Category: Berita Cabang

Kategori Berita Laman Cabang

Istana Bantah Isu Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara 

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara kembali mencuat, namun pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah adanya isu tersebut. Ia menyatakan hingga saat ini, tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet terkait pembentukan kementerian atau badan baru yang menangani penerimaan negara.

“Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara,” ujar Hasan kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hasan menambahkan bahwa Kementerian Keuangan tetap beroperasi seperti biasa dengan menteri dan tiga wakil menteri yang menjalankan tugasnya. “Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa, satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa,” ujarnya.

Isu tersebut muncul setelah adik kandung dari Presiden Prabowo yakni Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024) malam. Menurut Hashim, pemerintah tengah merencanakan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

Bahkan, Hashim menyebut bahwa kementerian tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III, Anggito Abimanyu, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, dan menangani kebocoran anggaran.

“Modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata Hashim.

Namun, Hasan Nasbi kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, isu mengenai pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara masih belum dapat dipastikan. “Belum ada pembahasan, tidak ada pemberitahuan dan tidak ada pembahasan apa-apa sejauh ini,” ujarnya.

Pernyataan ini menanggapi spekulasi yang berkembang, terutama mengenai kemungkinan peran Anggito dalam kementerian baru tersebut. Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo juga menyebut bahwa posisi Anggito sebagai Wamenkeu hanya sementara dan akan digantikan dengan jabatan Menteri Penerimaan Negara.

Sementara itu, dalam rapat kabinet yang digelar hari ini, Hasan menegaskan tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. “Saya belum bisa konfirmasi, yang jelas di rapat kabinet tadi tak ada penjelasan soal itu,” ujarnya. (alf)

 

 

Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Menyusul Kenaikan UMP 6,5% di 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengimbau pengusaha agar menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan terkait dengan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Anindya menekankan bahwa PHK harus menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan, mengingat dampaknya yang bisa memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran.

Imbauan tersebut disampaikan Anindya dalam jumpa pers setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya, menambahkan bahwa PHK hanya akan menambah beban masyarakat yang kehilangan pendapatan.

Kadin juga memberikan perhatian pada rencana pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Anindya berharap Satgas ini dapat membantu perusahaan mencari solusi agar tidak terpaksa melakukan PHK akibat penyesuaian UMP. “Kami akan berkomunikasi dan melihat bagaimana Satgas ini bekerja sama dengan dunia usaha,” ujarnya.

Meskipun mengakui bahwa beberapa perusahaan mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan, Anindya tetap optimistis bahwa dengan pendekatan yang tepat, perusahaan bisa mengatasi tantangan tersebut tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

“Kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pemerintah segera membentuk Satgas PHK, sebagai respons terhadap potensi PHK yang dapat terjadi setelah kenaikan UMP. Airlangga menyebut, pembentukan Satgas PHK untuk mempelajari fundamental industri yang terdampak.

Sekadar informasi, Keputusan terkait kenaikan UMP 2025 ini diumumkan langsung oleh Presiden  Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024). Presiden menyatakan bahwa kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen ini diambil setelah diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

Presiden Prabowo  menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja, sekaligus menjaga daya saing usaha. Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama bagi mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, sehingga tidak ada dampak negatif besar terhadap lapangan pekerjaan. (alf)

Menkeu Sebut Indonesia Berhasil Pertahankan Stabilitas Ekonomi Pasca Pandemi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi meskipun menghadapi tantangan global pasca-pandemi. Hal itu dikatakannya pada pembukaan Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED), Senin (2/12/2024).

Sri Mulyani menegaskan bahwa inflasi dan rasio utang pemerintah Indonesia tetap terkendali di level yang rendah, dan ia menyatakan Indonesia menjadikan negara yang relatif aman dari gejolak ekonomi global.

Bendahara negara ini menjelaskan, inflasi di Indonesia tercatat pada angka 2 persen dan bahkan saat ini berada di level 1,7 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan pendapatan tinggi yang masih berjuang menurunkan inflasi pasca-pandemi.

“Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah, bahkan dibandingkan dengan banyak negara berpendapatan tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pengelolaan fiskal yang hati-hati oleh pemerintah Indonesia telah membuat negara ini menjadi salah satu yang tercepat dalam proses konsolidasi fiskal pasca-pandemi. Defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen, dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap relatif rendah.

Berdasarkan laporan kinerja APBN yang diterbitkan Kementerian Keuangan pada November 2024 mencatatkan rasio utang terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 38,66 persen, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara yaitu 60 persen. Meskipun utang pemerintah tercatat mencapai Rp 8.560 triliun, proyeksi dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia diperkirakan akan tetap terkendali, dengan angka sekitar 40 persen pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2029.

Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan bahwa proyeksi rasio utang yang sedikit menurun menjadi 39,57 persen pada 2029 adalah sebuah skenario yang normal. “Namun, faktor eksternal seperti krisis atau kejadian tak terduga, seperti pandemi, bisa saja mempengaruhi angka rasio utang di masa mendatang,” kata Awalil.

Dengan pencapaian ini, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonominya meskipun menghadapi tekanan global, dan tetap berada pada jalur yang stabil menuju pemulihan ekonomi jangka panjang. (alf)

 

 

Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Administrasi Pajak Mengatasnamakan DJP

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan administrasi pajak yang semakin marak. Modus penipuan ini sering kali mengatasnamakan DJP dan dilakukan melalui saluran komunikasi seperti telepon, WhatsApp, maupun email.

DJP melalui laman resminya mengungkapkan adanya berbagai teknik penipuan, salah satunya adalah phishing, di mana pelaku berusaha memperoleh data pribadi korban dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, atau WhatsApp yang seolah-olah berasal dari DJP. Pesan tersebut biasanya berisi tautan untuk mengunduh aplikasi berbahaya atau meminta pembaruan data pribadi.

Selain itu, modus lain yang ditemukan adalah spoofing, di mana pelaku mengirimkan email palsu yang berisi tagihan pajak atau informasi lainnya terkait pajak dengan tampilan yang menyamar seperti email resmi dari DJP. Penipu juga menggunakan nomor telepon dan alamat email palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP untuk meminta sejumlah data penting.

DJP mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan mengikuti beberapa langkah pencegahan, di antaranya:

  1. Periksa domain email: Pastikan email yang diterima berakhiran @pajak.go.id. Jika tidak, bisa dipastikan bahwa email tersebut bukan dari DJP.
  2. Jangan mengunduh file APK: DJP tidak pernah mengirimkan file berbentuk APK. Jika menerima pesan dengan file APK, abaikan dan jangan dibuka.
  3. Hati-hati dengan tautan mencurigakan: Beberapa tautan yang terindikasi digunakan oleh pelaku penipuan adalah:
    • djp.linepajak-go.com
    • pajak.xzgo.cc

Selain itu, DJP juga menemukan sejumlah nomor telepon yang terindikasi digunakan oleh pelaku penipuan, antara lain:

  • +6282118339033
  • +6289518182603
  • +6282258192334
  • +6283183738739
  • +6281367728313
  • +6281318762817
  • +6285361994929

Jika masyarakat menerima pesan atau permintaan mencurigakan terkait administrasi pajak, segera pastikan kebenaran dan validitas informasi tersebut dengan menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat atau saluran pengaduan resmi DJP, seperti Kring Pajak 1500200, email pengaduan @pajak.go.id, akun X DJP @kring_pajak, atau melalui situs pajak.go.id.

DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk selalu berhati-hati dan melapor jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. (alf)

Presiden Prabowo Rencanakan Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Anggito jadi Menterinya

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo  mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang akan dipimpin oleh Anggito Abimanyu. Hal ini diungkapkan Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu (1/12/2025) malam.

