IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini.
“Jadi insentif pajak tetap tapi fasilitas untuk gunakan PPh final ini akan kita evaluasi apakah masih dibutuhakan atau kita melihat UMKM punya kapasitas untuk diperlakukan secara lebih adil,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (3/9/2024).
Dia mengungkapkan UMKM jika mendapatkan omzet Rp 4,8 miliar atau bahkan Rp 500 juta pertama per tahun, mereka tidak dikenakan pajak. Dia mengaku sering ditanya, apakah jika tukang bakso atau sate dengan omzet tidak sampai Rp 500 juta per tahun, tidak membayar pajak.
“Kalau omzet di atas setengah miliar itupun setengah persen dari total omzet tapi kan omzet itu tidak menggambarkan kesehatan UMKM karena yang harus dipajaki net profitnya,” ujar Sri Mulyani.
Dia pun memahami bahwa UMKM tidak memiliki pembukuan yang cukup baik, sehingga perhitungan lebih mudah menggunakan omzet.
“Bisa saja omzet Rp 600 miliar, tapi costnya gede sehingga dia mendekati impas atau rugi. Itu kan kalau tetap bayar pajak enggak adil,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong UMKM tetap bayar pajak, tetapi lebih kecil. Namun, jika pembukaan mereka rugi, tidak perlu membayar pajak meskipun omzet di atas Rp 500 juta.
Sebagai catatan, skema tarif pajak penghasilan (PPh) Final 0,5% sejak tahun 2018 tetap bisa memanfaatkannya hingga tahun 2024.
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyatakan saat ini dirinya dan Wakil Ketua Umum Jetty sedang menggodok struktur Pengurus Pusat (PP) IKPI. Hal ini untuk memantapkan sekaligus mematangkan sumber daya manusia yang siap mengabdikan dirinya untuk asosiasi.
“Jangka waktu pembentukan PP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) selambat-lambatnya adalah 30 hari setelah ketua umum terpilih, dan waktu pelantikannya diberikan waktu maksimal 60 hari setelah diangkat menjadi Ketum terpilih dalam kongres,” kata Vaudy di Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Vaudy menegaskan untuk membentuk pengurus pada asosiasi sebesar IKPI tidak boleh asal tunjuk. Harus disesuaikan dengan kapasitas, loyalitas dan kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di IKPI ini tidak digaji, semuanya hanya bekerja secara sukarela. Ini semua bisa berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI, dengan demikian mereka akan tulus dan ikhlas memberikan waktu sibuknya untuk kepentingan asosiasi,” kata Vaudy.
Ahli Kepabeanan ini juga membocorkan, dirinya dan Jetty sedang merencanakan membentuk struktur kepengurusan baru. “Ada pemekaran departemen dan secara otomatis juga akan disertai penambahan bidang-bidang kerja,” ujarnya.
Diungkapkannya, saat ini di dalam Departemen Hubungan Internasional, Vaudy mengatakan bahwa dirinya akan menambahkan sekitar 4 bidang kerja yakni untuk bidang yang menangani kerja sama di negara Asia dan ada juga bidang yang menangani kerja sama Eropa, Amerika dan Afrika bahkan khusus negara-negara AOTCA.
“Untuk mewujudkan IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak kelas dunia, maka kita akan jalin kerja sama dengan asosiasi konsultan pajak negara-negara AOTCA dan luar AOTCA bahkan diharapkan terjadi kerjasama dengan asosiasi konsultan pajak di lima benua,” ujarnya.
Selain itu lanjut Vaudy, dirinya juga akan mengembangkan Departemen Hukum dan Organisasi menjadi dua departemen. Tujuannya, agar mereka fokus bekerja menangani satu bagian saja. “Jadi nantinya ada Departemen Hukum dan Departemen Organisasi,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, nantinya ada juga penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum. Departemen ini diharapkan berfungsi untuk melindungi seluruh anggota IKPI dari permasalahan hukum atas kegiatan profesi yang dilakukannya sepanjang tidak melanggar AD, ART, dan ketentuan yang berlaku.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena masalah hukum dan menurut penilaian kami sudah bekerja sesuai AD, ART, dan ketentuan yang berlaku maka dia layak mendapatkan bantuan hukum, maka departemen ini nantinya yang akan menangani kasus tersebut. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” kata Vaudy.
