Category: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Diirektur perusahaan konstruksi, Andi Muchtar, ditahan Kejaksaan Negeri Depok (Kejari Depok) akibat diduga mengemplang pajak. Jaksa menyebut Andi Muchtar mengemplang pajak hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2.048.610.467 (miliar).

Awalnya penyidikan kasus ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Barat. Kini kasus tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Tersangka Andi merupakan Direktur PT Dwikarya Saranamandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi sipil dengan alamat di Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Depok Cimanggis, PT Dwikarya Saranamandiri telah terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak Januari 2006 dan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sejak Januari 2006 pula.

Namun Andi melakukan perbuatan pidana menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak yang tidak benar atau tidak lengkap selama periode Januari 2017 hingga Desember 2018 dan mengemplang pajak hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2.048.610.467.

Tersangka kini ditahan di Rutan Cilodong selama 20 hari ke depan. Selanjutnya jaksa penuntut umum dari seksi tindak pidana khusus telah ditunjuk untuk memproses penuntutan lebih lanjut.

“Tindakan ini adalah bagian dari upaya mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap kewajiban pajak, serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pendapatan negara serta melalui seksi intelijen akan melakukan upaya perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman hukum dengan seluruh stakeholder sebagai upaya pencegahan tindak pidana perpajakan di wilayah Depok dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Arief Ubaidillah, seperti dikutip dari Detikcom, Jumat (15/11/2024).

IKPI, Jakarta: Perayaan Kathina Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024 yang bertema “Menginspirasi Kebajikan, Menguatkan Integritas Konsultan Pajak” terlihat berlangsung khidmat dan penuh makna di Wisma Narada Vihara Dhammacakka Jaya, Jakarta, Selasa (5/11/2024)..

Ketua Panitia Faryanti Tjandra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara secara daring melalui platform Zoom. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, sekretariat IKPI, serta Dayaka Sabha Vihara Dhammacakka Jaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Ia menjelaskan, pada tahun 2024 IKPI tidak melaksanakan perayaan Hari Waisak, sehingga umat Buddha merayakan Hari Raya Kathina sebagai perayaan besar pertama di tahun ini. Kathina merupakan waktu yang sangat penting bagi umat Buddha untuk memberikan dana kepada anggota Sangha sebagai bentuk kebajikan, yang menjadi inti dari ajaran Buddha.

“Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempertebal semangat kebajikan dan kemurahan hati umat Buddha di seluruh Indonesia,” ujarnya di lokasi acara.

Faryanti menekankan, tema ini mengandung pesan penting bagi para konsultan pajak untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya perpajakan yang adil, patuh, dan bertanggung jawab. Dengan menguatkan integritas, konsultan pajak diharapkan dapat membangun kepercayaan yang kokoh dari klien, masyarakat, serta pemerintah dalam upaya memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Dalam acara Kathina ini, peserta mendengarkan Dhammadesana dari YM Bhante Sukhemo Mahathera, yang membawakan pesan mendalam tentang kebajikan dan integritas.

Faryanti melaporkan total dana yang terkumpul dalam acara Kathina tahun ini sebesar Rp 61.300.000, yang dialokasikan untuk berbagai keperluan, antara lain:

– 112 buah civara (jubah) dengan dana Rp 33.600.000

– 66 paket obat-obatan dengan dana Rp 13.200.000

– Dana sukarela sebesar Rp 14.500.000

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga berharap agar acara ini dapat terus menginspirasi kebajikan dan menguatkan integritas para konsultan pajak, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Y.M Bhante Sukhemo Mahathera menyampaikan rasa kebahagiaan atas kehadiran para anggota IKPI, yang dikenal sebagai profesi yang sangat penting bagi negara, khususnya dalam bidang pajak.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan melalui ajaran Sang Buddha terutama konsep Samajivita, yang mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang seimbang, di mana pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Ajaran ini dianggap sebagai pedoman untuk hidup sejahtera dan bahagia.

Dalam kesempatan tersebut, Bhante Sukhemo juga membahas dua kelompok utama dalam umat Buddha, yaitu umat Buddha yang hidup dengan mata pencaharian atau yang dikenal sebagai Upasaka dan Upasika, serta kelompok umat yang tidak mencari nafkah, yakni bhikkhu dan bhikkhuni. Ia menjelaskan bahwa kedua kelompok ini saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan.

