Kategori: Berita

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Menteri Maruarar Usul Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Diperpanjang Hingga Akhir 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Usulan tersebut telah ia sampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Maruarar mengungkapkan bahwa permintaan perpanjangan insentif PPN DTP disampaikan langsung kepada Menkeu dalam pertemuan di sela acara Danantara dua hari lalu. “Saya sudah kirim surat dan berdiskusi langsung dengan Ibu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan usulan kami dapat dipertimbangkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Sabtu (5/7/2025).

Dorongan ini, kata Maruarar, muncul setelah mendengar aspirasi dari sejumlah asosiasi pengembang perumahan yang menilai insentif tersebut berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri properti nasional. Menurutnya, insentif PPN DTP telah terbukti menjadi instrumen efektif untuk menjaga pertumbuhan sektor perumahan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses hunian layak.

“Kalau kebijakan ini diperpanjang, tentu akan sangat membantu masyarakat yang sedang berjuang memiliki rumah, sekaligus memberikan dorongan bagi geliat sektor properti dan ekonomi secara umum,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan PPN DTP tahun 2025 saat ini berlaku dalam dua periode. Pada 1 Januari hingga 30 Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN untuk bagian harga jual rumah hingga Rp2 miliar, dengan batas harga jual maksimal Rp5 miliar. Sementara itu, untuk periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif dikurangi menjadi 50% untuk kriteria yang sama.

Dengan sisa waktu kurang dari enam bulan, Menteri Maruarar berharap pemerintah segera memutuskan perpanjangan kebijakan tersebut agar pelaku industri dan masyarakat dapat merencanakan pembelian rumah dengan lebih baik.

“Ini bukan hanya soal insentif, tapi soal bagaimana negara hadir memfasilitasi kebutuhan dasar rakyatnya: rumah,” tegasnya. (alf)

 

 

IKPI Imbau Anggota Waspadai Modus Penipuan “Gabung” di WhatsApp Grup

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jemmi Sutiono, mengimbau seluruh anggota IKPI dan masyarakat luas untuk lebih waspada terhadap modus penipuan baru yang marak terjadi melalui fitur “Gabung” (Join) pada panggilan grup di aplikasi WhatsApp.

“Fitur ini memang otomatis muncul saat ada panggilan grup, namun sayangnya kini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjerat korban ke dalam grup penipuan,” ujar Jemmi, Minggu (6/7/2025).

Menurut Jemmi, jika pengguna asal menekan tombol Gabung tanpa mengenali siapa pemanggil atau konteks grup tersebut, maka ada risiko besar:

• Diarahkan ke grup penipuan

• Data pribadi dicuri

• Nomor WhatsApp disalahgunakan

• Tidak bisa dihapus oleh admin grup

“Ini sangat berbahaya, apalagi bagi para profesional seperti konsultan pajak yang memegang informasi sensitif klien. Lindungi akun Anda, jangan klik sembarangan,” tegasnya.

Jemmi mengajak seluruh anggota untuk:

• Tidak menekan tombol ‘Gabung’ tanpa verifikasi.

• Mengabaikan panggilan grup mencurigakan.

• Segera melapor ke admin grup jika ada aktivitas janggal.

• Mengedukasi rekan sejawat agar turut waspada.

“Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga komunikasi grup tetap aman, bersih, dan profesional,” kata Jemmi. (bl)

IKPI Sumbagteng Gencarkan Edukasi Pajak, Libatkan Ratusan Peserta

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Komitmen Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak kembali ditunjukkan lewat penyelenggaraan seminar perpajakan bertajuk “Memahami Peraturan Pajak PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh dan PPN dalam Rangka Pelaksanaan Coretax System”, Sabtu (5/7/2025) di Ballroom Hotel Angkasa Garden, Pekanbaru.

Acara yang diikuti oleh 108 peserta ini menghadirkan narasumber berpengalaman, Sapto Windi Argo, SE, Ak, M.Ak, CA, BKP, yang juga merupakan anggota IKPI. Seminar tersebut dihadiri langsung Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dan Ketua IKPI Pengda Sumbagteng, Lilisen, SE, M.Ak, BKP.

