun, Tan Alim berharap IKPI semakin maju dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anggotanya.

“Kami ingin anggota IKPI semakin terayomi dengan peraturan yang ada, yang telah disesuaikan dengan standar yang berlaku,” katanya. (bl)

Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan IBI Kosgoro 1957 Kolaborasi Jalankan MBKM Mandiri–Renjani

Posted on 14/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandak dan Jakarta Jagakarsa menjalin kerja sama dengan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 untuk menjalankan program MBKM Mandiri–Renjani. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia perpajakan, yang dapat dikonversi menjadi nilai akademik.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Neilmaldrin Noor, menyampaikan dukungannya penuh terhadap program ini. “Program MBKM adalah program yang sangat bagus dan kami di Kanwil DJP Jaksel II mendukung penuh implementasinya. Kami memiliki tanggung jawab moral agar lulusan Renjani–MBKM Mandiri ini menjadi lebih unggul dan siap menghadapi tantangan dunia kerja,” ujarnya dikutip dari Pajak.com, Jumat (14/2/2025).

Sekadar informasi, program MBKM Mandiri yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bertujuan memberikan kebebasan lebih kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih fleksibel, berbasis pengalaman, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu inisiatif dalam MBKM adalah memberikan mahasiswa kesempatan untuk bekerja langsung di bidang yang sesuai dengan kompetensi yang mereka pelajari.

Kepala KPP Pratama Jakarta Cilandak Muslimin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini di wilayahnya merupakan pengalaman pertama. “Kami perlu melakukan koordinasi yang matang terkait pelaksanaan program ini, serta memastikan apa yang diharapkan oleh pihak kampus terkait hasil yang ingin dicapai,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen KPP dalam mendukung program yang menggabungkan pendidikan akademik dengan pengalaman praktis di lapangan.

Sebanyak 29 mahasiswa IBI Kosgoro 1957 telah lolos seleksi untuk mengikuti program MBKM Mandiri–Renjani. Dari jumlah tersebut, 15 mahasiswa akan ditempatkan di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, sementara sisanya akan bertugas di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Setiap mahasiswa akan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditunjuk oleh masing-masing KPP.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi mahasiswa, dengan mengonversi pengalaman mereka selama program menjadi kredit akademik untuk mata kuliah tertentu. Selain itu, mereka diharapkan memperoleh keterampilan perpajakan tambahan dan pemahaman lebih mendalam mengenai dunia perpajakan, melebihi pengalaman yang didapatkan melalui program Rinjani biasa.

IBI Kosgoro 1957, DJP dan KPP berkomitmen menciptakan peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi mereka di bidang perpajakan, sekaligus mendukung pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berbasis pengalaman.

Program ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi antara sektor pendidikan dan sektor publik untuk menghasilkan generasi penerus yang siap menghadapi dinamika dunia kerja. (alf)

Wali Kota Ajak IKPI Cabang Manado Kolaborasi Edukasi Perpajakan

Posted on 14/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Manado: Wali Kota Manado Andrei Angouw, mengajak seluruh anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) khususnya cabang Manado untuk berkolaborasi dalam mengedukasi Wajib Pajak di Kota Manado. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang akan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian daerah.

Demikian disampaikan Andrei dalam sambutannya di acara serah terima jabatan IKPI Cabang Manado di Manado, Jumat, (14/2/ 2025).

Andrei menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Manado siap mendukung upaya edukasi perpajakan yang diinisiasi oleh IKPI Manado. “Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Kami di Pemkot Manado sangat mendukung, bahkan kami membuka kesempatan untuk IKPI untuk menggunakan gedung Wali Kota Manado sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan edukasi tersebut,”kata Andrei.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Manado dan IKPI, mengingat keduanya memiliki objek yang sama, yaitu Wajib Pajak. Menurutnya, edukasi perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap Wajib Pajak di Manado dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka. Ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara, yang pada gilirannya akan berdampak pada pembangunan daerah.

Selain itu, dengan kepatuhan yang tinggi, kami juga dapat meningkatkan tax ratio, yang merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi negara,” katanya.

