Berita Pusat Archives - Page 2 of 35 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Hadiri Promosi Gelar Doktor Penyuluh Madya DJP, IKPI Berikan Apresiasi

Posted on 14/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jemmi Sutiono mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, menghadiri acara promosi gelar doktor yang didapatkan oleh penyuluh madya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, pada Selasa (12/11/2024).

Acara tersebut merupakan bagian dari upacara akademik (Sidang Terbuka) untuk mengakui pencapaian Eko Ariyanto, yang berhasil menyelesaikan studi doktoralnya pada konsentrasi kebijakan publik, dengan disertasi yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pembebasan Pajak Penghasilan dan Dividen terhadap Investasi Korporasi (Studi Kasus Perusahaan Terbuka di Indonesia).”

Menanggapi disertasi tersebut, sebagai konsultan pajak profesional yang juga merupakan jajaran pengurus pusat IKPI, Jemmi mengatakan bahwa judul penelitian dalam disertasi ini sangat menarik pasca undang-undang cipta kerja berlaku, karena mengangkat topik yang sangat relevan bagi dunia perpajakan dan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi iklim investasi korporasi di tanah air.

Hal itu merujuk melalui studi kasus pada perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia. Jemmi melihat, sebagai pegawai DJP, Eko Ariyanto meneliti dan menganalisis dengan mendalam pada sejauh-mana kebijakan pembebasan pajak penghasilan atas dividen dapat mendorong atau menghambat investasi, baik di sektor domestik maupun global.

Menurutnya, pencapaian Eko dalam meraih gelar doktor ini dengan didampingi oleh tim promotor dan co-promotor yang terdiri dari para akademisi dan pakar dibidang perpajakan. Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D., bertindak sebagai promotor utama, sementara Prof. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si dan Dr. Dra. Haiyani Rumondang, MA, menjabat sebagai co-promotor pertama dan kedua. Para promotor tersebut memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam proses penelitian hingga mencapai tahap disertasi.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan pajak yang berpihak pada pengurangan beban pajak, seperti pembebasan pajak penghasilan atas dividen, menjadi topik yang terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi global dan nasional. Dalam disertasinya, Eko terlihat menyajikan temuan-temuan yang memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan pajak dapat dirancang untuk mendorong perusahaan-perusahaan terbuka untuk melakukan reinvestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

IKPI Menyambut Baik Inisiatif Akademik dalam Dunia Pajak

Keberhasilan Eko meraih gelar doktor ini juga mendapat sambutan positif dari IKPI, yang berkomitmen untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan profesionalisme dibidang perpajakan.

Jemmi Sutiono, selaku Ketua Departemen Humas IKPI, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya IKPI untuk terus mengedepankan kontribusi yang nyata bagi perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia melalui jalur akademik dan penelitian.

“Sebagai bagian dari komunitas pajak, kami bangga dapat mendukung para profesional dan akademisi yang berkontribusi pada penelitian yang penting seperti ini. Penelitian semacam ini memiliki potensi untuk memperkaya kebijakan perpajakan di Indonesia dan memberikan solusi yang relevan bagi dunia usaha,” ujar Jemmi di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Jemmi berharap, pencapaian Eko tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dunia akademik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pemikiran dalam proses penyusunan kebijakan publik khususnya sektor perpajakan yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan semakin banyaknya penelitian terkait pajak, diharapkan dapat tercipta kebijakan publik yang lebih adaptif, responsif, dan implementatif terhadap kebutuhan pasar dan investasi, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Dengan hadirnya para pegawai pajak dan profesional perpajakan yang berkompeten, harapannya bisa untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan inovatif di Indonesia semakin besar.

“Tentu IKPI pun berharap agar penelitian semacam ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha Indonesia,” kata Jemmi. (bl)

IKPI Bentuk Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum di Seluruh Pengda

Posted on 13/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) segera membentuk Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum. Divisi ini nantinya akan menempel dengan 13 Pengurus Daerah IKPI di seluruh Indonesia.

Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum, IKPI Andreas Budiman mengatakan, keputusan pembentukan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat dan Pengawas di Kantor Sekretariat Pusat IKPI pada Selasa 12 November 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Vaudy Starworld dan dihadiri oleh jajaran pengurus harian lainnya.