Ketua IKPI Pengda Sumbagteng, Lilisen, menjelaskan bahwa dari total peserta, sebanyak 91 orang berasal dari masyarakat umum, sedangkan 17 sisanya merupakan anggota IKPI dari berbagai daerah, termasuk Pekanbaru, Padang, dan Jakarta. Pemilihan topik Coretax System bukan tanpa alasan—banyak wajib pajak yang masih merasa bingung dengan implementasi sistem pelaporan baru ini.

“Kami sengaja mengangkat topik PER-11/PJ/2025 karena banyak keluhan dari wajib pajak soal kompleksitas pelaporan dalam sistem Coretax. Dengan menghadirkan narasumber yang paham betul teknis dan praktiknya, kami berharap peserta bisa lebih siap menghadapi perubahan sistem ini,” ujar Lilisen.

Senada, Ketua Panitia Seminar, Candra Irawan, SE, MM, Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPTT, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran peserta yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semangat untuk memahami regulasi baru. Ia menambahkan bahwa PER-11/PJ/2025 menjadi tonggak penting dalam reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax System.

“Peraturan ini bukan hanya menyentuh aspek teknis seperti format dan tata cara penyampaian bukti potong, SPT masa, dan tahunan, tapi juga menuntut pemahaman digital yang memadai. Kami berharap, edukasi ini bisa menjembatani kesenjangan informasi tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Vaudy Starworld mengapresiasi antusiasme Pengda Sumbagteng yang dinilai konsisten memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemahaman perpajakan, yang diutamakan kepada masyarakat luas, di samping kalangan konsultan pajak juga.

“Langkah yang diambil Pengda Sumbagteng layak menjadi rujukan bagi 13 pengda lainnya. Saya mendorong agar kegiatan edukatif seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik secara luring maupun daring. Ini adalah bentuk nyata peran IKPI dalam mendukung reformasi perpajakan nasional yang lebih modern, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Vaudy.

Dengan terselenggaranya seminar ini, IKPI Sumbagteng kembali menegaskan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan agenda reformasi perpajakan nasional. (bl)

Sri Mulyani Andalkan Pinjaman dan SAL Tutup Defisit APBN 2026

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi pemerintah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (3/7/2025).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan mengandalkan kombinasi pembiayaan dari pinjaman luar negeri serta pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

“Pendanaan defisit selalu kita jaga dengan kombinasi pembiayaan melalui surat utang, pinjaman multilateral-bilateral, dan jika diperlukan, penggunaan SAL,” kata Sri Mulyani.

Adapun proyeksi defisit dalam RAPBN 2026 ditargetkan berada pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, realisasi strategi tersebut tetap akan disesuaikan dengan perkembangan pasar obligasi, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, khususnya terkait pengelolaan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Saldo SAL Jadi Andalan

Sri Mulyani juga menyinggung peran strategis SAL sebagai instrumen pembiayaan nonutang. Ia menyebutkan, sisa SAL tahun anggaran 2024 mencapai Rp457,5 triliun, hanya berkurang tipis dari saldo awal sebesar Rp459,5 triliun.

Dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar sebelumnya (1/7/2025), Menkeu meminta persetujuan DPR untuk menggunakan dana SAL sebesar Rp85,6 triliun pada semester II 2025. Penggunaan ini diarahkan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru sekaligus memenuhi belanja prioritas pemerintah.

“Kami manfaatkan SAL bukan hanya untuk menjaga arus kas, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih bijak, agar tidak terlalu bergantung pada utang,” tutur Sri Mulyani.

Kebijakan ini dinilai penting di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan nasional yang terus meningkat. Dengan pendekatan pembiayaan yang fleksibel namun terukur, pemerintah berharap dapat menjaga keberlanjutan fiskal tanpa membebani generasi mendatang. (alf)

 

 

Pemprov DKI Klaim Pengenaan Pajak Padel untuk Keadilan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak terhadap fasilitas olahraga padel dilakukan secara adil dan transparan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana, menjelaskan bahwa pungutan ini merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Jasa Kesenian dan Hiburan, yang tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat luas.

