Kategori: Berita Harian

Kenaikan Pajak Impor CPO India Berpotensi Menekan Ekspor Sawit Indonesia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan pemerintah India yang menaikkan pajak impor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya akan berdampak pada kinerja ekspor industri sawit nasional tahun ini.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan bahwa dampak dari kebijakan ini akan signifikan mengingat India, bersama dengan China, merupakan negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia.

“India merupakan importir minyak sawit dari Indonesia terbesar kedua setelah China. Jadi kalau ini (kenaikan pajak impor) berlangsung lama, sudah pasti akan berpengaruh terhadap ekspor minyak sawit Indonesia,” ujar Eddy dikutip, Selasa (25/02/2025).

Namun, Eddy belum dapat memastikan seberapa besar penurunan ekspor yang akan terjadi akibat kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa dampaknya akan tergantung pada durasi penerapan tarif tersebut.

“Turunnya (ekspor) berapa persen belum bisa dipastikan sebab harus dilihat berapa lama akan diberlakukan tarif tersebut,” tambahnya.

India Naikkan Pajak Impor CPO untuk Kedua Kalinya

Sebelumnya, laporan Reuters pada Jumat (21/02/2025) menyebutkan bahwa India kembali menaikkan pajak impor CPO dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Pada 14 September 2024, pemerintah India telah menaikkan pajak impor CPO, minyak kedelai mentah, dan minyak biji bunga matahari dari 5,5% menjadi 27,5%. Sedangkan, minyak olahan dari ketiga jenis minyak tersebut dikenakan pajak impor sebesar 35,75%.

Dampak langsung dari kebijakan ini mulai terasa, di mana industri penyulingan minyak di India dikabarkan membatalkan pesanan sebanyak 100.000 metrik ton minyak kelapa sawit mentah yang dijadwalkan untuk pengiriman antara Maret hingga Juni tahun ini.

Terkait informasi pembatalan ekspor CPO tersebut, Eddy menyebut pihaknya masih melakukan pengecekan untuk memastikan kebenarannya.

“Saya belum mendapatkan info yang valid. Apakah itu (pembatalan) baru rencana kalau pajak impor naik, saya harus cek ke importir di India,” ungkapnya.

Gapki Dorong Pemerintah untuk Intervensi

GAPKI berencana mengajukan surat kepada Pemerintah Indonesia agar melakukan intervensi sebelum kenaikan pajak impor CPO oleh India resmi berlaku. “Gapki akan bersurat ke Pemerintah. Agar ada lobby dari pemerintah Indonesia perihal ini,” kata Eddy.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pelaku industri sawit Indonesia diharapkan dapat mencari solusi guna mempertahankan daya saing ekspor di pasar global. (alf)

DJP Riau Catatkan Kinerja Positif, Penerimaan Pajak 2024 Capai 100,26% dari Target

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau kembali mencatatkan kinerja positif dalam penerimaan pajak tahun 2024. Hingga akhir tahun, realisasi penerimaan pajak di wilayah ini mencapai Rp23,23 triliun atau 100,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp23,17 triliun.

Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki, mengungkapkan bahwa capaian ini menandai keberhasilan keempat kalinya berturut-turut bagi DJP Riau dalam mencapai target penerimaan pajak sejak tahun 2021.

“Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,32% dibanding tahun lalu semakin memperkuat tren positif ini,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

Selain peningkatan penerimaan pajak, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga mengalami peningkatan. Realisasi pelaporan SPT Tahunan mencapai 104,86%, dengan total 455.308 SPT telah dilaporkan. Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, diikuti oleh wajib pajak non-karyawan, dan badan usaha.

Memasuki tahun 2025, DJP Riau menghadapi tantangan baru dengan implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax serta penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Coretax diharapkan dapat menyederhanakan layanan perpajakan, meskipun masih dalam tahap optimalisasi.

Di sisi lain, DJP Riau mengingatkan wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum tenggat waktu guna menghindari kendala teknis menjelang Idulfitri. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan pada 31 Maret 2025, sementara untuk badan usaha jatuh pada 30 April 2025.

