Berita Pusat Archives - Page 2 of 51 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI dan DJP Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Tax Center

Posted on 20/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membentuk Tax Center. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi peran ekosistem perpajakan sebagai tax intermediaries. IKPI akan bermitra dengan DJP dan Tax Center Perguruan Tinggi untuk bersama-sama berkolaborasi meningkatkan kapasitas serta pendampingan kepada pengurus dan relawan pajak dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada lingkungan kampus, wajib pajak dan masyarakat luas. Hal ini selaras dengan tujuan utama bersama dalam meningkatkan Tax Ratio dan Kepatuhan Sukarela (voluntary compliance). Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua Umum

IKPI Vaudy Starworld dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, pada acara IKPI Partnership Gathering 2025 di Royal Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Sebagai asosiasi profesi konsultan pajak, IKPI memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Melalui berbagai program yang tidak dipungut biaya (pro bono), IKPI berkomitmen memenuhi kewajibannya kepada negara. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan edukasi perpajakan melalui webinar, seminar, dan publikasi artikel untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, IKPI juga memberikan layanan konsultasi perpajakan, termasuk bagi pelaku UMKM, agar kewajiban pajak dapat dipenuhi secara benar dan adil.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

IKPI juga menjalin kolaborasi dengan Tax Center di perguruan tinggi untuk memperluas jangkauan layanan perpajakan. Hal ini mencerminkan upaya IKPI dalam membangun ekosistem perpajakan yang lebih terintegrasi. Selain itu, IKPI berfokus pada peningkatan kompetensi konsultan pajak melalui pelatihan rutin dan diskusi akademik, memastikan layanan yang diberikan selalu berkualitas. Dengan meningkatkan kesadaran pajak, IKPI turut berkontribusi pada pembangunan nasional, mengingat pajak adalah sumber pendapatan utama untuk pembangunan negara.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyatakan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi beberapa aspek utama, seperti:

• Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan melalui berbagai media dan metode.

• Penyediaan layanan konsultasi perpajakan bagi masyarakat.

• Dukungan dalam kegiatan layanan perpajakan yang melibatkan Tax Center Perguruan Tinggi.

• Pelaksanaan pelatihan perpajakan bagi masyarakat.

• Penguatan citra positif antara IKPI dan DJP.

• Publikasi karya ilmiah dalam jurnal bersama.

• Penelitian bersama dalam bidang perpajakan.

Menurut Vaudy, kerja sama ini akan semakin memperkuat peran konsultan pajak dalam memberikan kontribusi nyata bagi sistem perpajakan di Indonesia. “Kami percaya bahwa sinergi antara IKPI dan DJP dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peraturan perpajakan dengan baik dan dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih tertib,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Sementara itu, dalam sambutannya di acara IKPI Partnership Gathering 2025, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menekankan pentingnya peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar dan adil. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini antara DJP dan IKPI dalam memberikan edukasi perpajakan, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami mengapresiasi kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Konsultan pajak tidak hanya membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, tetapi juga menyampaikan hak-hak wajib pajak secara seimbang,” ujar Dwi Astuti, yang juga hadir mewakili Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo.

Dwi juga menegaskan bahwa DJP akan terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk asosiasi profesi seperti IKPI. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan etika dalam menjalankan profesi konsultan pajak serta menyoroti peran pajak dalam pembangunan nasional. Menurutnya, edukasi perpajakan yang tepat akan membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan terpercaya.

“Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan. Banyak fasilitas yang kita nikmati hari ini, seperti pendidikan dan infrastruktur, bersumber dari pajak yang kita bayarkan,” tambahnya.

Selain itu, kerja sama ini juga akan difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kompetensi para konsultan pajak agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Dengan adanya pelatihan rutin dan diskusi akademik yang lebih intens, diharapkan para konsultan pajak dapat mengikuti perkembangan regulasi dengan lebih baik dan mampu memberikan konsultasi yang lebih akurat.

