Category: Berita Seluruh Cabang

IKPI, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan keberatan atas rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India yang akan digunakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Organisasi pengusaha tersebut meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap industri otomotif nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin mengatakan, aspirasi ini muncul setelah Kadin menerima masukan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi terkait. Menurutnya, keputusan mendatangkan kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berpotensi menggerus kapasitas produksi dalam negeri.

Rencana impor tersebut diketahui akan dilaksanakan oleh BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program Kopdes Merah Putih, yang penugasannya merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Total kendaraan yang akan didatangkan mencapai 105.000 unit, terdiri dari pikap 4×4 dan truk roda enam yang diproduksi perusahaan otomotif India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd. dan Tata Motors.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2/2026) Saleh menilai kebijakan tersebut kurang sejalan dengan arah industrialisasi yang selama ini digaungkan pemerintah. Ia menegaskan, industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk menyediakan kendaraan sesuai kebutuhan operasional desa, meskipun mungkin diperlukan penyesuaian spesifikasi dan waktu produksi.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Putu Juli Ardika juga sebelumnya menyampaikan bahwa kapasitas produksi pabrikan dalam negeri masih memadai. Industri komponen yang tergabung dalam Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor disebut siap mendukung penyediaan kendaraan dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi.

Kadin menekankan, kebijakan perdagangan dan pengembangan industri seharusnya berjalan beriringan. Saleh mengingatkan agar program strategis pemerintah tidak secara tidak langsung menekan utilisasi pabrik otomotif nasional yang sedang berupaya meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, impor bisa menjadi opsi apabila terdapat kebutuhan spesifikasi yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri. Namun, untuk pengadaan dalam jumlah besar, pemerintah diharapkan memberi ruang prioritas kepada produsen nasional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Kadin berharap pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian agar pelaksanaan program Kopdes Merah Putih tidak hanya memperkuat distribusi logistik desa, tetapi juga menjadi momentum penguatan industri otomotif dalam negeri. (alf)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menegaskan pentingnya integritas dalam profesi melalui webinar bertema “Integritas dan Profesionalisme: Benteng Utama Penegakan Kode Etik dan Standar Profesi IKPI”, yang digelar IKPI Cabang Jakarta Utara, Ketua Departemen Keanggotaan dan Etik IKPI, Robert Hutapea, memaparkan dengan lengkap pentingnya seluruh anggota mematuhi hal tersebut.

Ditegaskan Robert, bahwa integritas merupakan fondasi utama profesi konsultan pajak. “Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, disiplin, objektivitas, serta kemampuan menjaga rahasia dan kepercayaan klien,” ujarnya.

Robert mengingatkan bahwa profesi konsultan pajak adalah profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, setiap anggota wajib menjaga citra dan martabat organisasi.

Dalam konteks hubungan dengan klien, ia menegaskan bahwa konsultan pajak wajib menolak permintaan rekayasa atau tindakan yang diketahui melanggar ketentuan perpajakan.

“Profesionalisme bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga keberanian menjaga prinsip,” katanya.

Ia juga meminta seluruh cabang IKPI untuk memperkuat edukasi internal terkait Kode Etik dan Standar Profesi agar pemahaman anggota semakin komprehensif.

Menurutnya, kepatuhan terhadap Kode Etik tidak hanya melindungi klien dan negara, tetapi juga melindungi konsultan pajak itu sendiri.

Melalui sosialisasi yang masif dan konsisten, IKPI berharap seluruh anggota menjalankan praktik profesinya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. (bl)

IKPI, Jaarta Utara: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperkuat edukasi internal bagi anggotanya melalui program sosialisasi kode etik dan standar profesi. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen menjaga marwah profesi konsultan pajak.