Selain itu, Ia juga membahas pentingnya peran umat dalam mendukung kehidupan bhikkhu dan bhikkhuni melalui pemberian dana, seperti dana makanan, obat-obatan, hingga tempat tinggal yang semuanya berasal dari kontribusi umat. Tradisi Pindapatta atau pengumpulan dana dengan cara berjalan dari rumah ke rumah untuk menerima makanan, menurutnya, masih dijalankan dengan baik di negara-negara seperti Thailand dan Myanmar, meskipun di Indonesia lebih jarang terlihat.

Pada acara tersebut, Bhante juga menyoroti pentingnya gotong-royong dalam masyarakat, yang menjadi dasar dari berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan, termasuk acara ini yang didukung oleh dana umat. Sebagai penutupan, Iai menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini, mengingat kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung keberlangsungan kegiatan dan kehidupan bersama.

Sekadar informasi, perayaan ini dihadiri oleh lima Anggota Sangha yakni:

1.YM Bhante Sukhemo Mahatera

2.YM Bhante Kusalasarano

3.YM Bhante Jayadhiro

4.YM Bhante Varasadho

5.YM Bhante Jayanando

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Universitas Pradita menggelar diskusi mengenai kondisi lapangan pekerjaan bagi lulusan S1 Akuntansi dan evaluasi kurikulum prodi Akuntansi di Kampus Pradita, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Hal itu mengingat jurusan ini memiliki dua konsentrasi yakni Akuntansi dan Pajak.

Ketua Departemen FGD IKPI Suwardi Hasan, yang pada kesempatan tersebut mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, dalam kegiatan yang diselenggarakan universitas tersebut ada serangkaian acara yang dilakukan seperti diskusi, student exhibition dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan mitra Universitas Pradita lainnya.

“Acara Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kurikulum Program Studi Akuntansi,” kata Suwardi di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Menurut Suwardi, FGD dilaksanakan dalam kelompok kecil yang melibatkan berbagai mitra dari dunia usaha, termasuk pengusaha dari Summarecon, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan beberapa kantor akuntan publik.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kerjasama ini adalah untuk menyempurnakan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini, IKPI berperan aktif dalam memberikan masukan yang akan memperkuat bekal bagi mahasiswa, khususnya konsentrasi perpajakan.

Menurutnya, adapun isu-isu yang dibahas meliputi minat mahasiswa terhadap jurusan akuntansi, kebutuhan industri terhadap lulusan, dan kemungkinan penggabungan gelar ganda antara Akuntansi dan Sistem Informasi. Suwardi menekankan bahwa diskusi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Universitas Pradita.

Ia mengharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat membantu universitas menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia usaha, serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, termasuk kesempatan magang bagi mahasiswa.

“Kedepannya, langkah-langkah implementasi akan dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh dari diskusi ini, dan evaluasi akan sepenuhnya berada ditangan pihak universitas. Saat ini, belum ada tantangan signifikan yang diantisipasi dalam pelaksanaan kerjasama ini,” ujarnya.

Dengan inisiatif ini lanjut Suwardi, IKPI berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan kurikulum perpajakan di perguruan tinggi dan meningkatkan relevansi pendidikan akuntansi dan perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Pemerintah akan membidik aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy sebagai objek pajak baru.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengatakan, underground economy ini sudah menjadi bidikan pemerintah. Adapun skema pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap aktivitas ekonomi bawah tanah itu kini tengah diformulasikan, termasuk untuk menarik pajak dari transaksi game online.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Hokky Situngkir menyebutkan pemerintah sudah punya regulasi untuk menarik aktivitas ekonomi game online ke tanah air.

Menurut Hokky, regulasi saat ini baru ada di level Perpres 19/2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional.

Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan game demi dapat menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri dengan potensi yang sangat besar di Indonesia.

“Komdigi masih terus memproses dan melakukan diskusi terkait gim, dan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama kami,” ujar Hokky dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/10/2024).

Pertama, Komdigi saat ini berfokus dalam pengembangan tata kelola produk game di Indonesia yang merupakan implementasi Peraturan Menkominfo No. 2 /2024 untuk memastikan semua produk gim terklasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, paralel dengan hal tersebut terdapat usulan KBLI penerbit game yang masih dalam proses penetapan. Serta kajian dan perumusan muatan kebijakan tata kelola penerbit game yang melibatkan multistakehoder, untuk dapat diregulasi yang diupayakan dapat ditetapkan pada tahun 2025.

