Category: Berita Seluruh Cabang

IKPI, Jakarta: Upaya mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak kembali mengemuka. Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nuryadin Rahman mengungkapkan, IKPI menghadiri pertemuan dengan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Indonesia (PERTAPSI) di Gedung DDTC, Jakarta, Selasa (3/2/2026) pagi. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antarorganisasi profesi dan akademisi, sekaligus membuka kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak.

Nuryadin menjelaskan, pertemuan ini merupakan kelanjutan dari forum partnership gathering yang sebelumnya digelar IKPI. Dalam agenda bersama PERTAPSI, kedua pihak membahas peluang kerja sama jangka panjang, termasuk penyusunan ulang RUU Konsultan Pajak yang sempat masuk daftar prioritas legislasi, namun terhenti.

“RUU Konsultan Pajak ini harus merangkul semua pihak. Tidak bisa hanya disusun dari satu sudut pandang. Karena itu kami menyambut baik undangan PERTAPSI sebagai langkah awal untuk membangun proses yang inklusif,” ujar Nuryadin, usai pertemuan tersebut.

Ia menegaskan, berbeda dengan upaya sebelumnya yang berangkat dari inisiatif kalangan konsultan pajak dan legislatif (DPR), rencana terbaru penyusunan RUU akan didorong melalui inisiatif pemerintah (eksekutif). Pendekatan ini dinilai penting agar regulasi yang lahir memiliki legitimasi kuat sekaligus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari praktisi, akademisi, hingga pengguna jasa.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas pentingnya pelibatan akademisi dalam penyusunan naskah akademik. Nuryadin menyebut, PERTAPSI memiliki basis akademisi yang kuat sehingga dapat memperkaya perspektif ilmiah dalam perumusan regulasi. 

Selain itu, keterlibatan asosiasi profesi lain, unsur pemerintah, kalangan pengacara, hingga perwakilan wajib pajak juga dinilai krusial agar RUU Konsultan Pajak tidak bersifat eksklusif.

“Undang-undang ini bukan hanya milik konsultan pajak. Stakeholder lain juga harus diajak sejak awal. Nantinya kami berencana membentuk tim bersama yang berisi semua unsur tersebut, supaya seluruh kepentingan bisa terakomodasi secara seimbang,” jelasnya.

Nuryadin menambahkan, IKPI dan PERTAPSI juga membuka ruang kerja sama di luar isu legislasi, seperti berbagi pengetahuan, penulisan buku dan artikel, hingga pengembangan pendidikan perpajakan. Menurutnya, respons PERTAPSI sangat positif dan antusias, bahkan telah lama menantikan kolaborasi semacam ini dengan IKPI.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari kedua organisasi, termasuk unsur pengurus IKPI dari berbagai departemen serta perwakilan PERTAPSI dengan jajaran pengurus dan anggota,

Hadir dari IKPI

1. Wakil Ketua Umum, Nuryadin Rahman
2. Wakil Sekretaris Umum, Novalina Magdalena
3. Bendahara Umum Donny Rindorindo
4. Ketua Departemen Humas Jemmi Sutiono
5. Ketua Departemen Pendidikan Sundara Ichsan
6. Ketua Departemen Kerja Sama Organisasi dan Asosiasi, Handy
7. Anggota Departemen Kerja Sama Organisasi dan Asosiasi, Hidayat Hoesni
8. Departemen Hubungan Internasional, Jeklira dan Sylvia

Hadir dari PERTAPSI

1. Ketua Umum, Darussalam

2. Ketua Harian Doni Budiono

3.Tim Ahli Sengketa Pajak / Ketua Dewan Sertifikasi  Prof Tjip Ismail

4. Tim Ahli Kebijakan Pajak/Anggota Dewan Sertifikasi, Bernardus Bawono Kristiaji

5. Koordinator Bidang Organisasi,  Didik Hery Santosa

6. Anggota Dewan Sertifikasi,  Wishnoe Saleh Thaib

7. Bidang Kerjasama dan Khumasan, Beny Susanti

“Bapak Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld berhalangan hadir karena agenda lain, sehingga kehadiran organisasi diwakili langsung oleh saya,” kata Nuryadin.

