IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan semakin gencar memburu para penunggak pajak. Sebanyak 200 wajib pajak besar kini menjadi target utama penagihan aktif dengan total utang pajak mencapai Rp60 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah ekstrem terhadap para pengemplang pajak yang tetap membandel. Sanksinya mencakup penyitaan aset, pemblokiran rekening, pencekalan ke luar negeri, hingga pemidanaan melalui gijzeling atau paksa badan.
“Apabila ternyata memang tidak kooperatif lagi, kami akan lakukan pencekalan juga, bahkan nanti kalau memang perlu dengan tindakan pemidanaan melalui gijzeling,” ujar Bimo, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, aset yang sudah disita akan dilelang apabila utang pajak tidak juga dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk mempercepat proses ini, DJP bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna melacak aset dan memperkuat penegakan hukum.
Meski begitu, realisasi penagihan masih jauh dari target. Dari total piutang Rp60 triliun, baru sekitar Rp7 triliun atau 11,6% yang berhasil masuk ke kas negara.
Langkah agresif ini menegaskan komitmen DJP dalam menegakkan keadilan fiskal dan menekan kebocoran penerimaan negara. Pemerintah ingin memberi sinyal kuat bahwa mengemplang pajak bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa berujung pidana.
“Kami akan pastikan setiap rupiah pajak yang tertunggak bisa kembali ke kas negara,” tutup Bimo. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memberi ruang bagi para pengemplang pajak di seluruh sektor ekonomi. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan praktik penunggakan pajak kini ditemukan di hampir semua bidang usaha mulai dari sektor ekstraktif, sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, hingga jasa keuangan dan infrastruktur.
“Hampir semua sektor ya, ada sektor ekstraktif, ada sektor sumber daya alam tentu, sektor perkebunan, pertambangan, juga sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi,” ujar Bimo di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi DJP untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di seluruh lapisan industri. Untuk menekan angka penunggakan, DJP kini memperkuat langkah penagihan aktif dan kolaborasi lintas lembaga.
Kerja sama dijalin dengan Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi lain dalam menelusuri aset dan mempercepat proses hukum terhadap pengemplang pajak.
“Upaya percepatan dilakukan lewat asset tracing dan penagihan aktif bersama beberapa institusi seperti Kejaksaan Agung,” jelasnya. Hasilnya, dalam waktu hanya sepekan, DJP berhasil mengamankan penerimaan hampir Rp7 triliun dari berbagai kasus besar.
Selain memperketat penagihan, Bimo menegaskan DJP juga melakukan bersih-bersih internal. Ia mengakui masih ada oknum yang bermain curang dalam proses penagihan, namun mereka langsung diberi sanksi tegas. “Kalau terbukti curang, langsung kami berhentikan, dan kerugian negara wajib dikembalikan,” ujarnya.
Pemerintah pun tak segan menggunakan langkah paling keras berupa penyanderaan (gijzeling) bagi wajib pajak bandel yang tak kooperatif meski sudah diberikan berbagai peringatan. “Apabila tidak juga kooperatif, kita akan lakukan pencekalan bahkan tindakan pemidanaan melalui gijzeling atau paksa badan,” tegas Bimo.
Dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan pembersihan internal yang berkelanjutan, Bimo optimistis kepatuhan pajak nasional akan meningkat, sekaligus memperkuat penerimaan negara di tahun-tahun mendatang. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak untuk pedagang daring atau e-commerce akan mulai dipungut pada Februari 2026. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“(Pajak e-Commerce) Februari 2026,” ujar Bimo kepada media.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang yang bertransaksi melalui platform e-commerce.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menunda penerapan aturan tersebut. Penundaan itu dilakukan setelah menerima masukan dari pelaku usaha yang khawatir penerapan pajak terlalu cepat di tengah pemulihan ekonomi yang belum stabil.
