Category: News

IKPI, Bogor: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan dukungan penuh terhadap program Layanan Konsultasi Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dilaksanakan oleh Kementerian UMKM. Dalam agenda pembahasan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan LKP-UMK yang berlangsung di Hotel Salak The Heritage, Jumat (2/5/2025).

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi IKPI untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan pelaku UMK di seluruh Indonesia.

“Program ini sangat membantu konsultan pajak, terutama anggota kami yang baru bergabung. Kegiatan seperti ini bukan hanya memperkuat jaringan, tapi juga meningkatkan kualitas layanan konsultan dalam mendampingi pelaku UMK,” ujar Vaudy dalam sambutannya.

IKPI yang memiliki hampir 7.300 anggota aktif di seluruh Indonesia adalah asosiasi konsultan pajak terbesar, dengan 89% dari total konsultan. Vaudy menambahkan, tantangan utama pelaku UMK bukan sekadar keterbatasan pengetahuan perpajakan, melainkan juga lemahnya administrasi pencatatan dan pembukuan.

“Banyak pelaku UMK belum memahami bahwa dokumentasi perpajakan harus disimpan hingga 20 tahun. Mereka sering mengira setelah bayar pajak, urusan selesai. Padahal aspek administratif ini sangat penting dan sering menjadi kendala saat pemeriksaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy juga menegaskan komitmen berkelanjutan dalam edukasi perpajakan, termasuk lewat program hybrid yang kini menyasar UMK secara nasional. Program ini menjadi bukti sinergi antara konsultan pajak dan pemerintah dalam membangun ekosistem UMK yang sehat dan taat pajak.

Hadir mendampingi Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam acara ini antara lain Arinda Hutabarat selaku Ketua Departemen Kemitraan Lembaga dan Instansi, serta Direktur Eksekutif IKPI, Asih Ariyanto. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka untuk Tahun Pajak 2024. Hingga 1 Mei 2025 pukul 07.59 WIB, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 14,06 juta SPT telah diterima, terdiri dari 13 juta SPT orang pribadi dan 1,06 juta SPT badan.

“Kami mengapresiasi kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak,” ujar Vaudy, Jumat (2/5/2025).

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, per 31 Maret 2024, DJP mencatat sebanyak 12,7 juta SPT telah dilaporkan. Dengan demikian, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pelaporan SPT Tahunan tahun ini.

Vaudy juga mengimbau kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk segera melakukannya guna menghindari sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, IKPI memberikan apresiasi kepada DJP atas upaya dan kerja kerasnya dalam mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan mereka. “Kami mengapresiasi DJP yang telah bekerja keras agar wajib pajak menyampaikan laporan SPT Tahunannya, sehingga angka target pelaporan SPT Tahunan naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” tambah Vaudy.

Dengan capaian ini, DJP semakin dekat dengan target kepatuhan SPT Tahunan tahun 2024 yang ditetapkan sebanyak 16,21 juta SPT. Hingga akhir April, telah tercapai 84,27% dari target tersebut.

DJP juga mencatat bahwa mayoritas pelaporan SPT dilakukan melalui sarana elektronik, dengan rincian 10,56 juta SPT melalui e-filing, 1,33 juta melalui e-form, dan 629 melalui e-SPT. Sisanya, sebanyak 446.230 SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

IKPI berharap tren positif ini terus berlanjut dan semakin banyak wajib pajak yang menyadari pentingnya pelaporan SPT Tahunan tepat waktu sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. (alf/bl)

IKPI, Jakarta,: Ketua Dewan Penasehat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Mochammad Soebakir, kembali menegaskan pentingnya peran aktif pengurus dalam memperhatikan dan mewujudkan aspirasi para anggota IKPI di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam dialog internal antara Anggota Kehormat dan Pengurus Pusat yang membahas evaluasi organisasi dan arah kebijakan strategis IKPI ke depan, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

“Pengurus itu jangan hanya sibuk mengurus formalitas. Perhatikan suara anggota. Dengarkan mereka. Karena suara anggota adalah fondasi kekuatan IKPI,” ujar Soebakir.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi profesi seperti IKPI sangat ditentukan oleh seberapa kuat koneksi antara pengurus dan anggotanya.
Salah satu isu konkret yang diangkat adalah terkait laporan bulanan yang sebelumnya menjadi polemik di kalangan anggota. Soebakir menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah ditangani dengan baik.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pengurus IKPI untuk mengupayakan agar pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) bisa kembali diselenggarakan oleh IKPI secara penuh.

