Vaudy Starworld akan Inisiasi Lahirnya Asosiasi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld akan menginisiasi lahirnya Asosiasi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, jika nanti dirinya terpilih sebagai ketua umum pada Kongres XII IKPI yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus 2024.

“Pemikiran saya, Asosiasi Kuasa Hukum harus lahir dari IKPI. Caranya, dengan mengumpulkan anggota IKPI yang mempunyai izin kuasa hukum melalui suatu kegiatan seperti seminar, dan saat itulah dilahirkan asosiasi kuasa hukum sehingga asosiasi tersebut benar-benar terlahir dari IKPI, bukan tiba-tiba membuat akta pendirian asosiasi,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/7/2024).

Menurut Vaudy, jika langsung pembuatan akta tanpa dibuat seremoninya, maka tidak akan terasa kalau asosiasi tersebut lahir dari IKPI. Dengan demikian, idealnya harus ada suatu kegiatan yang dihadiri anggota IKPI yang juga merupakan kuasa hukum di Pengadilan Pajak.

“Pada saat seminar, kemudian peserta memutuskan pendirian asosiasi dan selanjutnya membentuk panitia sekaligus langsung mengundang notaris untuk dibuatkan akta pendirian. Hal ini harus terjadi di tengah-tengah acara IKPI sehingga akan terasa bahwa asosiasi tersebut adalah anak kandung IKPI,” ujarnya.

Diungkapkannya, Asosiasi Kuasa Hukum ini sudah lama diidam-idamkan sebagian besar anggota IKPI yang mempunyai izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak, agar ada wadah yang menaungi para pemegang kartu kuasa hukum dan menjembatani antara pemegang izin kuasa hukum dengan Pengadilan Pajak itu sendiri.

“Ini juga untuk mewujudkan cita-cita Ketua Umum Mochamad Soebakir sewaktu memimpin IKPI dan keinginan sebagian anggota IKPI,” ujarnya.

Vaudy meyakini bahwa sebagian besar anggota IKPI saat ini, selain memegang izin konsultan pajak juga memiliki izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Dengan demikian, dia merasa pendirian asosiasi tersebut harus segera dilaksanakan.

Sekadar informasi, pada akhir periode kepemimpinan Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir tahun 2014 – 2019 pernah mengumpulkan anggota IKPI untuk berdiskusi mendirikan asosiasi kuasa hukum di Pengadilan Pajak dengan anggotanya adalah IKPI. Bahkan di akhir periode kedua kepemimpinan beliau tahun 2019 – 2021 pernah hampir mendirikan asosiasi kuasa hukum tersebut.

Kemudian, sekitar tahun 2020/2021 Soebakir pernah mengundang pengurus harian untuk membahas pendirian asosiasi kuasa hukum. Departemen Hukum IKPI pada waktu itu diketuai Ridho Hutapea memaparkan kajian perlunya IKPI membentuk asosiasi kuasa hukum sebagai wadah dari anggota IKPI yang mempunyai izin kuasa hukum.

“Kajian Pak Ridho Hutapea sampai dengan struktur asosiasi tersebut sudah lengkap. Tetapi karena satu dan lain hal sampai saat ini pendirian asosiasi tersebut belum terlaksana,” ujarnya.

Lebih lanjut Vaudy mengatakan, Ketua Umum IKPI saat ini Ruston Tambunan juga pernah menugaskan Suwardi Hasan dan Hariyasin untuk melakukan kajian pendirian asosiasi kuasa hukum, namun sampai saat ini pendirian asosiasi tersebut belum terwujud.

Kemudian, sekitar akhir tahun 2023 Vaudy mengaku pernah menawarkan diri untuk menjadi panitia pendirian Asosiasi Kuasa Hukum dengan tujuan di akhir periode 2019 – 2024 ini asosiasi tersebut sudah lahir dari rahim IKPI. Bukan hanya itu, bahkan Vaudy menyanggupi sebelum Kongres 2024 asosiasi itu sudah terbentuk. (bl)

Sebagai Pensiunan DJP Cawaketum Jetty Diyakini Memiliki Peran Sentral Perkuat Hubungan IKPI-DJP

IKPI, Jakarta: Calon Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Jetty, diyakini mempunyai peran sentral dalam meningkatkan hubungan kemitraan IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut sangat penting dilakukan, mengingat IKPI adalah intermediaries terbesar di Indonesia yang menghubungkan konsultan pajak – wajib pajak dengan DJP.

