Category: Berita Seluruh Cabang

Menampilkan Berita Dari Seluruh Cabang Di Homepage

Ketum Ruston Berharap Tak Terjadi Perpecahan di Kongres XII Bali

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) segera melaksanakan Kongres XII di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024. Namun demikian, perang argumentasi sesama pendukung pasangan calon di berbagai platform media sosial dan WhatsApp grup sudah bertebaran sejak dibukanya kampanye pada 18 Juni 2024.

Saling klaim kelebihan pasangan calon oleh para pendukungnya terus mewarnai dinamika perpolitikan di IKPI. Terkadang ada juga yang berstatemen keras, tetapi ada juga yang menjadi penengah sehingga adu argumen tidak terus berlanjut.

Ketua Umum IKPI periode 2021-2024 Ruston Tambunan menegaskan bahwa dalam era demokrasi, beradu argumentasi merupakan satu hal yang lumrah dilakukan di dalam sebuah organisasi. “Di dalam keluarga saja terkadang terjadi argumentasi antara anak dan orang tua atau istri dan suami untuk memutuskan sesuatu hal. Apalagi adu argumentasinya di dalam IKPI, itu masih sangat wajar,” kata Ruston di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Namun demikian, Ruston mengingatkan kembali seluruh anggotanya untuk tidak terpancing kepada argumentasi yang akhirnya memicu keributan dan berujung kepada perpecahan. “Anggota IKPI adalah seorang profesional yang cerdas. Jadi, seharusnya tidak mungkin orang cerdas itu mengeluarkan argumentasi yang bisa menimbulkan perpecahan, apalagi menjelang Kongres XII ini suasana antara pendukung pasangan calon cukup ‘panas’,” katanya.

Menurut Ruston, konflik yang timbul selama proses pemilihan dapat menyebabkan perpecahan di antara anggota sebagaimana pernah terjadi pada Kongres XI di Batu, Malang. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan stabilitas asosiasi. Dengan menjaga kondisi damai, kesatuan dan solidaritas di antara anggota dapat dipertahankan, sehingga asosiasi dapat terus bergerak maju dengan tujuan yang sama. Ketika semua pihak dapat berkompetisi dengan sehat dan menghormati perbedaan, maka persatuan dan solidaritas dalam asosiasi akan terjaga.

Menjadi pemimpin di IKPI merupakan suatu pengabdian karena harus meluangkan waktu, menguras tenaga dan pikiran serta seringkali juga mengorbankan materi demi memajukan asosiasi.  Proses pemilihan yang baik termasuk dalam hal berkampanye dengan cara-cara yang santun, jujur dan elegan akan menghasilkan pemimpin yang baik, kata Ruston.

Sekadar informasi, pada Kongres XII di Bali terdapat dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum yang ikut berkontestasi, yakni pasangan nomor (01) Vaudy Starworld (Ketua Departemen PPL IKPI) dan Jetty (Sekretaris Umum IKPI), dan pasangan nomor (02) yang merupakan incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan yang berpasangan dengan Lisa Purnamasari (Ketua Departemen Pendidikan IKPI). (bl)

Sebanyak 400 Anggota IKPI Jabodetabek dan Sumatera Ikuti Spectaxcular 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 400 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari Jabodetabek dan  beberapa anggota Cabang dari luar kota kompak berpartisipasi di dalam Kampanye Simpatik Perpajakan “Spectaxcular” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.

Menanggapi dilibatkannya IKPI dalam kegiatan tersebut oleh DJP, Ruston menegaskan bahwa partisipasi asosiasinya dalam Spectaxcular 2024 merupakan bentuk dukungan IKPI sebagai intermediaries antara Wajib Pajak dan DJP dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan hingga berkontribusi membantu pencapaian target penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Pada kegiatan ini, IKPI sebenarnya diberikan kuota 500 anggota untuk ikut bagian dalam kegiatan ini. Tetapi karena satu dan lain hal hanya 400 anggota yang bisa berpartisipasi,” kata Ruston di lokasi acara, Minggu (14/7/2024).

Sebagai satu-satunya asosiasi konsultan pajak yang dilibatkan, Ruston mengakui jumlah anggota IKPI yang berpartisipasi untuk tahun ini lebih sedikit dibandingkan 2023 yang dilenggarakan di pelataran Sarinah dan Jalan Raya Thamrin, Jakarta Pusat.