“Pemungutan pajak ini dilakukan secara adil dan transparan, dan uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik,” tegas Lusiana dalam keterangan resminya, Sabtu (5/7/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sejak 2024, sudah ada tujuh lapangan padel di Jakarta yang terdaftar resmi sebagai wajib pajak PBJT. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran para pelaku usaha olahraga terhadap pentingnya kontribusi dalam membangun kota.

“Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir. Mari tetap berolahraga agar sehat dan riang gembira, sekaligus bergotong royong membayar pajak untuk kebaikan bersama,” ujar Lusiana.

Ia menambahkan, membayar pajak atas sarana hiburan dan olahraga merupakan bentuk investasi sosial yang tak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong. “Sebuah investasi kebaikan yang sempurna: sehat jiwa raga,” pungkasnya.

Kebijakan ini disebut sejalan dengan semangat Pemprov Jakarta dalam menciptakan kota yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi, tanpa menghambat aktivitas positif masyarakat seperti berolahraga. (alf)

 

 

 

IKPI Dorong Aksi Nyata Pengurus Daerah: Vaudy Starworld Serukan Penguatan Kemitraan dan Edukasi Pajak di Daerah

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menekankan pentingnya peran aktif Pengurus Daerah (Pengda) dalam menyukseskan program kerja strategis organisasi. Dalam arahannya, Vaudy menyerukan agar seluruh Pengda menjadi ujung tombak pelaksanaan kemitraan dengan otoritas perpajakan, pemerintah daerah, dan asosiasi profesi di wilayah masing-masing.

“Peran Pengda sangat krusial. Kami ingin agar Pengda tidak hanya sebagai perpanjangan tangan organisasi, tetapi menjadi motor penggerak utama dalam membangun hubungan kelembagaan dan menyuarakan edukasi pajak langsung ke masyarakat,” ujar Vaudy, Sabtu (4/7/2025).

Sebagai bagian dari strategi nasional IKPI, Vaudy mendorong agar setiap Pengda segera melakukan kunjungan audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kanwil DJP, sekaligus mengoordinasikan Pengurus Cabang untuk menjalin komunikasi dengan Kepala KPP di daerah. Langkah ini dipandang strategis dalam memperkuat sinergi lokal, terutama di tengah rotasi pejabat eselon DJP.

Selain dengan otoritas pajak, Pengda juga diarahkan untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan asosiasi profesi atau pelaku usaha tingkat provinsi. Kerja sama ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan peran IKPI serta mendorong edukasi perpajakan, khususnya di sektor koperasi dan UMKM.

“Pengda harus tampil sebagai wajah IKPI di daerah. Ini bukan hanya soal kunjungan, tetapi komitmen membangun literasi perpajakan yang inklusif dan menjangkau akar rumput,” tegas Vaudy.

Untuk mendukung efektivitas komunikasi dan publikasi, seluruh Pengda juga diminta mengoptimalkan kinerja Bidang Humas. Vaudy menekankan pentingnya peran Humas dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan lokal ke tingkat nasional, termasuk melalui kanal resmi IKPI dan media sosial.

IKPI juga memberi ruang kepada anggota dari cabang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan edukasi perpajakan daring melalui Zoom yang diselenggarakan pusat, dengan fasilitasi materi promosi dari Humas pusat.

Seluruh inisiatif ini dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2025. Vaudy juga mengimbau agar Pengda mengevaluasi ulang pembagian wilayah cabang yang meliputi gabungan kota dan kabupaten demi kelancaran koordinasi dengan pihak eksternal.

Dengan gerak cepat dari Pengda, IKPI optimistis mampu menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat. (bl)

 

Banggar DPR Setujui Laporan Semester I APBN 2025, Defisit Melebar Jadi 2,78% PDB

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi menyetujui Laporan Semester I dan proyeksi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kamis (3/7/2025), disampaikan bahwa defisit APBN diperkirakan melebar hingga Rp662 triliun atau setara 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun.

Dalam laporan tersebut, penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp2.076,9 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun. Pelebaran defisit ini mencerminkan tantangan fiskal yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global dan penyesuaian kebijakan nasional.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, memimpin jalannya rapat dan menyampaikan dukungan atas pelaksanaan kebijakan fiskal yang tetap adaptif namun waspada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi global dan kebutuhan nasional yang terus berkembang.