Demikian dikatakan Calon Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld yang juga merupakan pasangan calon dari Jetty di Kongres XII IKPI yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Menurut Vaudy, sebagai mantan pejabat di DJP, Jetty mempunyai kedekatan personal dan emosional dengan para pegawai di lingkungan DJP. Kedekatannya bukan hanya dengan para pejabat, tetapi hingga tingkat pelaksana banyak yang mengenal sosoknya.

“Ibu Jetty di DJP ini biasa dipanggil ‘Mami’ atau ‘bunda’ oleh para pegawai yang mengenal beliau. Panggilan itu bukan tanpa sebab disematkan kepada beliau. Sifat keibuan membuat semua orang menjadi nyaman dan menghormatinya,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024) malam.

Di IKPI kata Vaudy, Jetty yang saat ini menjabat sebagai sekretaris umum mempunyai peran sentral dalam membina hubungan IKPI dengan DJP. “Oleh ketua umum, ibu Jetty selalu ditugaskan sebagai jembatan dalam membina harmonisasi IKPI dan DJP bahkan setiap kegiatan IKPI yang berhubungan dengan DJP selalu ditugaskan kepada beliau,” kata Vaudy.

Berdasarkan rekam jejak itu, Vaudy meyakini bahwa Jetty merupakan pasangan yang tepat untuk bersama membangun IKPI, khususnya dalam menjalin kemitraan strategis dengan DJP dan Kementerian Keuangan.

“Jika terpilih, kami akan meningkatkan peran ibu Jetty. Artinya, beliau bukan hanya menjaga hubungan dengan DJP Pusat namun akan ke Kantor Wilayah DJP sampai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) supaya IKPI lebih dikenal ujarnya.

Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, kedekatan Jetty dengan para pegawai dan pejabat DJP juga terlihat saat pelaksanaan SpecTaxcular 2024 di GBK, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024). “Walaupun sudah pensiun, bu Jetty terlihat tetap akrab dan cair saat mengobrol dengan para pejabat DJP di acara SpecTaxcular,” ujarnya.

Bahkan kata Vaudy, saat acara berlangsung beberapa kali terlihat Jetty ngobrol dengan Dirjen Pajak, beberapa Direktur dan Kakanwil DJP. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh Bu Jetty saja.

“Jadi, disinilah nanti salah satu peran strategis bu Jetty sebagai Waketum yakni menjaga bahkan meningkatkan hubungan dengan pemerintah khususnya instansi terkait seperti BKF, DJP, dan PPPK, Kementerian Keuangan,” ujarnya. (bl)

DJP Catat 400 Ribu NIK Belum Dipadankan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih ada 400.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, seperti dikutip dari CNBC Indonesia dalam acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK)  Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Dengan demikian, menurutnya, proses pemadanan yang telah dilakukan mencapai 99% NIK. Hal ini menjadi bukti DJP terus mendorong perubahan dan transformasi di lingkup pelayanan perpajakan.

“Pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%, tinggal 400.000 yang belum kami padankan dan Insya Allah tetap terus kami jalankan pemadamannya,” tegas Suryo.

Dalam kesempatan ini, Suryo mengatakan NIK sudah bisa digunakan untuk 16 layanan perpajakan.

“16 layanan sudah kami buka, dan sampai bulan ini akan ada beberapa yang kami rilis,” ungkapnya.

Suryo berharap pada bulan Agustus mendatang, seluruh layanan sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP

“Insyaallah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat insyaallah dapat kami lakukan secara baik,” ujarnya. (bl)

 

Kebersamaan Dalam Demokrasi IKPI Melekat Pada Sistem Perkumpulan Bukan Personal

Oleh: Henri PDS (Ketua Timses  Ruston-Lisa)

IKPI, Jakarta: Tulisan ini dipicu oleh adanya narasi tentang kebersamaan dengan kalimat “IKPI yang kuat adalah tempat di mana setiap suara dihargai dan setiap langkah diambil bersama …(paslon tertentu) menuju keberhasilan”.