DJP dan IKPI juga akan mengadakan berbagai program sosialisasi perpajakan yang menyasar segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk komunitas bisnis, mahasiswa, dan pekerja profesional. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara DJP dan IKPI dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih baik dan transparan. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah dan asosiasi profesi, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah memahami regulasi yang berlaku dan berkontribusi secara aktif dalam membangun perekonomian Indonesia melalui kepatuhan pajak. (bl)

Ketua IKPI Pengda DKJ: Rakorda 2025 Siap Dilaksanakan dengan Optimal

Posted on 20/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah – Daerah Khusus Jakarta (Pengda DKJ) Tan Alim, menyatakan bahwa persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 2025 telah berjalan dengan baik dan siap untuk dilaksanakan sesuai agenda. Rakorda ini dijadwalkan berlangsung pada 21 Februari 2025 secara offline di Hotel Aston Kartika, Grogol, Jakarta Barat.

Menurut Tan Alim, rapat koordinasi sebelumnya telah dilakukan bersama Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI se- DKJ guna membahas persiapan Rakorda, termasuk konfirmasi tanggal dengan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. Rakorda ini akan dihadiri oleh seluruh pengurus Pengda dan Pengcab IKPI se-DKJ, serta akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum IKPI atau perwakilannya.

“Persiapan hingga saat ini sudah cukup matang untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Kami berharap seluruh pengurus, baik di tingkat daerah maupun cabang, dapat hadir sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujar Tan Alim di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Rakorda 2025 ini menargetkan kehadiran 113 peserta yang terdiri dari seluruh pengurus Pengda IKPI DKJ serta pengurus dari tujuh cabang, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, dan Bekasi. Rakorda ini akan dihadiri khusus oleh para pengurus tanpa melibatkan anggota umum.

Dengan mengusung tema “Memperkuat Organisasi, Meningkatkan Kesejahteraan Anggota melalui Sinergi Program Kerja Pengda dan Pengcab yang Efektif”, Rakorda 2025 diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program kerja dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam pelaksanaan Rakorda kali ini, berbagai agenda telah disusun secara sistematis untuk memastikan hasil yang maksimal. Beberapa agenda utama yang akan dibahas antara lain perencanaan program kerja tahun berjalan, serta strategi kolaborasi antara Pengda dan PengCab untuk mencapai tujuan visi misi IKPI. Selain itu, Rakorda juga menjadi ajang untuk memperkuat jaringan dan komunikasi antar pengurus guna meningkatkan efektivitas organisasi.

Tan Alim menambahkan bahwa keterlibatan aktif dari seluruh peserta sangat diharapkan agar setiap pengurus dapat memberikan masukan konstruktif demi kemajuan IKPI DKJ. Diskusi dan koordinasi yang baik dalam Rakorda ini diyakini akan menjadi pondasi kuat bagi organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa Rakorda ini bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan dan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota IKPI DKJ Khususnya dan Seluruh Anggita IKPI Umumnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pengurus untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif,” kata Tan Alim.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan sinergi dalam menjalankan program kerja yang telah disepakati. Dengan dukungan penuh dari seluruh pengurus, Rakorda ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan memperkuat organisasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

“Semoga Rakorda pertama dalam masa bakti 2024-2029 ini dapat dihadiri oleh seluruh pengurus serta Ketua Umum IKPI. Kami berharap Rakorda berjalan lancar sesuai agenda yang telah disusun,” ujarnya. (bl)

IKPI se-Bali Nusra Bahas Perpanjangan PP 55/2022 Diperpanjang dengan DJP Bali

Posted on 20/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Denpasar: Dalam audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, pada Jumat (14/2/2025), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) se-Bali Nusra membahas perpanjangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022), yang memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap membayar pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% hingga akhir 2025.

Perpanjangan ini diumumkan oleh pemerintah pada Desember 2024 sebagai upaya mendukung keberlangsungan UMKM di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, hingga kini, teknis implementasi perpanjangan tersebut masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah.

IKPI Bali Nusra Meminta Kejelasan Teknis

Ketua IKPI Bali Nusra, I Kadek Agus Ardika, menyoroti perlunya kejelasan aturan teknis agar pelaku UMKM tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

“Saat ini, pelaku UMKM masih bisa membayar pajak Januari 2025 dengan tarif 0,5% sesuai dengan pernyataan resmi pemerintah. Namun, kami berharap ada aturan teknis yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari,” ujar Agus Ardika dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2025).