“Kita tunggu dulu deh, paling enggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah Rp200 triliun di bank, kebijakan untuk mendorong perekonomian, mulai kelihatan dampaknya. Baru kita pikirkan nanti,” kata Purbaya di kantornya, Jumat (26/9/2025).
Meski begitu, Purbaya menegaskan infrastruktur dan sistem pemungutan sudah siap 100%. Uji coba pemungutan bahkan telah dilakukan di beberapa platform besar, dengan hasil yang memuaskan.
“Sistemnya sudah siap, sudah dites, bahkan beberapa sudah bisa melakukan pemungutan. Jadi tinggal pelaksanaannya saja yang menunggu waktu,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan pajak e-commerce ini akan dilakukan ketika daya beli masyarakat sudah kembali menguat, sehingga tidak menekan aktivitas jual beli online yang saat ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi digital.
“Kita enggak mau ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi benar-benar masuk ke sistem perekonomian,” jelasnya.
Dengan dimulainya pungutan pajak e-commerce pada Februari 2026, pemerintah berharap ekonomi digital Indonesia bisa tumbuh lebih sehat dan berkeadilan, di mana setiap pelaku usaha memiliki kontribusi yang sama terhadap penerimaan negara. (alf)
IKPI, Jakarta: Banyak pasangan suami istri yang masih bingung soal aturan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terpisah. Padahal, keputusan istri untuk memiliki NPWP sendiri tidak sekadar urusan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh). Hal itu dijelaskan secara rinci oleh Nadira Hudaifah, narasumber edukasi perpajakan dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara daring pada Kamis (9/10/2025).
Menurut Nadira, secara prinsip, sistem perpajakan Indonesia menganggap penghasilan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Namun, istri berhak memilih untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).
“Istri boleh memiliki NPWP sendiri, tetapi keputusan itu membawa konsekuensi. Cara menghitung pajak, hak atas pengurangan, dan tanggung jawab pelaporan menjadi terpisah dari suami,” kata Nadira dalam pemaparannya.
Nadira menjelaskan, tarif pajak progresif menyebabkan perbedaan hasil penghitungan antara sistem penggabungan dan pemisahan penghasilan. Bila penghasilan suami dan istri relatif sama besar, pelaporan terpisah kadang membuat pajak yang harus dibayar justru lebih ringan. Namun dalam kondisi tertentu, penggabungan bisa lebih efisien.
“Tidak ada rumus mutlak. Semuanya tergantung struktur penghasilan masing-masing. Karena itu, keputusan untuk pisah NPWP sebaiknya dipertimbangkan matang, bukan ikut-ikutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pajak yang lebih bayar dari salah satu pihak tidak bisa dikompensasikan dengan pajak yang kurang bayar dari pihak lainnya.
“Kalau suami lebih bayar dan istri kurang bayar, keduanya tidak bisa saling menghapuskan kewajiban. Suami tetap harus mengajukan restitusi, dan istri wajib menyetor kekurangannya,” tambah Nadira.
Selain perhitungan pajak, ada pula kewajiban administratif yang sering dilupakan. Istri yang memiliki NPWP sendiri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun, bahkan jika tidak lagi memiliki penghasilan.
“Selama NPWP masih aktif, kewajiban pelaporan tetap melekat. SPT nihil pun tetap harus dilaporkan sampai NPWP dicabut secara resmi oleh DJP,” tegasnya.
Untuk mencabut NPWP, istri harus mengajukan permohonan tertulis ke kantor pajak terdaftar, melampirkan KTP, Kartu Keluarga, serta surat pernyataan penggabungan penghasilan ke NPWP suami.
Dalam kesempatan tersebut, Nadira juga menyinggung sistem Coretax (Cortex) yang kini sedang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini memungkinkan penghitungan PPh suami-istri dilakukan secara lebih transparan melalui Lampiran IV SPT Tahunan, yang menampilkan komposisi penghasilan dan status tanggungan keluarga.
