Kategori: Berita

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengimbau seluruh anggotanya untuk segera menyampaikan Laporan Tahunan Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) tahun 2024 sebelum batas akhir yang ditentukan yaitu tanggal 30 April 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis Anggota IKPI, Donny Rindorindo, menanggapi informasi terbaru dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.

Menurut Donny, berdasarkan informasi dari PPPK, hingga minggu ketiga April 2025, jumlah Laporan Tahunan SIKOP Tahun 2024 yang masuk dari para konsultan pajak masih tergolong sangat rendah. Padahal, pelaporan ini merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap konsultan pajak terdaftar yang mempunyai ijin praktek.

“Diimbau kepada seluruh anggota IKPI untuk segera melakukan pelaporan SIKOP tahun 2024 sebelum batas akhir atau paling lambat tanggal 30 April 2025. Keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan ini dapat mengakibatkan dikeluarkannya surat teguran hingga dikenakan sanksi administratif sampai pencabutan ijin praktek oleh regulator sesuai aturan yang berlaku, dalam hal ini PPPK,” kata Donny, Senin (28/4/2025).

Lebih lanjut, Donny meminta agar seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI untuk mengingatkan kembali kewajiban ini kepada anggotanya. “Kami mengimbau kepada seluruh Pengda dan Pengcab untuk membantu memberikan informasi kewajiban pelaporan SIKOP ini kepada seluruh anggota agar mereka dapat menyampaikannya tepat waktu,” ujarnya.

Risiko Sanksi Bagi yang Tidak Melaporkan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.01/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 36/PMK.01/2023, konsultan pajak wajib memenuhi kewajiban administrasi termasuk pelaporan melalui SIKOP. Apabila tidak melaporkan tepat waktu, konsekuensi yang dapat diterima meliputi:

• Surat Teguran: PPPK akan mengirimkan surat teguran resmi kepada konsultan pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

• Sanksi Administratif: Jika setelah teguran masih belum ada penyampaian laporan, konsultan pajak dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini berupa pembekuan izin praktik sementara, hingga pencabutan izin praktik secara permanen.

• Evaluasi Kinerja: Pelanggaran administrasi dapat mempengaruhi hasil evaluasi kinerja konsultan pajak, yang berpotensi berdampak pada reputasi dan peluang bisnis di kemudian hari.

Adapun laporan tahunan SIKOP meliputi informasi kegiatan konsultan pajak selama satu tahun kalender, termasuk daftar klien yang ditangani, jenis layanan perpajakan yang diberikan, serta pembaruan data pribadi dan kantor.

Ditegaskan Donny, IKPI sebagai organisasi profesi tetap berkomitmen untuk mendukung anggotanya dalam memenuhi seluruh ketentuan regulasi. “Kami berharap seluruh anggota memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melengkapi kewajiban ini. Ini bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari menjaga integritas dan profesionalisme profesi konsultan pajak di Indonesia, dan yang terpenting adalah ijin praktik sebagai konsultan pajak merupakan bagian dari eksistensi pekerjaan kita sebagai konsultan pajak yang sah dan diakui oleh regulator,” ujarnya.

Donny juga meminta Pengda dan Pengcab untuk tidak bosan mengingatkan anggotanya terkait kewajiban pelaporan tersebut dalam waktu yang tersisa beberapa hari lagi dalam minggu ini. (bl)

IKPI, Semarang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah (Pengda) Daerah Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan halalbihalal bersama pengurus cabang IKPI se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang, Sabtu (26/4/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Cabang Semarang, Surakarta, Tegal, dan Banyumas di bawah koordinasi Pengda Jateng, dengan total peserta sebanyak 25 orang.

Ketua IKPI Pengda Jateng, Umbaran, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya sinergi antar pengurus daerah dan cabang untuk memperkuat peran konsultan pajak di tengah dinamika perpajakan nasional.

“Rakorda dan halalbihalal ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi guna menghadapi tantangan tahun 2025,” ujar Umbaran, Minggu (27/4/2025).

Agenda utama Rakorda adalah membahas program kerja IKPI untuk satu tahun ke depan, termasuk perencanaan dan plotting kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) di masing-masing cabang. Sesuai pola tahun sebelumnya, PPL di wilayah Pengda Jateng akan dilaksanakan sebanyak 8 kali, yang dibagi merata ke empat cabang peserta.

