Kategori: Berita Pusat

Wakil Ketua Pengda: Pengurus Baru IKPI Bitung Diharapkan Jadi Motor Pengembangan di Indonesia Timur

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Bitung: Pelantikan pengurus baru Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bitung yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025, di Gedung IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan menjadi momen penting bagi kemajuan organisasi di kawasan timur Indonesia.

Hadir mewakili Ketua Pengurus Daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Wakil Ketua Yuli Rawun menyampaikan harapan besarnya kepada pengurus yang baru saja dilantik. Ia menekankan bahwa kehadiran kepengurusan baru ini tidak hanya penting bagi internal organisasi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak terbentuknya cabang-cabang baru di wilayah timur Indonesia.

“Saya berharap pengurus IKPI Cabang Bitung yang baru bisa menjadi pelopor terbentuknya Cabang Palu dan Cabang Sorong. Kedua wilayah ini sudah memiliki lebih dari enam anggota, dan kini butuh dorongan kepemimpinan serta koordinasi untuk berkembang menjadi cabang resmi,” ujar Yuli Rawun, Selasa (3/6/2025).

Ia juga menyoroti bahwa dengan terbentuknya Cabang Bitung, Pengda Sulawesi, Maluku, dan Papua kini mengemban tanggung jawab besar untuk segera menetapkan batas wilayah organisasi yang jelas.

Hal ini penting mengingat IKPI Cabang Bitung sebelumnya berada di bawah naungan IKPI Cabang Manado, yang wilayahnya mencakup Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), serupa dengan cakupan wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut.

“Dengan Bitung berdiri sendiri sebagai cabang, maka Pengda perlu segera menyusun batas wilayah yang tegas antara Manado dan Bitung agar tidak terjadi ambiguitas dalam pelayanan dan keanggotaan,” tegas Yuli.

Menurutnya, langkah ekspansi ini sangat penting untuk memperluas jangkauan peran IKPI sebagai organisasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia. “Sudah saatnya IKPI dikenal luas, tidak hanya di Jakarta dan Jawa, tetapi juga sampai ke Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tegasnya.

Yuli juga menyatakan bahwa dengan semakin meratanya keberadaan IKPI di berbagai wilayah, maka kepatuhan Wajib Pajak akan lebih mudah diwujudkan. “Pengurus baru Bitung harus aktif mengedukasi masyarakat dan membantu mensosialisasikan aturan perpajakan, agar peran konsultan pajak benar-benar terasa hingga ke pelosok negeri,” katanya.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Umum Vaudy Starworld dan jajaran pengurus pusat, Dewan Penasehat dan Anggota Dewan Kehormatan IKPI. “Semoga ini menjadi titik awal semangat baru untuk mendorong pertumbuhan organisasi yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia,” ujar Yuli. (bl)

IKPI Dorong Anggota Kembangkan Diri, Peresmian Thoha Building Jadi Simbol Kesuksesan Konsultan Pajak Muda

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Bogor: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Nuryadin Rahman, mengajak seluruh anggota IKPI untuk terus mengembangkan diri, baik dalam aspek keilmuan perpajakan maupun dalam hal manajemen usaha. Menurutnya, konsultan pajak saat ini tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus mampu mengelola pekerjaan dengan baik agar dapat membangun kantor sendiri dan memiliki banyak klien.

“Di IKPI, banyak contoh anggota yang sukses dan bisa menjadi inspirasi. Salah satunya adalah Pak Hijrah Hafiduddin dari IKPI Cabang Kota Bogor,” ujar Nuryadin dalam acara peresmian Thoha Building, kantor konsultan pajak milik Hijrah Hafiduddin, di Bogor, Sabtu (1/6/2025).

Gedung representatif yang diberi nama Thoha Building ini tidak hanya berfungsi sebagai kantor, tetapi juga menjadi tempat pertemuan, kegiatan masyarakat sekitar, serta edukasi perpajakan. Di dalamnya akan diadakan sosialisasi perpajakan hingga kursus brevet bagi masyarakat umum.

(Foto: Istimewa)

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas peresmian gedung tersebut.

“Thoha Building adalah contoh nyata bahwa konsultan pajak bukan hanya profesi, tetapi juga bisa menjadi jalan kewirausahaan yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Ini menjadi inspirasi tidak hanya bagi anggota muda, tetapi juga para senior,” ujar Vaudy.

Hijrah Hafiduddin sendiri, meski masih berusia muda, telah berhasil membangun gedung kantor konsultan pajak yang megah di wilayah Bogor. Keberhasilannya dianggap mencerminkan semangat dan visi baru yang tengah dibangun di tubuh IKPI.

