Laman Cabang - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI Kota Tasikmalaya Resmi Terbentuk, Lilisen Dorong Bumikan IKPI di Priangan Timur

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi membentuk Cabang Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan organisasi dan memperkuat eksistensi profesi konsultan pajak di wilayah Priangan Timur. Pembentukan cabang baru tersebut ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor KEP-12/PP.IKPI/V/2026 yang ditandatangani pada 29 Mei 2026.

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, mengatakan kehadiran Cabang Kota Tasikmalaya menjadi langkah penting dalam memperluas jaringan organisasi sekaligus mendekatkan IKPI dengan para praktisi perpajakan di wilayah Priangan Timur.

“Pembentukan Cabang Kota Tasikmalaya bukan sekadar penambahan struktur organisasi. Kami ingin IKPI semakin dikenal, semakin berkembang, dan semakin memberikan manfaat bagi profesi konsultan pajak maupun masyarakat di Priangan Timur,” ujar Lilisen, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Tasikmalaya memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah Priangan Timur. Karena itu, keberadaan cabang baru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan organisasi di kawasan tersebut.

Lilisen menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi kepengurusan baru adalah memperkenalkan dan memperkuat kehadiran IKPI di berbagai daerah yang masuk dalam wilayah kerja cabang. Dengan semakin luasnya jangkauan organisasi, peluang untuk menghimpun dan mengembangkan anggota juga akan semakin terbuka.

“Pengurus yang nantinya terbentuk harus mampu membumikan IKPI di Priangan Timur. Organisasi harus hadir lebih dekat dengan para profesional perpajakan, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan perpajakan,” katanya.

Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Pengurus Pusat, wilayah kerja Cabang Kota Tasikmalaya meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan organisasi profesi konsultan pajak.

Selain memperluas jaringan organisasi, Lilisen berharap Cabang Kota Tasikmalaya dapat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan edukasi perpajakan, seminar, diskusi profesi, hingga program peningkatan literasi pajak diharapkan menjadi bagian dari agenda kerja cabang ke depan.

Ia menambahkan bahwa pembentukan Cabang Kota Tasikmalaya berawal dari usulan anggota yang melihat kebutuhan akan wadah organisasi yang lebih dekat dengan para konsultan pajak di wilayah Priangan Timur. Usulan tersebut kemudian dibahas sesuai mekanisme organisasi dan memperoleh persetujuan Pengurus Pusat.

“Semangat yang ingin dibangun adalah memperluas manfaat organisasi. Ketika IKPI semakin dekat dengan masyarakat dan para praktisi perpajakan di daerah, maka kontribusi organisasi terhadap peningkatan kualitas profesi juga akan semakin besar,” ujarnya. (bl)

IKPI Bentuk Cabang Kota Jayapura, Lilisen Bidik Penguatan Organisasi di Tanah Papua

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas jangkauan organisasinya di berbagai daerah. Terbaru, Pengurus Pusat IKPI resmi membentuk Cabang Kota Jayapura melalui Keputusan Pengurus Pusat Nomor KEP-13/PP.IKPI/V/2026 yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, mengatakan pembentukan Cabang Kota Jayapura merupakan langkah strategis untuk memperkuat kehadiran organisasi profesi konsultan pajak di kawasan timur Indonesia, khususnya di wilayah Tanah Papua yang memiliki cakupan geografis luas dan potensi pertumbuhan yang besar.

“Pembentukan Cabang Kota Jayapura menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan organisasi secara nasional. Kami ingin IKPI semakin hadir dan berkembang di Tanah Papua sehingga manfaat organisasi dapat dirasakan lebih luas,” ujar Lilisen, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, perkembangan aktivitas ekonomi dan perpajakan di berbagai wilayah Papua memerlukan dukungan organisasi profesi yang kuat dan mampu menjadi wadah bagi para konsultan pajak dalam meningkatkan kompetensi serta profesionalisme.

Lilisen menjelaskan bahwa keberadaan cabang baru di Jayapura diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan pengembangan organisasi di kawasan Papua. Dengan struktur organisasi yang lebih dekat, berbagai program IKPI dapat dijalankan secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak anggota maupun calon anggota.

“Jayapura memiliki posisi yang strategis. Kami berharap cabang ini menjadi motor penggerak pengembangan organisasi sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan profesi konsultan pajak di Tanah Papua,” katanya.

Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Pengurus Pusat, wilayah kerja Cabang Kota Jayapura meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Cakupan wilayah tersebut menjadikan Cabang Kota Jayapura memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan organisasi di kawasan timur Indonesia.

Selain memperkuat organisasi, Lilisen berharap Cabang Kota Jayapura dapat aktif menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk institusi pendidikan, komunitas usaha, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pengetahuan dan kesadaran perpajakan.

Ia menilai kehadiran cabang baru juga membuka peluang yang lebih besar untuk memperluas basis keanggotaan IKPI di Tanah Papua. Karena itu, kepengurusan yang akan dibentuk nantinya diharapkan mampu mengembangkan organisasi secara berkelanjutan serta menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

“Pengembangan organisasi tidak hanya diukur dari jumlah cabang yang terbentuk, tetapi juga dari kemampuan cabang tersebut untuk tumbuh, aktif, dan memberikan kontribusi nyata bagi profesi maupun masyarakat. Itu yang kami harapkan dari Cabang Kota Jayapura,” ujar Lilisen. (bl)

PP 19/2026 Buka Jalan APBN Biayai Holding Investasi Danantara

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah memberikan landasan hukum bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat holding investasi yang dibentuk oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola Danantara yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2026.

Melalui aturan baru ini, holding investasi yang dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik dapat menerima penyertaan modal negara (PMN).

Dukungan pemerintah tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara kepada BUMN maupun perseroan terbatas, hingga aset negara lainnya.

Dalam Pasal 31A ayat (1) disebutkan bahwa negara dapat melakukan penyertaan modal kepada holding investasi yang menjalankan kegiatan usaha guna mendukung pembangunan nasional. Ketentuan itu memperluas opsi pendanaan bagi entitas investasi yang berada di bawah kendali Danantara.

“Dalam hal holding investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b melakukan kegiatan usaha dalam rangka mendukung pembangunan nasional, negara dapat melakukan pernyataan modal negara kepada holding investasi dimaksud yang bersumber dari APBN, yang meliputi dana segar, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/atau aset negara lainnya,” bunyi Pasal 31A ayat (1), dikutip Rabu (3/6).

PP 19/2026 sebelumnya juga memberi kewenangan kepada Danantara untuk membentuk holding investasi dan holding operasional sebagai instrumen pengelolaan investasi serta aset BUMN.

Kepemilikan saham kedua entitas tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara.

Regulasi itu membedakan tujuan pembentukan holding investasi. Selain mengejar keuntungan komersial, holding investasi juga dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan nasional dan pelayanan publik yang memberikan manfaat ekonomi maupun sosial.

Untuk kategori yang berorientasi pada pembangunan nasional tersebut, pemerintah membuka peluang pemberian dukungan permodalan melalui APBN.

Bahkan, holding investasi dapat mengajukan kebutuhan tambahan modal kepada negara melalui Danantara guna memperkuat kapasitas pendanaan dan investasi.

Aturan baru ini juga menetapkan status khusus bagi holding investasi yang menerima PMN. Dalam Pasal 31A ayat (3) disebutkan bahwa entitas tersebut akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan sebagai alat fiskal pemerintah.

“Dengan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud, holding investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b berstatus menjadi BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal,” bunyi Pasal 31A ayat (3).

Penjelasan PP 19 Tahun 2026 menyebutkan bahwa holding investasi yang berfokus pada pembangunan nasional dapat menjalankan proyek atau investasi yang manfaat sosial dan ekonominya lebih besar dibandingkan potensi keuntungan finansial yang diperoleh. (ds)

PP 19/2026 Terbit, Kewenangan Danantara Kini Diperluas

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melakukan penyempurnaan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026.

Aturan ini merevisi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 yang sebelumnya menjadi dasar organisasi dan pengelolaan Danantara.

Perubahan regulasi tersebut mencakup perluasan kewenangan Danantara, penguatan fungsi pengawasan, serta penataan struktur holding yang berada di bawah pengelola investasi negara tersebut.

Pemerintah juga memperkenalkan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai regulator yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan milik negara.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai kewenangan, mekanisme tata kelola, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Badan,” bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Rabu (3/6).