Selain itu, pemekaran juga akan dilakukan pada Departemen Litbang dan FGD. “Departemen itu juga akan kami jadikan dua, yakni Departemen Litbang dan Departemen FGF,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan bahwa dirinya segera melantik jajaran pengurus pusat IKPI dalam waktu dekat di Jakarta. Pasalnya, pelantikan akan dibarengi dengan perayaan HUT IKPI ke-59 yang jatuh pada Selasa (27/8/2024).
Menurut Vaudy, tertundanya perayaan HUT IKPI dikarenakan seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang serta anggota IKPI dari seluruh Indonesia baru saja selesai melaksanakan kegiatan akbar lima tahunan yaitu kongres ke XII di Nusa Dua, Bali pada tanggal 18 – 20 Agustus 2024.
“Salah satu agenda Kongres XII adalah memilih ketua umum dan wakil ketua umum serta ketua pengawas IKPI periode 2024 – 2029. Dan kebetulan di dalam kongres itu saya dipercaya oleh 750 pemilih untuk memimpin IKPI selama lima tahun kedepan,” ujarnya.
Diungkapkan Vaudy, mengingat waktu yang singkat antara kongres dan ulang tahun IKPI, sebagai ketua umum dan telah berkoordinasi dengan wakil ketua umum, Akhirnya diputuskan pelaksanaan HUT IKPI akan diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan pengurus pusat.
“Untuk Pengda dan Pengcab dapat melaksanakan perayaan ulang tahun IKPI di wilayahnya masing-masing,” kata Vaudy.
Vaudy belum menginformasikan di mana IKPI akan menyelenggarakan perayaan HUT dan pelantikan pengurus pusat. (bl)
IKPI, Jakarta: Pemerintah kembali menerapkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah. Aturan tersebut akan mulai berlaku bulan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan tersebut sudah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aturannya sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
“Atas persetujuan Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan, di mana insentif PPN DTP akan diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024, di mana PMK-nya akan disiapkan oleh ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati),” ujar Airlangga seperti dikutip dari Detik.com usai acara Dialog bertajuk “Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045” Selasa (27/8/2024).
Tak hanya itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Kebijakan itu juga akan berlaku pada bulan depan.
“Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effectnya tinggi,” paparnya.
Sebagai informasi, pada November 2023-Juni 2024, pemerintah memberikan insentif berupa PPN DTP 100% untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar, dengan catatan insentif yang diberikan pemerintah sebatas Rp 2 miliar. Artinya, jika membeli rumah dengan harga Rp 2 miliar maka PPN 100% ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak perlu bayar PPN.
Namun jika membeli rumah dengan harga Rp 5 miliar, pemerintah tetap memberikan insentif PPN dengan batas Rp 2 miliar saja atau 11% di kali Rp 2 miliar = Rp 220 juta.
Nah, per 1 Juli 2024, PPN DTP hanya 50% saja. Kebijakan ini tadinya akan berlaku hingga Desember 2024.
Pada pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa PPN ditanggung pemerintah yang memenuhi ketentuan diberikan untuk penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Juli 2024-31 Desember 2024 sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar.
IKPI, Jakarta: Empat asosiasi konsultan pajak yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), dan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) bersepakat untuk memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP). Keempat asosiasi tersebut beranggapan bahwa UU itu sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan konsultan pajak.
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, asosiasinya memperjuangkan lahirnya UU tersebut sejak lama, dan sampai saatnya Fraksi Partai Golkar di DPR mengajukan hal itu sebagai Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang lahir atas inisiasi DPR.
“Pada 2018 RUU Konsultan Pajak sudah masuk pada Prolegnas Prioritas, tetapi entah ada masalah apa sehingga RUU itu hilang dari Prolegnas Prioritas dan hingga saat ini hanya bertengger di Prolegnas,” kata Vaudy di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Namun demikian, Vaudy menyatakan akan terus memperjuangkan lahirnya UU tersebut dengan cara menggandeng berbagai pihak termasuk asosiasi konsultan pajak di luar IKPI.
