Berita Archives - Laman 17 dari 254 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI Dorong Kolaborasi dan Transformasi Perpajakan Digital untuk Dukung Target Penerimaan Negara 2025

Posted on 10/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Yogyakarta: Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun dalam APBN 2025. Untuk mencapai angka ambisius ini, Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam kuliah umumnya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kamis (10/4/2025) menekankan pentingnya modernisasi sistem perpajakan dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, konsultan pajak, serta pemangku kepentingan lainnya.

Vaudy menjelaskan bahwa penerimaan pajak nasional sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan implementasi reformasi perpajakan yang sejalan dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia. “Pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa, terutama digital, membutuhkan respons cepat dari sistem perpajakan kita,” ujarnya.

IKPI mendukung penuh implementasi sistem Core Tax Administration System (CTAS) yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, dan pelayanan kepada wajib pajak. Lebih dari itu, IKPI juga mendorong penguatan SDM dan organisasi pajak untuk mengimbangi dinamika digitalisasi ekonomi.

“Penting bagi pemerintah dan pelaku usaha memahami bahwa insentif fiskal dan kebijakan pajak bukan hanya soal pemungutan, tetapi juga alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, UMKM, dan investasi jangka panjang,” tambah Vaudy.

Vaudy juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan akuntabel terhadap wajib pajak yang tidak patuh, khususnya kelompok high wealth individual (HWI) dan perusahaan dengan transaksi afiliasi yang kompleks.(bl)

Dihadapan Mahasiswa Atma Jaya, Ketua Umum IKPI Beberkan Peran Strategis Konsultan Pajak

Posted on 10/04/2025 by Admin IKPI

IKPI. Yogyakarta: Dalam kuliah umum di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta bertema “Peluang dan Tantangan Perpajakan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Kamis (10/4/2025), Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menekankan peran strategis konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan pajak masyarakat.

Menurut Vaudy, profesi konsultan pajak menjadi jembatan penting antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas peraturan dan dinamika sistem perpajakan yang terus berkembang.

“Banyak wajib pajak, terutama UMKM dan individu, masih kesulitan memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Di sinilah peran konsultan pajak sebagai pendamping dan penasihat menjadi krusial,” kata Vaudy, kepada ratusan mahasiswa yang ikut di dalam kelas tersebut.

Data terbaru menunjukkan bahwa per Februari 2025, Indonesia memiliki lebih dari 74 juta wajib pajak orang pribadi dan lebih dari 2 juta wajib pajak badan. Namun, jumlah konsultan pajak hanya sekitar 7.400 orang. Rasio ini menandakan betapa masih kurangnya tenaga profesional di bidang ini, sementara kebutuhan terus meningkat.

Dalam paparannya, Vaudy juga menggarisbawahi pentingnya reformasi perpajakan dan dukungan terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi proses pajak. (bl)

Tarif PPh Impor RI untuk Elektronik hingga Ponsel hanya 0,5%

Posted on 10/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah terus melakukan langkah strategis untuk menjaga daya saing industri dalam negeri di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor dan penyesuaian bea masuk untuk sejumlah produk impor strategis.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyebut bahwa tarif PPh Impor untuk produk tertentu seperti elektronik, ponsel, dan laptop akan diturunkan dari 2,5% menjadi 0,5%. “Langkah ini setara dengan pelonggaran pungutan sebesar 2%,” ujar Menkeu di acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo, baru-baru ini.

Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan tarif bea masuk terhadap produk-produk impor asal Amerika Serikat yang termasuk dalam kategori Most Favored Nation (MFN). Produk-produk tersebut mencakup besi dan baja, alat kesehatan, produk teknologi informasi, hingga barang tambang. Tarif bea masuknya akan dikurangi dari kisaran 5-10% menjadi 0-5%, yang berarti penurunan beban tarif hingga 5%.

“Ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” jelas Sri Mulyani.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu industri nasional dalam menjaga efisiensi dan daya saingnya, sekaligus menjadi bantalan terhadap dampak tekanan global yang semakin meningkat. (alf)

Sri Mulyani Longgarkan Pajak demi Lawan Tekanan Dagang AS, CPO hingga Laptop Dapat Angin Segar

Posted on 10/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia tengah menggodok sejumlah kebijakan relaksasi pajak dan tarif impor sebagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat. Salah satu sorotan utamanya adalah penyesuaian tarif bea keluar untuk produk unggulan tanah air seperti minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tarif bea keluar untuk CPO akan dibuat lebih fleksibel, berkisar dari 0% hingga maksimal 25%. “Bea keluar untuk CPO kita akan lakukan adjustment. Ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5%,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo, yang digelar di Jakarta baru-baru ini.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah bergerak cepat menanggapi keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif perdagangan baru sebesar 32% untuk produk asal Indonesia.

Namun tak hanya CPO yang mendapat angin segar. Pemerintah juga mempercepat proses penerbitan kebijakan Trade Remedies, seperti bea masuk anti-dumping, imbalan, dan safeguard. Jika sebelumnya butuh waktu 30 hari, kini prosesnya akan dipangkas jadi hanya 15 hari.

“Ini termasuk Pak Menteri Perdagangan dan Pak Menko Perekonomian, semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan, safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari,” tegas Sri Mulyani.

Tak berhenti di situ, pemerintah juga berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, ponsel, dan laptop dari 2,5% menjadi 0,5%. Langkah ini setara dengan pelonggaran pungutan sebesar 2%.

Sementara itu, tarif bea masuk untuk produk-produk impor dari AS yang termasuk dalam kategori Most Favored Nation (MFN)—seperti besi baja, alat kesehatan, produk IT, hingga barang tambang juga akan disesuaikan. Tarifnya akan diturunkan dari kisaran 5-10% menjadi 0-5%, atau setara dengan pengurangan beban tarif hingga 5%.
“Ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” kata Menkeu.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga daya saing industri dalam negeri sekaligus meredam dampak dari tekanan eksternal yang semakin intens. (alf)

IKPI Lanjutkan Edukasi Pajak: Gelar Pelatihan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Posted on 10/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Kali ini, IKPI menggelar kegiatan Edukasi Pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang digelar secara hybrid pada Kamis,(10/4/2025) di kantor Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan dan aplikasi Zoom Meeting. Hal ini sebagai bagian dari rangkaian program kerja organisasi.

Sekretaris Umum IKPI, Associate Professor Edy Gunawan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta yang memenuhi undangan kegiatan edukatif ini. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya dilaksanakan pada 8 Maret 2025, yang fokus pada pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

“Kami menyadari bahwa menjelang akhir masa pelaporan pajak, Wajib Pajak Badan memerlukan panduan dan pemahaman lebih dalam mengenai proses penyusunan dan pengisian laporan tahunan pajak. Untuk itu, kehadiran kami di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata,” ujar Edy.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan dalam edukasi perpajakan. “Kegiatan seperti ini tidak cukup dilakukan satu-dua kali saja. Harus ada konsistensi dan pemilihan topik yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan isu perpajakan yang berkembang,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, IKPI telah merancang program pro bono bagi masyarakat umum dalam bentuk edukasi perpajakan yang akan digelar secara rutin. Peserta yang telah bergabung dalam kegiatan IKPI akan terus mendapatkan informasi terbaru mengenai agenda edukasi yang akan datang.

Edy mengungkapkan, hingga saat ini IKPI menaungi 7.077 anggota, di mana 6.597 di antaranya telah memiliki izin praktik dari Kementerian Keuangan, mencakup 89,17% dari total konsultan pajak yang terdaftar secara nasional. Organisasi ini memiliki jaringan yang luas dengan 13 pengurus daerah dan 45 pengurus cabang di seluruh Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa IKPI terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga dunia usaha, guna meningkatkan kompetensi perpajakan nasional. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam wawasan perpajakan dari para narasumber yang hadir.