Lebih jauh, ia menekankan urgensi kehadiran Undang-Undang Konsultan Pajak di Indonesia. Ia menilai, profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung kepatuhan dan penerimaan negara, namun hingga kini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang. Karena itu, proses penyusunan regulasi ini akan dimulai kembali dari awal, dengan konsep baru yang lebih komprehensif.

“Harapannya, regulasi ini nantinya tidak hanya memperkuat profesi konsultan pajak, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan kualitas sistem perpajakan dan penerimaan negara. Ini baru pertemuan awal, ke depan akan ada pertemuan lanjutan dan kunjungan balasan agar pembahasan bisa lebih mendalam,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) menyelenggarakan Ujian Sidang Skripsi Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pajak sebagai bagian dari implementasi kerja sama strategis dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara dunia akademik dan organisasi profesi dalam penguatan kompetensi hukum dan perpajakan.

Ujian sidang skripsi diikuti oleh 145 mahasiswa Kelas RPL Pajak yang berasal dari kalangan praktisi dan profesional pajak serta 136 mahasiswa merupakan anggota IKPI. Sidang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, integritas akademik, serta standar mutu pendidikan tinggi.

Dekan Fakultas Hukum UNWAHAS Dr. M. Shidqon Prabowo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IKPI atas kepercayaan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik.

“Program RPL Pajak merupakan bentuk pengakuan akademik terhadap pengalaman profesional anggota IKPI yang kemudian dipadukan dengan penguatan keilmuan hukum. Ini bukan jalur instan, melainkan proses akademik yang tetap menjunjung tinggi mutu, etika, dan integritas ilmiah,” ujar Shidqon melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/2/2026)

Ia juga menegaskan bahwa di tengah dinamika regulasi dan kompleksitas permasalahan perpajakan, lulusan RPL Pajak diharapkan mampu menjembatani teori hukum dengan praktik profesional secara berimbang dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum UNWAHAS Dr. Ainul Masruroh, menekankan bahwa ujian sidang skripsi merupakan tahapan penting dalam membentuk karakter dan kapasitas akademik mahasiswa.

“Sidang skripsi bukan sekadar evaluasi akhir, tetapi forum akademik untuk menguji kedalaman analisis hukum, konsistensi metodologi penelitian, serta kemampuan mempertahankan argumentasi secara ilmiah. Hal ini menjadi bekal penting bagi para praktisi pajak dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyampaikan apresiasi atas komitmen Fakultas Hukum UNWAHAS dalam membuka akses pendidikan tinggi hukum bagi anggota IKPI melalui skema RPL Pajak.

“Kerja sama ini sangat strategis bagi IKPI, karena memberikan ruang bagi anggota untuk meningkatkan kualifikasi akademik tanpa meninggalkan praktik profesional. Kami berharap kolaborasi dengan Fakultas Hukum UNWAHAS dapat terus berlanjut dan semakin diperluas,” katanya.

Vaudy juga mendorong agar semakin banyak anggota IKPI dari berbagai wilayah di Indonesia dapat memanfaatkan Program RPL Pajak sebagai sarana penguatan kapasitas akademik, profesionalisme, dan integritas di bidang hukum dan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNWAHAS Takwim Azami, SH., M. Kn, menyampaikan bahwa Program RPL Pajak merupakan program unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan praktisi pajak terhadap penguatan dasar hukum.

“Kami berharap melalui RPL Pajak ini, mahasiswa tidak hanya lulus secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum pajak, sengketa pajak, dan dinamika regulasi perpajakan nasional,” tuturnya.

Selain itu, perwakilan mahasiswa Kelas RPL Pajak Lilisen dan Mardi turut menyampaikan Pajak menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya program kerja sama ini.

“Program RPL Pajak sangat membantu kami sebagai praktisi pajak untuk memahami aspek hukum secara lebih mendalam dan sistematis. Kami berharap kerja sama antara FH UNWAHAS dan IKPI dapat terus berlanjut agar semakin banyak rekan-rekan praktisi yang memperoleh kesempatan serupa,” ungkap perwakilan mahasiswa.