Andrei juga mencontohkan negara-negara maju yang memiliki tax ratio tinggi, salah satunya disebabkan oleh kesadaran dan kedisiplinan perpajakan yang tinggi di masyarakat. “Negara-negara yang maju memiliki tax ratio yang tinggi karena kesadaran perpajakan yang tinggi pula di masyarakat mereka. Kami di Pemkot Manado ingin hal itu juga terwujud di kota ini,” ujarnya.

Kegiatan edukasi ini nantinya diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai prosedur dan manfaat pajak, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota Manado secara keseluruhan. Sebagai tindak lanjut dari acara ini, Pemkot Manado dan IKPI Cabang Manado sepakat untuk merancang berbagai program edukasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dengan langkah strategis ini, Andrei berharap kesadaran perpajakan masyarakat semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mendukung program pembangunan yang lebih baik di Kota Manado. (bl)

Empat Faktur Pajak ini Dikecualikan Pada Penerbitan melalui Aplikasi e-Faktur Client Desktop

Posted on 14/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuka akses aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keputusan ini diambil seiring dengan penyempurnaan sistem core tax yang kini dapat digunakan oleh seluruh PKP. Namun, terdapat beberapa pengecualian terkait penerbitan faktur pajak melalui aplikasi tersebut.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti, ada empat kondisi faktur pajak yang tidak dapat diterbitkan melalui e-Faktur Client Desktop. Empat pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 06 – Faktur pajak ini diterbitkan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada turis asing yang menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko retail. Toko retail tersebut harus berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada turis asing.

2. Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 07 – Diterbitkan atas penyerahan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP).

3. Faktur Pajak oleh PKP yang Menjadikan Cabang sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang.

4. Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh PKP yang Dikukuhkan setelah 1 Januari 2025.

Dwi menjelaskan, data faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia secara periodik di sistem core tax paling lambat dua hari setelah penerbitan faktur. Selain e-Faktur Client Desktop, seluruh PKP juga memiliki opsi untuk menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Host-to-Host.

Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 12 Februari 2025. Keputusan tersebut juga mengubah ketentuan dalam KEP-24/PJ/2025, yang sebelumnya hanya mengizinkan PKP dengan minimal 10.000 faktur pajak per bulan untuk menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop dan e-Faktur Host-to-Host.

Dengan pembukaan akses ini, DJP berharap proses penerbitan faktur pajak dapat lebih efisien dan dapat diakses oleh seluruh PKP, serta memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak di Indonesia.(alf)

Ketua Umum IKPI Dorong Pengda dan Pengcab Aktif Ajak Wajib Pajak non-Anggota Ikuti Seminar

Posted on 14/02/202514/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, mendorong pengurus daerah (Pengda) dan pengurus cabang (Pengcab) untuk lebih aktif dalam mengajak wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, mengikuti kegiatan seminar dan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan IKPI.

Menurut Vaudy, dengan memperluas cakupan peserta seminar tidak hanya kepada anggota IKPI tetapi juga non-anggota, pasar penyelenggaraan PPL di tingkat Pengda dan Pengcab tidak akan bergantung semata-mata pada anggota. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

“Ide ini bukan hanya untuk meningkatkan keaktifan kegiatan PPL, tetapi juga untuk memperluas manfaat seminar bagi masyarakat luas, khususnya bagi wajib pajak yang ingin lebih memahami kewajiban perpajakan mereka,” ujar Vaudy, Jumat (14/2/2025).

Cabang Aktif Jadi Contoh Keberhasilan

Vaudy mencontohkan beberapa cabang IKPI yang telah berhasil menjalankan strategi ini, di antaranya IKPI Cabang Padang, IKPI Cabang Makassar, Pengda Pemgda Sumbagteng, dan Pengda Sumbagsel. Pengda dan Cabang-cabang ini telah aktif mengundang peserta non-konsultan pajak dalam penyelenggaraan PPL mereka.

“Saya apresiasi untuk Pengda dan Pengcab yang aktif untuk terus memajukan organisasi dan menyejahterakan anggota,” ujarnya.

Sebagai contoh, IKPI Cabang Padang yang hanya memiliki 23 anggota tetap namun mampu menggelar PPL dengan jumlah peserta mencapai 150 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan seminar pajak dapat menarik minat masyarakat luas, khususnya para wajib pajak yang ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang regulasi perpajakan.