“Melalui Coretax, DJP berupaya menyajikan pelaporan yang lebih jelas dan mudah dipahami wajib pajak. Namun beberapa fitur masih dalam tahap penyempurnaan, khususnya untuk formulir daring,” jelas Nadira.
Komitmen IKPI
Kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari program rutin IKPI Edukasi Perpajakan, yang digelar setiap Kamis siang secara daring dan gratis. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat umum untuk belajar langsung dari konsultan pajak berpengalaman.
“IKPI berkomitmen membantu pemerintah meningkatkan literasi perpajakan masyarakat melalui edukasi yang mudah diakses, gratis, dan praktis,” ujar Nadira.
Melalui kegiatan ini, IKPI berharap wajib pajak semakin paham bahwa kepemilikan NPWP terpisah bagi suami dan istri bukan sekadar pilihan administratif, tetapi juga mempengaruhi kewajiban dan hak perpajakan masing-masing. (bl)
Dalam literatur ekonomi publik, tax ratio sering dipandangsebagai cermin kapasitas fiskal suatu negara. Musgrave (1959) dalam Theory of Public Finance menyebutkan bahwa pajaktidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai sarana distribusi dan stabilisasi. Oleh karena itu, rendahnya tax ratio sebuah negara menandakan keterbatasandalam menjalankan fungsi-fungsi dasar fiskal.
Indonesia dalam hal ini menghadapi tantangan serius. Selamalebih dari satu dekade, tax ratio Indonesia terjebak di kisaran 9–10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, rata-rata negara ASEAN mampu mencapai 13–15 persen, sementarastandar negara maju dalam kelompok OECD melampaui 25 persen. Rendahnya angka tersebut menimbulkan konsekuensiserius: ruang fiskal terbatas, pembangunan infrastruktur tergantung pada utang, dan kemampuan menghadapi guncanganeksternal menjadi rapuh.
Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep tax effort gap (Tanzi & Zee, 2000), yaitu jarak antara kapasitas optimal pemungutan pajak dan realisasi aktual. Gap yang besarmenunjukkan lemahnya instrumen kebijakan, administrasi pajak, maupun kepatuhan wajib pajak. Tax ratio Indonesia yang rendah tidak berarti basis pajak kecil, melainkan adanyakelemahan struktural dalam mengonversi potensi menjadi penerimaan negara.
Dengan dilantiknya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, publik menaruh harapan baru. Figur ekonom yang dikenal pragmatis iniditantang untuk tidak sekadar mempertahankan status quo, melainkan menghadirkan reformasi fiskal yang berani. Tantangan utamanya bukan hanya administratif, melainkan juga politis: berhadapan dengan kepentingan industri besar, resistensi masyarakat, hingga keterbatasan institusional di DirektoratJenderal Pajak.
Dalam kerangka akademik, permasalahan tax ratio ini perludianalisis dari tiga perspektif utama: pertama, potensipenerimaan pajak yang luas tetapi belum tergali; kedua, kepatuhan wajib pajak yang masih lemah; dan ketiga, keberanian kebijakan fiskal yang menjadi faktor pembedaapakah reformasi akan substantif atau sekadar retorika. Artikel ini akan menyoroti terutama aspek potensi dan kebijakan, sebagai dua pilar yang paling menentukan keberhasilanreformasi pajak di era Purbaya.
Potensi Penerimaan Pajak
Secara teori, tax potential merujuk pada besarnya penerimaanpajak yang dapat dihimpun jika seluruh basis pajak dikenakansesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bird (2008) menekankan bahwa negara berkembang sering memiliki tax potential yang besar tetapi terhalang oleh administrasi yang lemah dan sektorinformal yang dominan. Kondisi ini sangat relevan denganIndonesia.
Pertama, sektor ekonomi digital. Perkembangan e-commerce, fintech, dan layanan daring lintas negara telah menciptakan transaksi bernilai ratusan miliar dolar. Namun, kontribusi sektorini terhadap pajak relatif kecil. Menurut teori fiscal innovation, sistem pajak harus mampu beradaptasi terhadap transformasistruktur ekonomi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menarik pajak dari transaksi lintas batas yang sering kali memanfaatkan celah yurisdiksi. Pengenaan PPN digital pada platform global adalah langkah awal, tetapi masih terbatas. Ribuan merchant lokal dan pelaku UMKM digital belum masuk sistem secara optimal.
