Kategori: Berita

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Pembangunan dan Operasional Rumah Ibadah Bebas Pajak, Ini Aturannya!

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui berbagai regulasi memastikan bahwa rumah ibadah mendapatkan pembebasan dari sejumlah pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas konsumsi listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 (PMK 71/2022), jasa konstruksi yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah termasuk dalam Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibebaskan dari PPN. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (PP 49/2022), yang menyatakan bahwa jasa konstruksi yang diserahkan untuk pembangunan rumah ibadah tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, pembangunan rumah ibadah dapat dilakukan tanpa beban tambahan pajak, serta tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, sehingga proses pembangunan lebih mudah dan efisien.

Selain itu, PMK 71/2022 juga mengecualikan sejumlah jasa keagamaan dari pengenaan PPN, termasuk pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, ceramah, dakwah, serta penyelenggaraan acara keagamaan. Jasa perjalanan ibadah seperti haji, umrah, dan perjalanan ke tempat suci di luar negeri juga dibebaskan dari PPN. Contohnya, perjalanan haji dan umrah bagi umat Islam, serta perjalanan ke Vatikan, Yerusalem, atau Bodh Gaya bagi umat agama lain.

Di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa rumah ibadah tidak dikenakan PBJT atas konsumsi tenaga listrik. Hal ini mencakup masjid, gereja, pura, serta panti sosial lainnya seperti panti jompo dan panti asuhan.

Rumah ibadah juga mendapatkan pembebasan dari BPHTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah tidak dikenakan BPHTB, yang berarti akuisisi lahan untuk rumah ibadah dapat dilakukan tanpa tambahan biaya pajak.

Sementara itu, dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), rumah ibadah termasuk dalam kategori yang dibebaskan dari PBB. Selain rumah ibadah, fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak bertujuan mencari keuntungan juga mendapatkan manfaat serupa.

Dengan berbagai insentif pajak ini, pemerintah berupaya meringankan beban fiskal rumah ibadah agar dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsi sosial dan keagamaannya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial serta mendukung kebebasan beribadah di Indonesia. (alf)

 

 

Wajib Pajak Harus Waspada! Ini Langkah yang Harus Dilakukan Saat Menerima Surat Teguran

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan Wajib Pajak (WP) untuk segera mengambil langkah yang tepat saat menerima Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Teguran ini diterbitkan sebagai peringatan bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan atau pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah yang Harus Dilakukan Wajib Pajak

DJP menegaskan bahwa Wajib Pajak perlu memahami dan menindaklanjuti Surat Teguran dengan langkah-langkah berikut:

• Membaca dan memahami isi dari Surat Teguran dengan cermat.

• Jika mengalami kesulitan dalam memahami Surat Teguran, Wajib Pajak dapat berkonsultasi dengan KPP atau konsultan pajak.

• Segera mengambil langkah strategis yang terbaik untuk memenuhi kepatuhan perpajakan guna menghindari konsekuensi lebih lanjut.

Risiko Mengabaikan Surat Teguran

DJP mengingatkan bahwa mengabaikan Surat Teguran dapat membawa sejumlah risiko serius bagi Wajib Pajak, di antaranya:

• Denda atau Sanksi Administrasi

• Wajib Pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu.

• Wajib Pajak badan yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta.

• Penerbitan Surat Paksa

• Jika Wajib Pajak tidak menanggapi Surat Teguran, DJP berhak menerbitkan Surat Paksa sebagai langkah hukum lebih lanjut.

• Pemblokiran Rekening atau Penyitaan Aset

• Jika utang pajak tetap tidak dilunasi setelah diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, DJP dapat melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan aset milik Wajib Pajak.

Payung Hukum Surat Teguran

Regulasi terkait penerbitan Surat Teguran diatur dalam Pasal 3 ayat (5a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka KPP dapat menerbitkan Surat Teguran sebagai bentuk peringatan resmi.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak orang pribadi: paling lambat 31 Maret setelah akhir tahun pajak.

• Wajib Pajak badan: paling lambat 30 April setelah akhir tahun pajak.

Selain keterlambatan pelaporan SPT, Surat Teguran juga dapat diterbitkan dalam beberapa kondisi lain, seperti keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tunggakan pajak, atau ketidaksesuaian data administrasi.