“Gedung ini bukan hanya milik saya pribadi, tetapi juga untuk masyarakat. Kami ingin berkontribusi dalam memberikan edukasi perpajakan secara luas, serta membuka ruang interaksi yang bermanfaat bagi komunitas,” kata Hijrah.

Peresmian Thoha Building ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh anggota IKPI untuk terus berkembang, berinovasi, dan membangun eksistensi sebagai konsultan pajak yang profesional sekaligus kontributif bagi masyarakat. (bl)

Pakar Kebijakan Fiskal UI: BPN Harus Didukung SDM dan Sistem Pajak yang Efektif

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia (UI) Dr. Ning Rahayu, M.Si., menegaskan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak serta-merta menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Menurutnya, reformasi kelembagaan harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

Dalam diskusi panel bertajuk “Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya?” yang digelar di Gedung IKPI, Jakarta, Jumat (30/5/2025), Ning mengingatkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan tax ratio terendah di ASEAN, meski penerimaan negara mengalami tren kenaikan sejak 2021.

“Tax ratio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres,” ujarnya.

Merujuk pada hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional, Ning menjelaskan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni. Ia menekankan bahwa sistem yang efektif justru menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio.

“Kita tidak bisa hanya ‘ganti baju’. Kalau SDM-nya sama, strukturnya tidak fleksibel, teknologi minim, dan tidak ada komitmen pelayanan publik, maka hasilnya akan nihil,” tegasnya.

Belajar dari Korea Selatan

Mengambil contoh Korea Selatan yang sukses membentuk Korean National Tax Service (KNTS) tahun 2000, Ning menyoroti pentingnya visi reformasi yang menyeluruh dan fokus pada efisiensi, transparansi, serta pelayanan publik. Ia menilai Korea berhasil karena ada konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

“KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

Dalam paparannya, Ning mengungkapkan berbagai kelemahan struktural yang masih melilit otoritas pajak Indonesia saat ini. Mulai dari terbatasnya kewenangan dalam struktur internal, minimnya fleksibilitas anggaran dan SDM, hingga belum efektifnya regulasi penangkal penghindaran pajak.

“Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkapnya berdasarkan riset disertasinya.

Ning menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak yang efektif struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

“Kalau kita mau bentuk BPN, pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya. (bl)

Jangan Jadikan BPN Cuma “Ganti Baju”, Reformasi Fiskal Harus Menyentuh Akar Masalah

Posted on by Admin IKPI

IKPI Jakarta: Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat ke permukaan dalam diskusi panel nasional yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta Selatan. Mantan Dirjen Pajak 2000–2001, Machfud Sidik, memberi peringatan keras agar rencana tersebut tak sekadar menjadi kosmetik kelembagaan tanpa menyentuh persoalan struktural penerimaan negara.

“Saya ingin memberikan insight yang objektif. Jangan sampai BPN ini hanya sekadar rebranding, tapi tidak menjawab masalah mendasarnya,” tegas Machfud di hadapan akademisi dan praktisi perpajakan.

Machfud menekankan, persoalan penerimaan negara lebih kompleks dari sekadar institusi. Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi domestik dan kontribusi net ekspor yang minim (±3% dari PDB) merupakan hambatan utama. Sebagai perbandingan, Singapura mencatatkan net ekspor hingga 90% dari PDB.

Ia juga menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia yang stagnan di bawah 10%. Bahkan jika digabung dengan pajak daerah, totalnya hanya sekitar 10,3%—jauh dari standar negara-negara OECD yang umumnya berada di atas 15%.

Tak kalah penting, Machfud menyorot kebijakan tax expenditure atau insentif pajak pemerintah yang menurutnya sudah membengkak hingga 20% dari total penerimaan.

“Ini harus kita audit secara objektif. Jangan sampai insentif pajak justru jadi alat untuk melayani tekanan oligarki,” tegasnya.

SARA & BPN Tak Boleh Jadi Obat Palsu

Terkait wacana semi-autonomous revenue authority (SARA) dan pembentukan BPN, Machfud mengingatkan bahwa solusi institusional bukan jaminan perbaikan fiskal.

“Jangan terlalu dikultuskan. Banyak negara gagal karena tidak ada political will yang memadai,” ujarnya mengutip ekonom seperti Joseph Stiglitz dan Richard Bird.

Menurutnya, desain kelembagaan harus mempertimbangkan konteks Indonesia baik dari sisi politik, teknokrasi, maupun tata kelola.