Melalui kegiatan ini, UNWAHAS dan IKPI menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan kerja sama, tidak hanya dalam Program RPL Pajak, tetapi juga dalam pengembangan kegiatan lain seperti seminar akademik, pelatihan profesi, penelitian bersama, serta pengabdian kepada masyarakat.

UNWAHAS berharap ke depan semakin banyak anggota IKPI yang bergabung dalam Program RPL Pajak, sehingga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum dan sistem perpajakan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.  (bl)

IKPI, Jakarta: Menanggapi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Andreas Budiman, mengusulkan pembentukan Kompartemen Advokat Pajak dalam tubuh organisasi. Perma ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada 10 Desember 2025 dan mulai berlaku sejak 23 Desember 2025, sebagai pedoman bagi hakim menangani perkara pidana pajak secara lebih seragam dan efektif di seluruh pengadilan Indonesia.  

Andreas mengatakan, hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penegakan hukum perpajakan. Menurutnya, penanganan tindak pidana pajak membutuhkan tenaga profesional yang memahami karakter hukum pajak secara mendalam karena sifatnya yang lex specialist dan berbeda dengan tindak pidana umum.  

“Pajak itu lex specialist. Artinya, penanganan tindak pidana perpajakan harus dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah benar-benar memahami konsep dan sistem perpajakan,” ujar Andreas, Minggu (1/2/2026).

Melihat kebutuhan tersebut, Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI akan mengajukan usulan resmi kepada Ketua Umum IKPI untuk membentuk Kompartemen Advokat Pajak. Kompartemen ini dimaksudkan sebagai wadah bagi anggota IKPI yang berlatar belakang hukum, termasuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (SH) maupun telah berprofesi sebagai advokat, untuk dapat berkontribusi dalam pendampingan hukum perkara pajak.

Menurut Andreas, keberadaan kompartemen ini diharapkan dapat mengakomodasi bertambahnya jumlah anggota IKPI yang memiliki keahlian di bidang hukum, sekaligus menambah warna dalam struktur keahlian organisasi. Dengan demikian, IKPI tidak hanya kuat dalam konsultasi pajak, tetapi juga mampu memberikan dukungan advokasi hukum yang komprehensif bagi anggota dan wajib pajak.

“Kompartemen ini diharapkan menambah warna bagi IKPI, karena seluruh keahlian anggota bisa terakomodir. Ini penting di tengah kompleksitas penanganan perkara pidana pajak yang meningkat,” katanya.

Perma Nomor 3 Tahun 2025 sendiri mengatur berbagai aspek penanganan pidana pajak, mulai dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang pribadi maupun korporasi, pemisahan antara penanganan administratif dan pidana, hingga prosedur pemeriksaan bukti permulaan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda antar hakim.  

Andreas juga optimistis pembentukan Kompartemen Advokat Pajak akan memperkuat posisi IKPI di mata publik. Masyarakat diharapkan semakin mengenal IKPI sebagai organisasi profesi yang lengkap, dari konsultasi hingga advokasi hukum perpajakan.

Dengan inisiatif tersebut, IKPI diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum perpajakan yang semakin kompleks, serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih profesional, adil, dan tepercaya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, memberikan apresiasi kepada sekitar 136 anggota IKPI yang resmi menyandang gelar Sarjana Hukum setelah menuntaskan studi di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Semarang, Jawa Tengah.

Apresiasi tersebut disampaikan Vaudy dalam rangkaian kegiatan pasca-sidang skripsi mahasiswa RPL, yang menjadi penanda berakhirnya proses akademik para anggota sekaligus awal fase baru perjalanan profesional mereka sebagai konsultan pajak dengan bekal keilmuan hukum yang semakin kuat.

“Atas nama IKPI, saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan anggota yang telah resmi menyandang gelar Sarjana Hukum. Ini adalah capaian yang membanggakan, karena diraih melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen tinggi di tengah kesibukan profesi,” ujar Vaudy, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, keberhasilan menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan konsultan pajak. Pemahaman hukum yang komprehensif dinilai menjadi fondasi penting dalam memberikan pendampingan yang tepat kepada wajib pajak sekaligus menjaga praktik profesi tetap berada dalam koridor regulasi.