“Alhamdulillah, setelah kami berbicara dengan para ketua umum dan pengurus di tiga asosiasi konsultan pajak lain, mereka setuju bahwa akan berjuang bersama IKPI memperjuangkan lahirnya UU Konsultan Pajak,” katanya.
Vaudy menargetkan di masa kepemimpinannya (2024-2029), UU Konsultan Pajak bisa dilahirkan. “Lahirnya UU Konsultan Pajak bukan hanya harapan dari kami para konsultan pajak, melainkan juga harapan besar dari wajib pajak, agar mereka mempunyai kepastian hukum yang kuat,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Umum Perkoppi Gilbert Rely. Menurutnya, dengan adanya UU Konsultan Pajak maka akan ada kejelasan hak dan kewajiban atas profesi konsultan pajak di Indonesia.
Menurut Gilbert, UU bukan hanya menjadi payung hukum tetapi juga akan menjaga dan memberikan batasan kepada konsultan pajak tentang tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan.
“Terbitnya UU Konsultan Pajak juga akan memicu peningkatan pelayanan konsultan pajak terhadap klien serta kerja sama yang baik dengan para stakeholder, termasuk pemerintah,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Gilbert juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Vaudy Starworld dan Jetty sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, serta selamat HUT IKPI ke-59. Semoga di kepemimpinan beliau, IKPI semakin kompak dan bisa bergandengan tangan dengan asosiasi konsultan pajak lainnya.
Sementara itu, Ketua Umum P3KPI, Susi Suryani, berharap seluruh asosiasi konsultan pajak bersatu dan kompak untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, baik itu untuk kepentingan konsultan pajak, wajib pajak, bangsa dan negara.
“Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Vaudy Starworld dan Ibu Jetty sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029. Semoga di kepemimpinan beliau, IKPI semakin kompak dan bisa bergandengan tangan dengan asosiasi konsultan pajak lainnya,” kata Susi di Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Tak lupa, Susi juga mengucapkan selamat HUT IKPI ke-59. Di usia yang semakin matang, IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia, bisa menjadi panutan bagi asosiasi sejenis lainnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh. Dia menyatakan menyambut baik untuk bersama memperjuangkan lahirnya UU Konsultan Pajak.
“Wajib pajak dan konsultan pajak harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang kuat berupa UU Konsultan Pajak. Untuk itu, kami juga akan ikut memperjuangkan lahirnya UU tersebut,” kata Suherman.
Terakhir, Suherman mengucapkan selamat atas terpilihnya Vaudy Starworld dan Jetty sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029.
Dia meyakini bahwa Vaudy mampu merangkul seluruh stakeholder dan asosiasi terkait untuk berjuang bersama melindungi konsultan pajak dan wajib pajak.
Tentunya, keempat asosiasi konsultan pajak itu akan membantu pemerintah untuk pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pungutan pajak dengan cara terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak. (bl)
IKPI, Jakarta: Pemerintah ingin menambah jumlah kelas menengah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah kelas menengah saat ini adalah sebesar 17,13% dari total populasi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, kelompok kelas menengah punya kontribusi besar bagi perekonomian. Mereka bisa mengerek penerimaan pajak.
“Justru kalau kelas menengah kita perbesar, selain kontribusi ke ekonominya tinggi dengan berbagai insentif tadi, kelas menengah kan bisa generate juga kan. Jadi perpajakannya akan lebih bagus,” katanya seperti dikutip dari Detik Finance, Rabu (28/8/2024).
Susi menyebut, pemerintah khawatir dengan adanya penurunan kelompok kelas menengah dari 2023 ke 2024. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendorong kembali porsi, peran dan kontribusi kelas menengah terhadap perekonomian.
“Kalau kelas menengah jumlahnya meningkat, itu otomatis tax base-nya lebih tinggi, pembayar pajak lebih besar. Jadi itu salah satu aspek aja, perpajakan,” jelas dia.
Cara meningkatkan kelas menengah lewat pemberian insentif. Susi mencontohkan insentif di sektor perumahan seperti penambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan yang menyasar kelas menengah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyoroti peran kelas menengah dalam mendorong perekonomian, khususnya berkaitan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Mereka dinilai memiliki peran dalam mencapai target Indonesia emas 2045.