Saat membuka webinar yang diselenggarakan  IKPI Cabang Jakarta Utara, Vaudy menyampaikan bahwa integritas bukan sekadar slogan. “Ini benteng utama profesi kita. Tanpa integritas, kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa praktik konsultan pajak sangat rentan terhadap risiko jika tidak didukung dokumentasi dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, kertas kerja, sistem administrasi, serta kepatuhan terhadap standar profesi harus menjadi kebiasaan.

Menurutnya, sejak era kepemimpinan sebelumnya, isu penegakan standar profesi telah menjadi perhatian serius organisasi. Karena itu, generasi konsultan pajak saat ini tidak boleh menganggapnya sebagai isu baru.

Vaudy juga mendorong anggota untuk berani mengambil keputusan profesional, termasuk menolak atau melepas klien yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

“Profesionalisme berarti kita tahu kapan harus melanjutkan dan kapan harus berhenti,” katanya. (bl)

IKPI, Jakarta Utara: Penguatan sosialisasi Kode Etik dan Standar Profesi menjadi sorotan dalam webinar yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara, Sabtu (21/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, mereka mengangkat tema “Integritas dan Profesionalisme: Benteng Utama Penegakan Kode Etik dan Standar Profesi IKPI”.

Sebagai salah satu narasumber webinar, Ketua Departemen Keanggotaan dan Etik IKPI, Robert Hutapea, menegaskan pentingnya kepatuhan anggota terhadap aturan organisasi.

Robert menyampaikan bahwa setiap anggota IKPI wajib memahami secara menyeluruh substansi Kode Etik, mulai dari hubungan dengan klien, teman seprofesi, pemerintah, hingga larangan-larangan yang telah diatur secara tegas.

Ia menekankan bahwa Kode Etik mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan klien, bersikap objektif, tidak melakukan rekayasa perpajakan, serta menolak segala bentuk tindakan yang melanggar hukum.

“Jangan hanya tahu pasalnya, tetapi pahami maknanya dan jalankan dalam praktik sehari-hari,” kata Robert.

Dalam paparannya, ia juga menjelaskan mekanisme pengaduan dan sanksi, mulai dari teguran tertulis ringan, teguran keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap bagi pelanggaran berat.

Menurutnya, sistem penegakan etik melalui Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam menjaga kualitas dan kredibilitas anggotanya.

Robert turut menghimbau seluruh cabang IKPI agar secara aktif menggelar sosialisasi berkelanjutan, baik secara daring maupun luring, sehingga tidak ada anggota yang mengaku tidak memahami aturan organisasi.

Webinar ini menjadi bagian dari komitmen IKPI dalam memastikan praktik konsultan pajak berjalan profesional, berintegritas, serta selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku.(bl)

IKPI, Jakarta: Kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program pemagangan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi menetapkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) secara penuh bagi peserta magang lulusan kampus. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Februari 2026.

Dengan kebijakan ini, peserta magang akan menerima uang saku tanpa potongan pajak. PPh Pasal 21 atas penghasilan mereka sepenuhnya ditanggung negara, sehingga nilai yang diterima peserta tetap utuh sesuai nominal yang ditetapkan dalam program.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 6/2026 dijelaskan bahwa fasilitas PPh 21 DTP mencakup penghasilan dari bantuan pemerintah berupa uang saku, iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS), serta penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah kepada peserta pemagangan.

Instansi pemerintah yang bertindak sebagai pemotong pajak wajib memberikan insentif tersebut secara tunai pada saat pembayaran uang saku. Artinya, meskipun secara administratif tetap dilakukan pemotongan, pajaknya langsung ditanggung pemerintah sehingga peserta tidak merasakan pengurangan penghasilan.

Namun demikian, tidak semua peserta otomatis memperoleh fasilitas ini. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, peserta harus terdaftar resmi dalam program pemagangan sesuai pedoman bantuan pemerintah yang berlaku. Kedua, peserta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, peserta tidak sedang menerima fasilitas insentif PPh 21 DTP dari program lain.

