Category: Laman Cabang

Kategori Induk Halaman-Halaman Cabang

Apakah AI Akan Menggantikan Konsultan Pajak?

Posted on by Admin IKPI

Beberapa tahun lalu, ancaman terbesar bagi profesi konsultan pajak mungkin adalah perubahan regulasi yang terlalu cepat. Hari ini ancamannya terdengar berbeda, Artificial Intelligence (AI).

Pertanyaannya semakin sering muncul di seminar, ruang diskusi, hingga meja rapat kantor konsultan pajak, apakah AI akan menggantikan konsultan pajak?

Kekhawatiran tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Saat ini berbagai platform AI sudah mampu menyusun ringkasan aturan perpajakan, membuat draft surat, membantu riset, merangkum putusan, bahkan menjawab pertanyaan teknis dalam hitungan detik. Tugas yang dahulu membutuhkan waktu beberapa jam kini dapat selesai dalam hitungan menit.

Lalu muncul kekhawatiran baru. Jika mesin dapat membaca aturan, menyusun analisis, dan memberi jawaban, apakah profesi konsultan pajak sedang menuju akhir zaman?

Jawabannya mungkin justru sebaliknya. Yang sedang menuju akhir bukan profesi konsultan pajaknya, melainkan cara lama menjadi konsultan pajak.

Selama ini sebagian pekerjaan praktisi perpajakan masih berkutat pada aktivitas yang bersifat administratif dan repetitif, mencari aturan, membuat ringkasan, menyusun rekonsiliasi, menyiapkan dokumen, atau melakukan pengecekan data. Area inilah yang memang paling mudah disentuh AI.

Berbagai kajian mengenai penggunaan AI di bidang perpajakan menunjukkan bahwa teknologi semakin efektif membantu riset, layanan wajib pajak, pengolahan data, dan pengurangan biaya kepatuhan. Namun penggunaan AI tetap memerlukan pengawasan manusia, pertimbangan profesional, dan aspek etika yang tidak dapat digantikan sepenuhnya. (Pajak Go)

Di Indonesia, perubahan tersebut terasa semakin nyata. Reformasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax mendorong pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan pengawasan yang semakin berbasis informasi. Dalam ekosistem seperti ini, kemampuan mengolah dan membaca data menjadi semakin penting dibanding sekadar kemampuan menghafal aturan.

Di masa lalu, nilai seorang konsultan pajak mungkin diukur dari seberapa banyak pasal yang dihafal. Hari ini, AI bahkan bisa membaca ribuan halaman aturan dalam hitungan detik. Tetapi persoalan perpajakan di dunia nyata hampir tidak pernah sesederhana pertanyaan dan jawaban.

Klien tidak datang hanya untuk bertanya, “Berapa tarif pajaknya?”. Mereka datang dengan persoalan yang jauh lebih rumit.

Bagaimana dampak transaksi terhadap risiko pemeriksaan? Bagaimana struktur bisnis yang tepat? Apakah ada konsekuensi perpajakan yang tersembunyi? Bagaimana menghadapi sengketa? Apakah langkah yang diambil tetap aman secara hukum?

Di titik inilah manusia masih memegang peran yang sangat besar.

Perpajakan tidak hanya berbicara mengenai angka. Perpajakan berbicara mengenai konteks, interpretasi, pertimbangan bisnis, risiko hukum, negosiasi, bahkan psikologi manusia.

AI dapat membaca aturan. Tetapi AI belum memiliki pengalaman menghadapi pemeriksaan pajak yang alot. AI tidak memiliki intuisi saat membaca arah argumentasi lawan dalam sengketa. AI juga tidak memiliki tanggung jawab profesional ketika suatu pendapat pajak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Justru tantangan terbesar profesi konsultan pajak saat ini bukanlah digantikan AI. Tantangan sebenarnya adalah digantikan oleh konsultan pajak lain yang menggunakan AI lebih baik.

Karena ke depan, kompetisi tidak lagi hanya terjadi antara manusia melawan mesin. Kompetisi akan bergeser menjadi manusia yang menggunakan teknologi melawan manusia yang tidak menggunakannya.

Profesi konsultan pajak tampaknya sedang memasuki fase evolusi baru. Tugas-tugas rutin perlahan akan diotomatisasi, sementara peran strategis akan semakin meningkat. Sejumlah kajian internasional bahkan menunjukkan bahwa profesi perpajakan dan akuntansi bergerak dari sekadar pekerjaan kepatuhan menuju layanan berbasis advisory dan analisis strategis. (Global)

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan mungkin bukan lagi: “Apakah AI akan menggantikan konsultan pajak?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah konsultan pajak siap berubah sebelum perubahan itu datang menggantikannya?

