IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi anggota Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA) sejak 2002, sayangnya keanggotaan pada asosiasi konsultan pajak internasional itu diklaim hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh segelintir anggota IKPI saja. Hal itu tentunya menimbulkan rasa cemburu bagi anggota yang belum merasakan manfaatnya.
“Iuran yang dibayarkan IKPI kepada AOTCA berasal dari anggota IKPI seluruh Indonesia. Jadi, harusnya manfaat dari keberadaan IKPI di AOTCA juga harusnya bisa dirasakan seluruh anggota dan bukan hanya segelintir,” kata Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2024).
Vaudy memang mengakui bahwa ada kebanggaan tersendiri dengan masuknya IKPI kedalam AOTCA, tetapi agar kebanggaan itu tidak sia-sia dia berharap anggota juga harus bisa merasakan manfaatnya.
“Ini tidak benar dan harus segera diubah. Jangan dibiarkan terus menerus. Karena anggota IKPI harus merasakan manfaatnya, dan jangan akhirnya hanya menjadi kebanggaan semu,” katanya.
Dia mengungkapkan, salah satu kegiatan dalam program kerja Vaudy – Jetty pada Kongres XII IKPI adalah mengadakan sosialisasi gratis dengan narasumber dari organisasi konsultan pajak anggota AOTCA. Ini dimaksudkan agar mereka berbagi pengetahuan perpajakan dari negara masing-masing.
Dengan cara in Vaudy meyakini anggota IKPI dapat merasakan manfaatnya. “Bahkan jika berbicara dengan kliennya anggota IKPI setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai perpajakan di luar Indonesia,” ujarnya.
Terobosan lain lanjut Vaudy, dirinya akan mengadakan kerjasama dengan asosiasi konsultan pajak di luar AOTCA. Hal ini dimaksudkan agar anggota IKPI dapat wawasan perpajakan dari lebih banyak negara. (bl)
IKPI, Jakarta: Sedikitnya 50 mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretariat Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024). Kunjungan mahasiswa yang didampingi dua orang dosen ini dalam rangka mengikuti kegiatan praktisi mengajar yang kali ini mengambil tema “”Etika Profesi Konsultan Pajak”.
Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari dalam kesempatan itu mengungkapkan, praktisi mengajar adalah salah satu implementasi atas MoU yang dilakukan antara IKPI dan BSI yang ditandatangani pada pertengahan tahun 2021.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Ini merupakan kegiatan kedua dalam kurun waktu dua tahun terakhir yg dilaksanakan secara onsite. Sedangkan pada tahun2 sblmnya karena masa pandemi, kegiatan dilaksanakan secara daring kata Lisa di lokasi acara.
Lebih lanjut Lisa mengungkapkan MoU antara IKPI dengan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) khususnya untuk Prodi Manajemen Perpajakan dapat terimplementasi karena ada tekad yang kuat dari pihak kampus untuk membekali anak didiknya ke dalam dunia kerja.
“Tentu mahasiswa yang berkunjung dari tahun sebelumnya dengan tahun ini berbeda, karena umumnya mahasiswa yang datang adalah mahasiswa semester IV dan VI. Jadi mereka benar-benar harus mengetahui bagaimana saat nanti terjun langsung didunia kerja. IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia yang di dalamnya dihuni oleh para praktisi memang berkomitmen untuk berkontribusi di dalam pembekalan ilmu tersebut,” kata Lisa.
(Foto: Sekretariat PP-IKPI/ Lutfi)
Lisa mengungkapkan, BSI berharap lulusan dari kampusnya sudah siap untuk menghadapi dunia kerja khususnya untuk menjadi konsultan pajak sesuai dengan jurusan yang diambil oleh para mahasiswa tersebut.
“Dikarenakan mereka yang datang itu mahasiswa semester akhir atau menjelang semester akhir, jadi harus tahu dunia kerja itu seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya,” kata Lisa.
Menurutnya, pembekalan mengenai Etika Profesi Konsultan Pajak yanh hari ini disampaikan langsung oleh Pak Robert Hutapea selaku Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, adalah hal penting yang wajib diketahui oleh para mahasiswa/i khususnya yg nantinya akan memilih profesi sebagai Konsultan Pajak.