Ia menambahkan bahwa kepastian regulasi sangat penting bagi para pelaku usaha kecil agar mereka dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik tanpa kekhawatiran terkait perubahan aturan yang tiba-tiba.

Dampak Perpanjangan PP 55/2022 bagi UMKM

Kebijakan perpanjangan tarif pajak 0,5% ini dinilai memberikan angin segar bagi UMKM, terutama di sektor yang masih dalam tahap pemulihan setelah terdampak pandemi. Dengan tarif pajak yang lebih ringan, diharapkan pelaku usaha kecil tetap dapat bertahan dan berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak yang lebih tinggi.

Meski demikian, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama terkait sosialisasi dan pemahaman UMKM terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, IKPI mengimbau anggotanya untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memastikan bahwa UMKM mendapatkan informasi yang akurat terkait perpanjangan tarif pajak ini.

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan peraturan teknis guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan UMKM dapat tetap mematuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa kendala administrasi.

Ke depan, IKPI Bali Nusra berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan otoritas pajak guna memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang berlaku dapat berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan pelaku usaha kecil di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah Perwakilan Pengurus IKPI se-Bali Nusra:

Foto: “IKPI Partnership Gathering 2025”

Posted on 19/02/2025 by Admin IKPI

Acara yang berlangsung di Royal Kuningan Hotel, Rabu (19/2/2025) dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 206 asosiasi usaha dan asosiasi sektor keuangan serta para profesional di bidang perpajakan.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Ketum Vaudy Starworld Buka “IKPI Partnership Gathering 2025” Perkuat Ekosistem Perpajakan Indonesia

Posted on 19/02/202519/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar acara “Partnership Gathering IKPI Tahun 2025” sebagai upaya untuk mempererat hubungan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Acara yang berlangsung di Royal Kuningan Hotel, Rabu (19/2/2025) dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), asosiasi usaha, serta para profesional di bidang perpajakan.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dalam acara yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh IKPI. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan.

Membangun Ekosistem Perpajakan yang Berkeadilan

Vaudy menegaskan bahwa ekosistem perpajakan Indonesia terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, termasuk wajib pajak, pengusaha, pemerintah, asosiasi usaha dan profesi, serta konsultan pajak seperti IKPI. Interaksi antar elemen ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan adil.

Faktor-faktor yang memengaruhi ekosistem perpajakan antara lain kebijakan fiskal, sistem administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan membangun sistem yang baik, diharapkan penerimaan pajak negara dapat meningkat, kepatuhan pajak semakin tinggi, serta tax ratio dapat ditingkatkan.

Dalam acara ini, IKPI juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan paparan mengenai tiga topik utama, yaitu implementasi coretax, pemeriksaan pajak, serta pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak. Vaudy menekankan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka di tengah perubahan regulasi yang dinamis.

“Administrasi perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, sehingga wajib pajak dituntut untuk memahami berbagai regulasi yang ada. Di sinilah peran tax intermediaries menjadi sangat penting dalam membantu meningkatkan kepatuhan pajak,” ujar Vaudy.

Penandatanganan Kerja Sama Strategis

Selain sesi paparan, acara ini juga menjadi momen bersejarah dengan adanya penandatanganan kerja sama antara IKPI dengan beberapa pihak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan Alumni Penabur Indonesia (ALP). Ruang lingkup kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi perpajakan kepada masyarakat, konsultasi perpajakan, pelatihan, hingga publikasi karya ilmiah.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem perpajakan yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong peningkatan tax ratio di Indonesia.

Harapan ke Depan

Vaudy berharap melalui kolaborasi dan sinergi antara otoritas pajak, wajib pajak, konsultan pajak, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan.

“Dengan terciptanya ekosistem perpajakan yang prudent dan berkeadilan, kita dapat menumbuhkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan tax ratio nasional,” ujarya. (bl)

IKPI Soroti Tantangan Implementasi KEP-54/PJ/2025, Minta Perpanjangan Waktu dan Kepastian Transisi

Posted on 19/02/202519/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 54/PJ/2025 pada 12 Februari 2025, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyambut baik kebijakan tersebut. Namun, IKPI juga mengajukan beberapa masukan agar pelaksanaan kebijakan ini lebih optimal dan tidak membebani Wajib Pajak (WP).

Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, menyampaikan bahwa meskipun kebijakan ini merupakan langkah solutif bagi WP yang mengalami kendala dalam menggunakan coretax system, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

“Kami menghargai adanya alternatif dalam penerbitan Faktur Pajak, tetapi ada aspek teknis dan administratif yang harus diperbaiki agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Salah satu kendala yang disoroti adalah batas waktu pengunggahan Faktur Pajak. Dengan KEP-54/PJ/2025 yang baru terbit pada 12 Februari, WP yang harus mengunggah Faktur Pajak Keluaran untuk Masa Januari 2025 paling lambat 15 Februari memiliki waktu yang sangat terbatas. IKPI mengusulkan agar batas waktu diperpanjang hingga 25 bulan berikutnya untuk memberi kelonggaran bagi WP yang masih mengalami kendala teknis. IKPI juga meminta agar Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dapat berlaku mundur untuk Masa Pajak Januari hingga Februari 2025.

Menurut Pino, penutupan sistem e-Nofa per 1 Januari 2025 membuat banyak WP tidak sempat mengajukan NSFP sebelum kebijakan baru diterapkan. “Banyak WP yang tidak memiliki NSFP karena e-Nofa sudah ditutup, sementara di sisi lain mereka kesulitan mengunggah Faktur Pajak di coretax. Sebaiknya ada kebijakan transisi agar NSFP bisa berlaku surut untuk dua bulan pertama ini,” ujarnya.

Terkait implementasi kebijakan, IKPI menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas agar semua pihak memahami perubahan ini. Berdasarkan rilis DJP, penerbitan Faktur Pajak melalui e-Faktur Desktop tidak berlaku untuk beberapa kategori, seperti penjualan kepada turis asing, PPN Ditanggung Pemerintah, dan PKP yang baru dikukuhkan setelah 1 Januari 2025. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan jika tidak disosialisasikan dengan baik.

Selain itu, IKPI menyoroti perlunya masa transisi yang cukup sebelum seluruh WP diwajibkan kembali menggunakan coretax system. “Jika nanti semua WP harus kembali menggunakan coretax, harus ada waktu transisi yang cukup agar mereka bisa menyesuaikan diri,” kata Pino.

IKPI juga meminta kejelasan apakah WP dapat menggunakan coretax dan e-Faktur Desktop dalam bulan yang berbeda. “Misalnya, apakah WP diperbolehkan menggunakan coretax untuk Januari dan Februari, lalu beralih ke e-Faktur Desktop mulai Maret? Jika tidak diperbolehkan, maka harus ada solusi agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaporan,” jelasnya.

Sebagai langkah perlindungan bagi WP, IKPI mengusulkan agar DJP menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak untuk tidak secara otomatis menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan akibat kendala coretax system. “Jika hal ini tidak bisa dihentikan, setidaknya perlu ada mekanisme yang mempercepat penghapusan STP akibat kendala teknis yang tidak disebabkan oleh kelalaian WP,” katanya.

IKPI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan ini agar kebijakan perpajakan semakin mendukung kepatuhan dan kemudahan bagi WP dalam menjalankan kewajibannya. (bl)

Sistem Coretax Masih Bermasalah, IKPI Bali Nusra Minta Solusi ke DJP

Posted on 19/02/202519/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Denpasar: Kendala dalam sistem Coretax menjadi salah satu topik utama dalam audiensi yang dilakukan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) se-Bali Nusra dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (14/2/2025), para pengurus IKPI ini menyampaikan berbagai permasalahan teknis yang mereka hadapi akibat sistem yang masih belum sepenuhnya stabil.

Coretax merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui digitalisasi yang lebih terintegrasi, sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya serta memperkuat sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat proses administrasi pajak, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak yang membantu mereka.