MINTA DUKUNGAN BALIK KEMENKEU

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Namun demikian, ada harapan besar yang diungkapkan Ruston kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk juga mendukung cita-cita IKPI memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak. “Saya berharap sebagai mitra strategis, Kemenkeu/DJP bisa mendukung lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak, yang sejak beberapa tahun lalu statusnya mandek di DPR,” kata Ruston.

Sebagai mitra strategis, Ruston beranggapan permintaan IKPI bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat keberadaan undang-undang tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dan konsultan pajak untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat kepada mereka. (bl)

 

Medkomnas Satukan Anggota IKPI Dalam Satu Wadah Interaktif

Posted on by Admin IKPI

Oleh: Henri PDS (Ketua Timses Ruston-Lisa)

IKPI, Jakarta: Karya pelayanan kepada anggota dalam bentuk Medkomnas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dibuat dan dibentuk dalam Periode 2022-2024 pada masa kepemimpinan Ketua Umum Ruston Tambunan, layanan kepada anggota akan terus ditingkatkan oleh pasangan calon (Paslon) 02 Ruston-Lisa pada periode 2024-2029 untuk IKPI semakin kuat, inklusif dan mendunia.

Media Komunikasi Nasional IKPI (Medkomnas IKPI) adalah bermula dari pengalaman Ketua Departemen Humas Henri PD Silalahi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD pada Februari 2024. Saat itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan WhatsApp komunitas untuk menjalin komunikasi dengan KPPS di bawah pengawasannya.

“Saya lihat kok bagus ya, ada satu grup sebagai media satu arah dan ada beberapa grup untuk media dua arah sehingga komunikasi kami saat itu pun lancar di tengah tengah ketegangan pemilu saat itu,” ujarnya.

Saat itu juga, terbesit oleh Henri ide untuk menerapkannya di IKPI, yang kemudian disampaikan ide itu kepada Ketua Umum Ruston Tambunan melalui grup Pengurus Harian PP-IKPI yang dilanjutkan dengan pengajuan melalui email. Ketua umum pun langsung menyetujui usulan tersebut, dan kemudian lahirlah Medkomnas IKPI pada akhir Februari 2024 dan diberitahukan kepada seluruh anggota melalui email tanggal 28 Februari 2024. “Jadi prosesnya begitu cepat,” kata Henri.

Saat ini, member Medkomnas adalah seluruh anggota IKPI. Mengingat anggota IKPI sudah mendekati angka 7000 dan akan terus bertambah, maka Medkomnas IKPI dibagi menjadi 4 yakni Medkomnas A, B, C dan D Karena jumlah member satu komunitas WhatsApp maksimal 2000 member.

Pada setiap Medkomnas dibagi menjadi 3 jenis grup yakni : Pengumuman, Forum Diskusi Perpajakan IKPI (FDP IKPI), dan Chat Antar Anggota IKPI (CAA-IKPI). Lalu FDP dan CAA dipecah menjadi dua agar satu grup maksimal 1000 member sehingga total grup interaktif adalah 4 grup pada masing masing Medkomnas, sehingga total grup interaktif yang dikelola secara resmi oleh IKPI ada 16 grup, anggota setiap grup adalah pembauran anggota dari 42 cabang IKPI.

Adapun Grup Pengumuman berfungsi sebagai media pengurus untuk menyampaikan pengumuman dan berita kepada anggota (satu arah). Tujuannya agar seluruh anggota tidak ketinggalan informasi, dan setiap saat dapat melihat apa saja yang diumumkan oleh pengurus pusat dalam medkomnas, dengan cara ini maka seluruh anggota mendapatkan informasi yang sama dalam waktu yang sama.