Beberapa waktu yang lalu Komdigi (sebelumnya Kominfo) berencana membuat Peraturan Menteri (Permen) terkait ekosistem game di Indonesia. Salah satunya adalah rencana untuk mewajibkan publisher game yang ada di Indonesia memiliki badan hukum.

Dengan mewajibkan setiap penerbit game memiliki badan hukum di RI, segala aktivitas dan transaksi ekonomi warga RI di dalam game bisa dipantau.

Jika publisher game tidak punya badan hukum di Indonesia, game yang dipublikasi bakal diblokir. Kebijakan ini dilakukan demi meningkatkan ekonomi digital Indonesia.

IKPI, Jakarta: Tiga pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) yakni Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin Rahman, Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro dan Anggota Departemen Humas Ronsianus B Daur, mengibarkan bendera IKPI di Tembok Besar China. Hal ini dilakukan sekaligus menunjukkan bahwa organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini berkelas dunia.

Menurut Nuryadin Rahman, mereka melakukan aksi simbolis dengan mengibarkan bendera organisasi di Tembok Besar China sekaligus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa IKPI komitmen dan konsisten berperan aktif di dalam sektor perpajakan baik nasional maupun internasional.

“Jadi kami secara aktif melakukan berbagai kegiatan untuk berbagi ilmu perpajakan khususnya pada negara-negara yang tergabung di dalam Asia-Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA),” kata Nuryadin, Rabu (23/10/2024).

Dikatakan Nuryadin, saat ini hampir 100 anggota IKPI mengikuti seminar perpajakan di China sejak 22-25 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran konsultan pajak dalam perekonomian global serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

Sementara itu Wisnu Sambhoro yang juga ikut di dalam delegasi tersebut mengungkapkan, sebagaimana yang dicita-citakan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, dengan sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan IKPI harus menjadi organisasi kelas dunia, dan saat ini menuju ke arah tersebut.

Menurut Wisnu kepesertaan dirinya sebagai delegasi IKPI untuk AOTCA di China adalah sebagai bentuk keseriusannya untuk menimba ilmu perpajakan internasional dari para praktisi di luar Indonesia. “Selain mengambil ilmunya, AOTCA juga menjadi ajang untuk anggota IKPI memperluas jaringan pertemanan internasional sesama member AOTCA,” ujarnya.

Ronsianus B Daur juga menyatakan hal serupa, bahwa kegiatan AOTCA ini adalah bagian dari kegiatan IKPI menuju organisasi kelas dunia. Karena seperti apa yang dicita-citakan Ketua Umum, IKPI akan melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi konsultan pajak di luar AOTCA.

“Kedepan IKPI akan merambah ke negara-negara di Eropa, Amerika dan Afrika,” kata Ronsianus.

Ronsianus menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital. “Kami ingin menunjukkan bahwa konsultan pajak Indonesia siap berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya.

Dengan aksi ini, IKPI berharap dapat menginspirasi ribuan anggota lainnya untuk aktif dalam skala internasional dan mendorong inovasi dalam praktik perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Departemen Kerjasama Antar Organisasi & Asosiasi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berkomitmen membangun hubungan yang kuat antara IKPI dan berbagai organisasi serta asosiasi bisnis di Indonesia. Demikian dikatakan Handy, sebagai Ketua Departemen tersebut di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dengan dibantu empat anggotanya, yakni Hidadjat Hoesni, Sahril, Poppy Christina, dan Nia Budhyanti, ia yakin bisa menjalankan program kerja yang mereka buat bersama. “Saya yakin kami merupakan tim yang solid, dan bisa melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya,” kata Handy.

Ia menjelaskan, adapun visi dan misi departemen yang dipimpinnya adalah “IKPI Maju, Anggota Maju”. Hal tersebut menjadi dasar bagi bagi mereka saat melakukan berbagai kegiatan.

Selain itu, Handy menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat antara IKPI dengan berbagai organisasi serta asosiasi bisnis di Indonesia.

Sekadar informasi, departemen ini memiliki beberapa tugas utama, di antaranya:

1. Membangun Hubungan Baik: Melakukan penjajakan dan kolaborasi dengan organisasi dan asosiasi bisnis seperti KADIN, APINDO, dan REI. Program ini ditargetkan selesai dalam 100 hari ke depan.

2. Koordinasi Internal: Menjalin hubungan dengan departemen lain dalam IKPI untuk menciptakan sinergi. Ini juga termasuk penyelenggaraan seminar dan workshop untuk memperkenalkan IKPI kepada publik.