Hashim menjelaskan bahwa Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan membantu Sri Mulyani, akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Menurutnya, posisi wakil menteri yang saat ini diemban oleh Anggito merupakan jabatan sementara.

“Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” ujar Hashim. Ia menjelaskan bahwa kementerian ini akan menangani berbagai hal, termasuk pajak, cukai, serta royalti dari sektor pertambangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penerimaan negara.

Lebih lanjut, Hashim menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini merupakan langkah strategis oleh Prabowo untuk memperbaiki penerimaan negara, khususnya dalam hal sistem perpajakan dan cukai. Kementerian ini juga akan berfokus untuk menanggulangi kebocoran anggaran negara.

“Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” lanjut Hashim.

Sebelumnya, pada bulan Oktober 2024, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkapkan wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Ia menyatakan bahwa rencana ini sudah tercantum dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior pada 7 Oktober 2024, Hashim menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini akan menjadi bagian dari visi Prabowo untuk meningkatkan rasio penerimaan negara, yang ditargetkan mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, meski wacana ini sudah muncul sejak Oktober, rencana pembentukan kementerian tersebut sempat meredup setelah pengumuman kabinet pada 20 Oktober 2024. Dalam struktur Kabinet Merah Putih yang berjumlah 48 menteri, tidak terdapat posisi Menteri Penerimaan Negara.

Dengan keputusan untuk segera membentuk kementerian baru ini, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan menjabat sebagai Wakil Presiden, berharap dapat memperbaiki dan meningkatkan penerimaan negara demi stabilitas keuangan nasional. (alf)

Menteri UMKM dan Menkeu Sepakati Perpanjangan Pajak Penghasilan Final 0,5% untuk UMKM hingga Akhir 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa telah tercapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait usulan perpanjangan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, diperkirakan akan berlaku hingga akhir tahun 2024.

Maman menjelaskan bahwa kedua kementerian, yaitu Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan, saat ini tengah membahas lebih lanjut mengenai perpanjangan kebijakan tersebut. “Secara pembicaraan di level teknis sudah ada kesepahaman, tinggal nanti saya tindak lanjuti dengan Bu Sri Mulyani,” ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menteri UMKM itu menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban para pelaku UMKM, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Dengan aturan ini, UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar akan mendapatkan keringanan melalui tarif PPh final 0,5%. Maman menyatakan bahwa fokus pembicaraan antara kedua kementerian adalah agar kebijakan ini tidak memberatkan para pelaku usaha UMKM.

“Ini lagi dalam pembicaraan kok, pembicaraannya lagi berjalan, lagi kita detailkan lagi,” terang Maman.

Meski begitu, Maman belum bisa mengungkapkan kapan perpanjangan kebijakan ini akan diumumkan. Ia berharap agar kebijakan ini dapat terus berlangsung tanpa batas waktu. Namun, ia menyadari bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya kepentingan UMKM semata. “Kalau saya sih pengennya pasti selama-lamanya, tapi kan kita harus melihat dari semua aspek,” ujar Maman.

Ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah adanya kesepakatan antara Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi kebijakan yang pro terhadap kepentingan ekonomi rakyat. (alf)

Terkait Penundaan Kenaikan PPN 12%, DJP Ikut Keputusan Pemerintah

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi kabar mengenai penundaan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menegaskan bahwa DJP akan mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait hal tersebut.

“Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberlakuan PPN 12% dijadwalkan mulai 1 Januari 2025. Terkait hal tersebut, DJP senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah,” ujar Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa penerapan PPN 12% kemungkinan besar akan ditunda. Penundaan ini, menurut Luhut, bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi terlebih dahulu kepada masyarakat kelas menengah dan bawah yang terdampak.

“PPN 12% itu sebelum diberlakukan, harus ada stimulus bagi rakyat yang ekonominya sulit. Mungkin akan dihitung dalam dua sampai tiga bulan ke depan,” kata Luhut  kepada media, pekan lalu.