Melalui perubahan sejumlah pasal, Danantara kini memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola dividen yang berasal dari holding investasi, holding operasional, maupun BUMN sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki.

Selain itu, lembaga ini juga dapat menyetujui perubahan penyertaan modal, membentuk holding baru, hingga memberikan persetujuan atas penghapusan aset BUMN melalui mekanisme hapus buku maupun hapus tagih.

Regulasi terbaru juga memberikan ruang bagi Danantara untuk melakukan aktivitas pendanaan, termasuk memberikan dan menerima pinjaman serta menjaminkan aset dengan persetujuan Presiden.

Di sisi lain, Danantara dapat bertindak sebagai penjamin bagi holding investasi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.

Peran Dewan Pengawas dalam struktur Danantara turut diperkuat. Organ ini kini memiliki kewenangan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, menerima laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana, hingga memberikan persetujuan atas rencana pinjaman dan penjaminan yang dilakukan Danantara.

Salah satu perubahan penting dalam PP 19/2026 adalah dibukanya peluang pembentukan lebih dari satu holding investasi maupun holding operasional.

Seluruh saham perusahaan holding tersebut tetap dimiliki oleh Danantara, sementara pendiriannya harus memperoleh persetujuan Presiden.

“Badan dapat mendirikan lebih dari satu holding investasi dan holding operasional dengan persetujuan Presiden,” bunyi Pasal 29B.

Aturan tersebut juga mengatur bahwa holding investasi dapat dibentuk berdasarkan tujuan yang berbeda.

Pemerintah membaginya menjadi holding investasi yang berorientasi pada keuntungan komersial, holding yang mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik, serta kategori lain yang ditetapkan dengan persetujuan Presiden.

Khusus untuk holding investasi yang menjalankan fungsi pembangunan nasional dan pelayanan publik, pemerintah membuka peluang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN.

Bentuk PMN dapat berupa dana segar, barang milik negara, piutang negara, maupun aset negara lainnya. Holding yang menerima PMN akan berstatus sebagai BUMN dan berfungsi sebagai instrumen fiskal pemerintah.

Sementara itu, holding investasi yang berorientasi pada pengelolaan investasi komersial ditetapkan dijalankan oleh PT Danantara Investment Management.

Ketentuan ini memperjelas pembagian fungsi antara investasi yang mengejar imbal hasil dan investasi yang mendukung program pembangunan negara.

Dalam penjelasan regulasi, pemerintah menyatakan
perubahan aturan dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

Penyesuaian tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan investasi negara dan perusahaan pelat merah. (ds)

Underinvoicing dan Aktivitas Ilegal Bayangi Target PNBP di 2027

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2027 di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi penerimaan negara.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah menyoroti risiko volatilitas harga komoditas, praktik underinvoicing dan underreporting, hingga aktivitas ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga menilai kualitas layanan yang belum merata dan inklusif serta belum terintegrasinya data layanan secara penuh menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk mendukung optimalisasi PNBP.

“Beberapa tantangan pada tahun 2027 perlu direspons dengan kebijakan strategis,” dikutip dari dokumen tersebut, Rabu (3/7).

Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, pemerintah menetapkan tiga arah kebijakan utama PNBP 2027.

Pertama, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola, termasuk penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditas dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kedua, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan yang lebih inklusif melalui standardisasi, inovasi, digitalisasi, dan simplifikasi layanan.

Ketiga, peningkatan kepatuhan akan ditempuh melalui penguatan sinergi pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Pemerintah juga akan mengoptimalkan penagihan piutang PNBP, salah satunya dengan memperluas implementasi Automatic Blocking System (ABS).

Pemerintah mencatat target PNBP pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 459,2 triliun atau setara 1,8% produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp 541,4 triliun.

Penurunan target tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya target setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) serta menurunnya potensi penerimaan yang bersifat tidak rutin, termasuk pendapatan hasil penegakan hukum.

Meski demikian, realisasi PNBP sepanjang kuartal I 2026 menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Maret 2026, penerimaan telah mencapai Rp 112,1 triliun atau sekitar 24,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026. (ds)

Waktu Pendaftaran Tersisa Sebulan, IKPI Ajak Anggota dan Masyarakat Ikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2026

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengajak anggota maupun masyarakat umum untuk segera mendaftarkan diri dalam Lomba Nasional Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 IKPI. Ajakan tersebut disampaikan mengingat masa pendaftaran akan berakhir pada 30 Juni 2026.