Pernyataan yang diungkapkan seseorang di dalam kutipan kalimat itu sungguh tidak memahami sistem di IKPI. Di dalam organisasi ini, apa yang harus dilakukan (i.e program kerja) dan bagaimana melakukannya sudah disepakati dalam kongres sebagai organ perkumpulan yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi. Jadi sistem yang dianut oleh IKPI adalah bersifat bottom-up, bukan melekat pada personal.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah asosiasi profesi konsultan pajak yang bebas dan mandiri. Asosiasi ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas konsultan pajak di Indonesia, kalimat itu adalah definisi perkumpulan pada Pasal 1 angka 3 Anggaran Dasar Perkumpulan.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, IKPI menyelenggarakan pengaturan tata cara berorganisasi yang disebut dengan peraturan perkumpulan yang terdiri atas Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik dan Standar Profesi serta Peraturan Pengurus Pusat yang sifatnya melekat dan mengikat bagi seluruh anggota.

Dengan demikian, penyusunan peraturan perkumpulan dilakukan dengan sistem bottom-up. Sebagai implementasi prinsip dari anggota untuk anggota, hal tersebut dengan jelas terlihat dalam mekanisme penyusunan perubahan atas AD, ART, Kode Etik dan standar profesi serta penetapan program kerja IKPI yang menjadi agenda kongres yang diselenggarakan satu kali dalam lima tahun dengan mekanisme sebagaimana diatur dengan jelas pada Pasal 20 ayat (5) ART.

Penyusunan agenda kongres tersebut dimulai dengan usulan anggota cabang yang dibahas secara formal dalam rapat anggota cabang, yang selanjutya diusulkan oleh pengurus cabang kepada komisi AD/ART, komisi kode etik dan standar profesi serta komisi program kerja yang dibentuk oleh pengurus pusat.

Selanjutnya, komisi tersebut bekerja dan merumuskan apa saja yang diusulkan oleh anggota serta ide-ide yang berkembang di komisi menjadi rencana rumusan perubahan perubahan AD/ART, Kode etik dan Standar Profesi serta Program Kerja. Kemudian, rencana rumusan tersebut kembali disampaikan kepada pengurus cabang untuk mendapatkan masukan.

Selanjutnya setelah rencana rumusan perubahan disesuaikan dengan masukan-masukan dari pengurus cabang maka selanjutnya rencana rumusan perubahan tersebut dibahas dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang dihadiri oleh pengawas, pengurus pusat, pengurus daerah dan pengurus cabang.

Hasil Mukernas adalah rumusan perubahan…, (kata rencana sudah tidak ada), namun apabila kesepakatan belum tercapai maka rumusan perubahan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh Mukernas untuk melanjutkan pembahasan hingga rumusan perubahan ditetapkan, rumusan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Kongres untuk disahkan.

Sistematika tersebut jelas mencerminkan kebersamaan dan pengambilan keputusan yang dianut oleh IKPI dalam suatu media formal, mekanismenya adalah sistem bottom up yang diawali dari usulan rapat anggota cabang dan akhirnya diputuskan dalam kongres sebagai organ tertinggi pekumpulan. Selanjutnya keputusan kongres diamanatkan kepada ketua umum terpilih untuk dilaksanakan dalam masa baktinya.

Keputusan kongres itu selanjutnya harus dilaksanakan oleh ketua umum terpilih, yang ruang lingkup dan tata caranya diatur oleh rambu-rambu peraturan perkumpulan. Oleh karena itu, seorang ketua umum dan wakil ketua umum harus mempunyai kapasitas yang mumpuni dengan kepribadian serta integritas yang kuat dan telah teruji sehingga penugasan itu dapat dilakukan sesuai dengan koridor perkumpulan.

Pada tulisan sebelumnya, Timses Ruston-Lisa telah mengingatkan anggota terkait dengan program kerja yang memabukkan bak angin surga. Silahkan dibaca kembali untuk meneguhkan bagaimana sistem bottom up yang dianut oleh IKPI begitu kuat, hingga program kerja ditentukan oleh anggota itu sendiri.

Dengan sistem itu, maka perkumpulan diyakini akan terhindar dari jebakan atau janji-janji manis kontestan yang tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerjanya.

Paslon 02 Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari tentu sangat memahami betul akan konsep demokrasi dalam sistem kebersamaan yang diterapkan IKPI. Dengan demikian, mereka akan tunduk kepada peraturan perkumpulan, sehingga program kerja Ruston-Lisa adalah bagaimana cara melaksanakan dan mewujudkan program kerja yang sudah ditetapkan pada Mukernas tahun lalu yang akan disahkan dalam kongres XII Bali.