Kedua, sektor UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 65 juta unit usaha tergolong UMKM. Namun, hanya sebagian kecil yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan lebih sedikit lagi yang membayar pajak secara material sesuai omzet. Torgler (2007) menjelaskan bahwakepatuhan UMKM lebih banyak ditentukan oleh tax morale kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan ketimbang tarif pajak. Artinya, meski ada skema PPh Final 0,5 persen, kepatuhan masih rendah karena legitimasi fiskal belumsepenuhnya terbentuk.
Ketiga, sektor sumber daya alam (SDA). Indonesia adalahpengekspor utama batu bara, nikel, dan CPO. Namun, kontribusi pajak dari sektor ini sering kali tidak proporsional dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Praktik transfer pricing, profit shifting, dan under-invoicing masih marak. OECD melaluiinisiatif BEPS (2013) menegaskan bahwa tanpa kerja samainternasional, negara berkembang akan terus kehilangan potensi pajak dari sektor ekstraktif.
Selain itu, terdapat potensi besar dari high net worth individual (HNWI) yang belum tergali. Literasi keuangan yang rendah dan ketiadaan sistem pengawasan aset yang efektif membuat banyak kekayaan tidak tercatat dalam sistem pajak. Program tax amnesty memang sempat meningkatkan penerimaan, tetapi keberlanjutannya dipertanyakan jika tidak dibarengi dengan pengawasan aset lintas negara.
Dengan demikian, potensi penerimaan pajak Indonesia sangat besar, tetapi belum terkonversi karena kelemahan struktural dalam administrasi, pengawasan, dan legitimasi fiskal. Tanpalangkah terobosan, potensi ini akan tetap menjadi “angka di ataskertas” yang tidak memberi dampak nyata pada tax ratio.
Keberanian Menentukan Kebijakan
Literatur ekonomi politik fiskal menekankan bahwakeberhasilan reformasi perpajakan ditentukan bukan hanya oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh political will. Mahon (2004) menegaskan bahwa reformasi pajak di negara berkembang kerapgagal karena ketidak seimbangan antara kapasitas institusionaldan keberanian politik.
Salah satu contoh konkret adalah insentif fiskal. Selama bertahun-tahun, Indonesia memberikan tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi. Namun, penelitian oleh Zee, Stotsky, dan Ley (2002) menunjukkan bahwa insentif fiskaldi negara berkembang cenderung tidak efektif, bahkan mengurangi kapasitas fiskal jangka panjang.
Di era Purbaya, keberanian kebijakan akan diuji pada keputusan untuk mengevaluasi, memangkas, atau bahkan menghapus insentifyang tidak produktif.
Selain itu, ada isu perluasan basis pajak ke sektor informal. Selama ini sektor ini dianggap terlalu sensitif untuk disentuh karena melibatkan jutaan pelaku usaha kecil. Namun, literatur seperti Schneider & Enste (2000) menegaskan bahwa sektorinformal tidak bisa diabaikan. Pendekatan yang tepat bukandengan represif, tetapi dengan memberikan insentif formalitas, simplifikasi administrasi, dan integrasi dengan sistem keuangan. Jika Purbaya berani mengambil langkah ini, tax ratio bisaterdongkrak signifikan.
Isu lain yang memerlukan keberanian adalah pajak lingkungan. Stern (2007) menyebut pajak karbon sebagai instrumen vital untuk menginternalisasi eksternalitas negatif perubahan iklim. Di Indonesia, wacana pajak karbon telah muncul sejak 2021, tetapi implementasinya selalu tertunda. Alasan utamanya adalah resistensi industri dan kekhawatiran terhadap daya saing. Di titikini, Purbaya dituntut berani mengambil keputusan yang tidakpopuler demi keberlanjutan fiskal dan lingkungan.