Koordinator Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional HUT ke-61 IKPI, Yulia Yanto Anang, mengatakan kompetisi tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan gagasan, analisis, dan rekomendasi berbasis riset terkait perpajakan dan akuntansi yang relevan dengan tantangan pembangunan nasional.

“Kami mengundang seluruh anggota IKPI dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam Lomba Nasional Karya Tulis Ilmiah HUT ke-61 IKPI. Ini merupakan kesempatan untuk menuangkan ide, analisis, dan inovasi terbaik dalam bidang perpajakan dan akuntansi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” ujar Yulia, Rabu (3/6/2026).

Lomba tahun ini mengangkat tema “Sinergi Reformasi Pajak dan Akuntansi untuk Kepatuhan Berkelanjutan dan Penguatan Ekosistem Investasi Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut dipilih untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan yang dapat mendukung agenda reformasi perpajakan sekaligus memperkuat iklim investasi nasional.

Menurut Yulia, waktu yang tersisa menuju penutupan pendaftaran perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh calon peserta. Ia mengingatkan bahwa batas akhir pengumpulan karya tulis ditetapkan hanya sehari setelah penutupan pendaftaran, yakni pada 1 Juli 2026.

“Waktu pendaftaran tinggal sampai 30 Juni 2026. Karena itu kami mengajak masyarakat yang berminat untuk segera mendaftarkan diri dan mulai menyiapkan karya terbaiknya agar seluruh tahapan dapat diikuti dengan baik,” katanya.

Setelah proses penilaian, panitia akan mengumumkan finalis pada 1 Agustus 2026. Para finalis selanjutnya akan mempresentasikan karya mereka pada babak final yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Agustus 2026.

Selain menjadi ajang kompetisi ilmiah, lomba ini juga menawarkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar Rp10 juta, juara kedua Rp8 juta, dan juara ketiga Rp6 juta. Panitia juga menyediakan hadiah bagi Juara Harapan I sebesar Rp3,5 juta, Juara Harapan II sebesar Rp2,5 juta, serta penghargaan Presenter Terbaik sebesar Rp2 juta.

Yulia mengatakan seluruh peserta yang mengikuti kompetisi akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kegiatan ilmiah yang diselenggarakan IKPI.

Tidak hanya itu, karya-karya terpilih juga berpeluang memperoleh rekomendasi untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks Sinta 2 hingga Sinta 4. Menurut Yulia, kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi peserta, khususnya akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang ingin mengembangkan hasil kajiannya ke tingkat yang lebih luas.

“Selain hadiah bagi para pemenang, selected paper akan direkomendasikan untuk diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta 2 sampai Sinta 4. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi peserta untuk memperluas manfaat dari karya ilmiah yang disusun,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap peserta tetap harus mengikuti proses review dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh masing-masing publisher. Karena itu, panitia mendorong peserta untuk menyusun karya yang orisinal, analitis, dan memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan perpajakan maupun akuntansi.

“Kami berharap lomba ini dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif yang mendukung reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, dan penguatan ekosistem investasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Yulia. (bl)

Purbaya Janji Evaluasi DSI Jika Penerimaan Negara Tak Bertambah

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) apabila keberadaan perusahaan tersebut tidak mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam (SDA).

Menurut Purbaya, pembentukan PT DSI bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor dan menutup berbagai celah kebocoran yang selama ini berpotensi mengurangi pemasukan negara.

Oleh karena itu, pemerintah menaruh harapan besar agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mengubah atau menaikkan tarif pajak ekspor meskipun PT DSI mulai beroperasi. Sebaliknya, ia berharap optimalisasi pengawasan dan transparansi ekspor dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar.

“Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Dony (COO Danantara) ngasih ke saya income yang lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, dikutip Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, praktik-praktik seperti manipulasi nilai ekspor dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya selama ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. Dengan kehadiran PT DSI, pemerintah berharap masalah tersebut dapat ditekan.

Purbaya bahkan menyatakan akan menaruh perhatian khusus terhadap kinerja perusahaan apabila target peningkatan penerimaan negara tidak tercapai. Menurutnya, berdasarkan berbagai data dan pengalaman yang dimiliki pemerintah, perbaikan tata kelola seharusnya mampu menghasilkan tambahan pemasukan bagi negara.

“Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa? Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada sekarang, yang kita miliki sekarang,” kata Purbaya.

Meski optimistis, Purbaya mengakui pemerintah masih belum dapat memastikan besaran tambahan penerimaan yang akan diperoleh dari operasional PT DSI. Perhitungan masih terus dilakukan mengingat kebijakan tersebut baru memasuki tahap awal implementasi.

Ia mengatakan dampak sesungguhnya terhadap penerimaan negara baru bisa diukur setelah perusahaan mulai menjalankan fungsinya secara penuh.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kontribusi sektor SDA terhadap kas negara. (ds)

DJP Ubah Mekanisme Restitusi, Wajib Pajak Harus Adaptasi dengan Coretax

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 menandai era baru dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Aturan yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026 tersebut dirancang untuk menyederhanakan prosedur restitusi sekaligus meningkatkan akurasi data perpajakan melalui integrasi penuh dengan sistem Coretax DJP.

Penyuluh Pajak KPP Madya Malang, Mahendra Adhi mengatakan PMK Nomor 28 Tahun 2026 diterbitkan untuk menggantikan PMK Nomor 39 Tahun 2018 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan modern.

“Perubahan aturan dilakukan untuk meningkatkan akurasi proses pengembalian pajak, memberikan kepastian hukum, serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan administrasi perpajakan saat ini,” ujar Mahendra, dikutip dari situs DJP, Rabu (3/5).

Dalam regulasi baru tersebut, pemerintah membagi penerima fasilitas restitusi pendahuluan ke dalam tiga kategori, yakni wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan dan profil risiko masing-masing wajib pajak.

Salah satu perubahan utama yang diperkenalkan adalah digitalisasi seluruh proses permohonan melalui ekosistem Coretax DJP.

Bagi wajib pajak yang ingin memperoleh status wajib pajak kriteria tertentu, sejumlah persyaratan harus dipenuhi, termasuk tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak pernah terlambat membayar utang pajak dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan terkait laporan keuangan, antara lain memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) murni, mematuhi kewajiban merespons Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), memiliki koreksi fiskal maksimal 5%, serta mematuhi ketentuan rotasi akuntan publik.

Sementara itu, Penyuluh Pajak, Budiawan menjelaskan bahwa permohonan status wajib pajak kriteria tertentu dilakukan melalui portal wajib pajak di Coretax DJP paling lambat 10 Januari setiap tahun.

“Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja DJP sudah harus memberikan keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan yang diterbitkan, permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis,” kata Budiawan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa status tersebut dapat dicabut apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Beberapa penyebab pencabutan status antara lain keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), munculnya tunggakan pajak, hingga adanya pemeriksaan bukti permulaan.

Menurut Budiawan, kemudahan dalam memperoleh restitusi tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. DJP akan terus melakukan validasi terhadap penghitungan pajak, bukti pemotongan pajak, Pajak Masukan, serta berbagai transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Melalui sistem administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi, proses validasi data dilakukan secara lebih ketat untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam pemberian restitusi,” katanya.

Sementara itu, Mahendra menambahkan PMK Nomor 28 Tahun 2026 juga memperjelas kelompok PKP yang dapat memperoleh status PKP berisiko rendah.

Kelompok tersebut meliputi perusahaan terbuka, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), mitra utama kepabeanan, Authorized Economic Operator (AEO), pabrikan, serta pedagang besar farmasi tertentu.

“Penegasan ini dilakukan agar fasilitas pengembalian pendahuluan hanya diberikan kepada PKP yang memiliki profil risiko rendah dan tingkat kepatuhan yang baik,” kata Mahendra.

Melalui penyempurnaan prosedur dan pemanfaatan penuh sistem Coretax DJP, KPP Madya Malang berharap wajib pajak dapat segera beradaptasi dengan ketentuan baru tersebut sehingga fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung likuiditas dan stabilitas keuangan usaha. (ds)

Penerima Tax Holiday dan Tax Allowance Tak Bisa Lagi Gunakan Tarif UMKM 0,5 Persen

Posted on 03/06/202603/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mempertegas batasan penggunaan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Salah satu perubahan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pengecualian bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan tertentu, termasuk tax holiday dan tax allowance.