“Bahkan banyak pendaftar yang terpaksa ditolak oleh Pengcab Padang karena kuota ruangan sudah penuh. Kapasitas ruangan yang tersedia tidak memungkinkan untuk menampung lebih dari 150 peserta,” jelas Vaudy.

Keberhasilan Pengda dan cabang-cabang ini dalam menarik peserta non-anggota menjadi bukti bahwa ada kebutuhan besar di masyarakat terhadap edukasi pajak. Oleh karena itu, Vaudy berharap seluruh Pengda dan Pengcab IKPI dapat lebih proaktif dalam menyelenggarakan kegiatan serupa.

Meningkatkan Peran IKPI dalam Edukasi Pajak

Sebagai organisasi profesi yang menaungi konsultan pajak di Indonesia, IKPI memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi perpajakan. Melalui kegiatan seminar dan PPL, diharapkan wajib pajak bisa lebih memahami kewajiban dan hak mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Ketum Vaudy Starworld Komitmen Perluas Jaringan IKPI, untuk Negara dan Kesejahteraan Anggota

Posted on 14/02/202514/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Manado: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengungkapkan komitmennya untuk terus mengembangkan jaringan konsultan pajak di seluruh Indonesia. Dengan tekad yang kuat, Vaudy berfokus pada penguatan peran IKPI dalam memberikan dampak nyata kepada wajib pajak, baik di tingkat daerah, cabang, maupun pusat.

Selain itu, di bawah kepemimpinannya, ia berharap IKPI dapat menjadi mitra yang tak tergantikan dalam dunia perpajakan Indonesia, berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, Vaudy menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara IKPI dengan DJP adalah kunci untuk mencapai tujuan utama dalam perpajakan, yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berdampak kepada tercapainya target penerimaan negara. “IKPI tidak hanya bertindak sebagai wadah bagi konsultan pajak, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program-program perpajakan yang dapat berdampak positif bagi perekonomian Indonesia,” ujar Vaudy saat menghadiri serah terima jabatan pengurus IKPI Cabang Manado periode 2019-2024 kepada pengurus 2024-2029, di Manado, Jumat (14/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, IKPI harus terus berinovasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota (SDA) yang terlibat dalam dunia perpajakan. “Inovasi dalam kualitas SDA pajak adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota IKPI, dari tingkat cabang hingga pusat, memiliki kompetensi yang tinggi untuk memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak,” ujarnya.

Potensi Pasar Besar dengan 70 Juta Wajib

Vaudy juga menyampaikan bahwa dengan jumlah wajib pajak yang sangat besar di Indonesia sekitar 70 juta terdapat potensi pasar yang luar biasa besar bagi konsultan pajak untuk terus berinovasi. Ia menyadari bahwa tantangan besar dalam dunia perpajakan adalah bagaimana memberikan edukasi dan pelayanan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, ia mendorong seluruh jajaran pengurus IKPI di tingkat Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (Pengda), hingga Pengurus Cabang (Pengcab) untuk mengadakan lebih banyak kegiatan edukasi dan pelatihan. Salah satu program yang diusulkan adalah Training of Trainer (ToT), yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para anggota dalam memberikan layanan yang lebih efektif kepada wajib pajak.

“Dengan edukasi yang berkelanjutan, kami yakin dunia perpajakan Indonesia akan semakin maju, tertib, dan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Vaudy.

Membangun Kepercayaan dan Profesionalisme IKPI

Vaudy juga menegaskan bahwa melalui langkah-langkah strategis yang akan diambil, IKPI akan terus berupaya menjadi organisasi yang terpercaya dan profesional dalam dunia perpajakan. “Kami ingin IKPI menjadi organisasi yang tidak hanya dikenal sebagai wadah bagi konsultan pajak, tetapi juga sebagai mitra terpercaya yang dapat diandalkan oleh pemerintah dan wajib pajak dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan transparan,” katanya.

Dengan semangat yang menyala-nyala dan langkah-langkah konkret yang telah direncanakan, Vaudy optimis bahwa IKPI akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dunia perpajakan di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, IKPI bertekad untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, serta memastikan bahwa seluruh anggota konsultan pajak di Indonesia dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional. (bl)