Penulis: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan deretan insentif dan keringanan pajak yang telah digulirkan sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut, kata Bimo, merupakan bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang kinerja dunia usaha di tengah transisi ekonomi global.

“Berbagai insentif, keringanan, dan fasilitas pajak sudah kami gulirkan untuk membantu masyarakat dan pelaku bisnis,” ujar Bimo dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Insentif Pajak dari Rumah Hingga UMKM

Bimo merinci, program insentif mencakup PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan di sektor padat karya, PPN DTP untuk rumah tapak dan rumah susun, serta diskon PPN kendaraan listrik dan hybrid. Pemerintah juga menanggung PPN tiket pesawat untuk mendorong mobilitas wisatawan.

Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah mempertahankan pembebasan PPh UMKM untuk omzet hingga Rp500 juta, dan tarif PPh Final 0,5% untuk omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, berlaku sampai 2029.

Bimo menegaskan bahwa berbagai stimulus tersebut telah memberi efek positif pada aktivitas ekonomi nasional. Realisasi penerimaan pajak bruto hingga September 2025 mencapai Rp1.619,2 triliun, naik dari Rp1.588,21 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Meski secara neto (setelah restitusi) sempat tertekan turun dari Rp1.354,86 triliun menjadi Rp1.295,28 triliun, tren bulanan menunjukkan perbaikan.

“Secara month-to-month, pertumbuhan penerimaan neto tetap positif. Artinya, aktivitas ekonomi masih bergerak naik,” ujar Bimo.

Hampir semua jenis pajak mencatatkan pertumbuhan.

• PPh 21 naik 1,7% menjadi Rp195 triliun.

• PPh Badan tumbuh signifikan dari Rp287,3 triliun menjadi Rp309,7 triliun, didorong peningkatan profit sektor pertanian, energi, dan tambang logam.

• PPN Impor melesat dari Rp198,9 triliun menjadi Rp229,8 triliun.

Sementara itu, PPN Dalam Negeri masih tertekan dari Rp505,2 triliun menjadi Rp497,2 triliun akibat penurunan konsumsi di beberapa sektor perdagangan.

Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan setoran naik dari Rp443,8 triliun menjadi Rp452,3 triliun. Pertumbuhan juga terlihat pada sektor keuangan (naik ke Rp190,3 triliun) dan pertambangan (menjadi Rp185,8 triliun).

Namun, perdagangan masih menjadi titik lemah, turun ke Rp370,9 triliun akibat lesunya penjualan mobil dan perdagangan besar.

Bimo menambahkan, data perpajakan kini mulai digunakan sebagai indikator untuk memetakan kinerja ekonomi sektoral.

“Kinerja penerimaan pajak bisa menjadi cermin arah ekonomi nasional. Seberapa efektif pemungutan dan pengecualian pajak di setiap sektor akan terlihat dari data ini,” jelasnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah kabar yang menyebut ada pegawainya berolahraga di ruang kerja saat jam dinas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Kantor Pusat DJP, Rabu (17/9/2025).

Direktur P2Humas DJP, Rosmauli, melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025) menegaskan bahwa kegiatan senam yang terlihat saat kunjungan tersebut berlangsung setelah jam kerja berakhir, tepatnya sekitar pukul 17.30 WIB.

“Kegiatan itu dilakukan setelah jam kerja. Jadi tidak benar ada pegawai yang berolahraga di waktu dinas,” ujar Rosmauli.

Rosmauli menjelaskan, saat itu Menteri Keuangan berkunjung ke beberapa ruangan di kantor pusat DJP, termasuk aula salah satu gedung  tempat sejumlah pegawai wanita sedang melakukan senam. Turut mendampingi kunjungan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, serta beberapa pejabat eselon lainnya.

Menurutnya, suasana saat itu justru berlangsung hangat. Menteri Keuangan sempat berbincang santai dengan para pegawai dan bahkan meladeni beberapa yang meminta swafoto bersama.

“Kalau kegiatan itu terjadi di jam kerja, tentu sudah langsung ditegur. Tapi faktanya, Pak Menteri justru berinteraksi dengan akrab dan bahkan berfoto bersama para pegawai,” jelasnya.

Rosmauli menambahkan, kegiatan olahraga ringan di lingkungan kantor adalah bagian dari upaya DJP mendorong kebugaran dan keseimbangan kerja, selama dilakukan di luar jam dinas atau sesuai aturan yang berlaku.

“Kami mendukung kegiatan positif pegawai, termasuk menjaga kesehatan. Namun disiplin dan etika kerja tetap prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, sempat beredar kabar di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan mendapati pegawai DJP berolahraga di ruang kerja saat jam dinas. Kabar tersebut menuai berbagai tanggapan publik.

Namun klarifikasi resmi dari DJP memastikan bahwa tidak ada pelanggaran disiplin dalam peristiwa itu.

Rosmauli menegaskan bahwa DJP tetap berkomitmen menjaga profesionalisme aparatur dan membangun budaya kerja yang sehat, humanis, serta berintegritas. (bl)

IKPI, Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tegas terhadap India terkait pembelian minyak dari Rusia. Dalam pernyataan terbarunya di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (19/10/2025), Trump menegaskan bahwa India akan tetap dikenakan tarif impor besar jika tak segera menghentikan transaksi energi dengan Moskow.