Sedangkan FDP adalah media diskusi interaktif (dua arah) antar anggota, anggota dapat bertanya dan anggota yang lain menjawabnya sehingga permasalahan dilapangan dapat terpecahkan dengan saling sharing antar sesama anggota, sejak diluncurkan akhir Februari 2024 grup ini sangat aktif dan konstruktif

Sementara, CAA adalah media chat dengan topik bebas agar terjalin keakraban antar anggota, saling tegur sapa di grup namun dilarang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun mengingat membernya hampir 1000 member serta hal hal lainnya yang tidak diperkenankan oleh undang-undang

Mengingat jumlah membernya yang banyak maka lalu lintas chat pun dibuat pengaturan secara khusus pada setiap grup, pengaturan itu disajikan pada deskripsi setiap grup

Ketua Umum IKPI telah menyetujui untuk menggunakan fasilitas WhatsApp berupa komunitas dan grup yang dikenal dengan nama Medkomnas IKPI, dengan hadirnya Medkomnas IKPI, maka grup-grup whatsapp ataupun grup dengan platform lain yang sebelumnya dikelola oleh pengurus pusat statusnya berubah menjadi “unofficial”.

Secara nasional ada Grup Medkomnas yang dikelola oleh Pengurus Pusat, lalu di masing masing cabang juga ada grup cabang yang dikelola oleh pengurus cabang dan tentu setiap pengurus juga mempunyai grup yang terpisah yakni grup pengawas, grup pengurus gabungan PP, Pengda dan Pengcab, grup pengurus pusat, grup pengurus daerah dan grup pengurus cabang masing masing

Media komunikasi: antar anggota, antar sesama pengurus dan antar anggota dengan pengurus IKPI pada setiap level telah tersedia dan dapat digunakan setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mengingat kontestasi dalam demokrasi IKPI sangat memungkinkan munculnya grup-grup baru, maka IKPI memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk memutuskan sendiri apakah ikut bergabung atau tidak dengan grup grup yang tidak dikelola secara resmi oleh IKPI (unofficial).

Dengan demikian media grup komunikasi (WhatsApp grup) yang dikelola secara resmi (official) oleh IKPI sudah cukup, untuk grup-grup lainnya yang dibentuk dan dikelola oleh admin masing-masing grup adalah bersifat un-official dan tata kelolanya melekat kepada admin yang bersangkutan. Kata Henri menutup keterangan tertulisnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Purnamasari Sebagai Sosok Berdedikasi dan Berprestasi yang Dimulai dari Kehidupan Keluarga

Posted on by Admin IKPI

Oleh: T Arsono (Timses Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari)

IKPI, Jakarta: Tulisan ini didasari oleh himbauan Dr. Hariyasin, senior IKPI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada salah satu WhatsApp Grup (WAG) baru-baru ini. Isinya “Dan yang sudah pasti ada keterlibatan perempuan sebagai wakil ketua umum dalam kepengurusan IKPI yang akan datang. Tentu harapannya pasangan calon terpilih bisa berbagi tugas untuk memajukan organisasi”.

Apa yang disampaikan oleh Dr. Hariyasin adalah benar adanya, benar seorang wakil ketua umum bukan sekadar simbol seperti pajangan poster di dinding. Namun wakil ketua umum haruslah seorang pribadi yang cakap (kompeten), profesional dan berdedikasi.

Jika diterjemahkan, dalam menjalankan tugas keseharian, seorang wakil ketua umum harus mampu berbagi tugas dengan ketua umum. Dan seorang wakil ketua umum harus telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga seorang wakil ketua umum “mampu membantu orang lain” dan bukan sebaliknya “merepotkan orang lain”.

Saya melihat dengan nyata bahwa sosok yang diharapkan bisa menjalankan tugas berat dan mulia sebagai Wakil Ketua Umum IKPI ada pada Lisa Purnamasari.

(Foto: Istimewa)

Dia merupakan anggota IKPI yang telah malang melintang di asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini sejak awal tahun 2000-an. Selama berada di IKPI, Lisa telah dipercaya mengemban berbagai tanggung jawab, mulai dari sekretaris kongres IKPI di Batam tahun 2004 hingga kongres IKPI di Batu (Malang) Tahun 2019 dan diberikan kepercayaan sebagai ketua panitia kongres IKPI di Bali pada Agustus 2024 mendatang.

Saat ini Lisa yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan IKPI, telah membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin di departemen yang dipimpinnya. Lisa bukan hanya mampu menyelaraskan setiap bidang kerja yang dibawahinya, tetapi dia dan anggotanya telah berhasil menjalin kerja sama dengan 80 perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut saya, apa yang dilakukan Lisa sangat luar biasa, dia bisa menjawab kepercayaan atas jabatan yang diamanahkan oleh ketua umum kepada dirinya. Artinya, walaupun tidak ada keuntungan materi yang didapatkan dari jabatan dan pekerjaan yang dibebankan, Lisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Lisa yang saya kenal adalah sosok yang luar biasa, banyak prestasi dari jabatan-jabatannya yang dipercayakan olehnya di dalam setiap kegiatan IKPI yang berakhir dengan kesuksesan.