Kegiatan PPL ini direncanakan mulai bergulir pada bulan Mei 2025, dengan tujuan meningkatkan kapasitas anggota IKPI dalam menghadapi perkembangan regulasi dan praktik perpajakan yang terus berubah.

“Melalui konsolidasi yang kuat ini, kita berharap peran konsultan pajak semakin profesional dan dipercaya, tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional,” kata Umbaran.

Rakorda yang berlanjut dengan halalbihalal juga mempererat hubungan kekeluargaan antar pengurus, memperkuat tekad bersama untuk membawa IKPI semakin maju di masa mendatang. (bl)

IKPI, Brussels: Dalam konferensi perpajakan internasional bergengsi CFE’s 2025 Forum yang diselenggarakan di Brussels, Belgia, President Asia Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA), Ruston Tambunan mengingatkan dunia akan potensi dampak besar terhadap masa depan perpajakan internasional jika Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan OECD mengenai Two Pillars Solution.

Berbicara di hadapan para pakar perpajakan global, Ruston menjelaskan, jika Amerika Serikat mundur, maka implementasi Pilar 1 yang selama ini dirancang untuk mengalokasikan hak pemajakan secara adil di negara pasar sangat mungkin gagal direalisasikan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan Pilar 1 sangat bergantung pada ratifikasi Multilateral Convention (MLC), yang membutuhkan dukungan dari negara AS karena perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekonomi digital sebagian besar berkedudukan di sana.

Ruston juga mengingatkan bahwa kegagalan ini bisa memicu banyak negara, termasuk India dan negara-negara di Uni Eropa dan Amerika Latin, untuk memberlakukan pajak layanan digital secara unilateral. “Situasi seperti ini bisa memicu ketegangan global baru di bidang ekonomi digital,” ujarnya, Senin (28/4/2025).

Ruston juga mengulas dinamika terkait Pilar 2 mengenai Global Minimum Tax. Ia menilai banyak negara anggota AOTCA, termasuk Indonesia, memilih bersikap “wait and see” sebelum memutuskan implementasi pajak minimum global sebesar 15%. “Jika negara-negara memberlakukan secara unilateral tanpa keterlibatan AS, potensi retaliasi tarif dari AS sangat besar, yang bisa berujung pada semakin sengitnya perang dagang” jelasnya.

Selain membahas solusi OECD, Ruston menyoroti alternatif yang tengah digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Framework Convention on International Cooperation. Menurutnya, konvensi ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan global yang lebih inklusif dan memperkuat kapasitas negara berkembang dalam mengatasi penghindaran pajak.

“Meskipun Amerika Serikat memilih keluar dari proses ini, mayoritas negara berkembang tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan hingga 2027,” katanya.

Ruston juga menggarisbawahi sikap beragam negara Asia terhadap konvensi PBB ini. Ia mencatat bahwa negara-negara seperti China, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Mongolia, dan Nepal mendukung penuh, sementara Australia, Jepang, dan Korea menentang.

“Negara-negara pendukung berharap suara mereka lebih didengar di forum global yang selama ini terlalu didominasi negara maju,” ujarnya. (bl)

IKPI, Depok: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Nuryadin Rahman, mengungkapkan harapannya agar semangat dan komitmen Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam membangun organisasi dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pengurus, mulai dari pusat, daerah hingga cabang.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Halalbihalal IKPI Cabang Kota Depok, Sabtu (26/4/2025), yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Nuryadin menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bertumpu pada program kerja yang disusun, melainkan juga pada semangat kolektif dan kerja sama yang solid di antara pengurus. Ia menilai, salah satu kunci penting dalam memajukan organisasi adalah meneladani langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Vaudy.

Menurut Nuryadin, Vaudy tidak hanya fokus membangun IKPI melalui pembentukan dan pemekaran pengurus daerah (pengda) dan cabang baru di berbagai wilayah, tetapi juga memperkuat pondasi organisasi dengan membangun komunikasi yang intensif dengan seluruh pengurus se-Indonesia.

“Pak Vaudy memahami bahwa komunikasi adalah kunci utama agar roda organisasi berjalan sesuai tujuan. Karena itu, komunikasi dilakukan bukan hanya lewat pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui berbagai saluran online, sehingga koordinasi dapat terus terjaga kapan pun dan di mana pun,” ujar Nuryadin.

Melalui pola komunikasi yang aktif ini, Ketua Umum IKPI dapat mengetahui secara langsung kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi para pengurus di daerah. Dengan demikian, pengurus pusat dapat memberikan dukungan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan cabang dalam upaya memajukan organisasi di wilayah masing-masing.