Dengan capaian ini, ia optimistis dapat terus meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perpajakan di tahun mendatang. (alf)

Pemerintah Dorong Perkembangan Industri 5G dengan Insentif Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin serius dalam mendorong perkembangan industri 5G dengan menawarkan berbagai insentif strategis. Insentif tersebut mencakup pembebasan lahan, tax allowance, hingga tax holiday. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi 5G di Indonesia, meningkatkan daya saing industri nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, Indonesia terus memperkuat ekosistem industri digital. Pada tahun 2024, transaksi ekonomi digital nasional diperkirakan meningkat sebesar 13 persen, mencapai nilai 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini menggambarkan potensi besar yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing global, serta menciptakan pemerataan ekonomi.

Emmy Suryandari, Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kemenperin, menyampaikan bahwa transformasi industri Indonesia menuju era 4.0 sudah dimulai sejak 2018 dengan peluncuran program *Making Indonesia 4.0*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri di Indonesia, terutama melalui penerapan teknologi-teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan digitalisasi.

Dalam mendukung kesiapan industri Indonesia memasuki era 4.0, Kemenperin juga telah mengembangkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan sektor industri Indonesia dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Melalui penerapan AI, machine learning, dan digitalisasi, kami berharap seluruh industri di Indonesia dapat meningkatkan kesiapan mereka seiring dengan perkembangan teknologi global,” ujar Emmy.

Pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi canggih, tetapi juga pada pengembangan ekosistem 5G dalam negeri. Kemenperin terus mendorong industri lokal untuk memproduksi perangkat-perangkat yang kompatibel dengan teknologi 5G, mulai dari ponsel, antena, hingga perangkat keras lainnya. “Kami ingin industri lokal dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem 5G global,” tambah Emmy.

Untuk itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyediakan perangkat jaringan 5G, seperti router, switch, dan antena yang dirancang untuk mendukung kecepatan dan kapasitas tinggi. Selain itu, Kemenperin melihat potensi besar bagi industri lokal dalam memproduksi perangkat 5G broadcasting, termasuk radio unit, fronthaul, distributed unit, dan centralized unit.

Peningkatan investasi di sektor elektronika menjadi fokus utama pemerintah, dengan proyeksi investasi yang meningkat dari Rp5,11 triliun pada 2023 menjadi Rp8,29 triliun pada 2024. Kemenperin menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan barang modal untuk memperkuat sektor hulu dan antarindustri, serta mengurangi defisit neraca perdagangan.

“Kebijakan-kebijakan seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta berbagai insentif ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri 5G dan AI di Indonesia, serta membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk tumbuh dan bersaing di pasar global,” kata Emmy.

Selain pengembangan industri, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan vokasi yang membekali tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang relevan di era 5G dan AI. Untuk mendukung hal ini, Kemenperin juga mendirikan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0), yang diharapkan dapat menjadi pusat solusi bagi industri 4.0 dan menjembatani kerja sama antara sektor industri dalam negeri dan mitra internasional.

Emmy Suryandari menambahkan, “Pemerintah akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui insentif fiskal dan non-fiskal, guna mendorong masuknya investasi dan transfer teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era 5G dan AI.”

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia bertekad untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri 5G dan digitalisasi global, memperkuat daya saing ekonomi, serta menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air.(alf)

Subsidi Motor Listrik Kini Pakai Skema PPN DTP

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mengubah skema subsidi untuk pembelian motor listrik pada tahun 2024. Jika sebelumnya diberikan dalam bentuk bantuan langsung sebesar Rp7 juta per unit, kini subsidi tersebut akan diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa mekanisme ini mengikuti pola insentif yang diberikan untuk mobil listrik. “Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya kan diberikan subsidi Rp7 juta. Kalau sekarang tidak, berbentuk PPN, kan mobil juga kita berikan,” ujar Airlangga, baru-baru ini.

Meski demikian, Airlangga belum mengungkapkan secara rinci mengenai mekanisme pemberian insentif dalam bentuk PPN DTP ini. Namun, ia berharap harmonisasi regulasi dapat diselesaikan sebelum perayaan Lebaran. “Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah diharmonisasi,” tambahnya.