Ketentuan tersebut dimuat dalam perubahan Pasal 57 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Melalui pengaturan baru ini, pemerintah memperjelas kelompok wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final atas peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, fasilitas PPh Final 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan atau koperasi yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Namun demikian, regulasi tersebut juga menetapkan sejumlah pengecualian. Salah satunya adalah wajib pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun fasilitas tertentu yang diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam praktiknya, kelompok ini mencakup penerima berbagai insentif perpajakan strategis, termasuk tax holiday dan tax allowance yang selama ini diberikan untuk mendorong investasi pada sektor atau kegiatan usaha tertentu.

Selain penerima fasilitas perpajakan tertentu, PP 20 Tahun 2026 juga mengecualikan wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh tenaga ahli yang memberikan jasa pekerjaan bebas, Bentuk Usaha Tetap (BUT), serta wajib pajak yang telah melampaui batas peredaran bruto yang ditentukan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan ulang penerima fasilitas PPh Final UMKM yang dilakukan pemerintah melalui PP 20 Tahun 2026. Regulasi ini juga memperjelas bahwa fasilitas PPh Final ditujukan bagi kelompok wajib pajak tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Selain mengatur kembali penerima fasilitas, PP 20 Tahun 2026 juga memperkenalkan perubahan dalam mekanisme penghitungan batas omzet melalui pendekatan substansi ekonomi. Dalam ketentuan tersebut, peredaran bruto tidak hanya dihitung berdasarkan omzet dari satu entitas usaha, tetapi juga dapat mencakup omzet yang memiliki keterkaitan ekonomi sesuai pengaturan dalam Pasal 58.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertegas daftar profesi yang tidak termasuk dalam cakupan fasilitas PPh Final atas peredaran bruto tertentu. Profesi tersebut antara lain meliputi pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, hingga profesi digital seperti influencer, blogger, vlogger, dan content creator.

PP Nomor 20 Tahun 2026 ditetapkan pada 22 April 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Dalam konsideransnya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan dilakukan untuk mendukung praktik usaha yang sehat, memberikan kesederhanaan administrasi yang tepat sasaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, serta menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. (bl)

PMK 33/2026 Buka Peluang Pengenaan Tarif PNBP hingga Nol Rupiah

Posted on 03/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah membuka peluang pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp0 atau 0 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak Terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 PMK 33/2026 yang menyebutkan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP yang diatur dalam regulasi itu dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen. Namun, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif tersebut tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMK 33/2026 diterbitkan untuk mengatur jenis dan tarif PNBP kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Regulasi ini disusun sebagai tindak lanjut perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, khususnya pada unit yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan.

Dalam Pasal 1, pemerintah menetapkan tiga kelompok PNBP yang menjadi objek pengaturan, yaitu biaya perizinan, biaya persetujuan, dan denda administratif. Jenis dan tarif masing-masing layanan kemudian dirinci dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PMK tersebut.

Untuk kelompok biaya perizinan, PMK 33/2026 menetapkan tarif izin akuntan publik sebesar Rp1 juta per permohonan. Tarif yang sama juga berlaku untuk perpanjangan izin akuntan publik. Sementara itu, izin usaha kantor akuntan publik dikenakan tarif mulai Rp1,5 juta hingga Rp6 juta per permohonan, tergantung jumlah rekan dalam kantor akuntan publik yang bersangkutan.

Selain biaya perizinan, regulasi tersebut juga mengatur biaya persetujuan. Persetujuan pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing bersama nama kantor akuntan publik dikenakan tarif Rp5 juta per permohonan. Adapun persetujuan pendaftaran kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dikenakan tarif Rp10 juta per permohonan.

PMK 33/2026 juga menetapkan sejumlah denda administratif. Di antaranya denda keterlambatan perpanjangan izin akuntan publik sebesar Rp1 juta per keterlambatan, serta denda keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, dan laporan pendidikan profesional berkelanjutan sebesar Rp100 ribu per hari kerja dengan batas maksimum Rp2 juta.

Dalam regulasi yang sama, pemerintah menegaskan seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan wajib disetor ke Kas Negara. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh penerimaan dari layanan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan tercatat sebagai penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku. (bl)