DJP menekankan bahwa Surat Teguran bukan sekadar peringatan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan edukasi kepada Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan perpajakan tetap terjaga. Oleh karena itu, Wajib Pajak diimbau untuk segera mengambil tindakan saat menerima Surat Teguran guna menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat. (alf)

 

IKAPRAMA dan IKPI Jaksel Gandeng UMKM untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), Ikatan Alumni Prasetiya Mulya (IKAPRAMA) SIG Financial Club dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Selatan (Jaksel) berinisiatif memberikan asistensi kepada sekitar 90 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk memastikan UMKM memahami proses pelaporan pajak dengan benar serta menghindari sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

Kegiatan yang berlangsung dalam format webinar dan asistensi langsung ini didukung oleh Pajak.com serta menghadirkan berbagai pakar perpajakan. Acara ini tidak hanya berfokus pada teknis pelaporan, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan terbaru yang berdampak pada UMKM.

Leander Resadhatu, Partner RDN Consulting sekaligus pengurus IKAPRAMA dan Financial Club, menekankan pentingnya sinergi antara komunitas profesional dan pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan pajak. “Kami ingin membantu UMKM agar dapat melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu dan sesuai regulasi, sehingga mereka tidak hanya terhindar dari denda, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara,” ujar Leander dalam sambutannya belum lama ini.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris IKPI Jaksel, Faryanti Tjandra. Ia menyebut bahwa banyak UMKM masih mengalami kendala dalam memahami perubahan aturan perpajakan.

“Kami berharap melalui asistensi ini, para pelaku usaha bisa selalu update terhadap aturan pajak terbaru, sehingga mereka lebih siap dalam menyusun laporan pajak tahunan dengan lebih efisien,” kata Faryanti.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 menetapkan sanksi keterlambatan pelaporan SPT tahunan sebesar Rp100 ribu bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi Wajib Pajak badan. Selain itu, kesalahan pelaporan dapat berujung pada pemeriksaan yang berpotensi menjadi sengketa pajak.

Oleh karena itu, kesadaran dan kesiapan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya menjadi hal yang sangat krusial.

Dalam sesi teknis, anggota IKPI Jaksel Anthony Pasaribu memberikan panduan bagi Wajib Pajak UMKM terkait dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melaporkan SPT tahunan. “Para pelaku usaha perlu menyiapkan daftar harta per 31 Desember 2024, daftar utang, kartu keluarga, serta bukti setoran pajak sebelum mengisi SPT melalui e-Filing,” jelas Anthony.

Ia juga mengingatkan bahwa UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun berhak menggunakan skema tarif PPh final sebesar 0,5 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Dengan memahami aturan ini, UMKM dapat lebih bijak dalam perencanaan pajaknya dan menghindari potensi kendala di masa mendatang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan asistensi langsung, di mana para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendapatkan bimbingan lebih spesifik. Para anggota IKPI Jaksel, yakni Sempurna Bahri, Boy Syabana, dan Putu Bagus Adi Wibawa, turut memberikan pendampingan kepada UMKM dalam menyelesaikan pelaporan pajak mereka.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat semakin mandiri dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Upaya kolaboratif antara komunitas profesional, regulator, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pajak yang lebih patuh dan transparan di Indonesia. (bl)

DJP Kembali Ingatkan Wajib Pajak OP untuk Segera Lapor SPT Tahunan, Hindari Sanksi Administrasi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengingatkan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2024. Batas akhir pelaporan yang seharusnya berakhir pada 31 Maret 2025 kini diperpanjang hingga 11 April 2025. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/P/2025 yang diterbitkan pada Selasa (25/3/2025) lalu.

Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban bagi seluruh wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif. DJP menekankan bahwa keterlambatan dalam melaporkan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Namun, dalam kebijakan terbaru, DJP memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan bagi WP yang tetap melaporkan SPT dalam masa perpanjangan hingga 11 April 2025.

Perpanjangan batas waktu pelaporan ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025. Kendati demikian, DJP menegaskan bahwa sanksi administratif tetap berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melewati batas waktu yang sudah diperpanjang.

Untuk SPT Tahunan Badan, batas waktu pelaporan tetap pada 30 April 2025. WP yang melaporkan SPT setelah 11 April 2025 akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000 yang ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Jika denda tidak segera dilunasi, wajib pajak akan diusulkan untuk pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.

DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir guna menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi DJP untuk mempermudah proses administrasi pajak bagi wajib pajak di seluruh Indonesia. (alf)

 

 

Dirjen Pajak Minta Maaf dan Apresiasi Wajib Pajak di Momen Idulfitri

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan permohonan maaf atas layanan perpajakan yang mungkin kurang maksimal selama ini. Hal itu disampaikan melalui sebuah video singkat ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang diunggah di akun Instagram resmi @ditjenpajakri pada Minggu (30/3/2025).

“Kami memohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila dalam menjalankan tugas kami selama ini untuk memberikan pelayanan perpajakan terdapat hal-hal yang mengganggu kenyamanan Bapak-Ibu semuanya,” ujar Suryo dalam video tersebut.

Ia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan berpegang pada nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Selain itu, Suryo juga mengapresiasi para wajib pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu.

“Pelaporan SPT tahunan tepat waktu merupakan cermin kepatuhan kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa meridai kita semua dan insya Allah dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan,” tambahnya.

Batas Waktu Pelaporan SPT Semakin Dekat

Sebagai informasi, batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2024 semakin dekat. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki tenggat hingga 31 Maret 2025, sementara Wajib Pajak Badan harus menyampaikannya paling lambat 30 April 2025.

Hingga 30 Maret 2025 pukul 00.01 WIB, masih terdapat sekitar 7,63 juta wajib pajak yang belum menyampaikan SPT dari total 19.775.679 wajib pajak yang harus melaporkan.

Sorotan Terhadap Coretax dan Dampaknya pada Penerimaan Pajak

Dalam beberapa bulan terakhir, DJP mendapat sorotan terkait implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax yang diluncurkan pada 1 Januari 2025. Sistem ini mengalami berbagai kendala yang berdampak pada layanan perpajakan dan diduga menjadi salah satu faktor penurunan penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per Februari 2025 hanya mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp269,02 triliun. Para pakar menilai, permasalahan teknis Coretax turut berkontribusi pada penurunan ini.

Namun, Kementerian Keuangan menyatakan faktor utama penurunan lebih disebabkan oleh anjloknya harga komoditas serta kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) atas PPh 21.

Sebagai langkah antisipatif, DJP membatalkan seluruh sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 67/PJ/2025. Selain itu, DJP juga memperbolehkan kembali penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop untuk menerbitkan faktur pajak, tidak hanya melalui Coretax, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-54/PJ/2025.

Dengan berbagai langkah perbaikan ini, DJP berharap dapat meningkatkan kualitas layanan serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di masa mendatang. (alf)

DJP Ingatkan Wajib Pajak Jangan Terjebak Modus Penipuan Baru

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Baru-baru ini, muncul berbagai bentuk penipuan dengan konten yang menyerupai informasi resmi DJP, tetapi berisi tautan palsu yang berpotensi mencuri data pribadi dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dan tidak mengklik sembarang tautan.

Kenali Modus Penipuan

Berikut adalah beberapa modus penipuan yang sering digunakan:

• Konten palsu yang menyerupai informasi resmi DJP, tetapi berisi tautan berbahaya.

• Perintah untuk mengunduh aplikasi M-Pajak palsu.

• Perintah membuka file .APK dengan judul “Surat Ketetapan Pajak”.

• Permintaan konfirmasi status atau perubahan data wajib pajak.

• Permintaan pembayaran biaya meterai atau layanan lain melalui rekening pribadi.

• Instruksi membayar tagihan pajak ke rekening pribadi.

• Penawaran jasa percepatan pengembalian kelebihan pajak.

• Pelaku berpura-pura sebagai pegawai atau pejabat DJP.

• Penipuan melalui berbagai saluran, seperti SMS, WhatsApp, email, surat fisik, maupun telepon.

Hal-Hal yang Harus Dihindari

Untuk melindungi diri dari penipuan, pastikan Anda tidak melakukan hal-hal berikut:

• Memberikan informasi sensitif seperti nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan data pribadi lainnya.

• Melakukan transfer uang untuk biaya meterai, pembayaran tunggakan pajak, atau pembayaran lainnya ke rekening pribadi.

• Memberikan kode unik One Time Password (OTP) kepada pihak yang tidak dikenal.