“Oleh karena itu untuk menjaga kelas menengah kita perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, karena ini akan mendorong kelas mendorong kelas menengah kita untuk terus tumbuh dan mengurangi mereka yang expiring middle class,” pungkasnya.
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyaknya insentif fiskal berupa pembebasan pajak yang dinikmati masyarakat pada tahun lalu, yakni pada 2023.
Berdasarkan data insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek perekonomian, belanja perpajakan pada 2023 secara total berdasarkan data Sri Mulyani telah mencapai Rp 206, 2 triliun.
“Kalau kita lihat komposisinya, sebetulnya penikmat terbesar ya masyarakat sendiri,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja terkait RAPBN 2025, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (28/8/2024).
Belanja perpajakan pada 2023 itu terdiri dari pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 63,1 triliun, terdiri dari PPN dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas dan lain-lain senilai Rp 40,9 triliun, dan PPN dibebaskan atas barang hasil perikanan dan kelautan sebesar Rp 22,2 triliun.
Lalu, ada insentif untuk sektor pendidikan Rp 21,5 triliun yaitu PPN yang dibebaskan atas konsumsi jasa pendidikan pemerintah dan swasta yang mencapai sekitar Rp 408,2 miliar, dan insentif lain berupa fasilitas atas impor buku dan barang keperluan penelitian.
Adapula insentif untuk sektor transportasi senilai Rp 26 triliun, yang terdiri dari PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum Rp 17,2 triliun, hingga tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp 5,2 triliun.
Insentif untuk sektor kesehatan senilai Rp 4,6 triliun antara lain PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis sebesar Rp 3,3 triliun, pajak penghasilan atau PPh UMKM sektor kesehatan Rp 119,3 miliar, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 13,3 miliar, dan kebijakan lain yang wajib pajak nya bergerak di sektor kesehatan senilai Rp 1,2 triliun.
Untuk insentif mendukung UMKM Rp 85,4 triliun antara lain dalam bentuk PPN tidak dipungut untuk UMKM senilai Rp 52,4 triliun, dan PPh Final UMKM sebesar Rp 27,5 triliun.
Hingga tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi senilai Rp 5,6 triliun, yang per Juni 2024 telah diberikan kepada 176 wajib pajak dengan 187 penanaman modal baru, dan tax allowance diberikan kepada 223 wajib pajak dengan 226 penanaman modal.
“Jadi insentif pajak sangat banyak digunakan untuk melindungi masyarakat dan untuk mendorong ekonomi. Kalau untuk melindungi masyarakat seperti PPN makanan yang dibebaskan itu nilai implisitnya Rp 63,1 triliun sendiri yang tidak kita collect,” ujar Sri Mulyani.
IKPI, Jakarta: Sebanyak 40 anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang merayakan HUT IKPI ke-59 di Palembang, Selasa (27/8/2024). Perayaan dilakukan secara sederhana di rumah makan yang terletak tidak jauh dari kantor sekretariat IKPI Palembang.
Hadir dalam perayaan itu Ketua IKPI Cabang Palembang periode 2019-2024 Andreas Budiman, dan puluhan anggota lainnya.
Dalam kesempatan itu, Andreas mengungkapkan di hari jadi IKPI ini, anggota diharapkan semakin kompak dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan Vaudy Starworld dan Jetty sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih periode 2024-2029.
(Foto: Istimewa)
“Jika kebijakan itu untuk kemajuan IKPI dan kepentingan anggota, harus seratus persen kita dukung. Hal itu perlu dilakukan agar kerja-kerja pengurus pusat di bawah kepemimpinan Pak Vaudy dan Ibu Jetty berjalan sesuai relnya, yakni berdasarkan program kerja yang sudah diamanatkan oleh kongres dan janji kampanyenya,” kata Andreas, Selasa (27/8/2024).
Di acara itu, Andreas juga menginformasikan kepada anggotanya yang tidak bisa menghadiri kongres tentang suasana saat berlangsungnya kongres mulai dari 18-20 Agustus 2024, hingga terpilihnya Vaudy-Jetty menjadi pimpinan tertinggi IKPI menggantikan Ruston Tambunan, serta terpilihnya Prianto Budi Saptono sebagai Ketua Pengawas menggantikan Sistomo.