Fasilitas ini berlaku mulai Masa Pajak Oktober 2025 hingga Masa Pajak Desember 2026. Dengan periode yang cukup panjang, pemerintah memberikan kepastian hukum dan dukungan fiskal terhadap pelaksanaan program magang nasional.

Dari sisi administrasi, instansi pemerintah tetap diwajibkan membuat bukti pemotongan menggunakan formulir BP 21, baik yang bersifat final maupun tidak final. Keterangan insentif PPh 21 DTP dicantumkan pada kolom B.1, serta menggunakan kode objek pajak 21-100-16 (Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang) pada kolom B.2 dan B.3.

Program pemagangan lulusan perguruan tinggi sendiri merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada 2025 untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif, khususnya bagi lulusan baru. Data resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat, pada Program Magang Nasional Gelombang III Desember 2025 terdapat 37.510 lowongan magang yang dibuka, dengan total 16.269 posisi tersedia di kementerian/lembaga maupun perusahaan. (alf)

IKPI, Jakarta Utara: Webinar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara bertema “Integritas dan Profesionalisme: Benteng Utama Penegakan Kode Etik dan Standar Profesi IKPI”, Sabtu (21/2/2026) menjadi momentum penguatan komitmen etika profesi di kalangan anggota. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Departemen Keanggotaan dan Etik IKPI, Robert Hutapea, sebagai salah satu narasumber.

Dalam pemaparannya, Robert menegaskan bahwa Kode Etik bukan sekadar aturan administratif, melainkan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi konsultan pajak. Ia menyampaikan bahwa setiap anggota wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik, Standar Profesi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

“Integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tanpa integritas, profesionalisme tidak akan memiliki makna,” tegas Robert.

Menurutnya, profesionalisme bukan hanya soal keahlian teknis perpajakan, tetapi juga sikap dan tanggung jawab moral dalam memberikan jasa kepada klien, negara, dan masyarakat. Konsultan pajak harus bekerja tuntas, akurat, dan penuh kehati-hatian.

Robert juga mengingatkan bahwa sesuai surat imbauan Direktur Jenderal Pajak, konsultan pajak diharapkan menjaga marwah profesi serta tidak terlibat dalam praktik yang melanggar ketentuan perpajakan.

Ia mengimbau seluruh anggota IKPI untuk tidak menerima permintaan klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Menolak pekerjaan yang tidak sesuai hukum justru bagian dari menjaga kehormatan profesi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh pengurus cabang di Indonesia aktif melakukan sosialisasi dan pemaparan Kode Etik serta Standar Profesi kepada anggota. Menurutnya, pemahaman yang utuh menjadi kunci agar aturan tidak hanya diketahui, tetapi benar-benar dipatuhi dalam praktik.

Webinar ini diharapkan menjadi pengingat kolektif bahwa profesi konsultan pajak adalah profesi mulia yang berada di bawah perlindungan hukum, sekaligus memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepatuhan perpajakan nasional. (bl)

IKPI, Jakarta Utara: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengajak seluruh anggota untuk secara rutin membuka dan mempelajari kembali kode etik serta standar profesi organisasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam webinar IKPI Cabang Jakarta Utara, Sabtu (21/2/2026).

“Bagi saya, kode etik dan standar profesi itu banyak ilmunya. Ini bukan hanya aturan, tapi bekal praktik kita sehari-hari,” ujar Vaudy.

Ia mencontohkan pentingnya penerapan sistem administrasi yang tertib, termasuk penggunaan SIT dan penyusunan kertas kerja yang rapi. Menurutnya, dokumentasi menjadi benteng pertama saat terjadi sengketa atau persoalan hukum.

Vaudy bahkan membagikan pengalaman salah satu mantan ketua cabang yang kini meminta klien membubuhkan cap jempol sebagai bentuk pengamanan tambahan sebelum pelaporan SPT. Langkah tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam praktik.

“Kita harus mengamankan diri. Hubungan baik dengan klien itu penting, tapi ketika ada masalah, jangan sampai kita yang pertama terkena dampaknya,” katanya.