3. Mendukung Kegiatan Eksternal: Mengorganisir acara-acara bersama dengan organisasi eksternal sebagai sarana promosi.

Dalam jangka panjang lanjut Handy, departemennya berkomitmen untuk menyelenggarakan seminar dan webinar rutin tentang perpajakan, serta kegiatan sosial seperti golf dan dinner yang melibatkan departemen lain. Rencana ini dirancang untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan kapabilitas anggota IKPI.

“Dengan struktur organisasi yang solid dan rencana kerja yang jelas, Departemen Kerjasama Antar Organisasi & Asosiasi IKPI siap berkontribusi lebih dalam dunia bisnis Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing anggota serta memperkuat posisi IKPI sebagai salah satu asosiasi pengusaha terkemuka di tanah air,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP-IKPI) melalui Departemen Hubungan Kemasyarakatan (Humas) meluncurkan serangkaian strategi baru untuk memperkuat komunikasi dengan publik dan membangun citra positif organisasi. Dengan peran penting sebagai juru bicara resmi organisasi, Departemen Humas PP-IKPI di bawah komando Jemmi Sutiono (Ketua) Novia Artini, Ronsianus B. Daur, Donny Danardono, dan Dewi Sukowati sebagai Anggota, berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan hal tersebut.

Menurut Jemmi, dirinya bersama tim sudah merancang strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan eksistensi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha dan lembaga pemerintah.

“Saya telah membagi kerja-kerja di kehumasan secara efektif. Harapannya, semua anggota dapat bekerja sama dengan baik untuk tujuan membangun citra positif IKPI di berbagai kalangan,” ujar Jemmi di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dalam upaya meningkatkan citra positif, Jemmi mengungkapkan bahwa departemennya akan memproduksi berbagai materi sebagai alat komunikasi seperti booklet, leaflet, dan komponen komunikasi lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan kontribusi IKPI dalam dunia perpajakan.

Tugas dan Fungsi Humas;

1.Membangun citra positif IKPI dalam masyarakat melalui publikasi yang efektif.

2..Meningkatkan jalinan kerjasama dengan asosiasi pengusaha, kementerian/lembaga pemerintah, dan anggota.

3.Memperluas publikasi kegiatan penelitian dan forum diskusi melalui media massa.

4.Menjaga komunikasi internal dan eksternal agar harmonis dan terpercaya.

Diungkapkannya, Humas IKPI juga berperan sebagai mediator dalam mengatasi miss-communication antara organisasi dan publik, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya.

Dengan demikian, peran humas sangat vital untuk membangun citra organisasi dan dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menjalankannya.
Jemmi juga menyampaikan strategi lain dalam menjalankan kehumasan, diantaranya dengan melakukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, Ia bertekad untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat luas, serta memperkuat posisi mereka dalam industri perpajakan di Indonesia.

Lebih lanjut Jemmi mengatakan, untuk lebih mengenalkan lebih luas IKPI ke berbagai kalangan, Departemen Humas juga telah menjalankan kegiatan-kegiatan publikasi baik secara elektronik di media massa seperti Online dan Radio, maupun media sosial dan pemberitaan di website internal IKPI.

“Kami selalu mengikuti isu-isu menarik mengenai perpajakan di Indonesia, baik itu permasalahan regulasi maupun permasalahan lainnya,” kata Jemmi.

Ia menegaskan, seluruh anggota IKPI adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dengan demikian, mereka sangat memahami isu-isu perpajakan sekaligus bisa memberikan masukan terhadap rencana kebijakan pemerintah.

“Jadi kompetensi anggota IKPI tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilmuan mereka tentang perpajakan sudah cukup baik, dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikasi konsultan pajak yang dimiliki dari mulai Brevet Pajak A, B, dan C,” kata Jemmi. (bl)

IKPI, Jakarta: Penyelenggaraan “GoBar Happy Fun Golf IKPI Family” di Sentul Highlands Golf Club pada Rabu (9/10/2024) berjalan dengan sukses. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pengurus Pusat IKPI, Pengurus Cabang IKPI beserta para anggotanya, Anggota Persatuan Golf Pensiunan Pajak (PGP5), dan Wajib Pajak yang merupakan klien dari anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Ketua Departemen Sosial Keagamaan dan Olahraga IKPI Rusmadi K, pada Sabtu (12/10/2024) mengatakan, peserta yang hadir pada acara tersebut sangatlah beragam, mulai dari usia 30 hingga di atas 70 tahun. Beberapa tokoh penting turut hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Umum IKPI, Bp Vaudy Starworld, beberapa Ketua Departemen IKPI, serta Presiden PGP5, Adjad Djatnika beserta jajarannya.