Pada tahun 2023, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru. Kebijakan ini dilanjutkan hingga tahun 2024, namun realisasi pemberian subsidi tidak mencapai target yang diharapkan.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa insentif motor listrik saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian. Dalam acara pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) pada Kamis (13/2/2025), Agus menyatakan bahwa kebijakan ini akan segera diumumkan setelah perhitungan anggaran selesai.

“Insentif motor listrik dalam waktu dekat ini sudah finishing up. Angkanya masih dalam proses perhitungan, tapi yang pasti ada,” kata Agus.

Dengan perubahan skema subsidi ini, diharapkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik semakin meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. (alf)

Mau Dapat Insentif PPN DTP Rumah dan Rusun? Ini Syaratnya!

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun hingga Desember 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 4 Februari 2025.

Syarat dan Tata Cara Mendapatkan PPN DTP

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), insentif PPN DTP dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan ketentuan bahwa satu pribadi hanya berhak atas satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun.

Penyerahan rumah dianggap terjadi saat ditandatanganinya akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, serta dilakukan serah terima hak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Periode penyerahan yang memenuhi syarat adalah antara 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

BAST harus didaftarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual melalui aplikasi di kementerian yang mengurus bidang perumahan atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

PKP penjual juga wajib memperoleh kode identitas atas rumah yang disediakan melalui aplikasi di kementerian terkait dan menerbitkan faktur pajak serta menyampaikan laporan realisasi PPN DTP atas transaksi yang memanfaatkan insentif ini.

Besaran Insentif PPN DTP

Berdasarkan PMK No.13 Tahun 2025, skema insentif PPN DTP ditetapkan sebagai berikut:

• Penyerahan rumah antara 1 Januari – 30 Juni 2025: PPN DTP sebesar 100% atas bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

• Penyerahan rumah antara 1 Juli – 31 Desember 2025: PPN DTP sebesar 50% atas bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Ia mencontohkan, jika seseorang membeli rumah senilai Rp2 miliar pada 14 Februari 2025, maka seluruh PPN-nya akan ditanggung pemerintah.

Namun, jika rumah yang dibeli bernilai Rp2,5 miliar, maka pembeli harus membayar PPN sebesar 11% dari selisih Rp500 juta, yaitu Rp55 juta.

Dwi juga menegaskan bahwa insentif ini tidak berlaku bagi rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sebelumnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah dengan harga lebih terjangkau. (alf)

Pemerintah Terbitkan PMK 15/2025, Atur Kepastian Hukum Pemeriksaan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya diatur dalam beberapa regulasi perpajakan.

Penerbitan PMK 15/2025 dilakukan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pajak,” demikian kutipan dari PMK tersebut.

Dalam peraturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta untuk tujuan lain sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tiga Jenis Pemeriksaan Pajak

PMK 15/2025 menetapkan tiga jenis pemeriksaan pajak, yaitu:

• Pemeriksaan Lengkap – Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak guna menguji kepatuhan wajib pajak secara mendalam.

• Pemeriksaan Terfokus – Pemeriksaan yang dilakukan hanya terhadap satu atau beberapa pos dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

• Pemeriksaan Spesifik – Pemeriksaan yang dilakukan secara lebih sederhana dan hanya berfokus pada satu atau beberapa pos dalam SPT, data tertentu, atau kewajiban perpajakan tertentu.

Selain itu, PMK ini mengatur bahwa pemeriksaan pajak dapat mencakup satu atau lebih jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tertentu. Pemeriksaan ini juga mencakup satu atau beberapa Objek Pajak PBB.

Jenis pajak yang dapat dikenakan pemeriksaan dalam PMK ini mencakup berbagai pajak yang diadministrasikan oleh DJP, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Karbon, serta pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain untuk menguji kepatuhan pajak, pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain, seperti penentuan dan pencocokan data, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan materi yang relevan dengan pemeriksaan pajak.