Mantapkan pilihan, pilih paslon 02 Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari untuk membangun profesi konsultan pajak sebagai profesi yang terhormat dan mulia officium nobile; IKPI Semakin kuat, inklusif dan mendunia. Kenali mereka lebih dekat pada link:  https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

https://ikpi.or.id/kapasitas-dan-profesionalitas-ruston-lisa-serta-kedekatan-dengan-anggota-adalah-tepat-dan-mumpuni-membawa-ikpi-semakin-kuat-inklusif-dan-mendunia/ 

Henri PDS: Program Kerja IKPI Ditetapkan Kongres Bukan Janji Kampanye yang Membuai Bak “Angin Surga”

 

 

 

 

 

 

Ketum Ruston Berharap Tak Terjadi Perpecahan di Kongres XII Bali

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) segera melaksanakan Kongres XII di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024. Namun demikian, perang argumentasi sesama pendukung pasangan calon di berbagai platform media sosial dan WhatsApp grup sudah bertebaran sejak dibukanya kampanye pada 18 Juni 2024.

Saling klaim kelebihan pasangan calon oleh para pendukungnya terus mewarnai dinamika perpolitikan di IKPI. Terkadang ada juga yang berstatemen keras, tetapi ada juga yang menjadi penengah sehingga adu argumen tidak terus berlanjut.

Ketua Umum IKPI periode 2021-2024 Ruston Tambunan menegaskan bahwa dalam era demokrasi, beradu argumentasi merupakan satu hal yang lumrah dilakukan di dalam sebuah organisasi. “Di dalam keluarga saja terkadang terjadi argumentasi antara anak dan orang tua atau istri dan suami untuk memutuskan sesuatu hal. Apalagi adu argumentasinya di dalam IKPI, itu masih sangat wajar,” kata Ruston di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Namun demikian, Ruston mengingatkan kembali seluruh anggotanya untuk tidak terpancing kepada argumentasi yang akhirnya memicu keributan dan berujung kepada perpecahan. “Anggota IKPI adalah seorang profesional yang cerdas. Jadi, seharusnya tidak mungkin orang cerdas itu mengeluarkan argumentasi yang bisa menimbulkan perpecahan, apalagi menjelang Kongres XII ini suasana antara pendukung pasangan calon cukup ‘panas’,” katanya.

Menurut Ruston, konflik yang timbul selama proses pemilihan dapat menyebabkan perpecahan di antara anggota sebagaimana pernah terjadi pada Kongres XI di Batu, Malang. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan stabilitas asosiasi. Dengan menjaga kondisi damai, kesatuan dan solidaritas di antara anggota dapat dipertahankan, sehingga asosiasi dapat terus bergerak maju dengan tujuan yang sama. Ketika semua pihak dapat berkompetisi dengan sehat dan menghormati perbedaan, maka persatuan dan solidaritas dalam asosiasi akan terjaga.

Menjadi pemimpin di IKPI merupakan suatu pengabdian karena harus meluangkan waktu, menguras tenaga dan pikiran serta seringkali juga mengorbankan materi demi memajukan asosiasi.  Proses pemilihan yang baik termasuk dalam hal berkampanye dengan cara-cara yang santun, jujur dan elegan akan menghasilkan pemimpin yang baik, kata Ruston.

Sekadar informasi, pada Kongres XII di Bali terdapat dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum yang ikut berkontestasi, yakni pasangan nomor (01) Vaudy Starworld (Ketua Departemen PPL IKPI) dan Jetty (Sekretaris Umum IKPI), dan pasangan nomor (02) yang merupakan incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan yang berpasangan dengan Lisa Purnamasari (Ketua Departemen Pendidikan IKPI). (bl)

Sebanyak 400 Anggota IKPI Jabodetabek dan Sumatera Ikuti Spectaxcular 2024

IKPI, Jakarta: Sebanyak 400 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari Jabodetabek dan  beberapa anggota Cabang dari luar kota kompak berpartisipasi di dalam Kampanye Simpatik Perpajakan “Spectaxcular” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.

Menanggapi dilibatkannya IKPI dalam kegiatan tersebut oleh DJP, Ruston menegaskan bahwa partisipasi asosiasinya dalam Spectaxcular 2024 merupakan bentuk dukungan IKPI sebagai intermediaries antara Wajib Pajak dan DJP dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan hingga berkontribusi membantu pencapaian target penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Pada kegiatan ini, IKPI sebenarnya diberikan kuota 500 anggota untuk ikut bagian dalam kegiatan ini. Tetapi karena satu dan lain hal hanya 400 anggota yang bisa berpartisipasi,” kata Ruston di lokasi acara, Minggu (14/7/2024).