Ia menegaskan, standar profesi bukan sekadar formalitas, melainkan alat perlindungan profesi. Konsultan pajak harus mampu menjaga independensi dan integritas dalam setiap keputusan profesional.

Vaudy juga menyampaikan pesan persatuan serta ucapan selamat kepada anggota yang merayakan Imlek dan menjalankan ibadah puasa, seraya mengajak seluruh anggota aktif mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan IKPI sepanjang semester pertama 2026. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld secara resmi membuka webinar IKPI Cabang Jakarta Utara bertema “Integritas dan Profesionalisme: Benteng Utama Penegakan Kode Etik dan Standar Profesi IKPI”, Sabtu (21/2/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran pengurus cabang yang dinilai aktif dan konsisten menjalankan program edukasi organisasi.

Webinar tersebut dihadiri Ketua Pengda DKJ Tan Alim beserta jajaran pengurus daerah, Ketua Cabang Jakarta Utara Franky Foreson dan tim pengurus cabang, serta pengurus pusat seperti Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, serta Anggota Pengawas IKPI, Eddy Kaslim. Kehadiran ini menunjukkan soliditas organisasi dari pusat hingga cabang.

Dalam sambutannya, Vaudy menyampaikan rasa bangganya terhadap inisiatif Cabang Jakarta Utara yang dinilai progresif. Ia menyebut kegiatan ini sejalan dengan program prioritas pengurus pusat dalam memperkuat pemahaman anggota terhadap anggaran dasar, kode etik, dan standar profesi.

“Kami dari pengurus pusat sangat menyambut baik kegiatan seperti ini. Ini bukan sekadar webinar, tetapi bentuk komitmen cabang dalam menjaga kualitas dan integritas profesi,” ujar Vaudy.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua Pengda DKJ Tan Alim dan jajaran pengurus daerah yang dinilai terus mendorong sinergi antar cabang di wilayahnya. Menurutnya, dukungan pengurus daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program edukasi berjalan merata.

Secara khusus, Vaudy memuji konsistensi Cabang Jakarta Utara yang telah beberapa kali menyelenggarakan forum edukasi serupa. Ia menilai semangat tersebut mencerminkan kesadaran anggota terhadap pentingnya penguatan standar profesi di tengah dinamika regulasi perpajakan.

“Semakin sering kita menggelar forum seperti ini, semakin kuat fondasi profesi kita. Saya salut kepada teman-teman Jakarta Utara yang terus bergerak,” katanya.

Dalam pembukaan itu, Vaudy kembali menegaskan bahwa kode etik dan standar profesi bukan hanya dokumen organisasi, melainkan pedoman praktik yang harus dipahami dan diterapkan setiap anggota.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus menjaga kebersamaan dan sinergi organisasi. Dalam kesempatan yang sama, Vaudy menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan serta selamat menjalankan ibadah puasa bagi anggota yang menjalankannya.

Vaudy kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi. Ia berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata serta semakin memperkuat komitmen anggota dalam menjaga marwah profesi konsultan pajak di Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Panitia Hari Ulang Tahun ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi memperpanjang batas waktu Sayembara Desain Logo dan Tagline serta Lomba Gestur Tangan IKPI hingga Senin, 23 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada anggota dan karyawan IKPI dalam menyiapkan karya terbaiknya.

Ketua Panitia HUT IKPI ke-61, Novalina Magdalena, menyampaikan bahwa antusiasme peserta cukup tinggi sehingga panitia memutuskan memberikan tambahan waktu. “Kami melihat semangat dan minat anggota sangat besar. Karena itu, batas pengumpulan kami perpanjang hingga 23 Februari 2026 agar lebih banyak karya terbaik yang bisa masuk,” ujarnya.