“Kami akan terus menjaga kehati-hatian APBN 2025. Kami melihat pelaksanaannya sangat menantang karena lingkungan yang berubah dinamis serta adanya prioritas baru seperti penguatan ketahanan dan pertahanan negara,” ujar Sri Mulyani.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.

Persetujuan ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam mengelola sisa anggaran tahun berjalan, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas makroekonomi nasional. (alf)

 

 

Sri Mulyani Proyeksikan Rasio Pajak 2026 Turun Tipis

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan rasio pajak Indonesia akan berada di kisaran 10,08 persen hingga 10,45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Proyeksi ini menandakan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui reformasi struktural di sisi pendapatan negara.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya reformasi akan terus diperkuat, terutama melalui optimalisasi sistem Coretax, perbaikan pengelolaan bea dan cukai, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “APBN akan terus dijaga secara berkelanjutan melalui berbagai reformasi, baik dari sisi perpajakan maupun PNBP,” ujarnya.

Untuk tahun 2025, rasio pajak diperkirakan hanya mencapai 10,03 persen dari PDB, sedikit di bawah target dalam APBN yang sebesar 10,24 persen. Realisasi ini juga hampir setara dengan capaian tahun 2024 yang berada di angka 10,08 persen.

Kontribusi terbesar dari rasio pajak pada 2025 berasal dari penerimaan pajak yang diproyeksikan sebesar 8,72 persen dari PDB, serta bea dan cukai sebesar 1,30 persen. Kedua angka ini berada di bawah target APBN masing-masing sebesar 9 persen dan 1,24 persen.

Pada 2026, penerimaan pajak diproyeksikan meningkat ke kisaran 8,90 persen hingga 9,24 persen dari PDB. Namun, bea dan cukai justru mengalami penurunan tipis ke level 1,18 persen hingga 1,21 persen. Hal ini membuat total rasio pajak tetap berada di bawah 10,5 persen.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak pada 2025 diprediksi hanya mencapai 2 persen dari PDB, lebih rendah dibanding target APBN sebesar 2,11 persen. Sedangkan pada 2026, PNBP diperkirakan turun lebih lanjut ke kisaran 1,63 persen hingga 1,76 persen dari PDB.

Dengan tren tersebut, total pendapatan negara diproyeksikan hanya mencapai 12,04 persen dari PDB pada 2025, atau di bawah target APBN yang sebesar 12,36 persen. Untuk tahun 2026, proyeksinya berada di kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen.

“Pendapatan negara antara 11,7 persen hingga 12,22 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani.

Meski menghadapi tantangan dalam pencapaian target, pemerintah tetap optimistis reformasi perpajakan dan penguatan kelembagaan fiskal akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan APBN dalam jangka menengah hingga panjang. (alf)

 

 

AS Hapus Insentif Pajak Mobil Listrik Mulai 30 September

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV), kebijakan yang selama ini dianggap sebagai pendorong utama adopsi kendaraan ramah lingkungan di Negeri Paman Sam. Kebijakan ini mulai berlaku pada 30 September 2025, menyusul disahkannya RUU perpajakan dan anggaran terbaru oleh Kongres AS, Kamis (3/7/1025).

Mengutip Reuters, insentif senilai hingga 7.500 dolar AS untuk pembelian atau sewa mobil listrik baru, serta 4.000 dolar AS untuk kendaraan listrik bekas, akan dihapus total. Ini sekaligus mengakhiri era insentif pajak yang telah berjalan sejak 2008.

Kelompok advokasi Electrification Coalition mengkritik keras keputusan tersebut, menyebutnya sebagai langkah mundur yang berisiko menyerahkan dominasi industri otomotif masa depan kepada China. “Ketika dunia berlomba ke arah elektrifikasi, Amerika justru menarik diri,” tegas pernyataan resmi mereka.

