Berita Cabang Archives - Laman 14 dari 206 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pemkot Parepare Turunkan 66 Petugas Tinjau Ulang Kenaikan PBB hingga 800%

Posted on 24/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menurunkan 66 petugas untuk melakukan verifikasi ulang atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat memicu polemik karena melonjak hingga 800 persen. Penagihan kenaikan tarif itu sebelumnya sudah ditunda oleh Wali Kota Parepare.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Prasetyo, mengatakan tim verifikasi akan memeriksa kembali 9.015 objek pajak yang terdampak lonjakan tarif. Petugas dibagi ke dalam 22 kelurahan dengan target penyelesaian dalam waktu 2–3 hari.

“Kita menurunkan kekuatan penuh sebanyak 66 orang. Harapannya dalam 2 sampai 3 hari sudah ada hasil pengecekan,” ujar Prasetyo, Sabtu (23/8/2025).

Menurutnya, pemeriksaan ulang ini dilakukan untuk memastikan fungsi lahan sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pendataan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif berdasarkan regulasi yang berlaku.

“Objek pajak yang lahannya dipakai untuk produksi pangan atau peternakan tentu akan berbeda perlakuannya. Nanti semua akan kita sesuaikan,” jelasnya.

Pemkot juga menegaskan akan mengembalikan kelebihan pembayaran dari warga yang sudah terlanjur membayar tarif kenaikan PBB.

“Kalau lahan terbukti tidak produktif, maka tarifnya akan dikembalikan sesuai aturan. Warga yang sudah bayar juga akan kita data, agar kelebihan setoran bisa dikembalikan,” tambah Prasetyo.

Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pembatalan kenaikan PBB, melainkan penundaan penagihan sembari menunggu hasil pengkajian ulang.

“Sebenarnya bukan pembatalan, tapi kalau hasilnya memang tidak sesuai, maka akan dikembalikan seperti semula. Kita cari solusi terbaik untuk masyarakat Parepare,” kata Tasming, Jumat (22/8/2025).

Tasming menjelaskan, kenaikan PBB sejatinya tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak di Parepare. Dari sekitar 30 ribu wajib pajak, hanya 17 persen yang mengalami kenaikan, 13 persen tetap stagnan, dan sisanya justru mengalami penurunan tarif.

“Yang mengalami kenaikan inilah yang kita kaji ulang. Penagihannya kita tahan dulu supaya lebih jelas persoalannya,” pungkasnya. (alf)

Ekonom Desak DPR Bayar Pajak PPh 21 Secara Mandiri demi Transparansi

Posted on 24/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Polemik tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai sorotan publik. Salah satunya terkait komponen Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung negara melalui skema pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai skema tersebut sebaiknya dievaluasi. Menurutnya, DPR sebagai wakil rakyat idealnya menanggung kewajiban perpajakannya sendiri sebagaimana wajib pajak lainnya.

“Yang perlu dikejar dari sisi perpajakan pejabat publik adalah transparansi. Sebagai individu yang mampu, anggota DPR seharusnya membayar dan menyetorkan pajaknya sendiri,” kata Huda, Minggu (24/8/2025).

Huda menjelaskan, saat ini bukan hanya DPR, melainkan pejabat negara, ASN, TNI, Polri, hingga pensiunan masih menikmati fasilitas PPh 21 DTP. Secara teknis, gaji atau tunjangan mereka memang dipotong pajak, tetapi dana potongan itu berasal dari APBN maupun APBD.

“Artinya, penghasilan mereka dipajaki dengan uang negara juga. Jadi bisa dikatakan PPh 21 para pejabat ini sejatinya dibayarkan pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Huda menegaskan penghapusan skema PPh 21 DTP tidak serta merta akan menekan belanja negara. Jika fasilitas itu dihapus, gaji pejabat otomatis akan disesuaikan lebih tinggi untuk menutup potongan pajak mandiri.

“Secara fiskal tidak ada penghematan signifikan, hanya memindahkan pos anggaran saja,” jelasnya.

Namun, menurut Huda, dampak terbesar justru pada persepsi publik. Dengan membayar pajak secara mandiri, anggota DPR menunjukkan transparansi sekaligus menghapus kecurigaan bahwa mereka mendapat perlakuan istimewa dari negara.