Konfirmasikan ke Saluran Resmi DJP

Jika menerima pesan yang mencurigakan mengatasnamakan DJP, segera konfirmasikan melalui saluran resmi berikut:

• Kring Pajak 1500200

• Kantor pajak terdekat

• Website pengaduan resmi: pengaduan.pajak.go.id

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memastikan bahwa semua interaksi terkait pajak dilakukan melalui saluran resmi. Jangan sampai menjadi korban penipuan yang dapat merugikan Anda secara finansial maupun keamanan data pribadi. Tetap waspada, lindungi data Anda! (alf)

 

Bukan hanya Indonesia, Lima Negara ini juga Memberlakukan Pelaporan SPT Pajak Tahunan 

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Setiap musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tiba, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya: mengapa harus melaporkan pajak meskipun sudah membayar pajak? Perlu diketahui bahwa kewajiban pelaporan SPT Tahunan ini bukan hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan aturan dan prosedur yang berbeda-beda.

Dikutip dari Pajak.com, berikut adalah perbandingan sistem pelaporan pajak di lima negara lain yang bisa menjadi referensi bagi Wajib Pajak Indonesia.

1. Jepang

Di Jepang, SPT Tahunan dilakukan dengan menghitung pendapatan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Wajib Pajak wajib melaporkan SPT antara 16 Februari hingga 15 Maret tahun berikutnya, kecuali jika jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari pajak yang telah dibayar atau dikreditkan. Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT jika pendapatan gaji kurang dari 20 juta yen atau hanya memiliki satu pemberi kerja. Selain itu, jika tenggat waktu pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu akan diperpanjang hingga hari kerja berikutnya.

2. Australia

Di Australia, tahun pajak berlangsung dari 1 Juli hingga 30 Juni, dan Wajib Pajak harus melaporkan SPT antara 1 Juli hingga 31 Oktober. Penduduk dengan penghasilan di atas 18.200 dolar Australia wajib melaporkan pajak, sementara nonresiden harus melaporkan jika memperoleh penghasilan sebesar 1 dolar Australia atau lebih.

Proses pelaporan bisa dilakukan secara daring dengan waktu pemrosesan sekitar 2 minggu atau manual yang memakan waktu lebih lama. Audit pajak dapat dilakukan hingga dua tahun setelah pelaporan, dan Wajib Pajak bisa dikenakan denda jika ditemukan ketidaksesuaian.

3. Italia

Di Italia, Wajib Pajak dapat menggunakan formulir REDDITI PF atau formulir 730 tergantung jenis penghasilannya. Formulir 730 digunakan oleh karyawan dan pensiunan, sementara formulir REDDITI PF untuk penghasilan yang lebih kompleks. Pelaporan dapat dilakukan secara daring dengan sistem identifikasi digital.

Batas waktu pengajuan adalah 30 September untuk formulir 730 dan 31 Oktober untuk formulir REDDITI PF. Sistem pajak di Italia berbasis penilaian mandiri (self-assessment), di mana pembayaran dilakukan dalam dua cicilan dan pengembalian pajak dilakukan langsung oleh otoritas pajak.

4. Denmark

Di Denmark, sistem pajak berdasarkan pemotongan sementara yang dihitung dari penghasilan tahunan. Wajib Pajak harus mengajukan laporan pajak sebelum 1 Mei atau 1 Juli tahun berikutnya. Badan Pajak Denmark akan menentukan apakah ada kekurangan atau kelebihan pajak. Semua pembayaran kena pajak memiliki kewajiban pelaporan, dan informasi pajak dapat diakses secara daring. Proses audit pajak dilakukan berdasarkan laporan dari pemberi kerja, bank, dan lembaga keuangan.

5. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu harus mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing. Ambang batas pendapatan yang mewajibkan pelaporan adalah 95.750 rand untuk usia di bawah 65 tahun.

Pelaporan dilakukan selama Tax Season yang berlangsung dari Maret hingga Februari. Sebagian Wajib Pajak menerima penilaian otomatis berdasarkan data dari pemberi kerja dan lembaga keuangan. Jika terdapat ketidaksesuaian, Wajib Pajak dapat mengajukan koreksi. Audit pajak dapat dilakukan kapan saja oleh South African Revenue Service (SARS).

Dengan memahami sistem pelaporan pajak di berbagai negara, diharapkan Wajib Pajak di Indonesia dapat lebih sadar akan pentingnya pelaporan SPT Tahunan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan yang berlaku secara global. (alf)

 

Danantara Berpotensi Dorong Investasi dan Penerimaan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai strategi, salah satunya adalah pembentukan Dana Investasi Nasional (Danantara). Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa Danantara akan berperan penting dalam mendorong investasi yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Wihadi menjelaskan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai lembaga investasi yang mengelola dividen dari BUMN untuk mendanai proyek-proyek strategis. “Investasi yang dilakukan melalui Danantara diharapkan mampu menciptakan efek berganda, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbesar basis pajak dari sektor-sektor yang berkembang,” katanya, Sabtu, (30/3/2025).