Kendala Teknis dan Hambatan Integrasi

Ketua IKPI Pengda Bali Nusra – I Kadek Agus Ardika, mengungkapkan bahwa berbagai laporan dari anggota IKPI menunjukkan bahwa masalah utama dalam sistem ini terletak pada proses integrasi dengan berbagai basis data pemerintah. “Coretax harus terhubung dengan berbagai sistem, seperti data dari Dukcapil dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Sayangnya, sinkronisasi ini masih belum berjalan optimal, menyebabkan kendala dalam pelaporan dan administrasi pajak,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Agus Ardika juga menjelaskan bahwa banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses sistem Coretax karena seringnya terjadi gangguan teknis, seperti lambatnya proses verifikasi data dan ketidaksesuaian informasi yang muncul dalam sistem. “Kami menerima banyak keluhan dari konsultan pajak dan wajib pajak terkait error pada sistem, seperti data yang tidak terbaca, kesalahan verifikasi, serta sistem yang tidak responsif pada jam-jam sibuk,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan, mengakui bahwa memang terdapat sejumlah kendala dalam implementasi sistem ini. “Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak dan konsultan pajak akibat masalah dalam sistem Coretax. DJP terus melakukan perbaikan secara bertahap agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Darmawan menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan tim teknis dan pusat pengembangan sistem di DJP untuk mempercepat penyelesaian berbagai gangguan yang terjadi. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Coretax adalah memastikan bahwa sistem dapat berfungsi secara efisien tanpa mengganggu kelancaran proses administrasi pajak yang sedang berjalan.

Dampak terhadap Konsultan Pajak dan Wajib Pajak

Permasalahan dalam sistem Coretax tidak hanya berdampak pada wajib pajak, tetapi juga pada para konsultan pajak yang menjadi perantara utama dalam membantu pelaporan pajak. Agus Ardika menegaskan bahwa konsultan pajak memerlukan kejelasan dan solusi cepat atas permasalahan yang terjadi agar mereka dapat memberikan layanan yang maksimal kepada klien mereka.

“Kami mengharapkan adanya komunikasi yang lebih terbuka antara DJP dan para konsultan pajak terkait perkembangan sistem ini. Selain itu, perlu ada solusi konkret untuk mengatasi kendala yang masih berulang agar tidak mengganggu proses pelaporan pajak,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi wajib pajak serta konsultan pajak agar mereka dapat memahami cara kerja sistem ini dengan lebih baik. “Banyak wajib pajak yang masih kesulitan dalam menggunakan sistem Coretax karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan. DJP perlu meningkatkan upaya edukasi agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasi sistem ini,” tambahnya.

Beberapa pengurus IKPI lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan keluhan mengenai dampak dari gangguan sistem ini terhadap kepatuhan pajak klien. “Kami terus mengajak klien membayar pajak tepat waktu, tetapi karena sistem sering bermasalah, kami justru kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan. Ini bisa berdampak pada denda atau sanksi administratif yang sebenarnya bukan kesalahan kami,” ujar salah satu pengurus.

Meskipun terdapat berbagai kendala dalam implementasi Coretax, IKPI Bali Nusra tetap berharap bahwa sistem ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi administrasi perpajakan di Indonesia. Agus Ardika menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DJP untuk memastikan kelancaran implementasi sistem ini dan mengawal setiap perbaikan yang dilakukan.

“DJP harus memastikan bahwa setiap perbaikan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan konsultan pajak. Kami berharap adanya solusi yang lebih cepat dan efektif sehingga implementasi Coretax dapat berjalan lebih baik di masa depan,” kata Agus Ardika.

Selain itu, DJP juga berjanji akan terus mengadakan sesi konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak serta konsultan pajak agar mereka dapat memahami perkembangan terbaru terkait sistem ini. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan sistem Coretax dapat benar-benar menjadi solusi yang meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah perwakilan Pengurus IKPI se-Bali Nusra:

(bl)

IKPI Bali Nusra Bahas PMK 118/2024, Minta Kejelasan Program PSA 2025

Posted on 18/02/202518/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Denpasar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah (Pengda) Bali Nusra mengadakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali Darmawan untuk membahas implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118 Tahun 2024 dan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) 2025.

Dalam pertemuan pada Selasa (14/2/2025) di Denpasar, Ketua IKPI Pengda Bali Nusra, I Kadek Agus Ardika, menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih luas terkait regulasi baru ini. Menurutnya, PMK 118/2024 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 masih menyisakan sejumlah ketidakjelasan, terutama dalam ketentuan yang mengatur penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah Pasal 23 Ayat (6) dan (7) dalam PMK 118/2024, yang mengharuskan pembayaran dan pengajuan permohonan PSA dilakukan dalam bulan yang sama. Jika tidak, perhitungan proporsional yang diterapkan dapat berpotensi merugikan wajib pajak.

