IKPI, Jakarta: Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pajak daerah periode 2022 membaik dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Hal ini terbukti dari pertumbuhan pajak daerah sebesar 5,1 persen yaitu Rp 199,31 triliun pada 2021 menjadi Rp 209,47 triliun pada 2022.
Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, di Sentul Bogor, Selasa (17/1/2023), Sri Mulyani mengatakan, realisasi pajak daerah tersebut mendominasi PAD dengan kontribusi sebesar 72,6 persen.
“Perekonomian daerah mulai membaik, kita lihat perpajakan di daerah menguat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luar biasa,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Beritasatu.com.
Adapun peningkatan pajak daerah ini terjadi pada empat jenis pajak konsumtif yakni pajak hiburan yang naik 212,74 persen (yoy) dari Rp 480 miliar menjadi Rp 1,49 triliun.
Disusul pajak hotel yang juga mengalami pertumbuhan 89,09 persen (yoy) dari Rp 3,21 triliun menjadi Rp 6,07 triliun.
Pajak restoran naik 40,59 persen (yoy) dari Rp 8,49 triliun menjadi Rp 11,94 triliun, serta pajak parkir yang tumbuh 34,92 persen (yoy) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,09 triliun.
Kendati terjadi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, Sri Mulyani juga mengingatkan agar pemerintah daerah waspada dengan adanya peningkatan harga akibat konsumsi dan mobilitas masyarakat yang sudah kembali normal.
“Ini yang harus kita cegah pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan maka sisi produksi dan suplai, terutama mengenai logistik dan distribusi, menjadi sangat penting,” ujar Menkeu.(bl)