Vaudy menambahkan, proses menyelesaikan studi bukanlah hal mudah bagi para praktisi yang sehari-hari bergelut dengan pekerjaan. Karena itu, pencapaian ini patut diapresiasi sebagai bentuk kesungguhan anggota IKPI dalam meningkatkan kapasitas diri dan profesionalisme.

Ia juga mendorong para lulusan untuk tidak berhenti pada capaian gelar akademik semata. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan organisasi dinilai penting agar anggota tetap adaptif terhadap dinamika kebijakan perpajakan.

Lebih lanjut, Vaudy menegaskan komitmen IKPI untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia anggotanya. Konsultan pajak yang memiliki dasar hukum yang kuat diyakini akan semakin siap menghadapi kompleksitas regulasi sekaligus berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Momentum kelulusan ini pun dipandang sebagai energi baru bagi organisasi. Kehadiran ratusan anggota berlatar belakang Sarjana Hukum diharapkan mampu memperkuat peran IKPI sebagai wadah profesional yang berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Vaudy kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang lulus, seraya berharap ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dalam praktik profesi serta memberi dampak positif bagi pembangunan sistem perpajakan nasional.

Sementara itu, Lilisen, selaku Komandan Tingkat (Komting) IKPI Kelas D2 (klaster luar Jakarta) mengungkapkan bahwa proses perkuliahan hingga kelulusan para anggota tidak lepas dari koordinasi intensif di tingkat kelas.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI ini mengungkapkan, peran Komting bukan hanya administratif, tetapi juga memastikan kelancaran komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Mulai dari mengingatkan dosen terkait jadwal kuliah, mengatur maupun mengganti jadwal ketika dosen berhalangan hadir, hingga membantu menjembatani kebutuhan akademik peserta.

“Kami juga bertugas mengoordinasikan pengumpulan tugas di Google Drive jika diminta dosen, menjawab pertanyaan dosen saat perkuliahan Zoom misalnya terkait materi minggu sebelumnya, pola pengerjaan tugas individu atau kelompok, hingga memastikan apakah tugas berbentuk makalah atau soal,” ujar Lilisen.

Ia menambahkan, koordinasi yang rapi menjadi kunci agar seluruh peserta dapat mengikuti proses belajar dengan baik meski di tengah kesibukan pekerjaan masing-masing.

Hal senada disampaikan Mardi, Komting IKPI Kelas D1 (klaster Jakarta) yang juga merupakan anggota IKPI Cabang Jakarta Barat. Ia menjelaskan bahwa perannya lebih banyak pada pencatatan administrasi kelas serta membantu distribusi informasi akademik kepada seluruh peserta.

Menurut Mardi, respons cepat terhadap arahan dosen sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi. “Kami memastikan setiap instruksi tersampaikan dengan jelas, baik soal jadwal, tugas, maupun teknis perkuliahan, sehingga teman-teman bisa fokus belajar tanpa khawatir tertinggal informasi,” katanya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld juga memaparkan rencana besar pengembangan struktur organisasi, baik di tingkat Pengurus Daerah (Pengda) maupun Pengurus Cabang (Pengcab). Demikian diungkapkannya saat membuka Seminar Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 & Rapat Anggota IKPI Cabang  Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2026)

Ia menjelaskan bahwa arah pengembangan Pengda akan mengikuti wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, agar koordinasi organisasi selaras dengan struktur administrasi perpajakan.

Sejumlah daerah disebut akan dimekarkan, antara lain Kalimantan yang direncanakan menjadi tiga Pengda, kemudian wilayah Bengkulu–Lampung, Suluttenggo–Maluku Utara, serta Papua. Bali juga dirancang berdiri sendiri agar ke depan dapat melahirkan Pengda Nusa Tenggara.

Namun Vaudy mengakui, untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, pemekaran belum dapat dilakukan karena masih terbentur ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Perubahan AD/ART tersebut rencananya akan diusulkan pada Kongres IKPI 2029, sehingga ke depan pemetaan organisasi bisa lebih fleksibel mengikuti pertumbuhan anggota.