Sebagai satu-satunya asosiasi konsultan pajak yang dilibatkan, Ruston mengakui jumlah anggota IKPI yang berpartisipasi untuk tahun ini lebih sedikit dibandingkan 2023 yang dilenggarakan di pelataran Sarinah dan Jalan Raya Thamrin, Jakarta Pusat.

MINTA DUKUNGAN BALIK KEMENKEU

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Namun demikian, ada harapan besar yang diungkapkan Ruston kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk juga mendukung cita-cita IKPI memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak. “Saya berharap sebagai mitra strategis, Kemenkeu/DJP bisa mendukung lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak, yang sejak beberapa tahun lalu statusnya mandek di DPR,” kata Ruston.

Sebagai mitra strategis, Ruston beranggapan permintaan IKPI bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat keberadaan undang-undang tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dan konsultan pajak untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat kepada mereka. (bl)

 

Medkomnas Satukan Anggota IKPI Dalam Satu Wadah Interaktif

Oleh: Henri PDS (Ketua Timses Ruston-Lisa)

IKPI, Jakarta: Karya pelayanan kepada anggota dalam bentuk Medkomnas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dibuat dan dibentuk dalam Periode 2022-2024 pada masa kepemimpinan Ketua Umum Ruston Tambunan, layanan kepada anggota akan terus ditingkatkan oleh pasangan calon (Paslon) 02 Ruston-Lisa pada periode 2024-2029 untuk IKPI semakin kuat, inklusif dan mendunia.

Media Komunikasi Nasional IKPI (Medkomnas IKPI) adalah bermula dari pengalaman Ketua Departemen Humas Henri PD Silalahi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD pada Februari 2024. Saat itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan WhatsApp komunitas untuk menjalin komunikasi dengan KPPS di bawah pengawasannya.

“Saya lihat kok bagus ya, ada satu grup sebagai media satu arah dan ada beberapa grup untuk media dua arah sehingga komunikasi kami saat itu pun lancar di tengah tengah ketegangan pemilu saat itu,” ujarnya.

Saat itu juga, terbesit oleh Henri ide untuk menerapkannya di IKPI, yang kemudian disampaikan ide itu kepada Ketua Umum Ruston Tambunan melalui grup Pengurus Harian PP-IKPI yang dilanjutkan dengan pengajuan melalui email. Ketua umum pun langsung menyetujui usulan tersebut, dan kemudian lahirlah Medkomnas IKPI pada akhir Februari 2024 dan diberitahukan kepada seluruh anggota melalui email tanggal 28 Februari 2024. “Jadi prosesnya begitu cepat,” kata Henri.

Saat ini, member Medkomnas adalah seluruh anggota IKPI. Mengingat anggota IKPI sudah mendekati angka 7000 dan akan terus bertambah, maka Medkomnas IKPI dibagi menjadi 4 yakni Medkomnas A, B, C dan D Karena jumlah member satu komunitas WhatsApp maksimal 2000 member.

Pada setiap Medkomnas dibagi menjadi 3 jenis grup yakni : Pengumuman, Forum Diskusi Perpajakan IKPI (FDP IKPI), dan Chat Antar Anggota IKPI (CAA-IKPI). Lalu FDP dan CAA dipecah menjadi dua agar satu grup maksimal 1000 member sehingga total grup interaktif adalah 4 grup pada masing masing Medkomnas, sehingga total grup interaktif yang dikelola secara resmi oleh IKPI ada 16 grup, anggota setiap grup adalah pembauran anggota dari 42 cabang IKPI.

Adapun Grup Pengumuman berfungsi sebagai media pengurus untuk menyampaikan pengumuman dan berita kepada anggota (satu arah). Tujuannya agar seluruh anggota tidak ketinggalan informasi, dan setiap saat dapat melihat apa saja yang diumumkan oleh pengurus pusat dalam medkomnas, dengan cara ini maka seluruh anggota mendapatkan informasi yang sama dalam waktu yang sama.