“Jika ada tunggakan pajak yang diajukan dalam PSA 2025, penghitungannya harus dilakukan ulang sesuai ketentuan baru. Ini perlu diperjelas agar wajib pajak tidak mengalami kesalahan administrasi,” ujar Agus Ardika.

Lebih lanjut, Agus Ardika menjelaskan bahwa dalam skema yang diatur oleh PMK 118/2024, wajib pajak yang membayar pokok pajak serta bunga sebesar 25% dari Surat Tagihan Pajak (STP) hingga 31 Desember 2024 berhak mendapatkan penghapusan sisa 75% dari nilai STP tersebut.

Namun, pengajuan permohonan PSA hanya dapat dilakukan hingga batas waktu 30 April 2025. Menurut Agus Ardika, masih banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya mekanisme dan persyaratan PSA 2025, sehingga berisiko kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan program ini.

Oleh karena itu, IKPI Bali Nusra meminta Kanwil DJP Bali untuk segera melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan aturan ini di lapangan.

Selain membahas PSA 2025, dalam audiensi ini IKPI Bali Nusra juga menyoroti beberapa tantangan lain yang dihadapi para konsultan pajak dan wajib pajak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Salah satunya adalah perlunya penyelarasan antara regulasi pusat dan implementasi di daerah, serta percepatan layanan administrasi perpajakan yang sering kali menjadi kendala dalam kepatuhan pajak.

Dengan adanya diskusi ini, IKPI Bali Nusra berharap Kanwil DJP Bali dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai aturan-aturan teknis dalam PMK 118/2024 serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi wajib pajak tanpa menimbulkan beban administrasi yang berlebihan.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah perwakilan Pengurus IKPI se-Bali Nusra:

(bl)

BCA Gelar Gathering Bahas Coretax, IKPI Utus Anggota dari Papua Sebagai Narasumber

Posted on 18/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jayapura: Bank Central Asia (BCA) menggelar gathering eksklusif untuk nasabah prioritas dan karyawan, dengan topik utama mengenai implementasi sistem Coretax. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peserta terkait kebijakan perpajakan terbaru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk memperjelas informasi mengenai sistem ini, BCA meminta Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menghadirkan anggotanya sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan ini, Lidya Liemnarso, anggota IKPI yang berdomisili di Sorong, Papua Barat Daya menjadi perwakilan untuk menyampaikan berbagai aspek penting terkait Coretax, termasuk bagaimana pengusaha harus bersiap dalam menghadapi sistem baru ini.

Dalam sesi pemaparannya, Lidya menjelaskan bahwa sistem Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaporan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam administrasi perpajakan.

Beberapa poin utama yang disampaikan dalam acara ini meliputi:

• Gambaran umum Coretax, termasuk fitur-fitur baru yang akan digunakan dalam sistem perpajakan ini.

• Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha, terutama dalam menyesuaikan administrasi pajak mereka dengan sistem terbaru.

• Mengklarifikasi kekhawatiran pengusaha terkait akses saldo rekening oleh pajak. Isu ini menjadi perhatian banyak pihak setelah beredar informasi bahwa DJP dapat mengakses saldo rekening pengusaha secara langsung melalui sistem Coretax. Narasumber menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan menjelaskan mekanisme yang sebenarnya berlaku.

• Penjelasan mengenai bunga simpanan pengusaha yang dikabarkan dapat diakses oleh pajak. Banyak peserta yang mempertanyakan kebenaran isu ini, dan dalam sesi diskusi, dijelaskan bahwa pajak atas bunga simpanan tetap mengikuti ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.

Antusiasme dan Respon Positif Peserta

Selama diskusi berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait dampak sistem Coretax terhadap operasional bisnis mereka. Banyak peserta awalnya merasa khawatir dengan perubahan ini, namun setelah mendapatkan penjelasan dari IKPI, mereka menyatakan bahwa sistem ini ternyata lebih mudah dipahami dan sangat membantu dalam proses perpajakan.