Dengan diterbitkannya PMK 15/2025, diharapkan pemeriksaan pajak menjadi lebih terarah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (alf)

DJP Catatkan Penerimaan Pajak Rp 33,39 Triliun dari Usaha Ekonomi Digital

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai total Rp 33,39 triliun hingga 31 Januari 2025. Angka ini berasal dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), fintech (P2P lending), dan transaksi kripto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, dalam keterangannya, Senin (17/2/2025) menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari beberapa sumber pajak, yakni:

– PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Rp 26,12 triliun

– Pajak Kripto Rp 1,19 triliun

– Pajak Fintech (P2P Lending) Rp 3,17 triliun

– Pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 2,90 triliun.

Rincian Penerimaan Pajak PMSE

Penerimaan pajak dari sektor PMSE menjadi yang terbesar, dengan jumlah mencapai Rp 26,12 triliun. Jumlah ini dikumpulkan dari 181 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Berdasarkan data DJP, setoran PPN PMSE tersebar dalam beberapa tahun, dengan rincian sebagai berikut:

– Rp 731,4 miliar (tahun 2020)

– Rp 3,90 triliun (tahun 2021)

– Rp 5,51 triliun (tahun 2022)

– Rp 6,76 triliun (tahun 2023)

– Rp 8,44 triliun (tahun 2024)

– Rp 774,8 miliar (tahun 2025, hingga Januari).

Penerimaan Pajak Kripto

Dwi juga mencatatkan penerimaan pajak kripto yang tercatat sebesar Rp 1,19 triliun. Angka ini diperoleh dari transaksi penjualan kripto di exchanger, yang menyumbang penerimaan pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp 560,55 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 634,24 miliar. Penerimaan ini tersebar dari tahun 2022 hingga 2025 dengan rincian sebagai berikut:

– Rp 246,45 miliar (tahun 2022)

– Rp 220,83 miliar (tahun 2023)

– Rp 620,4 miliar (tahun 2024)

– Rp 107,11 miliar (tahun 2025).

Sektor fintech (P2P lending) juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, yang tercatat sebesar Rp 3,17 triliun hingga Januari 2025. Penerimaan ini terdiri dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp 830,54 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sebesar Rp 720,74 miliar, serta PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,62 triliun.

Pajak atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu, DJP juga mencatatkan penerimaan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) yang tercatat sebesar Rp 2,90 triliun. Penerimaan ini terdiri dari PPh sebesar Rp 195,54 miliar dan PPN sebesar Rp 2,71 triliun.

Dwi menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan keadilan dalam berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Selain itu, DJP berencana menggali potensi penerimaan pajak lainnya dari sektor ekonomi digital, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan terus berkembangnya ekonomi digital, DJP berharap sektor ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. (alf)

Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP untuk Rumah dan Rusun

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025.

Perpanjangan insentif ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri terkait lainnya.

“Pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui keterangan tertulisnya, diterima Sabtu (22/2/2025).

Rincian Insentif PPN DTP

• Periode 1 Januari – 30 Juni 2025

• Insentif PPN DTP sebesar 100% atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga Rp2 miliar.

• Berlaku untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

• Periode 1 Juli – 31 Desember 2025

• Insentif PPN DTP sebesar 50% atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga Rp2 miliar.

• Berlaku untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Sebagai contoh, jika seseorang membeli rumah seharga Rp2 miliar pada 14 Februari 2025, seluruh PPN-nya akan ditanggung pemerintah. Namun, jika seseorang membeli rumah seharga Rp2,5 miliar pada 15 Februari 2025, maka PPN yang harus dibayar adalah 11% dari Rp500 juta atau sebesar Rp55 juta.

Dwi, perwakilan dari DJP, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi rumah atau rusun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

“Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional di sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya,” kata Dwi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan stimulus bagi industri properti, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan hunian yang lebih terjangkau. (alf)

BKF dan IBFD Kolaborasi Bahas Implementasi Pajak Minimum Global di ASEAN

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) menggelar workshop pemerintahan yang membahas implementasi Pajak Minimum Global di kawasan ASEAN. Acara ini dihadiri oleh para pakar perpajakan internasional IBFD serta perwakilan pemangku kepentingan dari berbagai negara ASEAN yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Bertempat di Gedung BKF Kementerian Keuangan, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas negara-negara ASEAN dalam menerapkan Pajak Minimum Global. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama regional serta berbagi pengalaman antara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam mengelola kebijakan pajak ini. Dengan meningkatnya koordinasi antarnegara, diharapkan implementasi Pajak Minimum Global dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil di seluruh kawasan.