Sedangkan FDP adalah media diskusi interaktif (dua arah) antar anggota, anggota dapat bertanya dan anggota yang lain menjawabnya sehingga permasalahan dilapangan dapat terpecahkan dengan saling sharing antar sesama anggota, sejak diluncurkan akhir Februari 2024 grup ini sangat aktif dan konstruktif

Sementara, CAA adalah media chat dengan topik bebas agar terjalin keakraban antar anggota, saling tegur sapa di grup namun dilarang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun mengingat membernya hampir 1000 member serta hal hal lainnya yang tidak diperkenankan oleh undang-undang

Mengingat jumlah membernya yang banyak maka lalu lintas chat pun dibuat pengaturan secara khusus pada setiap grup, pengaturan itu disajikan pada deskripsi setiap grup

Ketua Umum IKPI telah menyetujui untuk menggunakan fasilitas WhatsApp berupa komunitas dan grup yang dikenal dengan nama Medkomnas IKPI, dengan hadirnya Medkomnas IKPI, maka grup-grup whatsapp ataupun grup dengan platform lain yang sebelumnya dikelola oleh pengurus pusat statusnya berubah menjadi “unofficial”.

Secara nasional ada Grup Medkomnas yang dikelola oleh Pengurus Pusat, lalu di masing masing cabang juga ada grup cabang yang dikelola oleh pengurus cabang dan tentu setiap pengurus juga mempunyai grup yang terpisah yakni grup pengawas, grup pengurus gabungan PP, Pengda dan Pengcab, grup pengurus pusat, grup pengurus daerah dan grup pengurus cabang masing masing

Media komunikasi: antar anggota, antar sesama pengurus dan antar anggota dengan pengurus IKPI pada setiap level telah tersedia dan dapat digunakan setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mengingat kontestasi dalam demokrasi IKPI sangat memungkinkan munculnya grup-grup baru, maka IKPI memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk memutuskan sendiri apakah ikut bergabung atau tidak dengan grup grup yang tidak dikelola secara resmi oleh IKPI (unofficial).

Dengan demikian media grup komunikasi (WhatsApp grup) yang dikelola secara resmi (official) oleh IKPI sudah cukup, untuk grup-grup lainnya yang dibentuk dan dikelola oleh admin masing-masing grup adalah bersifat un-official dan tata kelolanya melekat kepada admin yang bersangkutan. Kata Henri menutup keterangan tertulisnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Purnamasari Sebagai Sosok Berdedikasi dan Berprestasi yang Dimulai dari Kehidupan Keluarga

Oleh: T Arsono (Timses Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari)

IKPI, Jakarta: Tulisan ini didasari oleh himbauan Dr. Hariyasin, senior IKPI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada salah satu WhatsApp Grup (WAG) baru-baru ini. Isinya “Dan yang sudah pasti ada keterlibatan perempuan sebagai wakil ketua umum dalam kepengurusan IKPI yang akan datang. Tentu harapannya pasangan calon terpilih bisa berbagi tugas untuk memajukan organisasi”.

Apa yang disampaikan oleh Dr. Hariyasin adalah benar adanya, benar seorang wakil ketua umum bukan sekadar simbol seperti pajangan poster di dinding. Namun wakil ketua umum haruslah seorang pribadi yang cakap (kompeten), profesional dan berdedikasi.

Jika diterjemahkan, dalam menjalankan tugas keseharian, seorang wakil ketua umum harus mampu berbagi tugas dengan ketua umum. Dan seorang wakil ketua umum harus telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga seorang wakil ketua umum “mampu membantu orang lain” dan bukan sebaliknya “merepotkan orang lain”.

Saya melihat dengan nyata bahwa sosok yang diharapkan bisa menjalankan tugas berat dan mulia sebagai Wakil Ketua Umum IKPI ada pada Lisa Purnamasari.

(Foto: Istimewa)

Dia merupakan anggota IKPI yang telah malang melintang di asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini sejak awal tahun 2000-an. Selama berada di IKPI, Lisa telah dipercaya mengemban berbagai tanggung jawab, mulai dari sekretaris kongres IKPI di Batam tahun 2004 hingga kongres IKPI di Batu (Malang) Tahun 2019 dan diberikan kepercayaan sebagai ketua panitia kongres IKPI di Bali pada Agustus 2024 mendatang.

Saat ini Lisa yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan IKPI, telah membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin di departemen yang dipimpinnya. Lisa bukan hanya mampu menyelaraskan setiap bidang kerja yang dibawahinya, tetapi dia dan anggotanya telah berhasil menjalin kerja sama dengan 80 perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut saya, apa yang dilakukan Lisa sangat luar biasa, dia bisa menjawab kepercayaan atas jabatan yang diamanahkan oleh ketua umum kepada dirinya. Artinya, walaupun tidak ada keuntungan materi yang didapatkan dari jabatan dan pekerjaan yang dibebankan, Lisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Lisa yang saya kenal adalah sosok yang luar biasa, banyak prestasi dari jabatan-jabatannya yang dipercayakan olehnya di dalam setiap kegiatan IKPI yang berakhir dengan kesuksesan.

