IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia mencatatkan serapan pajak sebesar Rp1.688,93 triliun hingga November 2024, mencapai 84,92 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian pajak berada dalam jalur yang sesuai dengan siklus tahun-tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam beberapa sektor.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak pada tahun ini masih berada dalam rencana yang telah ditetapkan, dan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk memenuhi target APBN 2024. “Ini masih ontrack,” ujar Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (12/12/2024).
Secara keseluruhan, hampir seluruh kelompok pajak mengalami pertumbuhan positif. Kinerja positif ini terlihat pada Pajak Penghasilan (PPh) non migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang menunjukkan hasil yang menggembirakan, didorong oleh kinerja sektor pertambangan yang kuat.
PPh non migas tercatat tumbuh 0,43 persen dengan realisasi Rp885,77 triliun (83,30 persen dari target). Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak lainnya mengalami kenaikan 2,65 persen dengan realisasi Rp36,52 triliun (96,79 persen dari target). Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 8,17 persen, dengan realisasi mencapai Rp707,76 triliun (87,23 persen dari target). Peningkatan ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi domestik dan impor, khususnya di sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit.
Namun, PPh migas mengalami kontraksi 8,03 persen, seiring dengan penurunan lifting minyak dan gas bumi. Realisasi pajak migas tercatat sebesar Rp58,89 triliun (77,10 persen dari target).
Dari sisi jenis pajak, kontribusi terbesar datang dari PPN dalam negeri, PPh Badan, dan PPh 21. Setoran PPN dalam negeri tercatat memberikan kontribusi sebesar 25,7 persen terhadap penerimaan pajak, dengan nilai Rp434,67 triliun, yang tumbuh 6,9 persen secara neto. PPh Badan yang berkontribusi 17,2 persen terhadap total penerimaan pajak tercatat sebesar Rp289,8 triliun, meskipun secara neto mengalami kontraksi 23,1 persen. Namun, Anggito menyebutkan bahwa performa PPh Badan mulai membaik dalam tiga bulan terakhir, terutama didorong oleh sektor pertambangan dan industri.
Sementara itu, PPh 21 yang berkontribusi 13,2 persen terhadap penerimaan pajak tercatat tumbuh signifikan sebesar 22 persen secara neto, berkat peningkatan gaji, upah, dan tunjangan bagi pekerja, dengan realisasi Rp223,42 triliun.
Secara sektoral, sektor industri pengolahan dan pertambangan menunjukkan perbaikan meskipun beberapa sektor masih mencatatkan kontraksi. Industri pengolahan tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,3 persen secara neto, namun ada pemulihan dalam beberapa bulan terakhir berkat subsektor seperti sepeda motor, kendaraan, dan rokok. Penerimaan pajak dari sektor ini tercatat sebesar Rp411,74 triliun, memberikan kontribusi sebesar 25,8 persen terhadap total penerimaan pajak.
Sektor pertambangan juga mengalami penurunan tajam sebesar 37,3 persen, namun sejak September 2024, subsektor pertambangan bijih logam menunjukkan kinerja yang lebih baik, meskipun sektor ini masih mencatatkan kontraksi. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan tercatat sebesar Rp96,35 triliun, dengan kontribusi 6 persen terhadap total penerimaan pajak.
Sektor perdagangan juga mencatatkan kontribusi yang besar, dengan andil 25,8 persen dan penerimaan pajak sebesar Rp410,44 triliun. Penerimaan dari sektor ini tumbuh 7,5 persen, didorong oleh sektor perdagangan besar, terutama bahan bakar dan kelapa sawit.
Secara keseluruhan, meskipun beberapa sektor masih menghadapi tantangan, pertumbuhan yang kuat di sektor lainnya menunjukkan optimisme terhadap capaian penerimaan pajak dan mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan kinerja ekonomi Indonesia.(alf)