“Sekarang, Ketua Pengda sudah terpilih, para pengurus pusat berharap dengan terpilihnya ke 13 ketua ini roda organisasi di daerah dapat berjalan lebih dinamis dan efektif,” kata Andreas, di lokasi acara, Selasa (12/11/2024)

Ditegaskannya, sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Vaudy Starworld, nantinya di setiap Pengda akan ada satu orang yang diangkat untuk mengisi posisi di divisi tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa calon untuk posisi ini harus memiliki latar belakang sebagai advokat. Hal ini penting agar mereka memiliki kompetensi dan kapasitas dalam memberikan bantuan hukum serta melakukan advokasi yang tepat bagi anggota di wilayah masing-masing.

Andreas menambahkan, bahwa divisi ini nantinya akan berada di bawah supervisi langsung dari Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum yang akan memastikan kualitas dan efektivitas sosialisasi terkait pencegahan masalah hukum.

Harapan besar dari pembentukan divisi ini adalah agar anggota IKPI di seluruh Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, serta memahami lebih dalam tentang langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari masalah hukum.

“Selama lima tahun kedepan, kami menargetkan tidak ada kasus hukum yang terjadi di antara anggota kami. Ini adalah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi seluruh anggota IKPI,” ujar Andreas.

Menurutnya, sosialisasi dan penguatan fungsi advokasi serta bantuan hukum di tingkat daerah akan sangat membantu dalam meminimalisir risiko hukum yang bisa saja terjadi di masa depan.

Dengan adanya penguatan organisasi dan pembentukan divisi khusus ini, diharapkan seluruh anggota IKPI di Indonesia dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum, serta lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks profesionalisme sebagai konsultan pajak. Hal ini sejalan dengan visi besar organisasi untuk membangun iklim profesionalisme yang kuat di dunia konsultan pajak, yang tidak hanya berbasis pada pengetahuan teknis, tetapi juga pada kepatuhan hukum yang tinggi.

Para pengurus pusat juga menyatakan bahwa selain pembentukan divisi advokasi, mereka akan terus memperkuat jaringan komunikasi antara cabang, daerah, dan pengurus pusat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan anggota.

Dengan agenda yang jelas dan komitmen yang kuat dari pengurus pusat, diharapkan organisasi ini semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi positif dan kuat yang lebih besar bagi dunia konsultan pajak di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anggotanya.(bl)

Rapat Pleno IKPI Sahkan Pembentukan Satu Pengda dan Dua Cabang Baru di Indonesia

Posted on 13/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rapat pleno yang digelar Selasa 12 November 2024 di Kantor Sekretariat Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengesahkan adanya pembentukan satu Pengda dan dua Pengurus Cabang baru di seluruh Indonesia. Keputusan itu diambil setelah mendengarkan pertimbangan dan masukan dari Pengawas dan sejumlah Pengurus Pusat IKPI yang hadir pada rapat tersebut.

Rapat pleno tersebut memutuskan mengesahkan berdirinya pengurus daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung dibuatkan surat keputusan, sedangkan khusus untuk pembentukan cabang baru Buleleng dan Bitung akan diterbitkan surat keputusan setelah Pengurus Pusat meninjau lokasi calon cabang tersebut. Peninjauan calon cabang sekaligus untuk berdiskusi dengan anggota IKPI yang ada di wilayah tersebut serta memastikan kelayakan pendirian cabang.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Vaudy menyampaikan, pada kesempatan ini, pembahasan difokuskan pada tiga permohonan utama. Pertama, permohonan pembentukan Pengurus Daerah (Pengda) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diajukan beberapa waktu lalu dan baru saat ini mendapat perhatian serius.

Kedua, permohonan pembentukan cabang baru di Bitung, Sulawesi Utara, yang terletak di dekat Manado. Ketiga, permintaan dari cabang Buleleng, Bali, yang juga telah disampaikan pada 5 November lalu.