Saat dipercaya menjadi sekretaris panitia AOTCA Bali 2022, atas mana kegiatan tersebut dikenal dengan “power of emak-emak” yang mendapatkan pujian langsung dari Presiden AOTCA sebagai event AOTCA yang paling sukses.

Kapasitas dan kompetensi seorang Lisa Purnamasari tersebut tentu harus ditempa melalui proses yang amat panjang, dengan melalui berbagai rintangan dan hambatan yang harus dijalani secara konsisten.

Menurut saya, dalam menilai kapasitas dan kompetensi seseorang, sebetulnya bisa dimulai dari kehidupan pribadi dan keluarga dari yang bersangkutan. Sebagai sesama pengurus harian tentu saya memiliki kedekatan dan pengetahuan yang cukup tentang pribadi seorang Lisa Purnamasari.

Sebagai pribadi saya juga cukup dekat dengan suami Lisa yang kebetulan juga berprofesi sebagai konsultan pajak. Namanya Bambang Pratikno, suami Lisa itu merupakan sosok intelektual di bidang perpajakan yang amat menyenangkan saat diajak berdiskusi tentang persoalan perpajakan di tanah air.

Dukungan semangat dari keluarga dan tentu restu orang tua-lah yang mampu mendorong keberhasilan seorang Lisa Purnamasari dalam melaksanakan tanggung-jawab yang diberikan oleh asosiasi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai managing partner dari sebuah kantor konsultan pajak, bersama teman-temannya di Jakarta, seorang Lisa Purnamasari merupakan sosok konsultan yang berdedikasi sehingga client (Wajib Pajak) tidak ragu untuk mewakilkan urusan perpajakan kepada dirinya dan tim.

Berkenaan dengan upaya mewujudkan Undang-Undang Konsultan Pajak, harus diakui bahwa bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Seorang Ketua Umum (Ketum) akan terlibat secara langsung dengan membentuk task force dan melibatkan banyak pihak termasuk Kadin, DPR, tokoh-tokoh nasional di bidang hukum dan perpajakan serta kalangan universitas untuk mendukung terwujudnya Undang Konsultan Pajak.

Mengutip perkataan orang bijak “Jangan percaya pada cerita orang buta yang menggambarkan betapa cantiknya Luna Maya atau jangan percaya cerita seorang petani tentang cantiknya interior pesawat sementara yang bersangkutan hanya memandang pesawat yang terbang di ketinggian awan”.

Kesimpulan dari kata-kata bijak tersebut adalah, percayakanlah suatu pekerjaan kepada seseorang yang telah menunjukan keberhasilan atas kinerjanya dan jangan percayakan pekerjaan sulit apalagi pekerjaan itu menyangkut kepentingan orang banyak kepada yang bukan ahlinya, karena percayalah jika pekerjaan itu dipegang bukan oleh ahlinya pasti akan memperoleh hasil yang tidak baik. (bl)

 

Ratusan Anggota IKPI se-Indonesia Ikuti Bincang Program Vaudy-Jetty

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sedikitnya 200 anggota IKPI dari berbagai cabang di Indonesia menghadiri Bincang Program dengan tema “Program Pengembangan Anggota IKPI” yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom, Kamis (11/7/2024) malam. Acara yang dipandu Novia Artini (anggota IKPI Jakarta Selatan) menghadirkan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, Vaudy Starworld-Jetty.

Di dalam kesempatan tersebut, Vaudy-Jetty nampak berdialog dengan ratusan anggota yang hadir. Mereka antusias mengikuti kegiatan itu, aktif menyampaikan pertanyaan dan saran kepada pasangan calon tersebut.

Menurut Vaudy, kegiatan dialog dengan anggota secara langsung ini merupakan bagian dari program kerja yang akan dijalankannya saat terpilih di dalam Kongres XII yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Vaudy menegaskan, tujuan dialog ini adalah mendengarkan secara langsung masukan anggota. Dengan demikian, penyampaian aspirasi anggota tidak lagi hanya dengan melalui jalur formal seperti Mukernas, Rakernas dan acara formal lainnya.