Penulis adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Bekasi

Iman Julianto
Email: konsultanpajakimanj@gmail.com

Artikel ini merupakan opini profesional dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan sikap, pandangan, maupun posisi resmi IKPI.

Ping Pong Fun IKPI Jakarta Barat Ajang Pererat Kebersamaan Anggota, Buka Peluang Kolaborasi Antar Cabang

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Barat: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat kembali menghadirkan kegiatan yang menggabungkan unsur kebugaran dan kebersamaan antaranggota. Melalui agenda Ping Pong Fun, para anggota diajak membangun hubungan yang lebih erat di luar aktivitas profesional sehari-hari melalui olahraga tenis meja.

Kegiatan tersebut digelar di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (23/5/2026). Acara ini diselenggarakan secara gratis dan diikuti 20 anggota IKPI Cabang Jakarta Barat dan salah satu anggota cab Jakarta Barat, Thio Le Sung, mantan atlet tenis meja, membantu mengajarkan teknik dasar bermain tenis meja.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat Teo Takismen mengatakan, kegiatan ini tidak sekadar menjadi sarana olahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antarsesama anggota di lingkungan cabang Jakarta Barat.

“Tujuan utamanya adalah mempererat kebersamaan sesama anggota IKPI Jakarta Barat melalui olahraga tenis meja. Di tengah aktivitas profesi yang cukup padat, kami ingin menciptakan suasana yang lebih santai dan menyenangkan agar interaksi antaranggota bisa semakin erat,” ujar Teo.

Menurutnya, membangun solidaritas organisasi tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan formal seperti seminar atau pelatihan. Aktivitas olahraga bersama juga dinilai memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa kekeluargaan dan komunikasi yang lebih cair.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Barat)

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan Ping Pong Fun juga memberikan nilai tambah bagi peserta. Anggota yang mengikuti kegiatan ini berhak memperoleh SKPPL sebesar 4 NTS, sehingga aspek pengembangan profesional tetap menjadi bagian dari agenda kegiatan.

Teo berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan melibatkan lebih banyak pihak di masa mendatang. Ia membuka peluang agar kegiatan olahraga bersama nantinya dapat dilaksanakan lintas cabang sehingga interaksi antaranggota IKPI menjadi semakin luas.

“Harapannya ke depan bisa ada olahraga bersama dengan cabang-cabang lain sehingga suasananya menjadi lebih seru, lebih menyenangkan, dan kebersamaan antaranggota IKPI juga semakin kuat,” katanya.

Ia menilai kegiatan nonformal seperti ini dapat menjadi ruang yang efektif untuk membangun jaringan profesional sekaligus memperkuat hubungan personal antar anggota organisasi. (bl)

Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Lewat Diskon Pajak Tiket Pesawat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mulai mematangkan paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, mobilitas transportasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sejumlah kebijakan yang tengah disiapkan mencakup insentif pajak bagi penulis, potongan harga transportasi selama musim liburan dan Natal-Tahun Baru (Nataru), serta perluasan program magang dan vokasi nasional.

Paket kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (26/5).

Dalam rapat itu, pemerintah memutuskan memberikan insentif perpajakan kepada penulis melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5%. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif sekaligus memperkuat budaya literasi nasional.

“Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen,” kata Airlangga dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus sektor transportasi guna menjaga aktivitas konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan Nataru. Untuk musim liburan sekolah 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 190,5 miliar dengan sasaran penerima manfaat lebih dari 3 juta orang.

Dalam skema tersebut, tiket kereta api akan memperoleh diskon 30% untuk perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara tarif dasar kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni juga mendapat potongan sebesar 30% pada periode 20 Juni–15 Agustus 2026.

Pemerintah turut memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan yang dioperasikan ASDP Indonesia Ferry selama 20 Juni sampai 5 Juli 2026.

Kebijakan serupa kembali disiapkan untuk momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pemerintah menganggarkan Rp 161,4 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,8 juta orang.

Diskon tiket kereta sebesar 30% berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027, sedangkan potongan tarif dasar Pelni sebesar 30% diterapkan mulai 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.

