IKPI, Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kritik dari Bank Dunia terkait rendahnya penerimaan pajak Indonesia. Dalam konferensi pers perdana Dewan Ekonomi Nasional pada Kamis, (9/1/2025) ia menyebut Republik Indonesia (RI) memiliki kesamaan dengan Nigeria dalam hal pengumpulan pajak yang belum maksimal.
Luhut menegaskan bahwa implementasi program digitalisasi pemerintahan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. “Jika program ini dijalankan dengan baik, penerimaan negara bisa bertambah hingga Rp1.500 triliun atau setara dengan 6,4 persen dari PDB,” ujar Luhut.
Luhut juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program Kartu Kredit Pemerintah (KKS) yang digagas Kementerian Keuangan. Program ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak serta memperbaiki tata kelola keuangan negara.
“Angka Rp1.500 triliun itu bisa dicapai jika semua pihak bekerja sama, tanpa terus-menerus memberikan kritik yang tidak konstruktif,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Ia juga menekankan bahwa masalah yang ada perlu diselesaikan secara bertahap, bukan dengan saling menyalahkan. “Biarkan program ini berjalan terlebih dahulu,” katanya.
Pernyataan Luhut ini muncul sebagai respon atas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kapasitas penerimaan pajak di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin mendesak. Pemerintah berharap berbagai kebijakan baru, termasuk digitalisasi, akan membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia.(alf)