Keberanian juga dibutuhkan untuk mendorong revisi UU KUP dan memperkuat instrumen hukum perpajakan. Tanpa kerangkahukum yang jelas, DJP akan kesulitan menindak praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Artinya, keberaniankebijakan bukan sekadar retorika, tetapi melibatkan konsistensipolitik untuk mengesahkan regulasi yang memperkuat kapasitasnegara.
Singkatnya, keberanian menentukan kebijakan akanmembedakan apakah Purbaya sekadar menjadi manajer fiskalatau pemimpin fiskal. Manajer fiskal mungkin bisa menjagastabilitas jangka pendek, tetapi hanya pemimpin fiskal yang berani mengambil risiko politik yang mampu meningkatkan tax ratio secara berkelanjutan.
Kesimpulan
Dari perspektif akademik, tax ratio Indonesia adalah refleksidari tax effort gap yang besar. Potensi penerimaan ada di mana-mana: ekonomi digital, UMKM, SDA, hingga HNWI. Namun, kelemahan administrasi, rendahnya kepatuhan, dan ketidakberanian kebijakan membuat potensi itu tidak terkonversi menjadi penerimaan.
Musgrave (1959) sudah lama menekankan bahwa pajak adalahinstrumen utama negara dalam menjalankan fungsi fiskal. Tanzi& Zee (2000) menambahkan, negara berkembang akan selalutertinggal jika tidak mampu meningkatkan tax effort.
Dalam konteks ini, tugas Purbaya bukan hanya mengejar target angka, tetapi membangun kapasitas fiskal jangka panjang.
Jika Purbaya mampu memperluas basis pajak, menutup celah penghindaran, dan berani mengevaluasi insentif tidak produktif, tax ratio Indonesia bisa meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika reformasi hanya berhenti pada retorika, maka Indonesia akan terus terjebak dalam “jebakan tax ratio rendah” yang melemahkan kemandirian fiskal.
Bagi profesi konsultan pajak, tantangan ini membuka peluanguntuk memainkan peran strategis. Konsultan bukan sekadarpenyedia jasa administrasi, tetapi aktor penting dalammembangun tax compliance culture dan menjadi jembatan antara wajib pajak dan negara. Dengan dukungan profesi, reformasi pajak bisa lebih efektif dan kredibel.
Kesimpulannya, peningkatan tax ratio Indonesia bergantung pada tiga pilar: potensi yang tergali, kepatuhan yang terbangun, dan keberanian kebijakan. Tanpa kombinasi ketiganya, tax ratio akan tetap menjadi “PR abadi” fiskal Indonesia. Namun, jika era Purbaya mampu menjawab tantangan ini, maka Indonesia bisamelangkah menuju kemandirian fiskal yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Penulis adalah Anggota IKPI Kota Bekasi, Dosen Universitas Nasional dan Mahasiswa Doktoral Universitas Brawijaya
M. Abdul Rahman
Email: rahmanmuhammadabdul@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan aplikasi Coretax sebagai platform utama pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025. Aturan baru ini juga berlaku bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan tarif PPh final 0,5%.
Kewajiban pelaporan melalui Coretax ditetapkan lewat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang menggantikan sistem lama berbasis e-Form. Sistem baru ini menghadirkan perubahan besar dalam proses pelaporan, format lampiran, dan validasi data pajak.
DJP menyebut, pembaruan ini dilakukan agar pelaporan SPT badan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan minim kesalahan input. Namun, wajib pajak perlu memahami format dan fitur baru di Coretax agar proses pelaporan berjalan lancar.
Berikut tiga hal penting yang perlu diperhatikan:
1. Lampiran 5 Jadi Wajib Diisi di Coretax
Bagi badan usaha dengan peredaran bruto tertentu, laporan mengenai peredaran bruto dan PPh Final 0,5% kini sudah menyatu dalam formulir SPT Tahunan di Coretax.