Sementara itu, pengembangan Pengcab diarahkan berdasarkan pembagian wilayah kantor pelayanan pajak atau gabungan KPP di bawah satu kanwil. Pemekaran dan pembentukan cabang baru dinilai menjadi kebutuhan seiring meningkatnya jumlah anggota.

Vaudy menegaskan bahwa fokus utama penambahan Pengda dan Pengcab adalah memperkuat hubungan organisasi dengan anggota di daerah, agar layanan, pembinaan, dan komunikasi dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga menyampaikan bahwa dasar hukum pemekaran sebenarnya sudah tercantum dalam AD/ART, bahkan sejak 2024 Pengurus Pusat telah memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tersebut.

Dengan peta pengembangan ini, IKPI berharap struktur organisasi semakin adaptif terhadap dinamika profesi dan mampu menjangkau anggota secara lebih merata di seluruh Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indinesia (IKPI) Vaudy Starworld, memaparkan langkah konkret organisasi dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu diungkapkannya saat membuka Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 & Rapat Anggota IKPI Cabang  Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2026)

Ia mengungkapkan bahwa IKPI akan membuka gedung organisasi di kawasan Fatmawati sebagai pusat konsultasi UMKM. Layanan ini akan dijalankan melalui sistem piket dan perjanjian, sehingga pelaku usaha bisa memperoleh pendampingan perpajakan secara terjadwal.

Tak berhenti di tingkat pusat, Vaudy juga mengajak seluruh anggota IKPI untuk menjadikan kantor masing-masing sebagai tempat konsultasi UMKM berbasis janji temu, dengan pengaturan durasi layanan agar tetap profesional dan berkelanjutan.

Untuk memastikan kualitas pendampingan, IKPI menyiapkan skema training of trainers (TOT) bagi anggota yang berminat terlibat. Program ini akan dijalankan secara hibrid dan bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak.

Menurut Vaudy, pendekatan ini dirancang agar bantuan kepada UMKM tidak bersifat seremonial, melainkan sistematis dan berdampak langsung, baik bagi pelaku usaha maupun anggota IKPI yang terlibat.

Ia menegaskan bahwa program UMKM ini juga membuka peluang nyata bagi anggota untuk mendapatkan klien baru. Dalam pandangannya, organisasi profesi tidak cukup hanya fokus pada penguatan kelembagaan.

“IKPI tidak hanya untuk pengembangan organisasi, tapi bagaimana memajukan anggota,” ujarnya.

Vaudy menambahkan, melalui interaksi langsung dengan UMKM, anggota juga akan semakin memahami dinamika sektor riil, sehingga mampu memberikan solusi perpajakan yang lebih relevan dan aplikatif.

Program ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara profesi konsultan pajak dan pelaku usaha kecil dalam membangun ekosistem kepatuhan yang inklusif. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi arah kebijakan fiskal nasional. Dalam paparannya pada seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 dan Rapat Anggota IKPI Cabang Jakarta Utara yang digelar yang digelar Sabtu (31/1/2026). 

Vaudy menyebut 2026 sebagai fase konsolidasi fiskal, di mana negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat untuk membiayai pembangunan, namun tetap harus menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha.

Ia menjelaskan, tantangan fiskal ke depan tidak bisa lagi dipandang semata dari sisi target penerimaan. Pajak kini bertransformasi menjadi instrumen kebijakan yang lebih luas, termasuk sebagai alat stabilisasi ekonomi dan pendorong perubahan struktural.

Menurut Vaudy, pergeseran paradigma tersebut menempatkan profesi konsultan pajak pada posisi yang semakin strategis. Konsultan tidak hanya berhadapan dengan angka dan laporan, tetapi juga ikut memastikan kebijakan negara dapat berjalan efektif di tingkat wajib pajak.

Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa konsultan pajak merupakan jembatan kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Peran tersebut menuntut integritas sekaligus kompetensi yang tinggi, karena konsultan berada di titik temu antara kepentingan klien dan kepentingan publik.

“Tugas profesi bukan hanya membela klien, tetapi memastikan hak dan kewajiban perpajakan dijalankan secara benar dan proporsional,” ujar Vaudy di hadapan ratusan peserta seminar.

Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan klien sejatinya adalah kontribusi nyata profesi konsultan pajak terhadap APBN. Setiap laporan yang benar dan setiap kewajiban yang dipenuhi merupakan bagian dari upaya kolektif menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Vaudy mengingatkan, tantangan 2026 tidak hanya berasal dari regulasi baru, tetapi juga dari dinamika ekonomi global dan domestik yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh pelaku usaha.

Melalui forum ini, IKPI mendorong anggotanya untuk terus memperkuat kapasitas profesional, memperbarui pemahaman kebijakan, serta mengambil peran aktif dalam membangun budaya kepatuhan yang sehat di tengah masyarakat. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, resmi membuka Seminar Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 & Rapat Anggota IKPI Cabang  Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2026). Ia menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang strategis bagi konsultan pajak untuk memperbarui wawasan sekaligus memperkuat peran profesi di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.

Dalam paparannya, Vaudy menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase konsolidasi fiskal, di mana negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat untuk membiayai pembangunan, namun tetap harus menjaga daya beli masyarakat serta iklim usaha.

Ia menegaskan, pajak kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan alat transformasi struktural. Perubahan paradigma tersebut menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk profesi konsultan pajak.

Menurut Vaudy, konsultan pajak memiliki peran strategis sebagai jembatan kepercayaan antara wajib pajak dan negara. Ia menekankan bahwa tugas profesi bukan hanya membela kepentingan klien, tetapi memastikan hak dan kewajiban perpajakan dijalankan secara benar dan proporsional.

“Kepatuhan klien adalah kontribusi nyata profesi konsultan pajak terhadap APBN,” ujar Vaudy di hadapan ratusan peserta seminar.

Ia juga memaparkan sejumlah program organisasi, termasuk pembukaan akses konsultasi bagi UMKM melalui gedung IKPI di kawasan Fatmawati serta ajakan kepada anggota untuk menjadikan kantor masing-masing sebagai pusat pendampingan UMKM berbasis sistem janji temu.

Untuk menjaga kualitas layanan, IKPI menyiapkan skema training of trainers (TOT) secara hibrid yang akan bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak. Program ini dirancang agar anggota yang terlibat memiliki standar kompetensi yang seragam dalam memberikan konsultasi.

Selain itu, Vaudy turut menyampaikan arah pengembangan organisasi melalui pemekaran Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang disesuaikan dengan wilayah kerja administrasi perpajakan. Langkah ini dilakukan seiring pertumbuhan jumlah anggota dan kebutuhan penguatan hubungan organisasi dengan basis anggota di daerah.

Ia menegaskan bahwa pengembangan struktur IKPI bukan semata urusan kelembagaan, tetapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan, memperkuat pembinaan profesi, serta menciptakan peluang baru bagi anggota.

Kegiatan PPL Jakarta Utara ini diikuti peserta dari berbagai wilayah dan menjadi ajang konsolidasi profesi dalam menyikapi arah kebijakan pajak 2026, sekaligus mempertegas komitmen IKPI dalam meningkatkan kapasitas anggotanya secara berkelanjutan. 

Kegiatan PPL Jakarta Utara ini turut dihadiri jajaran Pengurus Pusat IKPI, antara lain Ketua Umum Vaudy Starworld dan Ketua Departemen Sistem Pendukung dan Pengembangan Bisnis Anggota Milko Hutabarat, perwakilan Pengurus Daerah DKJ dan Pengurus Cabang. (bl)

IKPI, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kamis (29/1/2026). Dalam sidang tersebut, ahli dari pihak Pemohon mengusulkan agar Wajib Pajak diperbolehkan merekam interaksi dengan petugas pajak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Auditor forensik bidang perpajakan Jony menyampaikan bahwa perekaman percakapan justru dapat membantu pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan internal apabila terjadi dugaan tindakan tidak semestinya oleh oknum petugas.

“Maka untuk dapat membantu pimpinan DJP melakukan pengecekan, sudah semestinya wajib pajak diperbolehkan atau bahkan disarankan untuk merekam percakapan dengan petugas pajak, sehingga dapat menjadi barang bukti kuat apabila terjadi tindakan yang tidak semestinya,” ujar Jony di hadapan majelis hakim konstitusi.