Dalam kesempatan itu, Soebakir juga menyoroti pentingnya peningkatan kuota peserta USKP, terutama di wilayah DKI Jakarta. Menurutnya, banyak calon konsultan pajak kesulitan mengakses ujian karena keterbatasan kuota.

“Kuota ujian harus diperbanyak, khususnya di Jakarta yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perpajakan nasional. Jangan sampai ada yang tertunda hanya karena kuota habis,” katanya.

Selain agenda internal, Soebakir juga mengingatkan pentingnya menjalin hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dengan institusi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) di bawah Kementerian Keuangan.
“Hubungan baik dengan DJP dan PPPK adalah bagian dari tanggung jawab moral IKPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan perpajakan nasional. Komunikasi yang sehat dan terbuka akan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berintegritas,” ungkapnya.

Dengan semangat penguatan profesionalisme, IKPI diharapkan dapat terus menjadi wadah yang solid bagi para konsultan pajak dalam meningkatkan kompetensi, menjaga etika, dan memperkuat posisi mereka di tengah tantangan sistem perpajakan yang semakin kompleks dan dinamis. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pengurus pusat IKPI dan para anggota kehormatan dalam upaya mendorong kemajuan sistem perpajakan nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (1/5/2025), bersama para anggota kehormatan dan Dewan Penasehat IKPI.

Dalam pertemuan itu, Vaudy menyampaikan apresiasi atas kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Hadi Poernomo (mantan Dirjen Pajak) dan Arfan (mantan Sesditjen Pajak) sebagai anggota kehormatan IKPI. “Silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk menyerap masukan dari para tokoh yang punya kontribusi besar bagi perpajakan Indonesia,” ujar Vaudy.

Pemegang sertikat Ahli Kepabenan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak ini, juga menyinggung mengenai kesediaan dua tokoh penting lainnya dalam dunia perpajakan nasional, yaitu mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan mantan Sesditjen Pajak Arfan, yang telah menyatakan setuju untuk bergabung sebagai anggota kehormatan IKPI.

“Saat ini, Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian dari syarat administrasi keanggotaan,” ungkap Vaudy.

Ia menambahkan, pengangkatan ini merupakan amanat dari Rapat Pleno IKPI yang digelar pada 26 Maret 2025.

Menurut Vaudy, IKPI membutuhkan dukungan aktif dari para anggota kehormatan, khususnya dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak. “Kami berharap para anggota kehormatan bisa menjadi suara penting dalam menyuarakan urgensi UU Konsultan Pajak agar profesi ini memiliki landasan hukum yang jelas dan profesional,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi terbuka, di mana para anggota kehormatan dan Dewan Penasehat memberikan berbagai masukan konstruktif, termasuk dalam hal peningkatan peran IKPI sebagai pusat pengetahuan perpajakan (centre of knowledge), penguatan etika profesi, serta pengembangan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.

Vaudy juga menyampaikan rencana untuk mengaktifkan peran anggota kehormatan dalam berbagai forum seperti FGD, talk show, hingga diskusi panel sebagai bagian dari strategi kolaboratif. “Kami ingin para anggota kehormatan terlibat aktif dalam membentuk ekosistem perpajakan Indonesia yang berkeadilan,” tambahnya.

Selain Hadi Poernomo dan Arfan, hadir pula Dewan Penasehat IKPI seperti M. Soebakir, Heru R Hadi, dan Rido Ribbon Hutapea, serta Ketua Pengawas IKPI periode 2014–2019, Nono Hanafi.

Dari jajaran pengurus pusat IKPI, hadir: Ketua Umum Vaudy Starworld, Sekretaris Umum, Associate Professor Edy Gunawan, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Bendahara Umum Emanuel Ali, Ketua Departemen Kemitraan, Lembaga dan Instansi Arinda Hutabarat dan anggota Louis Jordan, Ketua Departemen Hukum, Ratna Febrina dan anggota Henro Susanto, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Nuryadin Rahman, dan Direktur Eksekutif Asih Arianto.

Dengan semangat kebersamaan, pertemuan ini mempertegas komitmen IKPI untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang mapan, profesional, dan berperan aktif dalam pembangunan sistem perpajakan nasional. (bl)