“Prinsipnya soal keadilan. Jika masyarakat membayar pajak langsung, maka pejabat publik pun seharusnya melakukan hal yang sama,” imbuhnya.

Huda menilai langkah ini penting untuk memperkuat rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Selain itu, mekanisme pembayaran mandiri juga akan menutup ruang polemik tunjangan DPR yang selama ini kerap menuai kritik.

Diketahui, berdasarkan surat edaran Setjen DPR RI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015, terdapat komponen tunjangan khusus bagi anggota DPR untuk kewajiban PPh 21 yang nilainya hampir Rp2,7 juta per bulan.

Isu ini sempat memanas di ruang publik setelah masyarakat menilai fasilitas tersebut terlalu mewah, di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui akun resmi Instagram telah menegaskan bahwa pejabat negara tetap memiliki kewajiban membayar pajak sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Hanya saja, kewajiban itu difasilitasi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. (alf)

Ratusan Warga Meriahkan Donor Darah dan Bakti Sosial IKPI Sleman

Posted on 24/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ratusan warga dari berbagai kalangan berkumpul untuk mengikuti kegiatan donor darah dan bakti sosial yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman dalam rangka memperingati HUT ke-60 IKPI, di Lapangan Pemda Sleman, Kamis (21/8/2025).

Kegiatan diawali dengan senam gembira yang dipandu oleh instruktur berpengalaman. Musik yang mengalun riang membuat masyarakat antusias mengikuti setiap gerakan.

Usai berolahraga, warga langsung berpartisipasi dalam berbagai layanan yang disediakan panitia, mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi pajak gratis, konsultasi hukum gratis bersama ASPEG Indonesia, pengobatan tradisional, hingga pemeriksaan mata.

Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan sarapan gratis dan lomba menggambar untuk anak-anak. Di sela kegiatan, masyarakat berkesempatan mendapatkan ratusan doorprize menarik, termasuk hadiah utama berupa kulkas dan sepeda gunung.

Ketua Panitia, Arif Nurman Hakim, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI yang telah memfasilitasi kegiatan donor darah ini. Alhamdulillah, terkumpul 59 kantong darah dari para pendonor yang nantinya bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Arif menambahkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial, tetapi juga momentum untuk mencatatkan prestasi. “Kami berharap acara ini bisa berkontribusi pada target rekor MURI dan menjadi tradisi positif di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, menyebut kegiatan ini sebagai peristiwa bersejarah bagi IKPI. “Untuk pertama kalinya, IKPI di DIY mengadakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat luas dalam skala besar. Ini adalah kontribusi nyata kami untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Sleman,” tegasnya.

Menurut Hersona, keberhasilan acara ini juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dan dampak positif bagi organisasi. “Kami melihat respons warga sangat luar biasa. Bahkan, jumlah pengikut Instagram IKPI Sleman melonjak dua kali lipat setelah kegiatan ini. Itu menunjukkan bahwa kegiatan seperti ini bisa mendekatkan IKPI dengan masyarakat,” ujarnya.

Hersona juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota IKPI yang telah aktif terlibat. “Kami berterima kasih atas partisipasi anggota. Semoga kegiatan ini menjadi awal dari program-program sosial IKPI di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Acara ini turut mendapat dukungan dari Pemda Sleman, serta anggota IKPI se-Kabupaten Sleman. Kehadiran para mitra tersebut semakin menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci sukses kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas.

Ia menegaskan, dengan berbagai kegiatan yang dikemas meriah dan penuh manfaat, IKPI Sleman berhasil menghadirkan sebuah acara yang bukan hanya memperingati hari jadi organisasi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. (bl)

IKPI Surakarta, PMI dan BCA Kolaborasi Rayakan HUT ke-60 dengan Donor Darah

Posted on 24/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Surakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta menggelar kegiatan donor darah di Gedung BCA Jalan Slamet Riyadi lantai 2, Jumat (22/8/2025). Acara ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB dan merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT IKPI ke-60.

Pada kesempatan tersebut, Ketua IKPI Cabang Surakarta, Suparman, menyampaikan terima kasih kepada BCA KCU Solo dan PMI atas kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan sosial jni. Ia menegaskan bahwa donor darah tidak hanya bertujuan memperingati ulang tahun organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memecahkan rekor MURI dengan target 5.000 peserta donor darah serentak secara nasional.