Sesuai PMK Nomor 164 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (1), laporan tersebut harus dicantumkan di Lampiran 5, yang terdiri dari:
• Bagian A: Rincian alamat tempat kegiatan usaha.
• Bagian B: Rekap peredaran bruto dan PPh final yang disetor sendiri atau dipotong pihak lain.
Lampiran 5 baru bisa diisi setelah wajib pajak menjawab “Ya” pada Induk SPT Bagian C.1a.
2. Cek Kesesuaian Bukti Potong di Sistem
Coretax menampilkan data pemotongan PPh Final 0,5% secara otomatis di Lampiran 3 (fitur prepopulated).
Meski begitu, wajib pajak tetap harus memeriksa apakah identitas pemotong dan jumlah potongan sudah benar.
Jika ada kesalahan, data bisa diubah, dihapus, atau ditambahkan manual (key-in). Nilainya harus sesuai dengan jumlah PPh final di Lampiran 5 Bagian B.
3. Catat Kelebihan Pajak dengan Benar
Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengisi jumlah tersebut di Induk SPT Bagian H angka 21 huruf j.
Kelebihan ini dapat diajukan untuk pengembalian (restitusi) sesuai ketentuan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
DJP menegaskan bahwa penggunaan Coretax merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan nasional.
Melalui sistem ini, pelaporan SPT Badan menjadi lebih akurat, transparan, dan terhubung langsung dengan data pemotongan pajak dari pihak lain.
Sebagai catatan, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025 jatuh pada 30 April 2026. Wajib pajak disarankan mempelajari panduan teknis Coretax dan mencoba simulasi pelaporan lebih awal agar terhindar dari kendala teknis menjelang tenggat. (bl)
IKPI, Jakarta: Kabar gembira bagi para pemilik kendaraan bermotor! Sebanyak 11 provinsi di Indonesia resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan selama Oktober 2025. Program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan dengan lebih ringan bahkan banyak yang bisa bebas denda dan tunggakan lama.
Program pemutihan pajak ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Setiap provinsi memiliki kebijakan dan jadwal berbeda, namun intinya sama: membantu warga yang tertunggak pajak agar bisa menata ulang kewajibannya tanpa beban berat.
Berikut daftar lengkap provinsi dan fasilitas keringanan yang diberikan:
1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)
→ Bebas pajak progresif dan denda tunggakan kendaraan.
2. Banten (hingga 31 Oktober 2025)
→ Pembebasan pokok dan sanksi PKB, asalkan bayar pajak tahun berjalan.
3. Yogyakarta (hingga 31 Oktober 2025)
→ Bebas denda PKB, BBNKB, serta SWDKLLJ tahun sebelumnya.
4. Kalimantan Barat (hingga 20 Desember 2025)
→ Diskon pokok PKB, pajak progresif, dan gratis BBNKB.
5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)
→ Diskon besar untuk PKB dan BBNKB, bebas tunggakan dan denda—cukup bayar tahun berjalan.
6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)
→ Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas, serta bebas denda mutasi masuk.
7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)
→ Penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pokok pajak & BBNKB.
8. Riau (hingga 15 Desember 2025)
→ Denda dan tunggakan dihapus, mutasi masuk dapat diskon, wajib pajak taat dapat potongan tambahan.
9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)
→ Bebas sanksi administrasi PKB 100%, bebas denda SWDKLLJ, dan bebas BBNKB II.
10. Sulawesi Tenggara (hingga April 2026)
→ Fokus bantu pelajar dan mahasiswa pemilik kendaraan; bebas tunggakan dan denda PKB tahun 2024.
11. Kalimantan Utara (hingga Desember 2025)
→ Denda pajak dihapus, cukup bayar biaya administrasi STNK, BPKB, dan TNKB.