“Menjalin komunikasi dengan anggota secara intensif adalah hal wajib yang harus dilakukan seorang pemimpin, termasuk di IKPI,” kata Vaudy.

Selain itu, Vaudy berjanji akan turun langsung mendengarkan aspirasi anggota dengan cara melakukan kunjungan cabang. “Semua ini telah tercantum di dalam program kerja dan akan dilaksanakan saat terpilih kelak,” katanya.

Dikatakannya, program seperti ini sering dilakukan oleh Ketua Umum IKPI periode 2014-2019 dan 2019-2021 Mochamad Soebakir. Beliau beberapa kali melakukan kunjungan cabang bahkan saat pandemi Covid-19.

“Saya ingat betul ucapan beliau bahwa ketua umum harus melakukan kunjungan ke cabang-cabang, sekaligus berdialog dengan pengurus dan anggota secara langsung,” ujarnya.

Dalam pesan itu lanjut Vaudy, Pak Soebakir juga menyampaikan meskipun saat dialog berlangsung ada kritikan-kritikan mengenai program atau kinerja namun sebagai ketua umum dan pengurus pusat itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Karenanya jika menjadi pemimpin harus siap mendengar dan memberikan jawaban.

“Jadi pada waktu beliau menjabat ketua umum sering mengajak beberapa pengurus pusat menghadiri acara Pengda atau Pengcab sekaligus berdialog dengan pengurus dan anggota secara langsung,” ujarnya.

Menurut Vaudy, ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh ketua umum dan pengurus pusat yaitu berdialog dengan pengurus daerah, pengurus cabang, dan anggota secara langsung.

“Mungkin ada keluhan dari mereka sehingga bisa langsung diperbaiki. Jadi Ketua Umum jika menghadiri acara pengurus daerah atau cabang bukan hanya hadir seremoninya saja namun sekaligus berdialog dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman secara langsung,” ujarnya.

Sementara itu, sebagai Moderator Novia Artini mengamini apa yang dikatakan Vaudy. Sebagai anggota IKPI Cabang Jakarta Selatan, dia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara ketua umum, pengurus pusat dengan para pengurus/anggota di Pengda dan Pengcab.

“Tanpa memihak terhadap pasangan calon yang sedang berkontestasi, saya berharap dialog secara langsung ini bisa terus dilanjutkan. Jadi tidak perlu harus kunjungan, tetapi dengan melalui Zoom meeting saja sudah cukup untuk berdialog,” ujarnya.

Novia berharap siapapun ketua umum yang terpilih, nantinya bisa lebih aktif dan merangkul anggota untuk IKPI jaya. (bl)

Henri PDS: Program Kerja IKPI Ditetapkan Kongres Bukan Janji Kampanye yang Membuai Bak “Angin Surga”

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI terus menerus mengalami penyempurnaan, dan itu dilakukan setiap kongres yang dilangsungkan sejak tahun 1965 hingga 2024 saat pelaksanaan Kongres ke XII di Nusa Dua Bali, 18-20 Agustus 2024.

Menurut Henri PD Silalahi yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari, ada empat agenda utama dalam kongres tahun ini:

Pertama pertanggungjawaban Ketua Umum, kedua menetapkan perubahan AD/ART, perubahan kode etik dan standar profesi serta program kerja, ketiga memilih ketua umum dan wakil ketua umum serta ketua pengawas dan keempat menetapkan Lokasi pelaksanaan kongres berikutnya.

Dia menegaskan, program kerja IKPI untuk lima tahun kedepan ditetapkan dan diamanatkan oleh kongres untuk dilaksanakan oleh ketua umum dan wakil ketua umum terpilih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (16) AD IKPI. Sehingga program kerja yang amanatkan oleh kongres menjadi ukuran kinerja ketua umum dan wakil ketua umum dalam mengemban amanat kongres bukan dari janji janji kampanyenya