“Namun, ada juga surat permohonan dari anggota IKPI yang berdomisili Kabupaten Bekasi dan sekitarnya untuk membentuk cabang baru dimana surat permohonan tersebut baru diterima kemarin sehingga belum dibahas dalam rapat kali ini, tetap pasti akan dibahas pada kesempatan selanjutnya setelah surat tersebut diverifikasi dan mengikuti tahapan sebagaimana diatur pada Anggaran Rumah Tangga IKPI,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Dalam rapat pleno ini, juga dibahas tentang tahapan-tahapan prosedural dalam pembentukan pengurus cabang dan pengurus daerah, yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Salah satunya adalah penyusunan rapat pleno yang melibatkan pengurus pusat dan pengawas, serta keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat.

Ia menjelaskan pentingnya pembentukan cabang baru untuk memperluas jaringan organisasi, serta menyatakan harapan agar dalam waktu dekat, pengurus pusat dapat menerima surat permohonan dari Kabupaten Bekasi untuk segera diplenokan.

“Rapat pleno ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk kemajuan organisasi di seluruh Indonesia,” kata Vaudy.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman mengatakan, proses pembentukan cabang baru IKPI,

telah diatur dalam Pasal 17 Ayat 2 dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IKPI, yang mengharuskan adanya minimal lima orang anggota yang berstatus tetap dan berdomisili di wilayah yang akan dibentuk cabang. Pembentukan cabang baru ini, yang mencakup wilayah kota atau kabupaten, sudah memenuhi ketentuan tersebut.

Menurut Nuryadin, keputusan pembentukan cabang ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dalam memasyarakatkan IKPI di seluruh Indonesia.

“Dengan semakin bertambahnya cabang dan anggota IKPI di seluruh Indonesia, harapannya organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua ini bukan hanya bermanfaat bagi anggotanya, tetapi manfaatnya juga dirasakan Wajib Pajak dan pemerintah khususnya dalam membantu pencapaian target penerimaan pajak,” kata Nuryadin.

Selain itu, alasan lain yang mendasari pembentukan cabang baru ini adalah untuk mengenalkan IKPI kepada lebih banyak dunia usaha. Diharapkan, banyak pelaku usaha di Indonesia yang belum mengetahui tentang keberadaan IKPI, yang dapat memberikan banyak manfaat dalam hal konsultasi dan kepatuhan perpajakan.

“Proses pembentukan cabang baru ini juga telah disampaikan kepada pengurus cabang dan daerah untuk memperoleh masukan, serta telah memenuhi syarat administratif yang diperlukan, termasuk usulan tertulis yang diajukan kepada pengurus pusat untuk diproses dan diterbitkan surat keputusan,” kata Nuryadin.

“Kami yakin bahwa langkah ini akan membawa dampak positif, baik bagi anggota maupun untuk perkembangan dunia usaha di Indonesia,” ujar Nuryadin.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, pembentukan cabang baru ini juga merupakan bagian dari strategi organisasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan daerah.

Menurutnya, pengurus pusat juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengganti nama cabang-cabang agar lebih spesifik sesuai dengan kota atau kabupaten setempat, seperti cabang Bali, kini berganti nama menjadi Cabang Denpasar yang kini akan lebih fokus pada wilayah tersebut.

Terakhir, Ia menegaskan bahwa jangan pernah ada stigma negatif yang disematkan pada kebijakan ini. Karena, menurut Nuryadin semua itu sudah sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Pengawas IKPI Prianto Budi Saptono mengingatkan agar pembentukan cabang baru ini adalah wujud semangat anggota untuk terus membesarkan IKPI di wilayah mereka.

“Setelah pembentukan cabang baru, pengurus pusat harus terus mengawal hingga roda organisasi di cabang tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi, habis dibentuk jangan langsung ditinggal, tetapi dikawal sampai mereka bisa berjalan,” ujar Prianto.

Namun, sebagai Ketua Pengawas, berharap pembentukan ini sebagai upaya untuk mengakomodasi pertumbuhan anggota yang semakin banyak dan memastikan IKPI tetap relevan di masa depan.

“Pembentukan ini harus didasarkan pada kajian yang matang dan pertimbangan cost and benefit, dan tentunya sudah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Prianto juga menyinggung kelengkapan syarat administratif dalam pengajuan pembentukan cabang baru juga, dengan perhatian khusus pada keberadaan subjek yang harus jelas dalam setiap dokumen yang diajukan.