“Saya berharap GoBar (golf bareng) IKPI ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Ketua Umum IKPI Terpilih Periode 2024-2029, bisa dijadikan agenda kegiatan rutin. Selain olahraga, kegiatan ini bagian dari silaturahmi sesama Anggota IKPI, Wajib Pajak, bahkan Pejabat otoritas pajak,” kata Rusmadi.

Diungkapkannya, acara ini juga bertujuan untuk memperkenalkan IKPI sebagai salah satu mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. “Ke depan, saya berharap dapat mengaktifkan cabang olahraga lainnya, selain golf,” ujarnya.

Rusmadi juga mengapresiasi jajaran Panitia GoBar IKPI yang diketuai Paulus Gunawan. Dengan persiapan waktu yang sangat singkat, panitia berhasil memgumpulkan peserta hingga 40 golfer.

Sementara itu, Ketua Bidang Olahraga IKPI, pada Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, Wisnu Sambhoro mengatakan, acara ini menciptakan suasana yang penuh kebersamaan.

Diceritakannya, peserta dan pengunjung menunjukkan antusiasme tinggi selama acara berlangsung. Mereka tampak menikmati momen bermain golf sambil menambah jaringan pertemanan baru.

“Kami sangat senang, suasananya hangat dan nyaman. Kolaborasi dengan para pensiunan pajak juga menambah nilai lebih, membuat acara ini terasa sangat kekeluargaan,” ujar Wisnu.

Turnamen ini juga menjadi tolok ukur seberapa besar antusiasme golfer dari kalangan IKPI. “Kami ingin melihat sejauh mana semangat anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, terutama golf, sebagai bagian dari kebersamaan dalam komunitas ini,” ujarnya.

Namun demikian, melihat antusiasme yang besar, Wisnu berharap turnamen serupa dapat diadakan dengan lebih matang dan terencana di masa mendatang. “Harapan kami, turnamen berikutnya bisa melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau asosiasi lainnya, sehingga acara semakin meriah dan bermanfaat bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Ketua Panitia GoBar IKPI Tjhia Paulus Gunawan mengatakan, Turnamen golf internal yang diselenggarakan di Sentul Highland berlangsung dengan sangat meriah dan penuh antusiasme. Sejak pagi hari, tepatnya sekitar pukul 06.00, para peserta dan pengunjung sudah memadati lokasi acara.

Mereka tampak menikmati suasana sambil sarapan bersama dan berbincang-bincang santai, menciptakan atmosfer yang penuh kegembiraan.

Paulus menjelaskan, tujuan utama dari turnamen ini adalah mempererat tali silaturahmi antar anggota IKPI, sekaligus mempererat hubungan dengan klien dan mitra kerja. “Ini ajang untuk saling mengenal dan mendekatkan, baik sesama anggota IKPI maupun dengan relasi kerja kami,” ujarnya.

Menurutnya, feedback yang diterima dari peserta sangat positif. Mereka merasa puas dengan fasilitas yang disediakan, serta berlimpahnya hadiah doorprize dan hadiah juara. “Hampir semua peserta membawa pulang hadiah, dan itu membuat suasana semakin menyenangkan. Meskipun nilai material hadiah mungkin tidak menjadi fokus utama, semua orang merasa sangat senang,” kata Paulus.

Paulus menyatakan bahwa kedepan ada rencana untuk mengembangkan acara ini menjadi lebih besar, yakni dengan melibatkan instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, serta para pengusaha swasta dan organisasi profesional lainnya. Rencana ini juga akan membuka peluang bagi sponsor untuk turut memeriahkan acara.

Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. “Melalui acara seperti GoBar ini, para anggota IKPI yang merupakan bagian dari komunitas golfer IKPI dapat semakin akrab dan saling mengenal lebih dalam. Ini juga membuka peluang kolaborasi, khususnya dalam proyek-proyek konsultasi perpajakan yang besar,” ujarnya.

Menurutnya, turnamen ini tidak hanya berhasil menyatukan para anggota, tetapi juga menegaskan potensi kolaborasi yang lebih luas di masa depan. (bl)

IKPI, Jakarta: Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

“Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB,” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (10/10/2024).

“Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan,” tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

“Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini,” tuturnya.

“Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya,” imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.