Dikutip dari website resmi BKF (fiskal.kemenkeu.go.id), selama tiga hari pelaksanaan (17-19 Februari), workshop membahas berbagai agenda penting, termasuk implementasi Pajak Minimum Global di tingkat internasional, perkembangan terkini serta isu-isu yang muncul di berbagai negara, desain Pajak Top-Up Minimum Dalam Negeri yang memenuhi syarat, desain aturan inklusi perpajakan dan administrasi Pajak Minimum Global, serta strategi dalam mengelola sengketa dan kompetisi pasca penerapan Pajak Pilar Dua.

Para peserta juga mendapatkan wawasan mendalam mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kebijakan ini, termasuk harmonisasi regulasi antarnegara dan kesiapan infrastruktur pajak yang mendukung.

Selain sesi diskusi panel dengan para ahli, workshop ini juga menyajikan studi kasus dari beberapa negara yang telah lebih dahulu mengadopsi Pajak Minimum Global. Hal ini memberikan gambaran konkret mengenai implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan di negara-negara tersebut. Dengan adanya studi kasus ini, peserta workshop dapat mempelajari pengalaman nyata dan menyesuaikannya dengan kondisi fiskal di negara masing-masing.

Di samping itu, workshop juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam administrasi perpajakan, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak. Pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Pajak Minimum Global secara optimal, sehingga negara-negara ASEAN dapat menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian regional.

Dengan diselenggarakannya workshop ini, diharapkan negara-negara ASEAN dapat semakin siap dalam menghadapi tantangan dan peluang terkait implementasi Pajak Minimum Global, serta memperkuat koordinasi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif dan berkeadilan di kawasan. Ke depan, kolaborasi lintas negara ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pajak yang lebih solid dan mampu menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil bagi investor serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (alf)

 

CEO INDODAX Soroti Tantangan dalam Implementasi Pajak Kripto di Indonesia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menegaskan bahwa meskipun regulasi pajak kripto telah diberlakukan sejak 2022, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar biaya transaksi di INDODAX digunakan untuk membayar pajak.

“Sebagian besar biaya transaksi di INDODAX digunakan untuk membayar pajak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

Penerapan pajak atas aset kripto di Indonesia bermula pada tahun 2017, ketika pemerintah mengakui kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan berdasarkan ketetapan Kementerian Perdagangan. Hingga tahun 2022, sistem perpajakan yang berlaku masih mengandalkan mekanisme self-reporting, di mana para investor melaporkan pendapatan dari kripto melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dikenai pajak penghasilan progresif.

Namun, sejak 2022, pemerintah Indonesia beralih ke sistem pajak final bagi transaksi aset kripto melalui platform exchange berizin. Dalam skema baru ini, transaksi kripto dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,1% serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11%. Meski tarif ini relatif rendah dibandingkan negara lain, Oscar Darmawan menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para pelaku industri.

Salah satu tantangan utama adalah penerapan PPN yang dianggap kurang ideal, sebab tetap dikenakan meskipun trader mengalami kerugian. Hal ini berbeda dengan mekanisme capital gains tax yang umumnya hanya berlaku saat terjadi keuntungan.

Selain itu, masih terdapat kesulitan dalam pemungutan pajak bagi trader yang menggunakan platform exchange luar negeri. Hingga saat ini, belum ada mekanisme yang jelas terkait pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui platform asing, sehingga para trader harus melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Oscar Darmawan menyarankan agar para trader berkonsultasi dengan account representative (AR) di kantor pajak masing-masing guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, ia berharap agar revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 dapat mempertimbangkan penghapusan PPN pada transaksi kripto.

Menurutnya, dengan status kripto yang kini diklasifikasikan sebagai aset keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seharusnya transaksi kripto tidak lagi dikenakan PPN, seperti halnya produk keuangan lainnya.

“Diharapkan ke depannya kripto sudah tidak lagi dikenakan PPN layaknya produk keuangan lainnya,” ujarnya. (alf)

id_ID
en_US id_ID