Rapat ini kata Prianto, hendaknya menjadi ajang untuk mempertegas pentingnya proses yang transparan dan berbasis pada kebutuhan organisasi, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Diharapkan, langkah-langkah yang diambil ke depan akan semakin memperkuat struktur IKPI dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggota. (bl)

IKPI Siap Kolaborasi dan Edukasi Sistem Coretax, Bantu Pemerintah Sosialisasi ke Wajib Pajak

Posted on 13/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka mempersiapkan pemberlakuan sistem perpajakan berbasis digital (Coretax) yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengimbau kepada seluruh anggotanya dan Wajib Pajak untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan ini.

Sebagai bagian dari langkah proaktif, IKPI telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa para Konsultan Pajak, khususnya anggota IKPI dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam era digital yang baru ini.

Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono mengatakan, bahwa organisasi telah melakukan berbagai langkah untuk menghadapi kebijakan tersebut diantaranya:

1. Sosialisasi

IKPI secara rutin mengadakan pelatihan dan seminar yang fokus pada pemahaman dan adaptasi terhadap Sistem Coretax, baik secara teknis maupun operasional. Hal ini bertujuan agar Konsultan Pajak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fitur-fitur baru dalam Sistem Coretax yang akan menggantikan sistem administrasi perpajakan lama.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Instansi Terkait

IKPI aktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa implementasi Sistem Coretax berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada. IKPI juga berperan dalam memberikan masukan konstruktif terkait desain sistem dan proses transisi yang akan dilakukan.

“Pemberlakuan Coretax adalah langkah besar dalam transformasi sistem perpajakan Indonesia yang lebih modern, mudah, dan transparan. IKPI berkomitmen untuk memastikan bahwa para konsultan pajak siap dan dapat berperan secara maksimal dalam membantu Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan dengan sistem yang baru,” ujar Jemmi di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Jemmi mengungkapkan, adapun beberapa manfaat utama dari penerapan Sistem Coretax, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak, antara lain:

Bagi Wajib Pajak:

1. Kemudahan dan Kecepatan Proses Administrasi,

Coretax memungkinkan Wajib Pajak untuk melaksanakan seluruh proses perpajakan secara lebih cepat dan efisien melalui platform digital. Dari pendaftaran, pembayaran pajak, hingga pelaporan SPT, semua dapat dilakukan secara online dengan lebih mudah dan transparan.

2. Transparansi dan Akurasi Data,

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Coretax memberikan kepastian bahwa data pajak yang dilaporkan lebih akurat dan tidak mudah dimanipulasi. Hal ini meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan Indonesia.

3. Pengurangan Kesalahan Manusia (Human Error),

Sistem otomasi yang diterapkan dalam Coretax membantu mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti kesalahan dalam pengisian formulir atau perhitungan pajak. Ini mengurangi risiko denda atau sanksi akibat kesalahan pelaporan.

4. Layanan yang Lebih Cepat dan Responsif,

Coretax memungkinkan komunikasi yang lebih cepat antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengajuan permohonan, verifikasi, klarifikasi, atau permintaan bantuan dapat dilakukan secara real-time, mempercepat penyelesaian permasalahan perpajakan. Tanpa perlu beranjak dari meja kerja.

Bagi Konsultan Pajak:

1. Efisiensi dalam Pelaporan dan Pemrosesan Pajak,

Bagi Konsultan Pajak, Coretax menawarkan kemudahan dalam mengelola dan memproses laporan pajak klien. Dengan integrasi data yang lebih baik dan sistem yang lebih ramah pengguna, Konsultan Pajak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif.

2. Akses Data yang Lebih Terstruktur dan Terkendali,

Konsultan Pajak dapat lebih mudah mengakses data Wajib Pajak yang terstruktur dengan baik. Dengan fitur integrasi, dan penyimpanan data yang lebih aman (akses berjenjang), konsultan pajak bisa melakukan analisis lebih mendalam dan memberikan nasihat yang lebih tepat kepada klien.