“Sesuai dengan AD/ART IKPI, program kerja disusun secara bertahap dimulai dari usulan Rapat Anggota Cabang (RAC) dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Rumusan Program Kerja oleh komisi program kerja yang dibentuk oleh pengurus pusat dan selanjutnya dibahas bersama dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas),” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya lanjut Henri, rapat tersebut dihadiri oleh pengurus cabang, pengurus derah dan pengurus pusat serta pengawas perkumpulan yang wajib dilaksanakan satu tahun sebelum kongres. Adapun hasil Mukernas adalah rumusan program kerja yang selanjutnya akan ditetapkan dalam kongres menjadi program kerja

Dengan demikian, proses penyusunan program kerja oleh perkumpulan yang dilakukan secara bottom-up bertujuan untuk mendapatkan Program kerja dari anggota untuk anggota yang selanjutnya diputuskan oleh kongres dan diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Ketum dan Waketum terpilih.

Henri menegaskan, Paslon Ruston-Lisa selalu tegak lurus dengan AD/ART sehingga program kerja yang disusun dan ditawarkan kepada anggota adalah turunan atau pelaksanaan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam mukernas yang kelak akan ditetapkan dalam kongres. Oleh karena itu program kerja Ruston-Lisa harus realistis dan bisa diimplementasikan dalam kebijakan periode 2024-2029.

“Jadi Paslon 02 tidak menjual program bombastis yang enak didengar dan membuai sebab sesungguhnya tugas utama Pengurus adalah melaksanakan amanat Program Kerja yang diamanatkan oleh kongres. Kami menawarkan program yang memang sudah dijalankan oleh Pak Ruston sebagai Ketum periode 2022-2024 dan akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan program kerja yang ditetapkan oleh kongres. Jika kelak dipercaya dan terpilih untuk periode kedua, implementasi programnya akan disempurnakan,” ujarnya.

Henri meyakini anggota IKPI adalah orang-orang professional yang cerdas dan mampu menilai janji janji kampanye yang mungkin mengarah pada jargon “Yang penting terpilih dulu bos, implementasi urusan belakangan”.

“Program kerja Ketum dan Caketum terpilih 2024-2029 adalah mandatory yang telah ditetapkan dalam kongres XII Bali. Jadi tak bisa dibuat program sesuka-sukanya,” kata Henri.

Selain itu, Henri memastikan jika Ruston-Lisa bukan merupakan pemimpin yang anti kritik. Mereka bersedia menerima kritik dan saran dari anggota apabila program kerja yang ditawarkan untuk melaksanakan program kerja yang kelak akan ditetapkan oleh Kongres XII Bali. Kritikan dan saran akan mempertajam dan mematangkan langkah-langkah yang kelak akan kita kerjakan bersama.

“Kami terbuka untuk duduk bersama, sebab Ruston-Lisa menyadari bahwa mengikuti kontestasi adalah panggilan berbakti untuk IKPI yang berkelanjutan, mewujudkan IKPI yang semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia,” ujarnya.

Henri menyebut Ruston-Lisa telah teruji memimpin IKPI periode 2022-2024 membawa IKPI menjadi asosiasi yang disegani yang terus meningkatkan pelayanan kepada anggota untuk menjaga kompetensi, integritas anggota serta terus menjalin kerjasama dengan para stakeholder lainnya untuk membangun ekosistem perpajakan yang baik.

“Kami mengajak dan mempersilahkan seluruh anggota IKPI untuk terus mengikuti berita IKPI, medsos IKPI dan medsos Ruston-Lisa yakni IG, FB, Tiktok serta youtube untuk mengetahui secara lengkap: Siapa Ruston-Lisa, apa yang telah dicapai pada periode 2022-2024 dan apa yang akan dikerjakan pada periode 2024-2029,” katanya. (bl) 

 

 

Ruston-Lisa Fokus Berjuang Golkan UU Konsultan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Perlindungan terhadap kepentingan Wajib Pajak serta kemandirian dan penguatan profesi Konsultan Pajak seharusnya menjadi bagian penting yang harus diatur setingkat undang-undang (UU). Namun demikian, hal itu belum bisa terealisasir meskipun Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang merupakan inisiatif DPR tersebut sempat masuk dalam Prolegnas  Tahun 2018. Sudah hampir enam tahun berlalu RUU tersebut mandeg tak kunjung juga dibahas.

Padahal, UU konsultan pajak sangat penting untuk perlindungan kepada wajib pajak karena profesi ini tidak kalah pentingnya dengan profesi advokat, dokter, akuntan yang ke semuanya telah dilindungi oleh UU.