Untuk transportasi udara, pemerintah akan memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pada periode liburan sekolah 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Sementara pada periode Nataru, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 722 miliar untuk menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang. Pemerintah juga menambah stimulus berupa diskon airport tax atau PJP2U sebesar 505 serta potongan PJP4U sebesar 505.

Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah memastikan Program Magang Nasional akan kembali dilanjutkan mulai Juli 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta dengan dukungan anggaran Rp 4,14 triliun.

Menurut Airlangga, hasil evaluasi menunjukkan program magang mendapatkan respons positif dari peserta maupun perusahaan karena dinilai efektif membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 2,12 triliun. (ds)

Pemerintah Tebar Stimulus Baru di Semester II-2026: Ada Diskon Pajak hingga Program Magang

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mulai mematangkan paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, mobilitas transportasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sejumlah kebijakan yang tengah disiapkan mencakup insentif pajak bagi penulis, potongan harga transportasi selama musim liburan dan Natal-Tahun Baru (Nataru), serta perluasan program magang dan vokasi nasional.

Paket kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (26/5).

Dalam rapat itu, pemerintah memutuskan memberikan insentif perpajakan kepada penulis melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5%. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif sekaligus memperkuat budaya literasi nasional.

“Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen,” kata Airlangga dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus sektor transportasi guna menjaga aktivitas konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan Nataru. Untuk musim liburan sekolah 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 190,5 miliar dengan sasaran penerima manfaat lebih dari 3 juta orang.

Dalam skema tersebut, tiket kereta api akan memperoleh diskon 30% untuk perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara tarif dasar kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni juga mendapat potongan sebesar 30% pada periode 20 Juni–15 Agustus 2026.

Pemerintah turut memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan yang dioperasikan ASDP Indonesia Ferry selama 20 Juni sampai 5 Juli 2026.

Kebijakan serupa kembali disiapkan untuk momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pemerintah menganggarkan Rp 161,4 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,8 juta orang.

Diskon tiket kereta sebesar 30% berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027, sedangkan potongan tarif dasar Pelni sebesar 30% diterapkan mulai 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.

Untuk transportasi udara, pemerintah akan memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pada periode liburan sekolah 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Sementara pada periode Nataru, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 722 miliar untuk menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang. Pemerintah juga menambah stimulus berupa diskon airport tax atau PJP2U sebesar 505 serta potongan PJP4U sebesar 505.

Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah memastikan Program Magang Nasional akan kembali dilanjutkan mulai Juli 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta dengan dukungan anggaran Rp 4,14 triliun.

Menurut Airlangga, hasil evaluasi menunjukkan program magang mendapatkan respons positif dari peserta maupun perusahaan karena dinilai efektif membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 2,12 triliun. (ds)

Masa Relaksasi SPT Badan Tinggal Empat Hari, IKPI Ingatkan Wajib Pajak Segera Lapor

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Waktu menuju berakhirnya masa relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan semakin dekat. Memasuki 27 Mei 2026, wajib pajak hanya memiliki sisa waktu empat hari sebelum masa relaksasi berakhir pada 31 Mei 2026. Kebijakan relaksasi tersebut diberikan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi sistem Coretax DJP.

Melihat waktu yang semakin pendek, Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jemmi Sutiono mengingatkan wajib pajak badan agar segera menyelesaikan kewajiban pelaporannya dan tidak menunggu mendekati batas akhir.

“Relaksasi ini sebaiknya dipandang sebagai kesempatan bagi wajib pajak untuk menyiapkan pelaporan yang lebih baik, bukan sebagai alasan untuk menunda sampai hari terakhir,” kata Jemmi.

Menurutnya, pola menunggu tenggat akhir sering kali justru menimbulkan risiko baru. Selain berpotensi membuat proses penyusunan dokumen menjadi terburu-buru, peningkatan akses secara bersamaan pada akhir periode juga dapat membuat proses administrasi menjadi kurang optimal.

“Kalau semuanya bergerak di waktu yang sama, biasanya aktivitas layanan juga meningkat tajam. Karena itu lebih baik kewajiban diselesaikan lebih awal dibanding menunggu waktu yang semakin sempit,” ujarnya.

Tahun ini menjadi periode penting karena pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan di tengah adaptasi penggunaan sistem Coretax DJP. Pemerintah memberikan tambahan waktu satu bulan dari batas normal pelaporan yang semula berakhir pada 30 April menjadi hingga 31 Mei 2026 tanpa pengenaan sanksi administratif tertentu.

