Pemerintah Pelajari Skema Family Office Abu Dhabi untuk Tarik Dana Global

IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia tengah mempelajari penerapan skema Family Office untuk menarik aliran dana global ke dalam negeri.

Model yang dikaji salah satunya berasal dari Abu Dhabi yang dinilai berhasil mengelola investasi dari keluarga-keluarga dengan kekayaan besar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan pembahasan mengenai pembentukan Family Office di Indonesia saat ini dilakukan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Kedua pihak tengah mendalami berbagai aspek regulasi serta mekanisme operasional agar skema tersebut dapat berjalan efektif.

Menurut Rosan, tim dari Kementerian Investasi dan DEN saat ini melakukan kajian secara intensif mengenai aturan yang diperlukan serta sistem yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia.

“Kita pun berbicara dengan DEN, lagi mengkaji untuk pembangunan Family Office ini, aturan-aturan ap saja, dan yang paling penting bagaimana kalau itu ada benar-benar berjalan dan berfungsi,” kata Rosan di Jakarta, Senin (13/4).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah melihat sistem Family Office yang diterapkan di Abu Dhabi sebagai salah satu contoh yang cukup sukses dalam menarik dan mengelola dana investasi global.

“Kelihatannya lebih memakai sistem Family Office yang di Abu Dhabi, karena itu salah satu yang paling sukses. Itu sedang kita berjalan,” katanya.

Selain mempelajari sistemnya, pemerintah juga telah melakukan komunikasi dengan pihak Abu Dhabi untuk mendalami sejumlah faktor teknis yang dapat disempurnakan apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, salah satunya mengenai sistem hukum yang akan diterapkan yakni common law.

Rosan menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menghitung potensi dana yang dapat masuk ke Indonesia apabila skema family office berhasil diimplementasikan. (ds)

Rosan Roeslani Optimistis Target Investasi Kuartal I-2026 Tercapai

IKPI, Jakarta: Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memperkirakan realisasi investasi sepanjang kuartal I-2026 akan menyentuh angka sekitar Rp 497 triliun.

Angka itu diprediksi tumbuh kurang lebih 7% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Rosan menyebut angka tersebut masih bersifat tentatif, sebab pemerintah masih menunggu data resmi yang baru akan tersedia pada pertengahan April.

Kendati demikian, berdasarkan tren yang ada, ia optimistis target investasi di tiga bulan pertama tahun ini bakal terpenuhi.

“Kita masih menunggu sampai tanggal 15 tapi dengan perkembangan ini insyallah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada tiga bulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp 497 triliun,” ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4).

Tak hanya dari sisi nilai, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi pada periode tersebut juga diperkirakan mengalami kenaikan.

Rosan menyebutkan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap diperkirakan mencapai sekitar 627 ribu orang, atau meningkat sekitar 5,5% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

Ia juga menjelaskan bahwa target investasi nasional tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 2.041,3 triliun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Dalam kerangka jangka panjang, pemerintah menargetkan akumulasi investasi sebesar sekitar Rp 13.032,8 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Rosan turut menambahkan bahwa sektor hilirisasi masih menjadi salah satu motor utama investasi di Tanah Air, dengan kontribusi sekitar 30% dari keseluruhan investasi yang masuk.

Sementara itu, negara-negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia antara lain Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Menurut Rosan, meski dinamika geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian, animo investor untuk berinvestasi di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Stabilitas politik, keamanan, dan iklim usaha yang dinilai kondusif menjadi daya tarik utama bagi investor mancanegara.

“Memang walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik mauoun geokonomi akhir-akhir ini, tetapi justru kita melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment,” katanya.

Pemerintah pun terus mendorong penguatan ekosistem investasi, antara lain lewat pembenahan sistem perizinan dan peningkatan kepastian regulasi demi menekan berbagai faktor risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha. (ds)

id_ID