IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jemmi Sutiono menilai Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan para pemangku kepentingan dalam membangun sistem perpajakan yang semakin kredibel dan dipercaya masyarakat.
Hal itu disampaikan Jemmi usai menghadiri forum yang digelar di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Jemmi, komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela. Karena itu, ia mengapresiasi langkah DJP yang mempertemukan berbagai unsur, mulai dari akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi sektor keuangan hingga relawan pajak dalam satu forum.
“Kepercayaan menjadi modal utama dalam sistem perpajakan modern. Forum seperti ini memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk saling bertukar pandangan, memahami tantangan yang dihadapi, sekaligus mencari solusi bersama,” ujarnya.
Jemmi mengatakan, IKPI memandang komunikasi yang intensif antara otoritas pajak dan mitra strategis akan membantu memperkecil kesenjangan informasi mengenai berbagai kebijakan perpajakan yang terus berkembang.
Menurutnya, konsultan pajak memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara wajib pajak dan pemerintah. Karena itu, penyampaian informasi yang akurat dan edukasi yang berkesinambungan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi perpajakan.
Ia juga menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung dalam forum tersebut, termasuk penguatan kemitraan melalui implementasi Co-operative Compliance dan transformasi administrasi perpajakan.
“IKPI siap terus mendukung DJP dalam menyosialisasikan kebijakan perpajakan dan membangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat. Semakin baik komunikasi yang terjalin, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional,” kata Jemmi.
Ia berharap Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan dapat menjadi agenda berkelanjutan sebagai sarana mempererat hubungan antara DJP dengan seluruh mitra strategis dalam mendukung penerimaan negara dan reformasi perpajakan. (bl)