“Pendekatan seperti ini membuat seluruh pengurus merasa lebih diperhatikan, lebih bersemangat, dan memiliki arah yang jelas dalam membawa IKPI menjadi lebih kuat di tengah tantangan perubahan dunia perpajakan,” tambah Nuryadin.

Acara Halalbihalal IKPI Cabang Depok yang dihadiri oleh puluhan anggota, juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antaranggota serta menguatkan komitmen bersama dalam membesarkan organisasi.

Nuryadin menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh pengurus untuk tetap menjaga semangat kebersamaan, terus memperkuat komunikasi, dan tidak berhenti berinovasi. “Dengan semangat, komunikasi, dan kerja nyata, saya yakin IKPI akan terus berkembang, menjadi organisasi profesi konsultan pajak yang lebih profesional dan diperhitungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Dengan pondasi kerja sama yang solid dan kepemimpinan yang visioner, ia optimis IKPI telah menyongsong masa depan yang lebih cerah dan penuh prestasi. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, mendesak Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan agar segera memberikan gelar non-akademik kepada konsultan pajak yang telah lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Vaudy menegaskan, gelar tersebut penting sebagai bentuk penghargaan negara atas proses panjang dan ketat yang telah dilalui para konsultan pajak dalam memperoleh sertifikasi USKP.

“Gelar atau sebutan apapun itu perlu diberikan sebagai tanda bahwa mereka telah melewati proses ujian yang diakui oleh negara,” kata Vaudy, Minggu (27/4/2025).

Selain sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada profesional sektor keuangan, pemberian gelar khusus Konsultan Pajak juga bertujuan memberikan kejelasan bagi masyarakat umum. Dengan adanya gelar resmi, wajib pajak dapat lebih mudah membedakan lulusan sertifikasi konsultan pajak, yakni mereka yang telah bersertifikasi dari yang belum.

“Selama ini lulusan USKP tidak memiliki gelar yang formal. Ada yang menggunakan inisiatif pribadi seperti Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) tapi itu tidak didukung dokumen atau dasar hukum yang jelas. Sehingga kami minta agar negara hadir untuk memberikan rekognisi pada profesi kami,” ujar Vaudy.

Ia menambahkan, saat ini penggunaan gelar tidak seragam. Ada konsultan yang mencantumkan gelar, ada pula yang tidak, sehingga berpotensi membingungkan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan soal legalitas.

Karena itu, IKPI meminta agar pengaturan pemberian gelar ini secara resmi dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Dengan masuk dalam PMK, ada kepastian hukum dan landasan resmi bagi pemberian gelar ini,” tegas Vaudy.

Permintaan ini, lanjut Vaudy, bukan baru kali ini disuarakan. Sejak Oktober 2024, IKPI secara konsisten mengajukan usulan tersebut, termasuk dalam pertemuan dengan Kepala PPPK, Erawati.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengakuan profesi konsultan pajak bersertifikat di Indonesia. “Konsultan pajak adalah mitra penting pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sudah seharusnya ada penghargaan yang setara untuk mereka yang profesional dan kompeten,” kata Vaudy.

Selain itu, Vaudy menyatakan bahwa ujian sertifikasi konsultan pajak adalah ujian resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah memberikan pengakuan khusus, yakni dengan pemberian gelar non akademik bagi lulusannya.

Vaudy juga menekankan, gelar non-akademik untuk konsultan pajak sebaiknya tidak diserahkan ke asosiasi konsultan pajak. Hal ini mengingat saat ini terdapat empat asosiasi konsultan pajak yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penggunaan gelar.

Ia menilai, asosiasi konsultan pajak juga agak sulit untuk menetapkan gelar sendiri karena hingga kini belum ada dasar hukum yang jelas yang mendukung pemberian gelar tersebut.

Sebagai perbandingan, beberapa profesi lain di Indonesia sudah diberikan gelar resmi, seperti MAPPI Cert. untuk profesi penilai, Akuntan (Ak.) untuk lulusan pendidikan profesi akuntansi, serta Certified Public Accountant (CPA) dan Certified Accountant (CA) untuk profesi akuntan bersertifikasi internasional.

Adapaun profesi Akuntan Publik memberikan gelar Certified Public Accountant (CPA), sedangkan Profesi Akuntan memberikan gelar Certified Accountant (CA). “Sudah seharusnya Konsultan Pajak yang lulus USKP juga mendapatkan pengakuan yang serupa,” tegas Vaudy. (bl)