Awalnya, kredit pajak EV hanya berlaku untuk 200.000 unit per produsen. Namun, aturan ini direvisi pada 2022 untuk memperluas cakupan, termasuk kendaraan sewaan. Sayangnya, RUU baru justru membatalkan semua bentuk insentif tersebut.

Tak hanya itu, industri otomotif berbahan bakar fosil juga mendapat angin segar. Dalam aturan baru, sanksi atas pelanggaran standar efisiensi bahan bakar (CAFE) juga dihapus. Artinya, produsen dapat lebih leluasa kembali memproduksi kendaraan konvensional tanpa tekanan regulasi ketat.

Analis otomotif dari Barclays, Dan Levy, memperkirakan terjadinya lonjakan pembelian EV dalam waktu dekat sebelum insentif resmi dihentikan.

“Akan terjadi fenomena pre-buy dalam tiga bulan ini. Tapi setelahnya, pasar EV bisa anjlok tajam,” ujar Levy dalam risetnya.

Menurut studi Universitas Harvard (Maret 2025), penghapusan insentif ini diprediksi akan mengurangi penetrasi mobil listrik hingga 6% pada 2030. Namun, pemerintah akan menghemat dana publik sekitar 169 miliar dolar AS selama dekade mendatang.

Tak kalah kontroversial, RUU ini juga membatalkan rencana iuran tahunan 250 dolar AS untuk EV dan menggugurkan kewajiban menjual armada listrik milik Layanan Pos AS (USPS).

Langkah ini menuai respons beragam, bagi sebagian kalangan industri, ini adalah kelonggaran, namun bagi aktivis lingkungan, ini sinyal suram masa depan transisi energi di Amerika. (alf)

 

Pajak Padel: DPRD Jakarta Minta Pemprov Tak Terburu-buru Ambil Putusan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Di tengah tren olahraga padel yang sedang naik daun di kalangan masyarakat urban, khususnya Jakarta, kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan padel sebagai objek pajak justru menuai sorotan. Salah satunya datang dari DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemprov untuk menunda penerapan pajak terhadap fasilitas olahraga padel. Ia menilai keputusan tersebut terkesan terburu-buru dan berisiko menghambat geliat ekonomi masyarakat yang mulai tumbuh dari tren positif olahraga ini.

“Menurut saya, Pemprov Jakarta tidak boleh terburu-buru mengenakan pajak terhadap kegiatan olahraga padel ini. Biarkan dulu kegiatan ini menggerakkan ekonomi warga,” ujar Suhud saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Suhud tak menampik bahwa olahraga padel memang digandrungi oleh masyarakat kelas menengah ke atas, terlihat dari tarif sewa lapangan dan perlengkapan bermainnya yang tergolong mahal.

Namun, ia menekankan pentingnya memberi ruang terlebih dahulu bagi pertumbuhan komunitas padel yang sedang berkembang sebelum langsung dibebani kewajiban pajak.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati agar tak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Bisa saja timbul anggapan bahwa pemerintah justru memanfaatkan tren olahraga demi mengejar penerimaan pajak. Apalagi, kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya pulih,” tegas Suhud.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap padel sudah sesuai regulasi yang berlaku. Hal itu diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025 yang merupakan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 35 Tahun 2024.

Menurut Lusiana, fasilitas olahraga seperti padel dikategorikan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa seni dan hiburan, yang dikenakan tarif sebesar 10 persen.

“Penetapan padel ini bagian dari upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Secara peraturan, olahraga permainan berbayar yang menggunakan tempat dan peralatan sewa masuk kategori PBJT jasa seni dan hiburan,” jelasnya.

Selain padel, sejumlah fasilitas olahraga lainnya juga terkena pajak serupa, termasuk pusat kebugaran seperti yoga dan pilates, lapangan futsal, tenis, kolam renang, hingga tempat olahraga ekstrem seperti panjat tebing dan jet ski.

Meski legalitasnya kuat, desakan agar Pemprov menunda implementasi aturan ini mencerminkan kebutuhan akan sensitivitas sosial dalam membuat kebijakan fiskal. Apalagi, di saat minat masyarakat terhadap olahraga meningkat, pemerintah dituntut hadir sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator pajak. (alf)

 

 

id_ID
en_US id_ID