“Silakan gali ilmu sebanyak-banyaknya, semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi Bapak/Ibu dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik,” katanya. (bl)

Pemerintah Siap Revisi Aturan Pajak demi Permudah Merger dan Akuisisi

Posted on 10/04/202510/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah memberi sinyal akan merevisi aturan perpajakan, khususnya terkait merger dan akuisisi, untuk meringankan beban pelaku usaha yang tertekan oleh situasi global, termasuk kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump yang kian protektif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dari dunia usaha soal hambatan perpajakan dalam proses merger dan akuisisi.

Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global, perusahaan membutuhkan ruang gerak lebih lincah.

“Dalam situasi seperti ini, merger dan akuisisi perlu dipercepat. Namun seringkali terhambat karena kebijakan pajak yang ada,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama PresidenPrabowo di Jakarta, baru-baru ini.

Saat ini, sesuai dengan UU Pajak Penghasilan (UU PPh), keuntungan dari proses merger, peleburan, atau pengambilalihan usaha tetap dikenai pajak. Bahkan dalam aturan turunan seperti PMK No. 43/PMK.03/2008, meskipun ada opsi menggunakan nilai buku, proses merger tetap memiliki beban administratif dan fiskal tersendiri.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah siap membuka ruang evaluasi agar proses merger dan akuisisi tidak lagi terkendala pajak. “Kami ingin perusahaan-perusahaan bisa lebih agile. Kalau situasinya memang menuntut untuk bergabung, ya jangan sampai pajak malah jadi hambatan,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang sedang berstrategi menghadapi tantangan ekonomi global. (alf)

Update 9 April 2025! DJP Catat 12,56 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan

Posted on 10/04/202510/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Hingga 9 April 2025 pukul 11.59 WIB, sebanyak 12,56 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka untuk tahun pajak 2024. Angka ini setara dengan 77,45% dari target kepatuhan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni sebanyak 16,21 juta pelaporan SPT.

“Sudah ada 12,56 juta yang lapor, terdiri dari 12,2 juta SPT orang pribadi dan 357 ribu dari badan usaha,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

Meski angka ini tergolong tinggi, DJP tetap mengingatkan bahwa waktu untuk melapor hampir habis. Batas waktu pelaporan hasil perpanjangan jatuh pada 11 April 2025. Jadi, bagi yang belum, sebaiknya jangan ditunda lagi.

Kabar baiknya, pemerintah memberikan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat bayar PPh Pasal 29 dan/atau menyampaikan SPT Tahunan, selama keterlambatannya terjadi antara 31 Maret hingga 11 April 2025. Hal ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79 Tahun 2025, menyusul adanya hari libur nasional dan cuti bersama terkait Hari Suci Nyepi dan Idulfitri.

“Melapor SPT tepat waktu adalah bentuk kepatuhan kita sebagai warga negara,” tegas Dwi. Ia juga mendorong masyarakat untuk menggunakan djponline.pajak.go.id, yang memungkinkan pelaporan dari mana saja. “Lapor lebih awal, lebih nyaman,” tutupnya. (alf)

China Terapkan Sistem Pengembalian Pajak Real-Time bagi Wisatawan Asing

Posted on 09/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah China melalui Administrasi Perpajakan Negara (State Taxation Administration/STA) secara resmi memperbarui kebijakan pengembalian pajak bagi wisatawan asing. Kebijakan baru tersebut menggantikan sistem refund-upon-departure (pengembalian pajak saat keberangkatan) dengan sistem refund-upon-purchase (pengembalian pajak saat pembelian).

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan pada Selasa (8/4/2025), STA menjelaskan bahwa pengunjung asing kini dapat langsung mengklaim potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di toko-toko bebas pajak. Dengan demikian, dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan secara waktu nyata (real-time) untuk pembelanjaan lebih lanjut selama masa kunjungan.

Sebelumnya, wisatawan hanya bisa mengakses pengembalian PPN setelah menyelesaikan proses imigrasi di bandara atau pelabuhan keberangkatan.

STA menyampaikan bahwa kebijakan baru ini sebelumnya telah diujicobakan di lima wilayah, yaitu Shanghai, Beijing, Guangdong, Sichuan, dan Zhejiang, dan kini telah memenuhi seluruh persyaratan operasional untuk diterapkan secara nasional.

