IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jemmi Sutiono, mengajak seluruh anggota IKPI untuk memahami secara serius penerapan sistem Payment ID. Menurutnya, kunci utama keberhasilan implementasi sistem digital ini adalah persiapan yang matang melalui client assessment yang baik.
“Dengan assessment yang tepat terhadap klien, sistem digital dapat berjalan optimal dan potensi masalah bisa diantisipasi sejak awal,” ujar Jemmi, Kamis (14/8/2025).
Apa itu Payment ID?
Payment ID adalah kode identifikasi unik yang diberikan untuk setiap transaksi pembayaran pajak. Sistem ini menghubungkan data pembayaran dengan identitas wajib pajak secara otomatis di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan begitu, pembayaran yang dilakukan dapat langsung terkonfirmasi tanpa risiko salah pencatatan atau kesalahan administrasi.
Jemmi juga menjelaskan beberapa manfaat yang didapatkan dengan pengunaan Payment ID:
• Meminimalkan Kesalahan – Pembayaran pajak langsung terhubung dengan akun wajib pajak, mengurangi risiko salah setor.
• Mempercepat Proses – Konfirmasi pembayaran berlangsung otomatis tanpa menunggu verifikasi manual.
• Meningkatkan Transparansi – Riwayat transaksi tercatat rapi dan mudah diakses baik oleh wajib pajak maupun DJP.
Ia menegaskan, bagi wajib pajak, Payment ID menghadirkan kemudahan dalam pembayaran, kepastian bahwa setoran telah diterima, dan perlindungan dari kesalahan administrasi yang dapat memicu sanksi.
“Sistem ini juga membuat proses pelaporan menjadi lebih ringkas karena data pembayaran sudah tercatat otomatis di sistem DJP,” kata Jemmi.
Jemmi menekankan bahwa peran konsultan pajak sangat penting untuk memastikan setiap klien memahami cara kerja Payment ID dan menyiapkan data perpajakan dengan benar.
“Persiapan ini bukan hanya soal memahami fitur teknis, tapi juga mengarahkan klien agar patuh, tepat waktu, dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak diluncurkan bulan ini (Agustus 2025) karena masih dalam tahap uji coba. Sebelumnya diberitakan, Payment ID merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025). (bl)