Sekadar informasi, sebanyak 82 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pungutan pajak. Artinya, anggaran yang didapatkan merupakan sumbangsih dari wajib pajak kepada negaranya dan tentu andil konsultan pajak di dalamnya sebagai profesi yang ikut berkontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak kecil.

Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan mengatakan, sebagai incumbent Ketua Umum dirinya telah membentuk Tim Task Force yang beranggotakan jajaran pengurus IKPI baik dari pusat maupun cabang  dan bahkan juga melibatkan beberapa orang dari Pengawas IKPI untuk fokus mendalami dan mendorong kembali terwujudnya UU Konsultan  Pajak. Jadi Tim Task Force ini merupakan orang-orang yang sangat peduli dengan perlunya UU Konsultan Pajak.

Saat ini lanjut Ruston, tim yang diketuai Edy Gunawan itu telah membagi tugas untuk menggandeng berbagai pihak (stakeholders) dalam rangka menggolkan RUU tersebut. “Ada yang berjuang melalui pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan lewat asosiasi pengusaha seperti KADIN dan APINDO,” kata Ruston, Rabu (19/6/2024).

Sebagai salah satu pengurus di Kadin Indonesia, Ruston mengaku memanfaatkan jalur tersebut untuk memperjuangkan kepentingan wajib pajak dan konsultan pajak agar memiliki UU. Karena saat ini konsultan pajak hanya diatur oleh peraturan menteri dan itu bisa berubah setiap saat.

“Jadi dibutuhkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi profesi dan wajib pajak di Indonesia ini,” ujarnya. Momentumnya pas karena Konsultan Pajak telah tercantum dalam Pasal 259 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai profesi penunjang di Sektor Keuangan selain profesi seperti  Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum yang telah diatur dengan UU tersendiri.

Jika terpilih kembali sebagai Ketua Umum, Ruston berjanji UU Konsultan pajak merupakan fokus utama yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan di dalam kepengurusan mendatang. “Targetnya RUU Konsultan Pajak bisa kembali masuk Prolegnas untuk kemudian  dibahas antara DPR dan Pemerintah untuk selanjutnya disahkan menjadi UU,” ujarnya.

Tentu Ruston tidak bisa bekerja sendiri, dan butuh dukungan banyak pihak khususnya dari seluruh anggota IKPI di Indonesia. “Jika ada sumbangsih pemikiran dan koneksi yang bisa memperlancar lahirnya UU Konsultan Pajak, sampaikanlah kepada Tim Task Force agar bisa diakomodir. Jadi kita tidak menutup pintu untuk siapapun, karena seluruh bantuan pemikiran sangat menentukan nasib lahirnya UU ini,” kata Ruston. (bl)