“Jadi saat mereka terjun langsung ke dunia kerja, para lulusan ini sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai konsultan pajak atau saat bekerja di kantor konsultan pajak. Pahami wilayah mana yang harus “dipagari”, sehingga mereka nanti tidak tersandung masalah hukum pidana yang pastinya itu bukan hukuman ringan . Jadi mengetahui sejak dini dari ahlinya itu jauh lebih baik,” ujarnya.
(Foto: Sekretariat PP-IKPI/ Lutfi)
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dari Departemen Pendidikan IKPI Hung Hung Natalya mengatakan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi ini sudah sesuai dengan arahan ketum IKPI kepada Departemen Pendidikan yang menargetkan adanya kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik swasta maupun negeri.
Tujuannya lanjut Hung Hung, salah satunya adalah untuk mensosialisasikan profesi konsultan pajak kepada para mahasiswa, seperti cara kerja hingga risiko dan fungsi konsultan pajak terhadap masyarakat dan negara.
Selain itu, Hung Hung mengungkapkan kerja sama ini juga memberikan pembekalan kepada para mahasiswa sebelum mereka memasuki dunia kerja.
“Untuk menguatkan pemahaman tentang konsultan pajak, IKPI juga membuka kesempatan magang bagi para mahasiswa tersebut. Pembukaan kesempatan magang ini biasanya dikoordinasikan dengan pihak kampus dan kantor konsultan pajak (anggota IKPI) yang memang membutuhkan tenaga magang,” ujarnya.
Menurut Hung-Hung, kesempatan magang memang untuk para mahasiswa di kantor-kantor konsultan pajak milik anggota IKPI memang telah berjalan, tetapi jumlahnya belum terlalu banyak. Hal ini dikarenakan ada persyaratan yang harus dipenuhi pihak kampus dan kantor konsultan pajak yang ingin merekrut pekerja magang. “Jadi memang tidak mudah mendapatkan. Kesempatan magang,” ujarnya.
Ditanya apa keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak dari kerja sama ini, Hung Hung mengungkapkan bahwa jika berbicara keuntungan, IKPI jelas tidak memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung atas kerja sama itu. Hal ini disebabkan pendidikan adalah bagian dari investasi ilmu yang tentunya dampak positifnya akan dirasakan di masa mendatang.
Artinya lanjut dia, adapun dampak positif yang dimaksud antara lain adalah semakin dikenalnya nama IKPI, khususnya di kalangan perguruan tinggi, mencetak konsultan pajak baru (jika mereka mempunyai minat) dan banyak lagi.
Namun demikian, kerja sama seperti ini juga bukan sama sekali tidak memberikan nilai keekonomian untuk IKPI karena, ada beberapa kampus yang melanjutkan kerja sama mereka dengan membuka kursus Brevet.
“Nah, kursus Brevet inilah yang mendatangkan nilai ekonomi langsung karena kegiatannya dilakukan secara berbayar,” kata Hung Hung.
Menurut Hung Hung, saat ini masih terdapat kendala yang membelah antara dunia kerja dengan teori yang didapatkan para mahasiswa saat belajar di kampus. Seringkali banyak perusahaan yang mempertanyakan keahlian para lulusan perguruan tinggi yang masih belum paham dengan cara bekerja, padahal pekerjaan yang mereka ambil sesuai dengan jurusan pendidikan saat kuliah.
“Disinilah IKPI harus berperan sebagai jembatan yang memfasilitasi mahasiswa dengan dunia kerja. Jadi sebagai asosiasi yang dihuni oleh para praktisi perpajakan, IKPI harus membantu kampus mencetak lulusan yang siap bekerja,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam tugasnya mempunyai peran sentral dalan menjalankan roda asosiasi. Artinya sebagai ketua umum bukan hanya menghadiri acara seremonial saja disetiap kegiatan pengurus daerah dan pengurus cabang (Pengda/Pengcab) IKPI, namun juga kehadirannya harus bisa mendengar suara anggota secara langsung.
Demikian dikatakan Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2024) malam.
Bukan itu saja, Vaudy juga mengkritisi jika seorang ketua umum membuat jarak dengan para anggotanya. “Harusnya sebagai ketua umum menjalin komunikasi dengan anggota saat melakukan kunjungan ke acara Pengda/Pengcab itu hal yang wajib, dan itu yang akan saya lakukan jika dipercaya sebagai ketua umum nanti,” ujarnya..