3. Pengurangan Beban Administratif,

Proses manual yang selama ini membebani Konsultan Pajak dapat diminimalisir dengan adanya sistem otomasi. Hal ini memungkinkan konsultan pajak untuk fokus pada tugas-tugas strategis, seperti perencanaan pajak dan penghematan pajak yang lebih optimal untuk klien mereka.

4. Peningkatan Profesionalisme,

Coretax mendukung profesionalisme Konsultan Pajak dengan menyediakan platform yang lebih terorganisir dan mudah dipelajari. Hal ini juga membuka peluang bagi Konsultan Pajak untuk lebih meningkatkan kualitas layanan mereka, serta memperkuat hubungan dengan klien.

Ia nenegaskan, IKPI juga mengimbau agar anggotanya segera melakukan penyesuaian terhadap pengetahuan dan keterampilan mereka untuk dapat mendampingi Wajib Pajak dalam menjalani proses pelaporan dan pembayaran pajak melalui Sistem Coretax dengan efektif. Oleh karena itu, Konsultan Pajak harus aktif mengikuti perkembangan terbaru yang terkait dengan implementasi Coretax.

Menurutnya, melalui persiapan yang matang dan kerjasama yang erat antara semua pihak terkait, IKPI yakin bahwa pemberlakuan Coretax akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap sistem perpajakan Indonesia dan penerimaan negara ke depannya. (bl)

Viral Kasus Pajak UD Pramono, IKPI Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Edukasi Pajak untuk UMKM

Posted on 08/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memberikan tanggapan terkait permasalahan pajak yang dialami oleh UD Pramono, pengepul susu sapi perah di Boyolali, yang terancam tutup akibat masalah tagihan pajak senilai Rp 671 juta. Kasus ini mengundang perhatian serius setelah rekening bank UD Pramono diblokir oleh kantor pajak, menyebabkan kesulitan dalam membayar untuk operasi usaha peternak sapi perah.

Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono, menyarankan agar pemerintah daerah berperan aktif sebagai mediator antara pelaku UMKM dan kantor pajak, sekaligus mengajak keterlibatan profesi Konsultan Pajak untuk pendampingan. Menurut Jemmi, peran pemerintah daerah ini sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM di wilayahnya, seperti UD Pramono tidak hanya mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai kewajiban perpajakannya, tetapi juga mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah administratif yang terjadi.

“Memang kolaborasi antara pemerintah daerah dan kantor pajak, termasuk dengan rekan-rekan konsultan pajak di daerah sangat diperlukan, terutama untuk menjembatani komunikasi dan menyelesaikan masalah administratif yang mungkin terjadi, seperti yang dialami oleh UD Pramono,” kata Jemmi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Ia juga menekankan pentingnya edukasi pajak yang lebih intensif dan menyeluruh untuk pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak sepenuhnya memahami peran mereka sebagai wajib pajak, meskipun telah memiliki NPWP. Terlebih nantinya pasca pemberlakuan coretax system management.

Edukasi yang tidak memadai, kata Jemmi, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan keterlambatan bahkan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak. “Edukasi dan sosialisasi mengenai pajak harus lebih digalakkan, terutama untuk UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis tentang kewajiban perpajakan mereka,” ujarnya.

Jemmi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan dalam pelaksanaan hukum pajak. Jika terjadi masalah administrasi seperti tagihan pajak yang tertunda atau tidak terbayar, seharusnya ada mekanisme komunikasi yang jelas dan proses negosiasi yang lebih fleksibel antara wajib pajak dan petugas pajak. Hal ini akan membantu UMKM untuk tetap beroperasi sambil menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sesuai azas ultimum remedium.

“Sangat disayangkan jika kasus seperti ini membuat UMKM terancam bangkrut, padahal mereka berperan besar dalam perekonomian lokal dengan porsi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% (data Maret 2021), porsi yang sangat besar di tanah air. Oleh karena itu, kantor pajak dan pemerintah daerah serta rekan-rekan konsultan pajak daerah perlu bekerja sama lebih erat untuk memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, wajib pajak dan otoritas perpajakan,” ujarnya.