Ia juga memberikan sejumlah catatan penting:

• Dukungan bersyarat terhadap pembentukan BPN: dengan syarat adanya independensi dan akuntabilitas yang kuat.

• Audit menyeluruh terhadap tax expenditure, agar tidak menjadi alat elite tertentu.

• Prioritaskan digitalisasi seperti Cortex sebelum mengganti lembaga.

• Fokus pada kualitas belanja negara, terutama di wilayah timur Indonesia, bukan semata mengejar angka penerimaan. (bl)

Ketua Umum IKPI Dorong PPL Sebagai Strategi Baru Kenalkan Organisasi dan Jaringan Klien

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Depok: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, mendorong agar kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) tidak hanya menjadi sarana peningkatan kompetensi anggota, tetapi juga dimanfaatkan sebagai strategi memperkenalkan IKPI ke masyarakat luas dan membuka peluang jejaring klien baru.

Hal ini disampaikan Vaudy saat memberikan sambutan pada acara PPL yang diselenggarakan oleh IKPI Cabang Depok pada Sabtu (31/5/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh 75 peserta, di mana sekitar 40 persen berasal dari kalangan umum.

“PPL jangan hanya menjadi ruang internal. Ketika dibuka untuk umum bahkan berbayar ini justru membuka pintu bagi masyarakat mengenal IKPI dan berpotensi menjadi klien anggota,” ujarnya di hadapan peserta.

Menurut Vaudy, partisipasi peserta umum dalam jumlah signifikan menjadi sinyal positif bahwa edukasi perpajakan memiliki daya tarik tinggi di luar lingkup konsultan pajak. Ia mendorong pengurus daerah (Pengda) dan pengurus cabang (Pengcab) di seluruh Indonesia untuk menjadikan model ini sebagai pola baru dalam penyelenggaraan PPL.

Acara yang menghadirkan narasumber Nur Hidayat ini mengangkat topik baru yang sangat relevan dengan kebutuhan Wajib Pajak. Antusiasme peserta terlihat tinggi karena materi yang dibawakan merupakan “ketemuan baru” yang belum banyak dibahas dalam forum-forum sebelumnya.

Dengan pendekatan ini, IKPI tidak hanya memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan kualitas profesi, tetapi juga tampil lebih terbuka, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. (bl)

IKPI Soroti Fragmentasi Fiskal, Usulkan Badan Penerimaan Negara sebagai Solusi Masa Depan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai solusi strategis dalam menjawab tantangan fragmentasi fiskal di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan diskusi panel nasional bertajuk “Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya?” yang digelar di Gedung IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (30/5/2025).

Dalam paparannya berjudul “Badan Penerimaan Negara: Reformasi Fiskal, Efisiensi, dan Integrasi”,  Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional yang saat ini bersifat tersebar (fragmentatif), dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak. Di antaranya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Kementerian/Lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur, meningkatkan akuntabilitas, dan mengintegrasikan sistem penerimaan negara secara menyeluruh,” tegas Vaudy di hadapan para akademisi dan praktisi perpajakan.

Landasan Pembentukan BPN

Pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Salah satu target utamanya adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%.

Ketum IKPI ini menggarisbawahi bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

“Struktur yang tersebar ini menimbulkan fragmentasi kebijakan dan data, serta menimbulkan potensi inefisiensi dan kebocoran penerimaan,” ujarnya.

Model Otoritas Fiskal

Dalam forum tersebut, Vaudy memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara:

1.Government Department

seperti yang dianut Indonesia saat ini, di mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian, namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

2.Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola.

3.Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

4.Integrated Revenue Authority (IRA)

seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

Ia menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

Kelebihan BPN

Vaudy menekankan bahwa pembentukan BPN tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan:

• Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan

• Penguatan akuntabilitas dan transparansi

• Integrasi data lintas sektor

• Konsistensi kebijakan fiskal

• Fleksibilitas dalam strategi penerimaan negara

Dampak Positif Jangka Panjang

Jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, BPN dapat mendukung:

• Peningkatan rasio pajak (tax ratio)

• Simplifikasi proses pelaporan dan pembayaran

• Penguatan pengawasan dan penegakan hukum fiskal

• Peningkatan kualitas layanan bagi wajib pajak

• Pengambilan kebijakan fiskal yang berbasis data dan evidence-based

“BPN akan membuka peluang pembaruan fiskal menyeluruh, dengan sistem pengumpulan penerimaan negara yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital,” tutup Vaudy.