Cara Mengikuti Pemutihan Pajak Oktober 2025
Warga yang ingin memanfaatkan program ini cukup datang ke Samsat terdekat dengan membawa dokumen berikut:
• STNK dan fotokopinya
• BPKB asli dan fotokopi
• KTP sesuai nama pada STNK
• Bukti pembayaran pajak terakhir (jika ada)
• Formulir pemutihan dari petugas Samsat
Langkahnya mudah: isi formulir, serahkan dokumen, tunggu verifikasi, dan bayar pajak pokok kendaraan. Setelah lunas, simpan bukti pembayaran resmi sebagai tanda sah bahwa kendaraan Anda sudah bebas tunggakan. (alf)
IKPI, Jakarta: Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersiap mengumumkan Anggaran Malaysia 2026 yang diperkirakan akan memperbesar alokasi subsidi dan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk menahan tekanan biaya hidup, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal di tengah perlambatan ekonomi.
Lembaga riset CGS International memproyeksikan bahwa pemerintah tidak akan memperkenalkan pajak baru berskala luas, melainkan fokus pada penyesuaian terbatas, seperti kenaikan cukai alkohol dan tembakau serta penerapan pajak karbon yang sudah diusulkan sebelumnya.
“Sebagian besar reformasi pajak besar telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kami tidak mengharapkan adanya kejutan fiskal yang signifikan,” tulis CGS International dalam laporannya, dikutip Kamis (9/10/2025).
Anggaran baru ini akan menjadi penyempurna dari tiga anggaran sebelumnya, sekaligus mendukung rencana pembangunan lima tahun yang diumumkan pada Juli lalu. Fokus utama Anwar adalah memperkuat jaring pengaman sosial dan mendorong investasi di sektor strategis seperti semikonduktor serta transisi energi hijau.
Sepanjang tahun ini, pemerintah Malaysia telah menempuh sejumlah langkah reformasi fiskal penting, termasuk perluasan pajak penjualan dan jasa (SST) serta penyesuaian subsidi bahan bakar yang telah lama tertunda.
Meski reformasi berjalan, pertumbuhan penerimaan negara diperkirakan melambat pada tahun depan. Kontribusi dividen dari perusahaan energi milik negara Petronas diprediksi turun menjadi RM20–25 miliar, dari RM32 miliar tahun ini, akibat penurunan harga minyak global.
Petronas merupakan salah satu penopang utama penerimaan pemerintah federal, sehingga penurunan labanya menjadi tantangan tersendiri bagi Anwar dalam menjaga kesehatan fiskal.
Namun, dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang masih mencapai 4,4% pada paruh pertama tahun ini, pemerintah optimistis bahwa kesejahteraan rakyat dan stabilitas fiskal dapat tetap berjalan beriringan di tahun depan. (alf)
IKPI, Jakarta: Setelah bolak-balik tertunda sejak 2020, Thailand akhirnya bersiap memungut pajak wisata sebesar 300 baht (sekitar Rp153 ribu) bagi wisatawan mancanegara—termasuk turis asal Indonesia. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand yang baru, Atthakorn Sirilatthayakorn, memastikan kebijakan ini akan dijalankan selama masa jabatannya, berapapun risikonya terhadap arus kunjungan turis.
Pajak yang dikenal secara lokal sebagai “Kha Yeap Pan Din” atau “pajak injak tanah” itu sebenarnya sudah sempat dijadwalkan berlaku tahun ini. Namun, mantan menteri sebelumnya, Sorawong Thienthong, menunda penerapannya tanpa kepastian waktu. Kini, Sirilatthayakorn menghidupkan kembali rencana itu dengan pendekatan baru: transparansi penggunaan dana.
“Kita harus mengomunikasikan secara jelas bagaimana wisatawan akan benar-benar diuntungkan,” tegas Sirilatthayakorn, dikutip dari The Bangkok Post, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, dana yang terkumpul dari pajak wisata akan dialokasikan untuk asuransi pengunjung, pemeliharaan destinasi, dan pengembangan infrastruktur pariwisata di seluruh negeri. Pemerintah Thailand menargetkan empat bulan ke depan untuk menyelesaikan kerangka hukum dan teknis, sebelum mengumumkan tanggal resmi penerapan. Meski begitu, media lokal memperkirakan pajak baru ini baru efektif akhir 2026.