Diungkapkannya, dengan semakin pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, ia berharap agar sistem perpajakan ke depannya dapat lebih adaptif, responsif, dan implementatif terhadap kondisi yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, sehingga tidak ada yang terhambat dalam menjalankan usahanya. (bl)

Perayaan Hari Raya Kathina: Sekum IKPI Imbau Anggotanya Tingkatkan Integritas dan Kepedulian

Posted on 06/11/202406/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka merayakan Hari Raya Kathina, ratusan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul secara daring dan luring untuk merenung dan memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai luhur, seperti integritas, kebajikan, dan tanggung jawab sosial. Perayaan dilakukan di Wisma Narada Vihara Dhammacakka Jaya, Sunter, Jakarta Utara, Selasa (5/11/2024).

Dalam sambutannya Sekretaris Umum (Sekum) IKPI Edy Gunawan, yang mewakili Ketua Umum Vaudy Starworld di hadapan para peserta Hari Raya Kathina menyatakan, bahwa Kathina merupakan perayaan penting dalam ajaran Buddha.

“sebuah momen yang mengingatkan kita akan pentingnya kebajikan, kepedulian, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam profesi kita sebagai konsultan pajak.

Hari Raya Kathina adalah waktu yang tepat untuk merenungkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Buddha, yaitu cinta kasih, kebaikan, dan tanggung jawab.

Sebagai konsultan pajak, kita memiliki peran yang sangat vital dalam membantu masyarakat dan negara untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, tugas ini tidak hanya tentang angka dan laporan, melainkan ini juga tentang kepercayaan dan integritas.” kata Edy di lokasi acara.

Diungkapkannya, bahwa profesi Konsultan Pajak tidak hanya berhubungan dengan angka atau laporan, melainkan juga dengan menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap keputusan dan nasihat yang diberikan.

“Kita sebagai Konsultan Pajak memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat dan negara dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Tugas ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan dan integritas,” ujar salah seorang pembicara dalam acara tersebut.

Edy juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar sesama anggota IKPI untuk membangun profesionalisme yang lebih tinggi. Ia mengingatkan bahwa dengan bersatu, mereka dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif, serta mendorong terciptanya standar profesional yang lebih baik di industri perpajakan.

Diakhir sambutannya Edy mengajak seluruh anggota untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan dan integritas sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari, baik dalam membantu klien maupun berkontribusi pada pembangunan bangsa.

“Semoga kita semua dapat berkontribusi untuk masyarakat dan negara dengan cara yang terbaik dan profesional,” ujarnya.

Peringatan Hari Raya Kathina diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi anggota IKPI untuk terus meningkatkan kualitas profesionalisme mereka, serta memperkuat komitmen terhadap integritas dan kepedulian sosial. (bl)

IKPI bersama DJP Segera Bentuk Tax Center untuk Sosialisasi Perpajakan Lebih Efektif

Posted on 05/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar pertemuan untuk membahas pembentukan Tax Center, di Kantor Pusat DJP, Senin (4/11/2024). Rencana ini merupakan bagian dari kerja sama antara IKPI dan DJP.

Wakil Ketua Umum IKPI Jetty mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempermudah sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dan menyikapi perkembangan teknologi perpajakan.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab ini, tampak hadir perwakilan dari IKPI dan DJP, di antaranya Waketum IKPI Jetty, Wasekum IKPI Novalina Magdalena, serta Ketua Departemen Hukum IKPI Ratna Febrina, dan Direktur Eksekutif IKPI Asih Ariyanto. Sedangkan dari pihak DJP, Ikhwanuddin, Ishak Pirade dan tim P2 Humas lainnya.

Dikatakan Jetty, pembentukan Tax Center ini merupakan langkah strategis untuk memfasilitasi penyebaran informasi terkait peraturan perpajakan terbaru, termasuk aplikasi perpajakan berbasis digital seperti Coretax yang direncanakan akan rilis pada Januari 2025.

Dalam diskusi tersebut lanjut Jetty, dijelaskan bahwa IKPI, yang merupakan asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia dengan 42 cabang dan memiliki lebih dari 7.000 anggota, diharapkan dapat menjadi pionir dalam inisiatif ini.

“Tax center ini akan menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, serta mendukung penerapan peraturan perpajakan secara lebih efektif,” kata Jetty,

Ia menambahkan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan pengurus lainnya untuk segera merealisasikan nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya.

“Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DJP dan IKPI, serta meningkatkan kontribusi IKPI dalam memberikan masukan terkait peraturan yang ada, bahkan melakukan penelitian lebih lanjut atas peraturan yang akan datang,” katanya.

Menurut Jetty, dengan keanggotaan yang sangat heterogen, terdiri dari praktisi pajak, akademisi, praktisi hukum, hingga pengusaha, IKPI dianggap mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembaruan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Tak hanya untuk sosialisasi, Tax Center juga diharapkan menjadi pusat riset dan rekomendasi bagi kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan efisien, serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dengan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang intens antara DJP dan IKPI, diharapkan kolaborasi ini akan berjalan dengan sukses, melibatkan seluruh anggota IKPI di seluruh cabang serta Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia.

Sekadar informasi, kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh DJP dan IKPI pada Februari 2023, yang menandai komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama dalam bidang perpajakan. (bl)

Kunjungi IKPI Pangkalpinang, Ketum Vaudy Tekankan Pentingnya Pengembangan Organisasi di Bangka Belitung

Posted on 05/11/202405/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke Cabang Pangkalpinang meski di sela-sela kegiatan pribadi. Kunjungan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Ketua Umum dan Pengurus Pusat IKPI sejak terbentuknya Cabang Pangkalpinang.

Dalam pertemuan tersebut, Vaudy bertemu dengan anggota IKPI Cabang Pangkalpinang. Sebagai informasi anggota IKPI Cabang Pangkalpinang berjumlah 10 orang, dengan rincian 5 orang berada di Pulau Bangka, 1 orang di Pulau Belitung, dan 4 orang di luar Pangkalpinang.

Ketua Umum sangat mengapresiasi keberadaan dan semangat para anggota yang bergabung di IKPI, meskipun sebagia anggotanya tersebar di luar daerah.

Vaudy juga menekankan pentingnya pengembangan IKPI di wilayah Bangka Belitung. Sebagai salah satu langkah strategis, Ia meminta agar segera diadakan pelatihan brevet di Kota Bangka.

“Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan keterampilan tambahan bagi anggota IKPI, serta memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas para wajib pajak khususnya pengusaha di daerah ini,” ujar Vaudy di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Vaudy juga menyarankan untuk melaksanakan seminar perpajakan yang melibatkan Wajib Pajak setempat. Seminar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan sekaligus mengenalkan konsultan pajak dan peran IKPI dalam mendukung pengusaha lokal.

“Seminar ini akan memberikan manfaat ganda, yaitu edukasi perpajakan dan penguatan jaringan IKPI di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Diberitakan Vaudy, kunjungan yang penuh makna ini diakhiri dengan sesi diskusi yang mempererat hubungan antara anggota IKPI dan Pengurus Pusat.

“Para pengusaha di Pangkalpinang pun menyambut baik langkah-langkah strategis yang direncanakan untuk mendukung perkembangan usaha mereka di masa depan,” ujarnya.

Selain Ketua Umum, pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa Pengurus Pusat yaitu Tjia Paulus Gunawan dan Bong Johnni Chandra dari Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, juga beberapa anggota IKPI. (bl)

Robert Hutapea Imbau Anggota IKPI Tingkatkan Kepatuhan, Pembayaran Iuran dan Kepesertaan PPL jadi Fokus

Posted on 04/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka meningkatkan kepatuhan anggota terhadap kewajiban pemutakhiran status keanggotaan, pembayaran iuran, dan keikutsertaan dalam Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Robert Hutapea mengimbau kepada seluruh anggota untuk patuh kepada aturan organisasi yang berlaku.

Imbauan tersebut dikeluarkan Robert, mengingat berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Sekretariat Pusat IKPI, terdapat 609 anggota teridentifikasi masih berstatus Anggota Terbatas meskipun telah memiliki izin praktik dari Kementerian Keuangan.