(Foto: Istimewa)
Andreas juga menyampaikan harapan anggota IKPI Palembang agar di bawah kepemimpinan Vaudy-Jetty IKPI semakin maju. “Tentunya menjaga soliditas anggota itu sangat penting untuk mendukung kemajuan IKPI,” katanya.
Sekadar informasi, IKPI Palembang dalam waktu dekat akan mengadakan Rapat Anggota dalam rangka memilih ketua cabang periode 2024-2029 di mana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI, cabang harus mengadakan Rapat Anggota maksimal dua bulan setelah kongres.
“Siapapun yang akan menjadi ketua cabang akan kami dukung. Yang terpenting, ketua cabang aktif dan loyal terhadap IKPI terutama cabang,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 2.189 triliun. Risiko global, hingga banyaknya sektor informal dan maraknya digitalisasi diprediksi akan menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai target tersebut.
Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyebut tantangan pertama datang dari risiko global yang masih tinggi berupa pelemahan ekonomi, tensi geopolitik, dan disrupsi perdagangan. Hal tersebut diprediksi akan berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga.
“Disrupsi perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan mempengaruhi penerimaan perpajakan terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Senin, (26/8/2024).
Pemerintah berpandangan inflasi dan suku bunga sebenarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Namun, hal itu juga berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat jika tak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. “Kebijakan perpajakan dan insentif perpajakan yang tepat sangat diperlukan,” tulis pemerintah.
Tantangan kedua datang dari pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Pemerintah menyebut perlu upaya untuk menangkap potensi perpajakan dari pergeseran aktivitas ini.
“Digitalisasi di satu sisi memang memberikan kemudahan berusaha pada hampir seluruh sektor, namun di sisi lain, digitalisasi juga harus diikuti oleh sistem perpajakan yang dapat mengakomodasi pemungutan pajak.”
Sementara itu, tantangan ketiga yang diantisipasi pemerintah adalah pergeseran struktur ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang mayoritas masih informal. Pemerintah menyebut hal ini menjadi tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia karena sektor informal sulit dideteksi.
“Hal ini disebabkan oleh tidak terdaftarnya pelaku bisnis sektor informal pada sistem perpajakan,” sebut pemerintah.
Selain itu, pelaku bisnis formal yang terdaftar sebagian besar memiliki peredaran usaha yang kecil atau menengah kurang dari Rp300 juta. Dengan demikian, mereka tidak termasuk dalam golongan yang dapat dikenai pajak.
Untuk mengatasi ini, pemerintah menyebut pemberian insentif perpajakan yang mendorong usaha untuk berkembang amat diperlukan. Sebab peningkatan sektor formal di Indonesia pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara.
IKPI, Jakarta: Pemerintah menargetkan penerimaan pajak akan mampu mencapai Rp 2.189 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak 2023 yang tercatat sebesar Rp1.869,2 triliun. Target ini bahkan yang tertinggi dalam sejarah.
Pemerintah membeberkan 5 strategi untuk mencapai target ambisius tersebut. Pertama adalah memperluas basis perpajakan. “Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Senin, (26/8/2024).
Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, strategi kedua yang dilakukan adalah mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum.
Sementara, langkah ketiga yang dilakukan adalah menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan.
Cara keempat adalah memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Strategi kelima dengan mendorong penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sejalan dengan dinamika perekonomian.
Secara lebih teknis, pemerintah menyebut cara untuk menggenjot penerimaan pajak akan dilakukan dengan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko.
Selain itu, penguatan basis perpajakan dilakukan melalui penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) serta perluasan edukasi perpajakan;penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement; prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital; peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan pemanfaatan digital forensic.
Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat juga akan dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama pertukaran data dengan instansi pemerintah, lembaga asosiasi dan pihak lain. Optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence juga akan digenjot.
Implementasi kebijakan perpajakan sesuai UU Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan dan insentif fiskal yang lebih terarah dan terukur juga akan dilakukan.