“Saya sudah berbicara dengan Perdana Menteri Modi, dan dia mengatakan tidak akan melanjutkan urusan minyak Rusia,” ujar Trump kepada wartawan, mengulang klaim yang sebelumnya juga ia sampaikan pekan lalu.

Namun, ketegangan meningkat setelah pemerintah India menyatakan tidak mengetahui adanya percakapan seperti yang diklaim Trump. Saat dikonfirmasi mengenai bantahan tersebut, presiden AS itu menanggapinya dengan nada menekan.

“Kalau mereka mau bilang begitu, ya silakan saja. Tapi mereka akan terus membayar tarif yang sangat besar, dan mereka tidak mau itu terjadi,” kata Trump dengan nada tajam.

Pernyataan keras itu memperkuat posisi Washington dalam menekan negara-negara yang masih menjalin kerja sama energi dengan Rusia, di tengah upaya Barat membatasi pendapatan Moskow dari ekspor minyak sebagai bentuk sanksi atas invasi ke Ukraina.

Sikap Trump kali ini juga menandai kembalinya gaya diplomasi konfrontatif ala “America First”, di mana tekanan ekonomi digunakan sebagai senjata politik untuk memaksa negara lain menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan AS.

Analis menilai, ancaman tarif terhadap India bisa memicu gesekan baru dalam hubungan dagang kedua negara. India sendiri selama ini menjadi salah satu pembeli terbesar minyak Rusia dengan harga diskon, yang membantu menekan inflasi domestik.

Jika ancaman tarif benar-benar diberlakukan, India menghadapi dilema sulit antara menjaga stabilitas ekonomi nasional atau mempertahankan hubungan strategis dengan Washington. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan proses negosiasi tarif bea masuk produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat tetap berjalan meski sempat tersendat akibat shutdown pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump. Pemerintah menargetkan kesepakatan final akan rampung pada akhir tahun ini.

“Negosiasi sedang berjalan dan kita terus membahas detailnya. Saat ini sudah masuk tahap legal drafting yang memang memerlukan waktu,” ujar Airlangga kepada wartawan usai membuka Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Batch I di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan tersebut sesuai tenggat waktu. “Deadline-nya tahun ini, tepatnya bulan Desember,” kata Airlangga menambahkan.

Sebelumnya, Airlangga sempat menyampaikan bahwa negosiasi tarif sempat terhenti akibat dampak government shutdown di Amerika Serikat yang menghentikan sebagian aktivitas pemerintahan, termasuk proses diplomasi ekonomi.

“Dengan adanya shutdown di Amerika, kita juga ikut terdampak. Artinya, proses negosiasinya sementara terhenti,” ujarnya dalam konferensi pers perundingan ASEAN DEFA di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Meski begitu, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Washington dan tetap menjalin komunikasi aktif dengan mitra dagang Negeri Paman Sam. “Kita monitor terus perkembangan di sana, begitu kondisi memungkinkan, pembahasan akan kita percepat,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, penyelesaian negosiasi ini penting untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar AS serta memastikan kepastian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan nasional. Pemerintah berharap hasil akhir perundingan bisa memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hubungan dagang internasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. (alf)

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat langkah menuju digitalisasi pelayanan perpajakan. Salah satu agenda pentingnya adalah penerapan sistem Coretax sebagai sarana utama pelaporan SPT Tahunan mulai tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026.

Sebagai bagian dari sosialisasi nasional, DJP menggelar Forum Tematik Bakohumas bertema “Penyebaran Informasi Terkait Kemudahan Pelaporan SPT Tahunan 2025 melalui Coretax” di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 190 pegawai kehumasan dari 68 kementerian dan lembaga.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aktivasi akun dan penggunaan kode otorisasi Coretax.

“Forum ini menjadi sarana sosialisasi sekaligus pendampingan agar para peserta memahami proses aktivasi akun dan otorisasi Coretax, yang akan diterapkan penuh mulai tahun 2026,” ujar Deni.

Melalui sistem Coretax, wajib pajak akan dapat mengakses seluruh layanan perpajakan secara terpadu, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran. Sistem ini memungkinkan integrasi data otomatis sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan profil wajib pajak.

Deni menjelaskan, sekitar 14 juta wajib pajak di Indonesia perlu melakukan aktivasi dan registrasi akun Coretax sebelum masa pelaporan dimulai pada 1 Januari 2026. “Dengan aktivasi lebih awal, wajib pajak dapat memastikan akses layanan berjalan lancar saat pelaporan SPT,” ujarnya.

DJP juga memastikan bahwa keamanan data menjadi prioritas utama. Coretax dilengkapi autentikasi berlapis dan fitur keamanan dua langkah (two-factor authentication) untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna.

Melalui forum ini, DJP berharap seluruh peserta dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperluas penyebaran informasi ke instansi dan masyarakat.

“Peran kehumasan sangat penting sebagai jembatan komunikasi publik. Aktivasi Coretax bukan hanya kewajiban administratif, tapi bagian dari transformasi besar menuju pelayanan pajak yang modern dan transparan,” pungkas Deni. (alf)