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29, hingga pelunasan kekurangan pembayaran dalam kondisi tertentu.

Jemmi menilai langkah pemerintah memberikan relaksasi patut diapresiasi karena memberikan ruang tambahan bagi dunia usaha untuk menyesuaikan diri dengan proses administrasi yang baru. Namun menurutnya, tambahan waktu itu seharusnya dimanfaatkan secara maksimal.

“Sering kali tantangannya bukan karena waktu terlalu sedikit, tetapi karena merasa masih ada waktu. Tahu-tahu tenggat sudah di depan mata,” ujarnya.

Ia juga mengimbau wajib pajak memastikan dokumen pendukung, rekonsiliasi data, dan kewajiban pembayaran yang terkait dengan SPT Tahunan sudah diperiksa kembali sebelum dilakukan penyampaian akhir.

“Kepatuhan yang baik bukan sekadar mengejar tenggat waktu, tetapi juga memastikan pelaporan dilakukan secara benar, lengkap, dan tepat,” kata Jemmi. (bl)

Purbaya Bongkar Dugaan Under Invoicing 10 Eksportir Sawit Raksasa

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyoroti dugaan praktik manipulasi harga ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan sejumlah eksportir besar nasional. Dua perusahaan yang disebut masuk dalam proses penyelidikan ialah Wilmar International dan Musim Mas.

Purbaya mengatakan, dua perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok 10 eksportir sawit terbesar yang diperiksa Kementerian Keuangan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam transaksi ekspor.

“Namanya belum kita sebutkan. Tapi kita sudah ada datanya. Sepuluh eksportir terbesar,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Purbaya, hingga kini pemerintah telah memeriksa sekitar 20 perusahaan eksportir sawit. Namun, investigasi difokuskan kepada perusahaan dengan volume ekspor besar karena indikasi pelanggaran lebih banyak ditemukan pada kelompok tersebut.

Ia menjelaskan, modus yang diduga digunakan para eksportir yakni menjual produk sawit terlebih dahulu kepada perusahaan perdagangan di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Setelah itu, produk kembali dijual ke negara tujuan akhir dengan harga lebih tinggi.

“Kalau volume sama, harga beda, itu under-invoicing. Tapi kalau saya lihat dua-duanya itu, under-invoicing karena ada transfer pricing,” kata Purbaya.

Secara fisik, lanjut dia, barang dikirim langsung ke negara pembeli akhir. Namun secara administrasi, transaksi terlebih dahulu dicatat sebagai ekspor ke Singapura melalui perusahaan trading.

Dari hasil penelusuran awal, pemerintah menemukan selisih harga ekspor yang cukup signifikan. Harga yang dilaporkan dalam dokumen ekspor disebut hanya sekitar separuh dari nilai sebenarnya saat produk dijual kembali ke negara tujuan akhir.

“Yang kita lihat harga ekspor ke sana itu setengah dari harga penjualan berikutnya ke tujuan akhir. Jadi ada under-invoicing sekitar 50 persen,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, investigasi awal dilakukan melalui analisis data berbasis artificial intelligence (AI) yang kemudian ditindaklanjuti bersama BPKP dan Kejaksaan Agung.

Menurut Purbaya, data dugaan pelanggaran tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sejak sekitar tiga bulan lalu dan kini memasuki tahap penegakan hukum.

Meski demikian, pemerintah memastikan proses hukum tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha perusahaan. Fokus utama pemerintah adalah pemulihan kewajiban negara yang diduga hilang akibat praktik tersebut. (ds)

Tunggakan Pajak Berujung Sita, DJP Jakbar Lelang Mobil hingga Mesin Industri

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat akan melelang 13 barang hasil sitaan pajak dalam kegiatan Lelang Eksekusi Bersama yang digelar serentak se-DKI Jakarta pada 4 Juni 2026.

Lelang ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak.

Kegiatan lelang tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta. Kanwil DJP Jakarta Barat menegaskan langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum perpajakan secara profesional, terukur, dan transparan.

Sebanyak 13 barang bergerak akan ditawarkan kepada masyarakat melalui sistem lelang daring di situs resmi lelang.go.id dengan mekanisme open bidding tanpa kehadiran fisik peserta. Penawaran dimulai dari nilai limit masing-masing barang dan terbuka untuk umum.