Untuk menunjukan perhatian kepada anggota, bahkan Vaudy menyatakan bahwa dirinya tidak segan untuk menyapa anggotanya melalui telpon atau mengirimkan pesan WhatsApp. “Saya akan menunjukan bahwa sebagai ketua umum akan selalu hadir untuk anggota,” katanya.
Menurut Vaudy, saat ini saluran komunikasi dengan anggota hanya ada melalui WhatsApp Group (WAG). Hal ini dirasakan sangat kurang karena tidak semua percakapan di WAG dapat diikuti oleh ketua umum maupun pengurus pusat IKPI.
“Terlalu banyak pesan masuk di grup, pasti ada obrolan penting yang harusnya bisa di followup ketua umum atau pengurus pusat terlewatkan,” ujarnya.
Untuk lebih mengintesifkan komunikasi dengan anggota di Pengda/Pengcab Vaudy menyatakan, bersama pasangannya Jetty mempunyai program dialog dengan anggota secara langsung, dan itu mereka lakukan saat kunjungan.
“Tujuannya adalah mendengarkan masukan-masukan anggota untuk perbaikan ke depan. Bukan hanya menghadiri acara seremonial saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Vaudy mengatakan, selain berdiskusi langsung paslon dengan nomor urut 01 ini juga akan membuat portal khusus untuk para anggota IKPI yang ingin menyampaikan usulan atau keluhan kepada ketua umum, wakil ketua umum dan jajaran pengurus pusat IKPI. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berhasil menorehkan prestasi dalam bidang pendidikan. Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnamasari, sejak tahun 2022 sampai Juni 2024 IKPI telah melakukan kerja sama dengan 78 perguruan tinggi negeri/swasta dan tax center di seluruh Indonesia.
Demikian dikatakan T Arsono yang juga merupakan tim sukses pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum IKPI periode 2024-2029 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Menurut Arsono, prestasi yang dicapai alumni FISIP Universitas Indonesia (Lisa Purnamasari) selama memimpin Departemen Pendidikan di IKPI bukanlah “kaleng-kaleng”. Buktinya, banyak kampus negeri dan swasta besar di Indonesia mau bekerja sama dengan IKPI.
“Ada Universita Pelita Harapan di Tangerang, Unklabat di Manado, Universitas Tarumanagara Jakarta, Universitas Binus Jakarta dan masih banyak lagi. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan,” kata Arsono.
Menurutnya, sebuah lembaga perguruan tinggi besar tidak akan melakukan kerja sama dengan sembarangan oraganisasi, apalagi ini menyangkut dunia pendidikan. Namun, Ruston dan Lisa menjadikan kerja sama itu menjadi kenyataan yang membanggakan IKPI.
Lebih lanjut Arsono mengungkapkan, adapun jangkauan kerja sama pendidikan oleh IKPI mencakup wilayah yang amat luas, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan IKPI juga telah melakukan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. “Kerjasama dengan FIA Universitas Indonesia tentu memberikan impressive yang sangat posisif bagi IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak di Indonesia,” ujarnya.
Bahwa pengembangan kerja sama antara IKPI dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi kata Arsono, dapat memberikan kontribusi positif bagi pundi-pundi penghasilan yang diterima IKPI. Kontribusi ekonomi tersebut, masih dirasakan IKPI sampai hari ini.
Dia menjelaskan, IKPI juga menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta diantaranya Sinar Mas Group. Salah satu multinasional company yang memiliki reputasi yang amat baik di Indonesia, melakukan kerja sama dengan IKPI dalam bidang pendidikan.
Menurut Arsono, kerja sama pendidikan oleh Departemen Pendidikan IKPI dengan lembaga pendidikan dan perusahaan swasta ini memiliki karakteristik khusus, yakni dengan ciri pasar bisnis yang terus berkembang sedangkan pengembangan program-program PPL umumnya hanya menjangkau pasar yang sebenarnya sudah captive.
“Saat ini dan masa mendatang, Departemen Pendidikan bersama-sama dengan Departemen Hubungan Internasional IKPI mengembangkan kerja sama pendidikan dengan lembaga pendidikan perpajakan luar negeri termasuk Singapura, Jepang, China, Belanda, Belgia dan negara maju lainnya,” kata Arsono.
