IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyoroti pentingnya menekan shadow economy sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Hal ini disampaikannya dalam diskusi terbatas di The Dharmawangsa Jakarta, Jumat (24/6/2026).
Menurut Vaudy, masih besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat menjadi salah satu penyebab utama tax gap di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menarik aktivitas tersebut masuk ke dalam sistem formal.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui kebijakan redenominasi rupiah dan pembatasan transaksi uang tunai. Ia menilai, kedua kebijakan tersebut dapat mendorong transparansi serta meningkatkan keterlacakan transaksi ekonomi.
“Kalau transaksi tercatat dalam sistem, maka potensi pajak yang selama ini tidak tergali bisa masuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, redenominasi bukan sekadar penyederhanaan nominal mata uang, tetapi juga bagian dari modernisasi sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan.
Selain itu, pembatasan transaksi tunai dinilai penting untuk mengurangi praktik ekonomi gelap yang sulit diawasi, sekaligus memperkuat basis data perpajakan nasional.
Vaudy menegaskan bahwa reformasi perpajakan ke depan harus menyasar akar persoalan, bukan hanya pada kebijakan administratif, tetapi juga pada struktur ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Hadi Poernomo sebagai narasumber, pengurus pusat, dewan kehormatan, dewan penasehat, dan anggota kehormatan IKPI. (bl)