Diskusi panel juga menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain:

1.Dr. Machfud Sidik, M.Sc. (Dirjen Pajak 2000-2001)

2.Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Si. (Guru Besar Hukum Perpajakan)

3.Dr. Ning Rahayu, M.Si. (Pakar kebijakan fiskal dan dosen FISIP UI)

4.Pino Siddharta, S.E, S.H, M.Si (Ketua Departemen (Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI)

Keempat narasumber memberikan perspektif historis, dan praktis mengenai kemungkinan, tantangan, serta urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara di Indonesia. (bl)

IKPI Targetkan Penambahan 5 Cabang Baru di Wilayah Timur dan Aceh

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus mendorong ekspansi organisasi ke seluruh pelosok Nusantara. Demikian dikatakan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Nuryadin Rahman, usai pelantikan pengurus Cabang Bitung yang digelar di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Dalam kesempatan itu, ia menyuarakan harapan besar agar wilayah timur Indonesia segera menyusul dengan pembentukan cabang-cabang baru.

“Setelah pelantikan pengurus Cabang Bitung ini, kami mendorong cabang-cabang lain di wilayah Indonesia Timur untuk segera terbentuk. Harapannya, IKPI bisa hadir dari Sabang sampai Merauke,” tegas Nuryadin.

Ia secara khusus menyerukan kepada anggota IKPI yang berada di Papua untuk mulai berkoordinasi dan membentuk kepengurusan cabang di wilayah tersebut. Selain Papua, wilayah seperti Palu dan Maluku juga disebut memiliki potensi untuk ekspansi, tergantung pada jumlah anggota yang aktif.

“Kami menargetkan penambahan sekitar lima cabang baru di tahun 2025, terutama di kawasan timur Indonesia. Saat ini, IKPI sudah memiliki 45 cabang di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya fokus ke timur, IKPI juga membuka peluang pembentukan cabang baru di wilayah barat seperti Aceh. Nuryadin menegaskan bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART), pembentukan cabang dapat dilakukan jika terdapat minimal lima anggota aktif di wilayah tersebut.

“Kami harap, jika ada anggota di Aceh atau daerah lain yang belum memiliki cabang, bisa segera melaporkan diri. Kami siap fasilitasi agar organisasi bisa semakin merata di seluruh wilayah,” ujarnya.

Dengan semangat ini, IKPI berkomitmen memperkuat peran konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak nasional.(bl)

Waisak 2025 Bersama IKPI: Momen Kontemplasi Batin dan Penguatan Integritas Profesi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Perayaan Waisak Nasional 2025 yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk Cengkareng, Jumat (30/5/2025) menjadi peristiwa spiritual yang tak sekadar sakral, tetapi juga menyentuh sisi batin para profesional perpajakan. Dengan menghadirkan empat Bhikkhu Sangha dan rangkaian ritual keagamaan yang sarat makna, Waisak kali ini menjadi ruang kontemplasi yang membangkitkan semangat kebajikan, integritas, dan cinta kasih.

Panitia Waisak Nasional, Faryanti Tjandra, menyampaikan bahwa perayaan ini tidak hanya sebagai wujud penghormatan terhadap Tiga Peristiwa Agung dalam kehidupan Buddha Gautama kelahiran, pencerahan, dan parinibbana tetapi juga sebagai ajakan reflektif bagi para konsultan pajak untuk meneguhkan kembali nilai-nilai luhur dalam menjalankan profesi mereka.

“Acara ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia perpajakan pun, ada ruang untuk menghadirkan nilai spiritual. Kita diajak untuk tidak hanya memahami peraturan dan angka, tetapi juga menjalani profesi dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Faryanti, Sabtu (31/5/2025).

Perayaan diawali dengan penyalaan lilin lima warna oleh Panitia dan Pengurus Pusat IKPI. Kelima warna ini biru, kuning emas, merah, putih, dan jingga mewakili atribut luhur Sang Buddha dan menjadi simbol komitmen moral para profesional yang hadir.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Paritta, permohonan perlindungan kepada Bhikkhu Sangha, Dhammadesana oleh Bhante Bodhi, serta sesi meditasi bersama. Dalam khotbah Dhamma-nya, Bhante Bodhi menekankan pentingnya peran konsultan pajak sebagai pengayom masyarakat dalam hal kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, yang pada akhirnya menopang pembangunan dan kesejahteraan negara.

Rangkaian acara ditutup dengan pelimpahan jasa, pemercikan air suci, dan Sangha Dana, yang secara simbolik juga mewakili anggota IKPI yang hadir secara daring. Sebagai penutup, lagu “Malam Suci Waisak” dinyanyikan bersama-sama, menciptakan suasana syahdu penuh haru dan kekhidmatan.