Vaudy-Jetty Janji Perhatikan Kesejahteraan Anggota IKPI

Posted on by Admin IKPI
IKPI, Jakarta: Konsultan pajak adalah profesi yang menjanjikan yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menopang kehidupan. Hal itu dikarenakan jumlah konsultan pajak di Indonesia yang masih sedikit, sehingga masih banyak wajib pajak yang membutuhkan jasanya.
Namun, pada kenyataannya perhitungan angka ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Walaupun jumlah konsultan pajak masih sedikit, tetapi masih banyak juga konsultan pajak yang tidak mendapatkan klien (wajib pajak) khususnya konsultan pajak yang berpraktik di luar Jabodetabek. Ada juga Konsultan Pajak yang belum berpraktik, saat ini berstatus sebagai pegawai swasta yang membidangi perpajakan atau akuntansi di perusahaan-perusahaan.
Padahal, dalam menjalankan profesi tersebut seluruh konsultan pajak diwajibkan oleh pemerintah untuk mengupgrade pengetahuan perpajakan melalui berbagai kegiatan seperti seminar atau kegiatan sejenis yang berbayar. Sedikitnya, mereka harus mengikuti kegiatan itu 2-6 kali dalam setahun sesuai tingkatan yang dimiliki.
Melihat kondisi tersebut, Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengatakan kondisi itu juga banyak dialami oleh anggota IKPI. Dia mengaku memahami kesulitan ekonomi anggota IKPI yang memang diwajibkan untuk mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur berbayar hamoir Rp 1 juta per kegiatan PPL.
Vaudy sadar biaya tersebut cukup membebani keuangan anggota yang tidak memiliki klien, atau hanya memiliki klien musiman yakni satu atau dua klien dalam setahun. “Ada juga anggota IKPI di daerah yang hanya memiliki klien saat musim pengisian SPT tahunan saja, selebihnya mereka melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan profesi konsultan pajak. Tentu kondisi seperti ini akan sulit untuk mereka memenuhi target keikutsertaan PPL yang ditetapkan,” kata Vaudy, Rabu (19/6/2024).
Dai berjanji, jika terpilih sebagai Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 dirinya akan menyesuaikan harga PPL untuk para anggotanya. “Sebagai asosiasi, kami juga sangat perlu memperhatikan kesejahteraan dan kondisi perekonomian anggota,” ujarnya.
Berikut kebijakan yang akan dilakukan Vaudy-Jetty jika terpilih:
1.Penyesuaian harga PPL Terstruktur (TS) berupa potongan harga
2.Memberikan potongan harga PPL TS bagi anggota yang tidak mampu dengan syarat dan kondisi yang berlaku
3.Memberikan tambahan potongan harga PPL TS bagi anggota yang telah berumur lebih dari 70 tahun
4.Membuat program bonus mengikuti PPL TS gratis bagi anggota yang telah mencapai SKP TS tertentu dalam satu tahun.
5.Melakukan Kerjasama dengan anggota yang mempunyai bisnis yang dapat menunjang profesi konsultan pajak atau kegiatan-kegiatan IKPI
6.Mempertemukan anggota IKPI dengan anggota profesi lainnya termasuk Wajib Pajak dan asosiasi pengusaha sehingga terjalin hubungan bisnis.
7.Mempubllikasikan anggota IKPI (khusus anggota yang setuju kantornya dipublikasikan) dengan tujuan dapat dikenal oleh Wajib Pajak maupun calon pengguna jasa.
8.Memberikan santunan duka berupa uang tunai kepada anggota IKPI yang meninggal dunia
9.Menyiapkan konsultan pajak pendamping bagi klien-klien anggota IKPI yang meninggal dunia (bl)

Sebanyak 4.000 Peserta Diharapkan Hadiri HBH IKPI 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKP) kembali akan menggelar Halalbihalal (HBH) Nasional 2024 di Kantor Pusat IKPI Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024). Diharapkan sedikitnya 4.000 angota dari seluruh Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ketua Panitia HBH Nasional IKPI 2024 Wisnu Sambhoro mengatakan, Halalbihalal merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.

Dia mengungkapkan, biasanya HBH IKPI dilakukan pada bulan syawal. Namun, bulan tersebut pada tahun ini bertepatan dengan deadline laporan SPT Tahunan yang harus dikerjakan para konsultan pajak.

“Jadi waktu pelaksanaan HBH kami undur pelaksanaannya menjadi 17 Mei 2024, yang artinya sudah melewati bulan syawal,” kata Wisnu di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Namun demikian, dia menekankan bahwa maksud dari tujuan kegiatan ini adalah mempererat tali silaturahmi sesama anggota IKPI di seluruh Indonesia. “Banyak anggota yang mengikuti HBH adalah non-muslim. Jadi hakikat kegiatan ini lebih kepada silaturahmi dan mengenal satu sama lain,” ujarnya.

Menurut Wisnu, kegiatan ini dilakukan secara hybrid melalui aplikasi Zoom (daring) dan luring di kantor pusat IKPI. “Jadi Untuk peserta yang hadir di kantor pusat IKPI ditargetkan 120 dari IKPI se-Jabodetabek, dan tamu undangan dari beberapa asosiasi sejenis dan Direktorat Jenderal Pajak, ” ujarnya.

Sekadar informasi, HBH ini juga dihadiri Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, Ketua Pengawas IKPI Sistomo, Ketua Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat IKPI Alwi A Tjandra. Hadir sebagai penceramah dalam acara tersebut adalah Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran Ustadz DR. Ahmad Husnul Hakim, MA.

Adapun media partner dalam kegiatan ini adalah: TVRI, PSJTV, IMPRUV, Majalah Pajak dan Pajak.com. (bl)

en_US
id_ID en_US