Wihadi menambahkan bahwa Danantara akan memungkinkan pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana bagi proyek-proyek infrastruktur dan industri prioritas, yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor usaha. Dengan adanya investasi yang lebih terarah, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat lebih terakselerasi dan sektor-sektor produktif dapat berkembang lebih cepat.

Ia juga menekankan bahwa meskipun Danantara tidak secara langsung mengambil alokasi dari APBN, dampak ekonominya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak dalam jangka panjang. “Kita melihat bahwa pengelolaan investasi melalui Danantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan investasi yang terkelola dengan baik, kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan memperkuat basis pajak negara,” jelasnya.

Selain itu, Wihadi menilai bahwa Danantara dapat membantu dalam menarik investasi asing yang lebih besar ke Indonesia. Dengan struktur yang lebih ramping dan fleksibel dibandingkan lembaga investasi sebelumnya, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor strategis Indonesia. “Kita harus melihat ini sebagai langkah ke depan dalam memperkuat ketahanan fiskal negara. Dengan semakin banyaknya investasi yang masuk, penerimaan pajak akan meningkat, dan ini akan memberikan dampak positif bagi anggaran negara,” tambahnya.

Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan berkurang akibat pengalihan dana ke Danantara, Wihadi menegaskan bahwa penerimaan pajak yang meningkat akan menyeimbangkan potensi pengurangan tersebut. Dengan strategi yang tepat, Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang memberikan dampak positif bagi keuangan negara dalam jangka panjang. (alf)

DJP Ingatkan Batas Akhir Penyampaian Pemberitahuan NPPN hingga 31 Maret 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar untuk segera menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Batas waktu penyampaian pemberitahuan ini adalah hingga 31 Maret 2025.

Dalam unggahannya di laman Instagram @pajakjakartapusat, yang dilihat pada Minggu (30/3/2025), pemberitahuan penggunaan NPPN ini dapat disampaikan melalui berbagai kanal, yaitu melalui aplikasi Coretax DJP, layanan Kring Pajak, Kantor Pajak terdekat, atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

DJP menegaskan bahwa wajib pajak harus memastikan bahwa pemberitahuan penggunaan NPPN telah diterima dengan lengkap. Wajib pajak dapat melakukan pengecekan dengan memastikan bahwa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) sudah masuk dalam “Daftar Fasilitas Saya” di akun Coretax DJP.

DJP mengimbau kepada seluruh wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk segera menyampaikan pemberitahuan sebelum tenggat waktu guna menghindari kendala administrasi di kemudian hari. (alf)

 

 

DPR Optimis Penerimaan Pajak di Tengah Momentum Ramadan dan Lebaran Meningkat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, optimistis bahwa penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri. Demikian dikatakan Wihadi dikutip dari diskusi di acara Power Lunch CNBC Indonesia pada Jumat (14/03/2025).

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih berada di jalur positif akan menopang penerimaan negara. Menurut Wihadi, konsumsi masyarakat yang meningkat selama Ramadan dan Lebaran akan berdampak pada perputaran ekonomi yang lebih tinggi, sehingga turut meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari sektor konsumsi dan perdagangan.

“Kita melihat bahwa daya beli akan meningkat signifikan, terutama dengan adanya kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan memperkuat konsumsi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wihadi menekankan bahwa adanya peningkatan transaksi di sektor ritel, kuliner, dan pariwisata selama bulan puasa dan Lebaran juga akan menjadi faktor pendorong penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) dari pelaku usaha yang mengalami peningkatan omset.

Selain itu, sektor e-commerce juga diperkirakan akan berkontribusi besar terhadap pajak, mengingat tren belanja online yang terus meningkat selama periode ini.

Ia juga menyoroti bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang jatuh pada bulan Maret akan menjadi faktor tambahan dalam peningkatan penerimaan pajak negara. Dengan sistem perpajakan yang semakin baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Pembayaran pajak yang tepat waktu dan akurat akan membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Wihadi mengingatkan bahwa tantangan masih ada, seperti potensi deflasi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat terus menjaga stabilitas harga serta memberikan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap bisa berkembang dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak. (alf)

id_ID
en_US id_ID