“Semoga melalui momen suci ini, kita semua semakin diteguhkan untuk menjalani kehidupan dan profesi dengan penuh welas asih dan tanggung jawab. Semoga cahaya Dhamma senantiasa menerangi langkah kita, menuju masyarakat yang damai dan sejahtera,” ujar Faryanti.

Perayaan Waisak ini menegaskan bahwa spiritualitas dan profesionalisme bisa berjalan seiring, saling memperkuat demi terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah dinamika dunia modern. (bl)

Vaudy Starworld Lantik Pengurus IKPI Cabang Bitung di Jakarta

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, secara resmi melantik jajaran pengurus IKPI Cabang Bitung di Gedung IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (30/5/2025). Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pengurus pusat IKPI, serta perwakilan pengurus daerah dari Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kehadiran mereka menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan dan komitmen organisasi dalam memperkuat sinergi antarwilayah di tubuh IKPI.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Vaudy menekankan pentingnya peran strategis konsultan pajak di daerah, termasuk di Bitung, dalam mengawal kepatuhan perpajakan dan mendorong literasi fiskal di tengah masyarakat.

“Pengurus cabang memiliki peran vital dalam menjembatani kebijakan organisasi dengan kebutuhan konsultan di daerah. Saya berharap pengurus IKPI Bitung dapat menjadi penggerak utama dalam membangun profesi yang berintegritas dan adaptif terhadap dinamika sistem perpajakan nasional,” ujar Vaudy.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Acara tersebut berlangsung dengan penuh khidmat dan disertai penandatanganan berita acara pelantikan. Jajaran pengurus IKPI Bitung yang baru resmi menjabat dengan tekad untuk memperkuat kontribusi daerah dalam ranah profesi konsultan pajak nasional.

Hadir Wakil Ketua Pengda Sulawesi, Maluku dan Papua, Yuli Rawun, serta Ketua Pengda Jawa Barat, Heru Widayanto.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Hadir juga, Ketua Dewan Kehormatan, Christian Binsar Marpaung , serta jajaran Pengurus Pusat IKPI:

1. Ketua Umum, Vaudy Starworld

2. ⁠Wakil Sekretaris Umum, Novalia Magdalena

3. ⁠Bendahara Umum, Emanuel Ali

4. ⁠Ketua Departemen Humas, Jemmi Sutiono

5. ⁠Ketua Departemen PPL, Benny Wibowo

6. ⁠Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Nuryadin Rahman

7. ⁠Ketua Departemen Hukum, Ratna Febrina

8. ⁠Ketua Departemen SPPBA, Donny Rindorindo

9. Ketua Departemen SKO, Rusmadi

10. Ketua Departemen Pendidikan, Sundara Ichsan

11. Anggota Departemen FGD, Ari Irfano

Sekadar informasi, pelantikan Pengcab kali ini adalah yang ke 44 setelah Pengcab Buleleng pada tanggal 15 Mei 2025 dan akan menyusul Pengcab Kabupaten Bekasi yang saat ini masih menyusun kepengurusan cabang. (bl)

 

Waisak Nasional 2025, IKPI Serukan Pelayanan Publik Berbasis Kebijaksanaan Buddhis

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Perayaan Waisak Nasional yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berlangsung khidmat dan penuh makna di Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (30/5/2025). Ketua Panitia, David Tjhai, dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Buddhis dalam pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan.

“Melalui tema ‘Tingkatkan Penggenalan Diri dan Kebijaksanaan untuk Indonesia Damai dan Sejahtera’, kita diajak untuk merefleksikan kembali makna pelayanan yang tulus dan bijaksana. Bagi kami di IKPI, hal ini berarti melayani masyarakat dengan hati dan menjunjung nilai-nilai kebijaksanaan Buddhis demi kemaslahatan bangsa,” ujar David.

Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada para Bhikkhu, termasuk Yang Mulia Bhante Bodhi dan anggota Sangha, serta Ketua Vihara Bhante Khanit, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Tidak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja tanpa lelah demi kelancaran acara.

David berharap, perayaan Waisak ini bukan hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperdalam spiritualitas dan meningkatkan kontribusi nyata kepada masyarakat dan negara.

Menurut David, acara ini menjadi bukti sinergi antara profesional pajak dan komunitas religius dalam menumbuhkan semangat damai dan pelayanan berlandaskan kebijaksanaan. (alf)

id_ID
en_US id_ID