Kerjasama ini dimaksudkan agar kita (anggota) IKPI memiliki kompetensi perpajakan yang lebih lengkap (bl)
IKPI, Jakarta: Pasangan calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld-Jetty menyatakan akan membuka saluran komunikasi seluas luasnya kepada pengurus daerah dan pengurus cabang (Pengda/Pengcab) di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan dalam upaya membangun komunikasi agar IKPI semakin solid dan kuat.
“Komunikasi akan intens kita lakukan di luar kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) dan musyawarah kerja nasional (Mukernas) IKPI,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2024).
Vaudy mengungkapkan, adapun sarana komunikasi bisa dilakukan melalui luring ataupun daring. “Saya rasa komunikasi/pertemuan yang intens sangat bermanfaat. Karena Pengda/Pengcab langsung berurusan dengan anggota sehingga mereka sangat mengetahui permasalahan maupun usulan-usulan dari anggota untuk kemajuan IKPI,” ujarnya.
Menurutnya, jika mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) IKPI, saat ini saluran komunikasi yang dapat dilakukan hanya melalui rapat koordinasi maupun Mukernas. “Inipun hanya diselenggarakan setahun sekali dan bersifat formal,” ujarnya.
Menurut Vaudy, hal tersebut dirasakan sangat kurang sehingga Pengurus Pusat harus membangun komunikasi dengan Pengda/Pengcab dengan intensitas yang lebih sering. (bl)
IKPI, Jakarta: Kongres ke XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sudah memasuki masa kampanye sejak 18 Juni, seluruh pasangan calon ketua umum, wakil ketua umum dan calon ketua pengawas melui menebar visi, misi serta program kerja di berbagai platform media sosial, Whatsapp grup, bahkan ada juga yang langsung mengirimkan pesan Whatsapp pribadi (japri) kepada ribuan anggota.
Kampanye seperti itu memang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan kampanye yang ditetapkan pengawas pemilihan, asalkan pesan atau kampanye yang diberikan tidak mengandung unsur kebencian, fitnah yang merugikan kontestan lainnya.
Henri PD Silalahi yang juga sebagai Ketua Tim Sukses pasangan calon (paslon) ketua umum-wakil ketua umum IKPI nomor 02, Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari mengatakan bahwa paslon dukungannya punya cara tersendiri untuk berkampanye.
Henri menyebut yang dilakukan paslon 02 adalah kampanye elegan, artinya berkampanye tanpa mengganggu privasi anggota. “Pak Ruston dan Ibu Lisa meminta Timsesnya untuk berkampanye tanpa harus mengganggu privasi orang lain. Jadi kalau mau menyampaikan visi-misi dan program kerja, bahkan ajakan untuk memilih cukup melalui medsos atau grup asosiasi yang sudah disediakan. Jadi tak perlu harus japri-japri anggota untuk minta dipilih,” kata Henri, Minggu (23/6/2024).
Menurut Henri, melakukan japri anggota untuk minta dipilih sangatlah tidak elok. Karena, meminta-minta untuk kepentingan pribadi sangat tidak elok.
Artinya, jika memang pasangan calon tersebut mempunyai kemampuan memimpin biarlah anggota melihatnya secara langsung tanpa harus dibujuk-bujuk untuk memilih pasangan calon, apalagi saat ini rekam jejak dapat ditemukan dengan mudah melalui jejak digital.
Dikatakan Henri, pencalonan ketua umum dan wakil ketua umum IKPI bagi Ruston dan Lisa adalah bagian dari pengabdian dan kecintaannya terhadap asosiasi bukan karena ambisi. Jadi tidak ada kepentingan pribadi saat ini maupun nanti apabila terpilih menjadi ketum dan waketum periode kedua 2024-2029.
Ada beberapa hal besar yang ingin dicapai paslon Ruston-Lisa apabila dipercaya menjadi pemimpin di asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia ini, kami mengajak Anggota IKPI untuk memfollow akun-akun dibawah ini sehingga informasi up to date langsung dinotifikasi dalam akun masing-masing, yakni:
Satu Pemilih, Satu Hak Suara, mari bersama sukseskan Kongres XII IKPI, hayoo daftar:https://kongres2024.ikpi.or.id/login untuk IKPI Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia. (bl)
IKPI, Jakarta: Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai risiko dan keuntungan. Dalam hal ini, akan banyak perdebatan pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang harus menanggung risiko atas kebijakan tersebut.