Objek lelang yang ditawarkan terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua hingga peralatan industri. Beberapa barang dengan nilai limit terbesar antara lain mobil Mercedes Benz E200 senilai Rp 134,46 juta, Daihatsu Gran Max blind van Rp 69,89 juta, Toyota Avanza Rp 56,42 juta, dan Wuling Confero Rp 55,98 juta.

Selain itu terdapat sejumlah sepeda motor Honda dan Yamaha, AC cassette LG, serta mesin kompresor refrigerant Carrier Carlyle.

Kanwil DJP Jakarta Barat menyebut masyarakat yang berminat mengikuti lelang wajib memiliki akun yang telah terverifikasi pada portal.lelang.go.id atau lelang.go.id. Uang jaminan lelang harus diterima KPKNL paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pemenang lelang nantinya diwajibkan melunasi pokok lelang beserta Bea Lelang sebesar 3% paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang berlangsung.

DJP juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, DJKN, maupun KPKNL. Informasi resmi terkait pelaksanaan lelang disebut hanya disampaikan melalui kanal resmi masing-masing instansi. (ds)

Insentif Kendaraan Listrik Mundur, Pemerintah Tunda Program EV hingga Juli 2026

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rencana pemerintah untuk menggelontorkan insentif bagi sektor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dipastikan belum berjalan sesuai target awal. Program yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026 kini mengalami penundaan selama satu bulan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri agenda di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026). Menurutnya, pemerintah masih melakukan sejumlah kalkulasi sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

“Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan.

Meski demikian, pemerintah belum merinci secara detail faktor yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan program tersebut. Purbaya hanya menyebut masih ada sejumlah aspek yang perlu dihitung lebih lanjut sebelum keputusan final diambil.

“Ada perhitungan yang masih dihitung,” ujarnya singkat.

Penundaan ini membuat target implementasi insentif kendaraan listrik pada Juni 2026 dipastikan tidak terealisasi. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan skema dukungan bagi total 200 ribu kendaraan listrik yang terdiri atas 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit motor listrik.

Untuk kendaraan roda dua listrik, pemerintah sebelumnya telah memberi gambaran besaran bantuan yang akan diberikan, yakni Rp5 juta per unit. Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan industri otomotif berbasis energi bersih.

“Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp5 juta,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA pada 5 Mei 2026.

Sementara itu, untuk mobil listrik, pemerintah sebelumnya masih mengkaji bentuk serta besaran insentif yang akan diberikan. Salah satu opsi yang sempat muncul dalam pembahasan adalah skema dukungan melalui pajak, termasuk kemungkinan pemerintah menanggung sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian kendaraan listrik.

Penundaan kebijakan ini diperkirakan membuat pelaku industri otomotif, produsen kendaraan listrik, hingga calon konsumen menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah. Pasalnya, insentif kerap menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi minat pembelian kendaraan listrik, terutama di tahap awal pengembangan pasar. (bl)

IKPI Cabang Medan Kembali Gelar Brevet A/B Batch 5, Perkuat Kompetensi SDM Perpajakan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme di bidang perpajakan melalui penyelenggaraan Kursus Brevet A/B Batch 5 yang dimulai pada Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat IKPI Cabang Medan, Jalan Prof. H.M. Yamin No. 6H, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

Program Brevet A/B Batch 5 kali ini diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi. Tingginya minat peserta dinilai menjadi gambaran bahwa kebutuhan akan pemahaman dan keterampilan perpajakan masih terus meningkat, terutama di tengah perkembangan regulasi dan administrasi perpajakan yang terus bergerak dinamis.

Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, hadir langsung sekaligus meresmikan dimulainya pelaksanaan Kursus Brevet A/B Batch 5. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mempercayakan IKPI Cabang Medan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan di bidang perpajakan.

Selain memberikan apresiasi, Ebenezer juga memaparkan secara singkat mengenai profil IKPI sebagai organisasi profesi konsultan pajak yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia perpajakan di Indonesia. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pembelajaran secara disiplin dan maksimal sehingga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam pengembangan karier maupun dunia kerja ke depan.