Salah satu peserta, seorang pengusaha yang hadir dalam acara ini, mengungkapkan bahwa penjelasan dari IKPI sangat informatif dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Ia menilai bahwa transparansi dalam sistem ini justru dapat menguntungkan pengusaha dalam jangka panjang.

Acara yang berlangsung pada 7 Februari 2025 ini berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi dari peserta. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, diharapkan nasabah dan pengusaha dapat lebih siap menghadapi implementasi Coretax tanpa kesalahpahaman.

BCA berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi nasabahnya, sementara IKPI Papua siap menjadi mitra dalam memberikan edukasi perpajakan yang lebih luas bagi dunia usaha di Papua. (bl)

IKPI Beri Masukan atas KEP-54/PJ/2025, Dorong Fleksibilitas dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak

Posted on 18/02/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memberikan apresiasi atas terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) Nomor 54/PJ/2025 yang memberikan alternatif tambahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pembuatan Faktur Pajak. Namun, dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan ini, IKPI mengajukan sejumlah masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, menyatakan bahwa kebijakan ini penting untuk memberikan solusi bagi PKP yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Coretax untuk pembuatan Faktur Pajak. “Kami mengapresiasi langkah DJP dalam menerbitkan KEP-54/PJ/2025 karena memberikan fleksibilitas tambahan bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami kendala teknis. Namun, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan agar kebijakan ini lebih efektif,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Salah satu poin utama yang disoroti oleh IKPI adalah batas waktu pengunggahan Faktur Pajak. Saat ini, WP harus mengunggah Faktur Pajak Keluaran Masa Januari 2025 paling lambat 15 Februari 2025. Dengan kebijakan baru ini yang berlaku sejak 12 Februari 2025, banyak WP yang belum memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, IKPI mengusulkan agar batas waktu pengunggahan diperpanjang hingga tanggal 25 bulan berikutnya.

Selain itu, IKPI juga menyoroti ketentuan terkait Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak berlaku surut. Menurut Pino, sejak 1 Januari 2025, sistem e-Nofa untuk permintaan NSFP telah ditutup. “Masih banyak WP yang kesulitan mengunggah Faktur Pajak melalui coretax, sementara mereka juga tidak sempat meminta NSFP sebelumnya. Sebaiknya ada kebijakan agar NSFP bisa berlaku mundur untuk Masa Pajak Januari hingga Februari 2025,” ujarnya.

IKPI juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas terkait KEP-54/PJ/2025 agar semua stakeholder memahami implementasi kebijakan ini. Apalagi, berdasarkan siaran pers yang pernah diterbitkan DJP, ada beberapa jenis Faktur Pajak yang tetap tidak dapat diterbitkan melalui e-Faktur Desktop, seperti Faktur Pajak dengan kode 060 (Penjualan kepada turis asing), kode 070 (PPN Ditanggung Pemerintah), Faktur Pajak dari PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN, serta Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025.

Selain itu lanjut Pino, IKPI juga menyoroti perlunya masa transisi yang cukup jika nantinya seluruh WP diwajibkan kembali menggunakan coretax system. Selain itu, diperlukan kejelasan apakah PKP diperbolehkan menggunakan sistem coretax dan e-Faktur Desktop dalam bulan yang berbeda.

“Misalnya, apakah WP boleh menggunakan coretax untuk Masa Pajak Januari dan Februari, lalu beralih ke e-Faktur Desktop mulai Maret? Hal ini perlu diperjelas agar tidak ada kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban,” kata Pino.

Lebih lanjut, IKPI mengusulkan penerbitan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak agar tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembuatan Faktur Pajak, Bukti Potong, atau pembayaran pajak akibat penerapan coretax system. “Saat ini, sistem secara otomatis menerbitkan STP dalam kondisi tertentu. Jika hal ini tidak bisa dihentikan, maka sebaiknya ada kebijakan yang memungkinkan permohonan penghapusan STP berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dikabulkan,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya perbaikan dalam implementasi KEP-54/PJ/2025, sistem perpajakan Indonesia bisa semakin kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi WP. “Kami berharap iklim perpajakan Indonesia semakin sehat demi kemandirian penerimaan pajak,” kata Pino. (bl)