Seorang pejabat STA menyatakan bahwa lembaganya akan terus memperkuat panduan kebijakan serta menyederhanakan prosedur pengembalian pajak demi kemudahan para wisatawan.

Li Xuhong, Wakil Presiden dan profesor di Institut Akuntansi Nasional Beijing, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut secara nasional akan meningkatkan mutu layanan sektor pariwisata dan menciptakan ekosistem wisata yang lebih ramah, efisien, dan nyaman. (alf)

Pengurus Pusat IKPI Ingatkan Pentingnya Anggota Ikuti Sosialisasi Pembinaan KP oleh PPPK

Posted on 09/04/202509/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan dari Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Jemmi Sutiono, mengimbau seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kegiatan ini akan membahas topik penting mengenai pembinaan profesi konsultan pajak serta prosedur penyampaian laporan melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP).

Dikatakan Jemmi, sosialisasi ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 April 2025, pukul 14.00 hingga 16.00 WIB, secara daring. “Bagi anggota yang belum mendaftarkan diri, dapat mengisi formulir melalui tautan https://bit.ly/Sosialisasi_P2PK_Sikop,” kata Jemmi, Rabu (8/4/2025).

Dalam pernyataannya, Jemmi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas belaka, melainkan bagian penting dari upaya peningkatan profesionalisme dan kepatuhan konsultan pajak terhadap regulasi yang berlaku.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan sarana penting bagi para konsultan pajak untuk memahami arah kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui PPPK, termasuk kewajiban baru yang berkaitan dengan penyampaian laporan konsultan pajak melalui SIKOP. Jangan sampai ada anggota yang tidak memahami atau bahkan lalai karena tidak mengikuti pembaruan informasi ini,” ujar Jemmi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa IKPI sebagai organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggotanya selalu update terhadap regulasi yang terus berkembang, serta turut aktif dalam proses peningkatan mutu dan integritas profesi konsultan pajak.

“Dengan mengikuti sosialisasi ini, anggota akan mendapatkan pemahaman yang jelas dan akurat langsung dari regulator mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban profesi. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif maupun pelanggaran yang bisa berdampak pada legalitas dan kredibilitas profesi,” tambahnya.

Jemmi juga mengingatkan bahwa sistem pelaporan SIKOP merupakan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai kepatuhan dan profesionalisme konsultan pajak. Oleh karena itu, memahami tata cara pelaporannya menjadi suatu keharusan.

“Kami berharap seluruh anggota IKPI dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tapi juga bentuk komitmen terhadap integritas profesi dan pelayanan yang terbaik bagi klien masing-masing,” tutup Jemmi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para konsultan pajak dapat semakin siap, tanggap, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas profesinya, sekaligus mendukung iklim perpajakan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. (bl)

Pembayaran Bea Meterai Kini Bisa Gunakan SSP Berdasarkan PMK-78/2024

Posted on 09/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024, pembayaran Bea Meterai kini dapat dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Ketentuan ini berlaku bagi pihak yang terutang Bea Meterai dalam kondisi tertentu.

Dalam informasi resminya yang disampaikan melalui akun Instagram @pajakjakartapusat, Rabu (9/4/2025) disebutkan bahwa pembayaran menggunakan SSP diperuntukkan jika pemeteraian kemudian dilakukan terhadap lebih dari 50 dokumen, atau dalam kondisi di mana penggunaan meterai tempel maupun meterai elektronik tidak memungkinkan. Misalnya, saat meterai tempel tidak tersedia, atau sistem meterai elektronik tidak dapat diakses atau tidak merespons saat proses pembubuhan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran menggunakan SSP antara lain:

• Pihak yang terutang wajib membuat daftar dokumen jika pembayaran dilakukan atas dua dokumen atau lebih.

• Wajib melekatkan SSP atau bukti penerimaan yang telah divalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), atau bukti pemindahbukuan (Pbk) pada dokumen atau daftar dokumen tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk memberikan alternatif pembayaran Bea Meterai yang lebih fleksibel di tengah tantangan teknis maupun administratif.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi DJP atau menghubungi kantor pajak terdekat. (alf)