“Kami meminta anggota tersebut untuk segera mengajukan perubahan status keanggotaan menjadi Anggota Tetap. Jika itu tidak dilakukan, maka dalam kurun waktu dua tahun mereka tidak dapat lagi mengurus izin Konsultan Pajak dan status keanggotaan IKPI secara otomatis akan gugur,” kata Robert di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selain itu kata Robert, data menunjukkan ada 1.561 anggota yang belum menyelesaikan pembayaran iuran untuk tahun 2023 dan 2.204 anggota untuk tahun 2024. “Pembayaran iuran ini sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi,” ujarnya.

Robert mencatat, dalam hal keikutsertaan PPL, sebanyak 2.303 anggota belum mengikuti PPL tahun 2024, sementara 3.219 anggota yang telah berpartisipasi masih memiliki realisasi keikutsertaan di bawah 50%. “Kami mengimbau agar seluruh anggota segera mengambil bagian dalam program ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Robert mengungkapkan, untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dan progres penyelesaian, dirinya sudah mengundang seluruh Ketua dan/atau Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah untuk hadir dalam rapat melalui Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 4 November 2024

Waktu: 16.00 WIB

“Kami berharap semua seluruh Ketua dan/atau Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah untuk hadir dapat hadir untuk mendiskusikan upaya peningkatan kepatuhan ini,” katanya. (bl)

Andreas Budiman Berharap Pengurus Pengda IKPI Segera Terbentuk, Akan ada Penguatan Advokasi dan Bantuan Hukum di Dalamnya

Posted on 04/11/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat organisasi dengan menggelar rapat anggota di berbagai cabang. Rapat ini bertujuan untuk memilih ketua cabang periode 2024-2029, sebagai langkah strategis dalam memajukan kepengurusan di tingkat daerah.

Saat ini, sudah 100% atau sebanyak 42 cabang IKPI di seluruh Indonesia melaksanakan pemilihan. Setelah itu, proses selanjutnya adalah penyelesaian surat keputusan akan segera dikeluarkan oleh pengurus pusat IKPI yang ditandatangani Ketua Umum Vaudy Starworld dan Sekretaris Umum Edy Gunawan dalam waktu dekat.

Selain itu, pengurus pusat juga tengah menunggu rekomendasi dari masing-masing pengurus cabang untuk calon ketua pengurus daerah (Pengda). Nantinya, rekomendasi tersebut akan diajukan kepada ketua umum untuk kemudian ditetapkan sebagai ketua Pengda.

Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum, IKPI Andreas Budiman mengatakan, pemilihan ketua Pengda ini menjadi langkah penting, mengingat IKPI memiliki 12 Pengda yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Hal ini yang mencerminkan keberagaman dan cakupan organisasi di seluruh Indonesia.

Terkait dengan tugas pada departemennya, Andreas mengungkapkan bahwa setelah terbentuknya pengurus Pengda, struktur organisasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pengurus pusat bisa segera menjalankan tugasnya untuk terus menjaga soliditas di masing-masing cabang di bawah koordinasinya.

Terkait dengan itu semua, menurut Andreas, sesuai dengan arahan Ketua Umum Vaudy Starworld, setiap Pengda akan memiliki Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum yang nantinya secara langsung berkoordinasi dengan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum.

“Kehadiran bidang ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anggota dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin dihadapi dalam menjalankan profesi mereka sebagai Konsultan Pajak,” kata Andreas, Senin (3/11/2024).

Andreas menambahkan, dengan adanya Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum di setiap Pengda, Ia berharap anggota semakin mendapat edukasi mengenai masalah hukum. Hal ini sangat penting, terutama di tengah perkembangan regulasi perpajakan yang terus berubah.

Ia menegaskan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan dan pemahaman hukum bagi anggota, Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum telah menetapkan target untuk mencapai 0 kasus hukum dalam lima tahun ke depan. Target ini mencerminkan komitmen IKPI untuk menciptakan lingkungan profesional yang aman dan terjamin bagi para anggotanya.

Diharapkan, dengan pemilihan ketua cabang yang tepat dan pembentukan Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum di setiap Pengda, IKPI akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan yang ada di masa mendatang.

“Organisasi ini berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para konsultan pajak di seluruh Indonesia. Untuk itu, sebagai organisasi Konsultan Pajak terbesar dan tertua di Indonesia, IKPI tidak boleh abai kepada permasalahan hukum yang menimpa anggotanya, dan itu akan kita wujudkan,” kata Andreas. (bl)