Saat dipercaya menjadi sekretaris panitia AOTCA Bali 2022, atas mana kegiatan tersebut dikenal dengan “power of emak-emak” yang mendapatkan pujian langsung dari Presiden AOTCA sebagai event AOTCA yang paling sukses.

Kapasitas dan kompetensi seorang Lisa Purnamasari tersebut tentu harus ditempa melalui proses yang amat panjang, dengan melalui berbagai rintangan dan hambatan yang harus dijalani secara konsisten.

Menurut saya, dalam menilai kapasitas dan kompetensi seseorang, sebetulnya bisa dimulai dari kehidupan pribadi dan keluarga dari yang bersangkutan. Sebagai sesama pengurus harian tentu saya memiliki kedekatan dan pengetahuan yang cukup tentang pribadi seorang Lisa Purnamasari.

Sebagai pribadi saya juga cukup dekat dengan suami Lisa yang kebetulan juga berprofesi sebagai konsultan pajak. Namanya Bambang Pratikno, suami Lisa itu merupakan sosok intelektual di bidang perpajakan yang amat menyenangkan saat diajak berdiskusi tentang persoalan perpajakan di tanah air.

Dukungan semangat dari keluarga dan tentu restu orang tua-lah yang mampu mendorong keberhasilan seorang Lisa Purnamasari dalam melaksanakan tanggung-jawab yang diberikan oleh asosiasi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai managing partner dari sebuah kantor konsultan pajak, bersama teman-temannya di Jakarta, seorang Lisa Purnamasari merupakan sosok konsultan yang berdedikasi sehingga client (Wajib Pajak) tidak ragu untuk mewakilkan urusan perpajakan kepada dirinya dan tim.

Berkenaan dengan upaya mewujudkan Undang-Undang Konsultan Pajak, harus diakui bahwa bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Seorang Ketua Umum (Ketum) akan terlibat secara langsung dengan membentuk task force dan melibatkan banyak pihak termasuk Kadin, DPR, tokoh-tokoh nasional di bidang hukum dan perpajakan serta kalangan universitas untuk mendukung terwujudnya Undang Konsultan Pajak.

Mengutip perkataan orang bijak “Jangan percaya pada cerita orang buta yang menggambarkan betapa cantiknya Luna Maya atau jangan percaya cerita seorang petani tentang cantiknya interior pesawat sementara yang bersangkutan hanya memandang pesawat yang terbang di ketinggian awan”.

Kesimpulan dari kata-kata bijak tersebut adalah, percayakanlah suatu pekerjaan kepada seseorang yang telah menunjukan keberhasilan atas kinerjanya dan jangan percayakan pekerjaan sulit apalagi pekerjaan itu menyangkut kepentingan orang banyak kepada yang bukan ahlinya, karena percayalah jika pekerjaan itu dipegang bukan oleh ahlinya pasti akan memperoleh hasil yang tidak baik. (bl)

 

Ratusan Anggota IKPI se-Indonesia Ikuti Bincang Program Vaudy-Jetty

IKPI, Jakarta: Sedikitnya 200 anggota IKPI dari berbagai cabang di Indonesia menghadiri Bincang Program dengan tema “Program Pengembangan Anggota IKPI” yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom, Kamis (11/7/2024) malam. Acara yang dipandu Novia Artini (anggota IKPI Jakarta Selatan) menghadirkan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, Vaudy Starworld-Jetty.

Di dalam kesempatan tersebut, Vaudy-Jetty nampak berdialog dengan ratusan anggota yang hadir. Mereka antusias mengikuti kegiatan itu, aktif menyampaikan pertanyaan dan saran kepada pasangan calon tersebut.

Menurut Vaudy, kegiatan dialog dengan anggota secara langsung ini merupakan bagian dari program kerja yang akan dijalankannya saat terpilih di dalam Kongres XII yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Vaudy menegaskan, tujuan dialog ini adalah mendengarkan secara langsung masukan anggota. Dengan demikian, penyampaian aspirasi anggota tidak lagi hanya dengan melalui jalur formal seperti Mukernas, Rakernas dan acara formal lainnya.

“Menjalin komunikasi dengan anggota secara intensif adalah hal wajib yang harus dilakukan seorang pemimpin, termasuk di IKPI,” kata Vaudy.

