
Coretax Belum Stabil, Negara Tak Boleh Hukum Wajib Pajak
“Relaksasi SPT Badan 2025 Bukan Pilihan, tapi Kewajiban Negara” Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025, satu pertanyaan mendasar muncul: Apakah

“Relaksasi SPT Badan 2025 Bukan Pilihan, tapi Kewajiban Negara” Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025, satu pertanyaan mendasar muncul: Apakah

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyoroti pentingnya menekan shadow economy sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Hal ini disampaikannya

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan kebijakan relaksasi pelaporan

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 26 April 2026 pukul 24.00

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta relaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa reformasi di sektor fiskal, termasuk perpajakan dan kepabeanan, tengah berjalan cepat dan menunjukkan hasil konkret. Purbaya

Perbincangan mengenai restitusi pajak setiap tahun cenderung berulang dengan pola yang sama, fokus pada besaran angka dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Restitusi kerap diposisikan sebagai

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prof. (HC) Dr. Triyono Martanto sebagai Ketua Pengadilan Pajak

IKPI, Jakarta: Prof. (HC) Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., C.A. resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Pajak untuk masa jabatan lima tahun ke

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan tenggat waktu yang jelas dalam mekanisme penyampaian data perpajakan. Dalam aturan tersebut,