Hal ini sangat lumrah terjadi dimanapun, baik itu di tingkat pemerintahan, organisasi bahkan rumah tangga juga mempunyai dua permasalahan yang sama dalam setiap kebijakan/aturan yang dikeluarkan.
Tentu pada posisi ini dibutuhkan kejelian, pemahaman hingga kearifan seorang pemimpin untuk menimbang dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Apalagi kebijakan itu menyangkut kemaslahatan ribuan orang dalam hal ini adalah anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
T Arsono yang merupakan tim sukses dari pasangan Calon Ketua Umum dan Calon Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari Periode 2024-2029 mengungkapkan, prolog tersebut disampaikan untuk menceritakan bagaimana besarnya perhatian Ruston sebagai Ketua Umum IKPI terhadap kondisi kesehatan ribuan anggotanya, sehingga mengambil kebijakan ekstrim dan tidak populis untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada anggota.
Diceritakan Arsono, berangkat dari Pandemi Covid 19 – yang telah banyak memakan korban jiwa dari anggota IKPI yang tersebar di seluruh Tanah Air yang tentunya meninggalkan duka yang amat mendalam bagi keluarga dan para sahabat.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI ini juga menegaskan, atas pertimbangan tersebut Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan bersama jajaran pengurus harian mengambil kebijakan penting dengan mengundang perusahaan asuransi AIA, Generali Indonesia, Sompo Insurance Indonesia dan Manulife untuk memberikan presentasi terkait keikut-sertaan IKPI (“sebagai asosiasi”) dalam program asuransi.
“Program asuransi tersebut dimaksudkan agar manfaat asuransi tersebut dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, tidak sekedar santunan yang bersifat simbolik,” kata Arsono di Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Namun demikian, pada praktik yang terjadi selama ini adalah saat terjadi musibah anggota bersama-sama melakukan iuran (saweran). Tetapi, ada kalanya anggota mampu mengumpulkan uang saweran dalam jumlah yang cukup banyak namun ada kalanya juga mereka hanya mampu mengumpulkan uang saweran dalam jumlah yang terbatas. Maka hal itulah yang juga menjadi salah satu pertimbangan penting seorang pemimpin dalam mengambil keputusan besar.
Berdasarkan pertemuan IKPI dengan pihak asuransi, dan dengan pertimbangan bisnis pihak asuransi menginginkan agar IKPI mengikuti program asuransi Kesehatan dan sekaligus program asuransi kematian. Tentu pilihan ini membutuhkan pembayaran uang premi yang tidak sedikit yakni berkisar Rp 1 juta s/d Rp 1.5 juta per anggota per tahun, sehingga pembayaran premi melibatkan jumlah premi yang tidak sedikit.
“Gambarannya dengan 5,000 anggota maka akan dibutuhkan pembayaran premi sebesar +/- Rp 5 miliar s/d 7.5 miliar per tahun,” kata Arsono.
Poin nya kata Arsono, perusahaan asuransi pada akhirnya dapat menerima usulan IKPI yakni hanya mengikuti program asuransi kematian. Perusahaan asuransi meminta IKPI memberikan distribusi umur seluruh anggota IKPI agar dapat dihitung besaran preminya.
Lagi-lagi dalam mengimplementasikan kebijakan tidak bisa semulus apa yang diinginkan. Ada persoalan lain muncul pada saat pihak asuransi mendapatkan data anggota IKPI yakni,mereka tidak mau menjamin anggota yang telah berusia di atas 64-68 tahun.
“Sungguhpun demikian premi yang mesti dibayar +/- Rp 400.000,- per tahun per anggota sehingga premi yang harus dibayar adalah +/- Rp 2,25 miliar per tahun. Sedangkan risiko atas para senior kita – terpaksa harus ditanggung sendiri (self insurance) karena tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tentu situasi yang demikian berpotensi memunculkan issue ke-ketidakadilan,” ujarnya.
Tentunya pengurus juga harus mempertimbangkan ”posisi cash flow” IKPI dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, mengingat program keikutsertaan asuransi harus dilakukan secara berkesinambungan. “Mempertimbangkan estimated cash flow dalam kurun waktu lima tahun ke depan – diputuskan bahwa risiko yang terjadi akan di cover sendiri oleh IKPI (asosiasi) – self insurance,” katanya.