Menurutnya, informasi perpajakan tidak boleh dirahasiakan dari Wajib Pajak itu sendiri sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Ia menilai menempatkan Wajib Pajak sebagai “pihak lain” terhadap data miliknya sendiri merupakan kekeliruan logika hukum.

Jony juga menegaskan bahwa Wajib Pajak memiliki hak konstitusional untuk mendokumentasikan aktivitasnya, termasuk secara audio visual, saat berada di kantor pajak. Tanpa adanya rekaman, Wajib Pajak berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan karena tidak memiliki alat bukti yang setara apabila terjadi sengketa atau dugaan mal-administrasi.

“Pelarangan merekam bagi wajib pajak dapat dimaknai sebagai perampasan hak wajib pajak untuk memperoleh perlindungan diri,” katanya.

Ia menambahkan, Pasal 34 UU KUP semestinya ditafsirkan untuk melindungi kerahasiaan substansi data seperti omzet atau laporan keuangan, bukan untuk menutup perilaku aparatur negara dalam pelayanan publik. Jony juga menilai penggunaan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pelarangan perekaman tidak tepat, karena yang direkam adalah tindakan jabatan pejabat negara di ruang publik.

Sementara itu, DPR yang diwakili Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menegaskan bahwa norma yang diuji justru bertujuan melindungi Wajib Pajak. Ia menyampaikan bahwa seluruh informasi mengenai identitas, penghasilan, harta kekayaan, transaksi keuangan, hingga kondisi finansial Wajib Pajak merupakan hak pribadi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurut Nasir, pengaturan tersebut berimplikasi pada sistem perpajakan nasional, khususnya dalam mendorong keterbukaan dan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara benar dan lengkap.

Ia juga menjelaskan bahwa perekaman audio visual dalam proses pemeriksaan pajak telah diatur melalui peraturan teknis pemerintah. Salah satunya mengatur bahwa pertemuan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak dilakukan di ruangan khusus yang dilengkapi perangkat perekam suara dan gambar.

Karena itu, DPR menilai perekaman merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan pajak yang dijalankan sesuai ketentuan teknis. Namun, Nasir menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP tidak secara langsung mengatur larangan atau kewajiban perekaman oleh Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan. (alf)

IKPI, Jakarta: Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme peserta dalam Seminar Edukasi Perpajakan SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP yang digelar secara daring dan luring. Ribuan peserta yang terdiri dari anggota IKPI, Wajib Pajak Orang Pribadi, serta Wajib Pajak Badan dari kalangan UMKM tercatat mengikuti kegiatan ini sejak sesi perdana pada Kamis (29/1/2026).

Anggota Departemen Humas IKPI, Donny Danardono, menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, moderator, seluruh tim pelaksana, serta peserta yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan edukasi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, seluruh tim, dan tentu saja para peserta. Jujur kami tidak menyangka antusiasme peserta bisa membeludak hingga ribuan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan edukasi perpajakan, khususnya terkait Coretax, memang sangat tinggi,” ujar Donny, Jumat (30/1/2026).

Menurut Donny, peserta tidak hanya berasal dari kalangan anggota IKPI, tetapi juga Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan, termasuk pelaku UMKM yang tengah bersiap menghadapi pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem baru.

Ia menilai tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman teknis pelaporan pajak, terutama di tengah transisi dari DJP Online ke Coretax.

Donny menambahkan bahwa seminar edukasi ini dirancang sebagai ruang berbagi pengetahuan antara konsultan pajak dan masyarakat umum. Melalui pendekatan praktis, peserta diajak memahami tahapan pengisian SPT Tahunan, baik untuk Orang Pribadi maupun Badan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

“Kami juga membuka kesempatan bagi rekan-rekan konsultan untuk berbagi ilmu. Harapannya, ini menjadi amal kebaikan sekaligus membuka peluang profesional dari peserta yang mengikuti kegiatan ini,” lanjutnya.

Departemen Humas IKPI memastikan rangkaian Seminar Edukasi Perpajakan SPT Coretax masih akan berlanjut pada Kamis, 5 Februari dan 12 Februari 2026, dengan pembagian sesi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan seperti pelaksanaan sebelumnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen IKPI dalam mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan berbasis praktik langsung penggunaan Coretax. (bl)