Pada kesempatan tersebut, hadir jajaran pengurus IKPI Cabang Medan. Turut hadir Pony selaku Wakil Ketua IKPI Cabang Medan, Silvia Koesman selaku Sekretaris IKPI Cabang Medan, serta Loly yang hadir sebagai pengurus sekaligus bagian dari tim pelaksana kegiatan.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Medan)

Usai kegiatan pembukaan, proses pembelajaran langsung dimulai dengan materi perdana mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Materi tersebut disampaikan oleh Loly selaku instruktur pada Kursus Brevet A/B Batch 5. Penyampaian materi berlangsung secara interaktif dan komunikatif sehingga peserta dapat memahami dasar-dasar perpajakan secara lebih mendalam sebagai fondasi awal sebelum memasuki materi lanjutan.

Menurut Ebenezer, kursus brevet selama ini menjadi salah satu program yang cukup diminati karena tidak hanya memberikan pemahaman teori perpajakan, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis peserta yang dibutuhkan di dunia profesional. Di tengah perkembangan sistem administrasi perpajakan dan kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi khusus, pelatihan semacam ini dinilai semakin relevan.

“Melalui pelaksanaan Brevet A/B Batch 5, kami berharap kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan baik dan melahirkan peserta yang kompeten, profesional, serta siap memberikan kontribusi dalam penguatan ekosistem perpajakan Indonesia di masa mendatang,” ujarnya.  (bl)

Kolaborasi IKPI Buleleng dan Dekopinda Ajak Pengurus dan Anggota Koperasi Benahi Pelaporan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Buleleng: Kolaborasi antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Buleleng dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Buleleng mulai diperkuat untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan koperasi. Sinergi itu diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Koperasi ke-79 Kabupaten Buleleng yang dirangkai dengan diskusi bertema optimalisasi pelaporan pajak koperasi melalui Coretax, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan yang diprakarsai Dekopinda Buleleng tersebut menghadirkan Ketua IKPI Cabang Buleleng, I Made Susila Darma, sebagai salah satu narasumber mewakili IKPI Buleleng. Acara turut dihadiri Kepala Dekopinda Buleleng Nengah Tenaya dan dibuka oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, Melly Wahyuni.

Sekitar 75 peserta yang terdiri dari pengurus dan perwakilan anggota koperasi dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para peserta menunjukkan tingginya kebutuhan informasi terkait pelaporan perpajakan di tengah perubahan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax.

I Made Susila Darma menjelaskan, keterlibatan IKPI Buleleng dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan tata kelola perpajakan koperasi agar semakin tertib dan adaptif terhadap sistem baru.

“Ini bentuk kerja sama yang gayung bersambut. Kami diminta memberikan penyuluhan terkait perpajakan koperasi. Jadi bukan hanya sebatas sosialisasi, tetapi bagaimana pengurus dan anggota koperasi bisa memahami kewajiban perpajakan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, transformasi sistem perpajakan melalui Coretax membuat koperasi membutuhkan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif. Karena itu, IKPI Buleleng bersama Dekopinda tidak ingin kegiatan tersebut berhenti hanya pada satu forum diskusi.

Ia mengungkapkan, kerja sama lanjutan sudah mulai disiapkan. Edukasi perpajakan nantinya direncanakan menjangkau wilayah-wilayah lain di Kabupaten Buleleng, termasuk kawasan kecamatan di wilayah timur agar lebih banyak koperasi memperoleh pemahaman terkait kewajiban perpajakannya.

“Kedepannya akan ada lanjutan. Koperasi-koperasi dari wilayah lain juga akan dikumpulkan agar bisa memahami bagaimana kewajiban perpajakan mereka di era Coretax,” katanya.

Ia berharap langkah kolaboratif antara IKPI dan Dekopinda tersebut mampu membantu membenahi tata kelola pelaporan pajak koperasi yang selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam proses adaptasi terhadap sistem baru.

“Harapannya kegiatan ini bisa membenahi tata kelola pelaporan pajak di era Coretax. Kepatuhan perpajakan yang baik juga menjadi bagian penting dalam penguatan koperasi,” ujarnya.

Tidak hanya fokus pada edukasi perpajakan, kolaborasi kedua pihak juga direncanakan berlanjut pada puncak peringatan Hari Koperasi pada Juli mendatang. Dalam agenda tersebut, IKPI Buleleng disebut akan kembali dilibatkan dalam kegiatan konsultasi perpajakan dan sejumlah program kolaboratif lainnya, termasuk rencana kegiatan sosial berupa donor darah bersama.

Kolaborasi IKPI Buleleng dan Dekopinda ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif organisasi profesi dan komunitas pelaku usaha agar proses adaptasi terhadap sistem perpajakan baru dapat berjalan lebih optimal. (bl)

en_US
id_ID en_US