“Kami berharap kolaborasi dengan BCA tidak berhenti di sini, namun bisa berlanjut untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya. Kehadiran anggota IKPI, karyawan BCA, dan masyarakat umum hari ini menunjukkan semangat kebersamaan yang luar biasa,” ujar Suparman.

Sementara itu, Pimpinan KCU BCA Solo, Anggolo Pryadiy, turut memberikan apresiasi atas sinergi dengan IKPI Surakarta. Ia mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada IKPI dan menyatakan harapannya agar kerja sama dapat diperluas pada berbagai kegiatan di masa mendatang.

Diungkapkan Suparman, dari 97 pendaftar, tercatat 58 kantong darah berhasil terkumpul setelah sebagian peserta tidak hadir dan beberapa tidak lolos pemeriksaan kesehatan awal.

Meski demikian, antusiasme peserta yang berasal dari anggota IKPI, karyawan BCA, maupun masyarakat umum, menambah semarak perayaan HUT IKPI tahun ini.

Melalui kegiatan tersebut, IKPI Surakarta ingin menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir sebagai organisasi profesi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (bl)

Ratusan Pendaftar Ramaikan Gelaran Donor Darah IKPI Jakarta Barat

Posted on 24/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat sukses menggelar aksi donor darah di Pluit Village Mall, Jakarta Utara, Sabtu (23/8/2025). Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00–13.00 WIB ini diikuti oleh 67 peserta yang hadir, baik melalui formulir daring maupun secara langsung (walk-in), dengan 53 orang dinyatakan lolos donor.

Acara ini terselenggara atas kolaborasi antara IKPI Cabang Jakarta Barat, manajemen Pluit Village Mall, serta Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-60 IKPI.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat, Teo Takismen, menyampaikan bahwa donor darah bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga wujud nyata semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Setetes darah yang kita donorkan hari ini dapat menjadi harapan dan penyelamat bagi sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Teo juga mengucapkan terima kasih kepada PMI Kabupaten Tangerang, Pluit Village Mall, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, dukungan yang diberikan membuat acara berjalan lancar dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Seakan menjadi kebiasaan dalam berbagai kegiatan di IKPI untuk berpantun. Hal tersebut juga dilakukan Teo. “Jalan-jalan ke Kota Bekasi, beli oleh-oleh kue lapis legit. Donor darah tanda berbagi, setetes darah begitu berarti untuk hidup yang lebih baik.” (bl)

Ratusan Peserta Antusias Meriahkan Donor Darah, Senam, dan Periksa Kesehatan Gratis IKPI Palembang

Posted on 24/08/202524/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Palembang: Ratusan peserta antusias mengikuti rangkaian kegiatan HUT ke-80 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang yang digelar pada Sabtu (23/8/2025). Acara diawali dengan senam bersama pukul 07.00 WIB yang diikuti masyarakat umum dan dimeriahkan oleh Yayasan Jantung Sehat serta Persatuan Warga Tulang Sehat Indonesia (Perwatusi).

Antusiasme masyarakat terlihat dari partisipasi dalam donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta berbagai lomba.

Ketua IKPI Cabang Palembang, Susanti mengatakan, meski dari 100 calon pendonor tidak semuanya memenuhi syarat, tetapi mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk lebih dekat dengan masyarakat.

“Walaupun jumlah calon pendonor tidak semuanya bisa diterima, saya berharap kegiatan ini menjadi titik awal IKPI Palembang dalam berkontribusi untuk kemanusiaan sekaligus semakin dikenal masyarakat, khususnya di Kota Palembang,” ujar Susanti.

Diceritakan Susanti, acara pembukaan berlangsung pukul 08.00–09.30 WIB dengan sambutan dari Ketua Panitia Farida, Ketua IKPI Cabang Palembang Susanti, perwakilan Kanwil DJP Sumsel dan Babel Ega Fitrinawati selaku Kabid P2 Humas, serta Ketua PMI Palembang Dewi Sastrani yang juga istri Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenti Apriana, turut hadir dalam kegiatan ini.