Menurut Luhut, kebijakan stimulus tersebut akan berfokus pada bantuan tarif listrik, yang bertujuan agar bantuan tidak disalahgunakan jika langsung diberikan kepada masyarakat. “Bantuan akan diberikan ke tarif listrik, karena jika langsung diberikan kepada masyarakat, takutnya disalahgunakan,” tambahnya.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, juga menjelaskan bahwa kebijakan terkait penundaan PPN 12% masih dalam tahap kajian lebih lanjut. “Kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam kajian mendalam,” ujar Jodi.

Keputusan mengenai penundaan pemberlakuan PPN 12% dan bentuk stimulus yang akan diberikan masih menunggu finalisasi pemerintah dalam waktu dekat. (alf)

Bea Cukai Musnahkan iPhone 16 Ilegal dari Batam

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Dalam sebuah penindakan terbaru, Bea Cukai berhasil menyita 102 unit iPhone, termasuk model terbaru iPhone 16 yang hingga saat ini belum memiliki izin untuk diperjualbelikan di dalam negeri.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menjelaskan bahwa barang-barang tersebut dibawa dari Batam ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Askolani, barang-barang hasil penyelundupan ini tidak akan dilelang, melainkan langsung dimusnahkan untuk menjaga kepentingan industri dalam negeri dan stabilitas ekonomi nasional.

“Semua iPhone 16 yang disita ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 08 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor,” tegas Askolani saat konferensi pers di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, pekan lalu.

Ia juga menambahkan bahwa 102 unit iPhone tersebut masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk yang seharusnya disetorkan di Batam.

Modus penyelundupan yang digunakan pun beragam, mulai dari pengiriman melalui barang bawaan penumpang hingga barang kiriman. “Kita melihat banyak cara yang digunakan untuk menyelundupkan barang ini, baik baru maupun bekas,” ungkap Askolani.

Selain memusnahkan barang-barang ilegal tersebut, Bea Cukai menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap barang-barang yang masuk tanpa memenuhi kewajiban perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Askolani juga mengingatkan bahwa pengawasan serupa tidak hanya dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga di bandara lainnya di Indonesia.

“Kami akan terus konsisten melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pemasukan barang ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Askolani. (alf)

IKPI Bali Dukung Program Ketua Umum Vaudy Starworld untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali, Agus Ardika, menyatakan dukungannya terhadap program kerja Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, yang menginginkan agar asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini lebih dikenal oleh masyarakat dan wajib pajak sebagai organisasi yang bermanfaat bagi negara, masyarakat, dan anggota.

Agus menilai, pemekaran cabang-cabang IKPI yang telah dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan dan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pengawasan, kualitas profesionalisme anggota, dan keaktifan organisasi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Ia menegaskan, peran IKPI dalam meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat sudah cukup dikenal, namun masih perlu adanya peningkatan lebih lanjut. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menjadi narasumber atau praktisi dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Selain itu, Pengda Bali juga mendorong setiap cabang IKPI untuk aktif melakukan sosialisasi perpajakan secara volunteer, memberikan konsultasi gratis, dan tarif khusus kepada wajib pajak UMKM.

“Kami akan mendorong pengurus cabang untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), guna meningkatkan pemahaman pajak di masyarakat. Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan kegiatan cabang-cabang di bidang edukasi, sosial, dan profesionalisme anggota,” ujar Agus, Kamis (28/11/2024).

Strategi Memperkenalkan IKPI ke Masyarakat

Untuk lebih memperkenalkan IKPI, Agus mengimbau agar pengurus cabang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DJP, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pelatihan perpajakan dan sosialisasi SPT. Ia juga menekankan pentingnya pemekaran atau pembentukan cabang baru di wilayah yang sudah memenuhi syarat, guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Kegiatan edukasi perpajakan melalui sosialisasi pengisian SPT di tempat-tempat umum seperti taman kota dan mall akan terus dilakukan. Kami juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada UMKM,” ujarnya.