Namun demikian, program asuransi bukanlah sebuah kebijakan yang kekal karena akan terus dievaluasi seiring dengan peningkatan kinerja keuangan IKPI dengan prinsip kehati-hatian (prudent) harus tetap diterapkan.
Bahwa isu program asuransi sesungguhnya telah menjadi perhatian kita semua. Inisiasi program asuransi oleh IKPI sejatinya telah dilakukan sejak +/- 2 “dua” ; 3 “tiga” tahun yang lalu. Hal demikian membuktikan bahwa Ketua Umum Ruston Tambunan telah memberikan perhatian secara serius dengan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian “prudent” dalam pengelolaan IKPI sebagai asosiasi.
“Di sini-lah kematangan, kemandirian dan leadership seorang pemimpin diuji. Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan dan tidak kuatir dengan risiko tidak populis,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Andreas Budiman, tim sukses pasangan calon ketua dan wakil ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2024-2029 Vaudy Starworld dan Jetty mengajak seluruh pendukung pasangan untuk melakukan kampanye damai. Artinya, adu gagasan dan penawaran program asosiasi yang menarik kepada anggota adalah salah satu bentuk kampanye damai.
“Jadi jangan saling menyerang dan menyalahkan, bagaimanapun Kongres XII ini merupakan hajat rutin lima tahun yang digelar IKPI. Jadi jangan sampai terjadi permusuhan bahkan perpecahan karena semua yang dijalankan untuk kemajuan asosiasi,” kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024).
Namun demikian kata dia, untuk memimpin IKPI dan merangkul hampir 7.000 anggota di seluruh Indonesia saat ini sosok itu ada di pasangan nomor 01 Vaudy-Jetty. “Bukan berarti pasangan nomor 2 itu tidak bagus, tetapi saat ini sosok yang tepat memimpin IKPI adalah Vaudy-Jetty,” katanya.
Menurut dia, dengan pergaulan Caketum Ruston di dunia internasional, incumbent Ketum IKPI tersebut disebut lebih cocok untuk mewakili IKPI memimpin Asia Oceania Tax Associations (AOTCA). “Jadi keduanya bisa memimpin di tempat yang sama-sama mulia dan besar bagi konsultan pajak,” ujarnya.
Lebih lanjut Andreas mengatakan, jika Vaudy-Jetty dipercaya memimpin IKPI untuk lima tahun kedepan maka program yang selama ini dirasakan baik tentunya akan dilanjutkan, dan yang kurang pasa akan diperbaiki serta ada juga program-program kerja unggulan yang akan dijalankan dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan ikpi mendatang.
Menurutnya, ada dua diantaranya program menarik yang ditawarkan Vaudy-Jetty untuk anggotanya seperti :
A. Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) dengan harga terjangkau, khususnya untuk anggota senior yang berusia diatas 70 tahun. Mereka akan diberikan harga Khusus dan akan ada paketan harga PPL.
B. Ada juga program mengajak kembali anggota anggota yang telah keluar dari IKPI.
Andreas beranggapan program ini sangat menarik dan akan membuat IKPI semakin besar bahkan solid. “Masih banyak program lainnya lagi, tetapi ini bukan sekedar janji dimana semua program akan diawasi oleh pengawas. Apabila program yang ditawarkan tidak jalan, ketua pengawas akan mengambil tindakan.
Dia juga menyinggung untuk calon ketua pengawas yang cocok untuk mengawasi program program Paslon 01 adalah Nuryadin Rahman (Cakewas nomor 04). Sebagai sosok berpengalaman memimpin dan membesarkan IKPI Cabang Depok, Nuryadin dinilai akan menjadi komposisi yang solid untuk memperkuat struktur IKPI periode 2024-2029. (bl)
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, menyatakan akan memperkuat hubungan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga ke tingkat Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya di luar wilayah Jabodetabek.
“Pendekatan dan penguatan hubungan akan terus kami tingkatkan, dan nantinya akan selalu melibatkan cabang IKPI setempat dalam menjalin komunikasi maupun kerja sama lainnya,” kata Vaudy, Kamis (20/6.2024).