“IKPI Palembang juga menyerahkan plakat kepada Kanwil DJP, PMI, dan Dinas Kesehatan. Perayaan berlanjut dengan pemotongan tumpeng dan pelepasan balon sebagai simbol ulang tahun IKPI yang ke-80,” ujarnya. (bl)

IKPI Teken MoU dengan 16 Kampus di DIY, Perkuat Sinergi Pendidikan dan Literasi Pajak

Posted on 24/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman terus memperluas kiprahnya di bidang pendidikan dan literasi pajak. Sehari sebelum menggelar bakti sosial, Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 16 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian seminar dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang berlangsung di Sleman, Rabu (20/8/2025).

Seminar ini menghadirkan dua guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Profesor Sony Warsono dan Profesor Irwan Taufiq Ritonga, sebagai pemateri. Keduanya memaparkan pentingnya literasi pajak dan akuntabilitas fiskal di tengah dinamika perekonomian nasional. Acara dipandu oleh Wakil Ketua IKPI Sleman, Yudhika Elrifi, yang sekaligus menjadi moderator.

Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, menjelaskan bahwa kerja sama dengan kampus bukan sekadar seremoni, tetapi akan diwujudkan dalam program konkret. “MoU ini akan menjadi dasar kolaborasi di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami ingin mendekatkan dunia konsultan pajak dengan dunia akademik agar tercipta sinergi yang saling menguatkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa IKPI Sleman siap mendukung peningkatan kepatuhan pajak masyarakat. “Kami berkomitmen membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Literasi pajak adalah kunci menuju kepatuhan sukarela, dan kampus adalah mitra strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” imbuhnya.

Adapun 16 kampus yang menandatangani MoU antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Janabadra, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Teknologi Yogyakarta, Politeknik YKPN, Universitas Mercubuana Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, YPAN, STIM YKPN, Universitas Amikom, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, STIE YKPN, Universitas Alma Ata, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, dan UNISA.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Prof. Didi Achjari, Ph.D., yang turut hadir, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan IKPI membuka peluang luas bagi mahasiswa maupun anggota IKPI.

“Dengan adanya MoU ini, kami berharap akan lahir program-program sinergis, termasuk kesempatan bagi anggota IKPI untuk melanjutkan studi Magister Akuntansi di FEB UGM,” ujarnya.

Selain memperkuat hubungan dengan kampus, seminar ini juga menjadi sarana edukasi bagi anggota IKPI Sleman. Materi yang dibawakan para narasumber menekankan perlunya inovasi dalam pelayanan perpajakan dan pentingnya integritas dalam profesi konsultan pajak.

Hersona menambahkan, langkah strategis ini juga selaras dengan program pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui sistem perpajakan yang lebih inklusif.

“Kontribusi IKPI Sleman di bidang edukasi adalah bagian dari upaya mendukung visi nasional,” ujarnya.

Dengan terjalinnya kerja sama bersama 16 kampus di DIY, IKPI berharap dapat melahirkan generasi muda yang lebih sadar pajak, lebih kompeten, dan siap berperan aktif dalam pembangunan bangsa. (bl)

DJP Lantik 1.777 Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Posted on 23/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi melantik 1.777 pegawai dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-201/PJ/2025 dan KEP-202/PJ/2025 yang ditetapkan pada 20 Agustus 2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.772 pegawai diangkat dalam jabatan fungsional baru, sementara 5 pegawai diangkat kembali dengan penempatan jabatan dan lokasi kerja yang baru.

Acara pelantikan berlangsung secara hybrid di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (22/8/2025) sore.

Sekretaris DJP, Sigit Danang Joyo, yang menandatangani pengumuman resmi, menegaskan bahwa keputusan pengangkatan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Pegawai yang tidak mengikuti prosesi tanpa alasan sah dalam waktu 30 hari kerja, otomatis akan ditempatkan kembali sebagai pejabat pelaksana.

Selain itu, pegawai yang dilantik diwajibkan melengkapi dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) dan memperbarui data keluarga dalam aplikasi SIKKA sebagai dasar pembayaran perjalanan dinas pindah dan tunjangan.

Proses administrasi gaji dan tunjangan kinerja juga harus dituntaskan maksimal 14 hari setelah pelantikan. Pelantikan massal ini diharapkan memperkuat kapasitas pengawasan dan pemeriksaan pajak di seluruh unit kerja DJP demi mendukung optimalisasi penerimaan negara.(bl)

Rayakan HUT ke-60, IKPI Surabaya Sukses Gelar Donor Darah Bersama PMI dan Kecamatan Tegalsari

Posted on 23/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Dalam rangka memperingati HUT Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ke-60, IKPI Cabang Surabaya bekerja sama dengan Kecamatan Tegalsari dan PMI Surabaya menggelar aksi donor darah . Kegiatan yang berlangsung di Bungker Tegalsari, Sabtu (23/8/2025) ini disambut antusias anggota IKPI dan masyarakat umum.

Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini didukung oleh 14 panitia dari IKPI dan petugas PMI. Kehadiran Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti, Kepala Unit Donor Darah PMI Surabaya dr. Martono Adi Triyoho, serta Camat Tegalsari Drs. Kartika Indrayana turut menambah semangat para peserta.

Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan melebihi target yang diperkirakan. Berdasarkan data panitia, tercatat 146 pendaftar, terdiri dari 128 orang melalui Google Form dan 18 pendaftar langsung (go show). Dari jumlah tersebut, panitia mencatat 132 calon pendonor dengan 89 orang berhasil mendonorkan darah, sementara PMI mencatat 124 calon pendonor dengan 90 orang berhasil donor darah.

Perbedaan data terjadi karena sebagian peserta tidak tercatat di sistem PMI. Dari 124 calon pendonor versi PMI, sebanyak 34 orang tidak lolos karena alasan medis, yakni 18 dengan kadar Hb rendah, 5 dengan tekanan darah tinggi, dan 11 lainnya dengan masalah kesehatan berbeda.

Meski demikian, kegiatan ini berhasil mengumpulkan 90 kantong darah, capaian yang cukup tinggi dan sejalan dengan kegiatan serupa di cabang IKPI lain, seperti Lampung yang menghimpun 100 kantong darah dan Banjarmasin dengan 86 peserta.

Dalam sambutannya, Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Kegiatan donor darah ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bagian dari perayaan HUT IKPI ke-60. Kami bersyukur antusiasme masyarakat begitu tinggi, bahkan melebihi target yang diperkirakan,” kata Enggan.

Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut agar IKPI semakin hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui edukasi perpajakan, tetapi juga lewat kegiatan kemanusiaan.

Kegiatan donor darah ini berlangsung hingga pukul 14.00 WIB dan ditutup dengan penuh semangat kebersamaan. IKPI Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program kemanusiaan serta berkontribusi nyata bagi masyarakat.

“Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh. IKPI untuk Nusa Bangsa!” (bl)

Pemkab Bantul Sesuaikan Tarif PBB-P2

Posted on 23/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melakukan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada tahun ini. Kebijakan tersebut dibahas bersama DPRD Bantul dalam rancangan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Bidang Anggaran BPKPAD Bantul, Anggit Nur Hidayah, menjelaskan penyederhanaan menjadi salah satu poin utama dalam rancangan perda baru. “Jika sebelumnya tarif PBB diklasifikasi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kini diterapkan tarif tunggal. Untuk tarif umum PBB-P2 sebesar 0,2 persen, sedangkan lahan produksi pangan dan ternak dikenakan tarif lebih ringan yakni 0,15 persen,” ungkap Anggit, Sabtu (23/8/2025).

Penyesuaian juga berlaku pada pajak MBLB. Tarifnya diturunkan dari 20 persen menjadi 16 persen agar tidak menambah beban wajib pajak. Namun, tetap ada kewajiban tambahan berupa setoran 25 persen ke pemerintah provinsi. “Dengan skema ini, jumlah yang dibayarkan wajib pajak tetap sama seperti sebelumnya meski ada kewajiban setoran ke provinsi,” jelas Anggit.

Di sisi lain, Pemkab Bantul juga menghadapi tantangan setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur dipangkas hingga Rp21,7 miliar. Pemangkasan tersebut mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Meski begitu, Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Bantul, Surana Nugraha, menegaskan program pembangunan tetap berlanjut. Skema efisiensi dilakukan dengan memangkas pos nonfisik seperti perjalanan dinas, rapat, hingga biaya konsumsi. “Perjalanan dinas luar daerah kami potong 50 persen, rapat dilakukan lebih sederhana, bahkan konsumsi rapat cukup snack saja. Anggaran yang dialihkan bisa menutup kebutuhan proyek infrastruktur,” kata Surana.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Bantul optimistis pembangunan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat lewat pajak, sekaligus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi nasional. (alf)