Ia menegaskan, baik sayembara logo dan tagline maupun lomba gestur tangan memiliki peran penting dalam membangun identitas organisasi di usia ke-61. “Kami ingin simbol visual dan gestur yang terpilih benar-benar merepresentasikan profesionalisme, integritas, dan semangat kolaboratif IKPI,” kata Novalina.

Melalui Sayembara Desain Logo dan Tagline, peserta diminta menghadirkan identitas visual resmi HUT ke-61 yang kuat secara filosofi dan estetika. Sementara itu, Lomba Gestur Tangan IKPI bertujuan melahirkan simbol kebersamaan yang sederhana namun bermakna dan mudah dikenali publik.

Total hadiah masing-masing kegiatan sebesar Rp5.000.000 disertai sertifikat penghargaan. Juara utama akan memperoleh Rp3.500.000, sementara satu finalis terbaik mendapatkan Rp1.500.000. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Diungkapkan Novalina, seluruh karya yang masuk akan divoting oleh seluruh anggota hingga menghasilkan 5 besar yang nantinya akan di pilih 2 terbaik oleh tim juri yang telah dibentuk.

“Voting online direncanakan dilakukan 25 Februari – 2 Maret. Sedangkab poses penjurian tetap dijadwalkan pada 6 Maret 2026, dengan pengumuman pemenang pada 9 Maret 2026,” ujarnya.

Novalina kembali mengajak seluruh Sobat IKPI untuk memanfaatkan perpanjangan waktu ini. “Mari ambil bagian dalam sejarah IKPI. Karya Anda bisa menjadi simbol resmi organisasi di usia ke-61 dan seterusnya,” tegasnya.

Berikut tautan pendaftaran dan pengunggahan karya:

Sayembara Desain Logo & Tagline HUT IKPI ke-61:
https://bit.ly/daftarsayembaralogo61th-IKPI

Lomba Gestur Tangan IKPI:
https://bit.ly/daftarlombagesturtangan-IKPI

Panitia berharap perpanjangan ini semakin mendorong partisipasi aktif anggota dalam membangun citra IKPI yang adaptif, kolaboratif, dan profesional menuju masa depan perpajakan Indonesia. (bl)

IKPI, Kota Tangerang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka perayaan Imlek 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di wilayah Sewan, Kota Tangerang, Jumat (20/2/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Bio Cetya Malek Hud, Sewan Tanggasem, Neglasari, sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi kepada masyarakat sekitar.

Koordinator Baksos Imlek IKPI, Suryani, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud nyata semangat berbagi dan solidaritas yang terus dijaga oleh keluarga besar IKPI. “Perayaan Imlek mengajarkan nilai kebersamaan dan kepedulian. Melalui baksos ini, kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Suryani di sela kegiatan.

Sebanyak 300 paket sembako disalurkan kepada warga. Setiap paket berisi kebutuhan pokok, antara lain mie instan, minyak goreng, beras, terigu, roti, dan gula. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Suryani menegaskan bahwa IKPI berkomitmen menjadikan kegiatan sosial sebagai bagian dari agenda rutin organisasi. Menurutnya, peran konsultan pajak tidak hanya terbatas pada aspek profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. “Kami ingin hadir bukan hanya dalam konteks profesi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Panitia Imlek, Yulia Yanto Anang, serta Faryanti Tjandra, Daniel Mulia, Tintje Beby, Johanes Santoso, dan Julianto. Kehadiran para pengurus dan panitia menunjukkan soliditas internal sekaligus dukungan penuh terhadap kegiatan sosial yang digelar.

Koordinator Panitia Imlek, Yulia Yanto Anang, menyampaikan bahwa kolaborasi antaranggota menjadi kunci suksesnya kegiatan ini. Ia menilai antusiasme panitia dan relawan menjadi energi positif dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Warga yang hadir menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur. Selain penyerahan paket sembako, momen tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara anggota IKPI dan masyarakat setempat.

Melalui Baksos Imlek 2026 ini, IKPI berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, tidak hanya dalam momentum perayaan keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan di berbagai daerah. (bl)