Selain itu, Vaudy berjanji akan turun langsung mendengarkan aspirasi anggota dengan cara melakukan kunjungan cabang. “Semua ini telah tercantum di dalam program kerja dan akan dilaksanakan saat terpilih kelak,” katanya.

Dikatakannya, program seperti ini sering dilakukan oleh Ketua Umum IKPI periode 2014-2019 dan 2019-2021 Mochamad Soebakir. Beliau beberapa kali melakukan kunjungan cabang bahkan saat pandemi Covid-19.

“Saya ingat betul ucapan beliau bahwa ketua umum harus melakukan kunjungan ke cabang-cabang, sekaligus berdialog dengan pengurus dan anggota secara langsung,” ujarnya.

Dalam pesan itu lanjut Vaudy, Pak Soebakir juga menyampaikan meskipun saat dialog berlangsung ada kritikan-kritikan mengenai program atau kinerja namun sebagai ketua umum dan pengurus pusat itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Karenanya jika menjadi pemimpin harus siap mendengar dan memberikan jawaban.

“Jadi pada waktu beliau menjabat ketua umum sering mengajak beberapa pengurus pusat menghadiri acara Pengda atau Pengcab sekaligus berdialog dengan pengurus dan anggota secara langsung,” ujarnya.

Menurut Vaudy, ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh ketua umum dan pengurus pusat yaitu berdialog dengan pengurus daerah, pengurus cabang, dan anggota secara langsung.

“Mungkin ada keluhan dari mereka sehingga bisa langsung diperbaiki. Jadi Ketua Umum jika menghadiri acara pengurus daerah atau cabang bukan hanya hadir seremoninya saja namun sekaligus berdialog dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman secara langsung,” ujarnya.

Sementara itu, sebagai Moderator Novia Artini mengamini apa yang dikatakan Vaudy. Sebagai anggota IKPI Cabang Jakarta Selatan, dia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara ketua umum, pengurus pusat dengan para pengurus/anggota di Pengda dan Pengcab.

“Tanpa memihak terhadap pasangan calon yang sedang berkontestasi, saya berharap dialog secara langsung ini bisa terus dilanjutkan. Jadi tidak perlu harus kunjungan, tetapi dengan melalui Zoom meeting saja sudah cukup untuk berdialog,” ujarnya.

Novia berharap siapapun ketua umum yang terpilih, nantinya bisa lebih aktif dan merangkul anggota untuk IKPI jaya. (bl)

Didukung Mayoritas Cabang IKPI, Vaudy-Jetty Diyakini Menangkan Kongres XII

IKPI, Jakarta: Andreas Budiman yang juga sebagai tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) nomor 01, Vaudy Starworld-Jetty meyakini bahwa kandidatnya akan memenangi Kongres XII yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Keyakinan Andreas tersebut bukan tanpa fakta. Karena berdasarkan data yang dihimpunnya Vaudy-Jetty didukung oleh mayoritas cabang IKPI di seluruh Indonesia. “Tepatnya 39 dari 42 cabang mendukung Vaudy-Jetty untuk memimpin IKPI periode 2024-2029,” *hal ini menandakan Vaudy- Jetty Maju jd Paslon bukan karena ambisi pribadi* kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/7/2024).

Menurut Andreas program yang dibawa oleh kandidatnya-pun sangatlah menarik, dan memang dibutuhkan oleh anggota IKPI di seluruh Indonesia.

Dia mencontohkan, apabila dipercaya memimpin IKPI lima tahun kedepan Vaudy-Jetty akan memberikan manfaat lebih berupa potongan harga dalam setiap kegiatan PPL IKPI, rumah sakit dan banyak lagi yang ujungnya untuk kesejahteraan anggota.

“Semua fasilitas itu bisa didapatkan hanya dengan menunjukan kartu anggota IKPI saja. Tentu program ini tidak pernah dipikirkan oleh calon lainnya,” kata Andreas.

Selain itu kata dia, Vaudy-Jetty juga akan memberikan kebebasan pengurus cabang untuk mengelola kegiatan secara mandiri seperti kursus Brevet atau lainnya. Kebijakan ini tentunya akan menjadikan cabang memiliki pemasukan lebih, sehingga semakin banyak cabang IKPI nantinya yang memiliki kantor sekretariat permanen seperti yang sudah terjadi pada cabang Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Terakhir, kedekatan pasangan ini kepada anggota di seluruh Indonesia diyakini menjadi modal kuat Vaudy-Jetty dalam memenangkan Kongres XII. (bl)

 

id_ID