Kolaborasi dengan Pemerintah dalam Mendukung Kebijakan Pajak

Dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah, IKPI berkomitmen untuk lebih aktif berkolaborasi dengan DJP dan instansi terkait lainnya. Agus menegaskan bahwa IKPI akan menjadi jembatan komunikasi antara wajib pajak dan DJP, serta melakukan diskusi dan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas isu-isu perpajakan yang relevan.

Selain itu, ia mengatakan bahwa di tengah perkembangan teknologi, dirinya juga menyoroti pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi perpajakan yang lebih efisien. Ia mendorong pengurus cabang dan daerah untuk secara aktif menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat.

Agus mengakui bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan visi Ketua Umum IKPI adalah peran aktif anggota yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, pengurus cabang akan berfokus pada peningkatan kualitas profesionalisme anggota serta pengawasan administrasi keanggotaan.

Ia meyakini, dengan pemekaran cabang dan peningkatan jumlah anggota yang lebih terstruktur, peran IKPI akan lebih terasa di masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program-program IKPI akan diukur melalui partisipasi aktif anggota dan dampaknya bagi masyarakat.

Program-program yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan dan DJP, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik antara pengurus cabang dan daerah, IKPI Bali berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran pajak dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perpajakan di Indonesia. (bl)

OECD Sebut Indonesia Bisa Dapat Tambahan PDB Rp 208 Triliun

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD mengungkapkan bisa mendapatkan tambahan PDB sekitar 1%. Caranya dengan memperbaiki administrasi pajak. Hal ini terungkap dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 yang dirilis pada Selasa (26/11/2024).

OECD mengatakan perbaikan administrasi pajak atau tax administration dapat mengerek pendapatan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB). Jika mengacu pada data BPS, yakni nilai PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 sebesar Rp20.892,4 triliun. Maka tambahan pendapatan negara 1% tersebut sama setara dengan Rp208,924 triliun.

“Peningkatan penerimaan pajak lebih lanjut adalah hal yang penting. Seperti yang dikemukakan dalam survei-survei sebelumnya (dan oleh IMF). Strategi penerimaan jangka menengah akan memfasilitasi peningkatan rasio pajak terhadap PDB,” ungkap OECD dalam laporannya dikutip Kamis (27/11/2024).

Terkait dengan PPN, OECD mengkritisi kebijakan Indonesia mengenai batas omzet perusahaan yang terkena pajak. Perusahaan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar (US$ 300.000) selama ini tetap dibebaskan dari PPN.

“Ambang batas ini lebih tinggi dibandingkan di sebagian besar negara OECD dan jauh lebih tinggi dibandingkan di Thailand dan Filipina, yang mencapai sekitar US$ 50.000,” kata OECD.

Oleh karena itu, OECD menyarankan Indonesia untuk menurunkan ambang batas kewajiban PPN, serta mengurangi jumlah sektor yang tidak dikenakan PPN, akan meningkatkan penerimaan PPN baik dari sektor yang baru wajib maupun yang sudah wajib.

OECD juga mengungkapkan total pajak cukai di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, OECD menilai banyak peluang untuk menarik pemasukan cukai, termasuk cukai bahan bakar.

“Mengingat eksternalisasi polusi udara dan tujuan pengurangan emisi, ada beberapa peluang untuk langkah-langkah yang saling menguntungkan dalam menaikkan pajak cukai bahan bakar dan mengurangi subsidi bahan bakar, meskipun kepekaan politik harus diatasi,” tulis OECD.

Kemudian, Cukai atas rokok juga harus ditingkatkan lebih lanjut, untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesehatan, karena merokok masih menjadi tantangan kesehatan yang besar di Indonesia dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar

Sementara itu, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung oleh rumah tangga kaya, pajak ini rumit dan menyebabkan pelaporan yang kurang. OECD menilai memungut pajak atas kepemilikan mobil, daripada pembelian mobil, dapat membuat sistem tidak terlalu rentan terhadap pelaporan yang kurang.

en_US
id_ID en_US