Hari: 17 Maret 2026

IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara IKPI Sumbagut dan tim P2 Humas Kanwil DJP Sumatera Utara I pada Senin, (16/3/2026).

Kunjungan yang dipimpin Kepala P2 Humas Kanwil DJP Sumatera Utara I, Aldy Fardian, bersama tim tersebut membahas upaya optimalisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP. Sistem administrasi perpajakan terbaru ini diharapkan dapat mempercepat sekaligus mempermudah proses pelaporan bagi wajib pajak.

Pertemuan yang berlangsung pada siang hari tersebut disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua IKPI Pengda Sumbagut, Hery, didampingi Sekretaris IKPI Pengda Sumbagut, Lai Han Wie.

Hery menegaskan bahwa konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya, terutama dalam proses penyampaian SPT Tahunan melalui sistem yang baru.

“Konsultan pajak memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu, terlebih dengan adanya sistem Coretax yang kini mulai digunakan,” ujar Hery, Selasa (17/3/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi jatuh pada akhir Maret setiap tahunnya. Karena itu, para konsultan pajak diharapkan dapat terus mengingatkan serta membantu wajib pajak agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Hery, sinergi antara DJP dan IKPI menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Melalui kerja sama tersebut, edukasi perpajakan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak secara efektif.

Sementara itu, DJP menilai peran konsultan pajak sangat strategis sebagai mitra otoritas pajak dalam menyampaikan informasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berharap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terus meningkat, sekaligus mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. (bl)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mendeteksi perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktik under invoicing atau mekanisme manipulasi nilai barang impor untuk memperkecil kewajiban bea masuk dan pajak.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menutup kebocoran penerimaan negara sebagaimana yang sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan memperbaiki terus income kita ke depan,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (17/3).

Yang mengejutkan, dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel uji, seluruhnya terbukti melakukan praktik tersebut.

“Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing,” katanya.

Purbaya enggan merinci lebih lanjut berapa besar estimasi kerugian negara akibat praktik ini. Ia menyebut penghitungan yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berlangsung.

“Nanti, masih dihitung lagi,” kata dia singkat

Pernyataan Purbaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah penegakan hukum terhadap pelaku under invoicing.

Praktik ini selama ini dianggap sebagai salah satu sumber kebocoran penerimaan negara yang signifikan, namun sulit dibuktikan karena melibatkan manipulasi dokumen ekspor-impor lintas negara.

Presiden Prabowo sebelumnya telah berkali-kali menyinggung soal kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang harus segera ditambal. Temuan Kementerian Keuangan terkait under invoicing ini tampaknya enjadi salah satu respons konkret atas arahan tersebut.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah kini memiliki alat baru untuk memperkuat pengawasan impor.

Alat canggih tersebut bernama Trade AI, sbuah sistem berbasis kecerdasan artifisial yang dikembangkan dalam dua minggu terakhir dan diklaim sudah menunjukkan kinerja sangat baik.

Purbaya menjelaskan Trade AI mampu mendeteksi berbagai modus kecurangan, mulai dari under-invoicing, over-invoicing, hingga indikasi pencucian uang. (ds)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar meminta seluruh wajib pajak orang pribadi agar tidak menunda penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025.

Hal ini mengingat batas waktu pelaporan yang jatuh pada 31 Maret 2026, berdekatan dengan libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

“Kami ingatkan kepada wajib pajak orang pribadi bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2025 adalah tanggal 31 Maret 2026. Wajib pajak diharapkan tidak menunda penyampaian SPT Tahunan mengingatkan batas waktu pelaporan berdekatan dengan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri,” ujar Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Denpasar, dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/3).

Sumarso menjelaskan bahwa momentum hari libur dan cuti bersama kerap mendorong sebagian masyarakat menunda pelaporan hingga mendekati tenggat waktu. Kebiasaan tersebut, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan antrean layanan maupun kendala teknis pada sistem pelaporan daring.

Guna memudahkan wajib pajak, pemerintah telah menyediakan layanan digital melalui sistem Coretax. Dengan sistem ini, pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu hadir langsung ke kantor pajak.

Berbagai panduan penggunaan pun tersedia melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak maupun media edukasi dari para praktisi perpajakan.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan langsung, layanan konsultasi tatap muka tetap dibuka di kantor pajak pada setiap hari kerja. Sumarso menegaskan bahwa pelaporan SPT bukan sekadar kewajiban administratif tahunan semata.

DJP mencatat sebanyak 8.125.023 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) telah diterima hingga 15 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, untuk Tahun Pajak 2025. Angka ini mencakup seluruh kategori wajib pajak yang diwajibkan melapor sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Dari total SPT yang masuk, pelaporan didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan yang mencapai 7.200.487 laporan.

Disusul OP Non-Karyawan sebanyak 754.990 laporan, serta Wajib Pajak Badan dalam rupiah sebanyak 167.988 laporan dan dalam dolar AS sebanyak 134 laporan. Keempatnya merupakan kelompok dengan tahun buku Januari–Desember.

Sementara itu, untuk kategori beda tahun buku, yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025, tercatat Wajib Pajak Badan (Rupiah) sebanyak 1.403 laporan dan Badan (USD) sebanyak 21 laporan.

Di sisi lain, DJP juga melaporkan kemajuan signifikan dalam implementasi sistem perpajakan baru, Coretax DJP. Hingga tanggal yang sama, sebanyak 16.354.088 wajib pajak telah mengaktifkan akun mereka di sistem tersebut.

Rinciannya, Wajib Pajak Orang Pribadi mendominasi dengan 15.315.349 akun aktif, diikuti Wajib Pajak Badan sebanyak 948.165 akun, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 90.348 akun, dan Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 226 akun. (ds)