Dia menyebutkan bahwa selama ini DJP merupakan mitra strategis dari IKPI, ini bisa dibuktikan dengan penandatanganan MoU yang telah dilakukan kedua belah pihak. MoU ini merupakan wujud dukungan IKPI kepada pemerintah khususnya DJP dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam pelaksanaannya hubungan IKPI dengan DJP sudah baik hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan bersama yang diadakannya. Namun umumnya ini terjadi di Jakarta saja sedangkan Pengda atau Pengcab IKPI di luar Jakarta dan Banten kurang merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Vaudy berjanji, apabila terpilih pada Kongres XII IKPI nanti, dia bersama wakilnya Jetty akan berkunjung ke Kanwil DJP bahkan ke Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dengan menyertakan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKPI setempat.
“Hal ini untuk menunjukkan kemitraan IKPI bukan hanya dengan Kantor Pusat DJP namun sampai ke Kanwil maupun KPP,” katanya.
Menurutnya, Calon Wakil Ketua Umum Jetty merupakan pensiunan pegawai DJP akan mengambil peran untuk komunikasi tersebut. “Beliau selain hadir pada acara Pengda/Pengcab juga akan bersama Pengda/Pengcab mengunjungi Kanwil/KPP setempat. Tujuannya kemitraan IKPI dan DJP sampai provinsi dan kota/kabupaten,” ujarnya.
Dia menegaskan, kedepan peran wakil ketua umum bukan hanya menghadiri acara seremonial saja tetapi membawa IKPI lebih dekat dengan stakeholder. Dengan demikian, hal ini bukan hanya akan dirasakan manfaatnya oleh pengurus tetapi juga anggota. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia. Dengan beranggotakan hampir 7.000 yang tersebar di 42 cabang seluruh Indonesia, asosiasi ini semakin menunjukan eksistensi serta dukungannya terhadap dunia perpajakan khususnya di Indonesia.
Berbagai peran penting telah ditunjukkan IKPI melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik itu untuk masyarakat Wajib Pajak maupun dunia usaha, bahkan pemerintah juga sering kali melibatkan IKPI dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut peraturan perpajakan.
Dengan semakin pentingnya peranan IKPI di dunia perpajakan, tentunya dibutuhkan manajemen yang baik dalam mengelola asosiasi tersebut. Tentunya tata kelola yang baik harus dimulai dari dalam, yang artinya perubahan pada pengaturan di kepengurusan pusat IKPI.
Calon Ketua IKPI periode 2024-2029 Ruston Tambunan menyatakan. Untuk menghasilkan manajemen asosiasi yang baik, Pengurus Pusat sedang dan terus melakukan proses modernisasi sistem administrasi, akuntansi dan keuangan kantor pusat IKPI.
“Kami sedang melakukan proses rekrutmen Direktur Eksekutif untuk mengelola manajemen di kantor pusat IKPI. Artinya, kedepan seluruh tanggung jawab operasional dan pengelolaan administrasi dibebankan kepada pejabat tersebut,” kata Ruston yang juga sebagai incumbent Ketum IKPI hingga 2024 ini.
Saat ini, sudah ada tiga nama calon yang akan menduduki posisi Direktur Eksekutif IKPI dan sedang menjalani proses seleksi akhir. Ditargetkan sebelum Kongres XII di Nusa Dua, Bali atau tepatnya pada Agustus 2024, posisi tersebut sudah terisi dan langsung bekerja sesuai tugasnya.
Secara spesifik, program yang akan dilaksanakan oleh Paslon No.2 Ruston – Lisa dalam mencapai salah satu misinya yakni melakukan modernisasi administrasi, akuntansi dan keuangan untuk peningkatan tata kelola organisasi IKPI yang lebih baik adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kapasitas kesekretariatan yang lebih profesional dan akuntabel dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Anggota
2.Merekrut dan memberdayakan Direktur Eksekutif untuk menjalankan program-program IKPI dengan arahan Pengurus Harian
3.Melakukan modernisasi administrasi, pencatatan dan pelaporan keuangan dengan mengimplementasikan software akuntansi secara optimal di Pusat dan Cabang-cabang IKPI seluruh Indonesia
4.Menyajikan laporan cash flow bulanan dan tahunan dengan akurat dan konsisten
5.Mereview kebijakan keringanan iuran bagi anggota dengan kriteria tertentu
6.Mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi untuk mengoptimalkan penggunaan IKPI Smart sebagai penunjang pelayanan untuk anggota dan pengurus IKPI (bl)