Langkah ini dilakukan di tengah ambisi pemerintahan baru Thailand untuk mengembalikan jumlah turis internasional ke angka pra-pandemi, yakni hampir 40 juta kunjungan per tahun.
Namun, keputusan tersebut juga berpotensi membuat biaya liburan ke Thailand melonjak. Selain pajak wisata, para pejabat juga tengah menyiapkan kenaikan Biaya Layanan Penumpang (PSC) alias airport tax internasional.
Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) mengusulkan kenaikan hingga 100 baht (sekitar Rp50 ribu) per penumpang, dengan potensi tambahan pendapatan 3 miliar baht per tahun bagi operator bandara Thailand (AoT). Direktur CAAT, Manat Chawanaprayoon, menilai tarif saat ini 730 baht atau sekitar Rp367 ribu sudah terlalu rendah.
“Jika dibandingkan dengan Bandara Changi Singapura yang mengenakan biaya sekitar 1.400–1.500 baht, tarif kita masih jauh di bawah standar,” ujarnya.
CAAT juga tengah meninjau kemungkinan pengenaan biaya tambahan untuk penumpang transit dan transfer yang selama ini dikecualikan. Semua usulan tersebut akan diajukan ke Dewan Penerbangan Sipil Thailand (CAB) bulan ini.
Dengan dua kebijakan baru itu, Thailand tampak serius memonetisasi industri wisatanya demi menopang keuangan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi negeri Gajah Putih tersebut. Namun bagi turis asing, terutama dari kawasan ASEAN, liburan ke Bangkok, Phuket, atau Chiang Mai sebentar lagi bisa terasa sedikit lebih mahal dari biasanya. (alf)
IKPI, Jakarta: Mulai tahun 2026, wisatawan yang ingin menaklukkan jalur-jalur pendakian populer di Taman Nasional Teide, Kepulauan Canary, Spanyol, harus merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah setempat akan memberlakukan pajak ekologi bagi setiap pendaki yang ingin menikmati keindahan gunung berapi Teide-Pico Viejo ikon alam paling ramai dikunjungi di kepulauan itu.
Kebijakan ini bukan sekadar untuk menambah pundi-pundi daerah, tetapi juga menekan lonjakan wisata massal yang mulai mengancam kelestarian taman nasional tersebut.
“Teide adalah permata tersembunyi dan kebanggaan Tenerife. Dengan langkah ini, kami melindunginya untuk generasi hari ini dan esok,” ujar Presiden Tenerife Rosa Dávila, dikutip dari Euronews.
Kepulauan Canary selama ini dikenal sebagai “surga empat musim”. Berjarak sekitar 100 kilometer dari pantai barat laut Afrika, gugusan pulau vulkanik ini menawarkan cuaca hangat sepanjang tahun, panorama gunung, pantai eksotis, hingga hutan purba.
Tujuh pulau utama Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, dan El Hierro menjadi magnet wisata dunia.
Menurut data lembaga riset pariwisata setempat, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1,23 juta orang pada Agustus 2025, naik 6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka itu menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, popularitas itu datang dengan konsekuensi: penumpukan pengunjung, sampah pendaki, dan erosi jalur alam.
Berapa Tarif Pajak Ekologi di Tenerife?
Besaran pajak yang akan diterapkan bervariasi tergantung jalur pendakian dan jenis tur:
• Pendakian tanpa pemandu ke jalur puncak Telesforo Bravo: €15 (Rp 289 ribu)
• Tur berpemandu resmi: €10 (Rp 193 ribu)
• Rute Montaña Blanca–Rambleta: €6 (Rp 115 ribu) pada hari biasa, dan €10 (Rp 193 ribu) saat akhir pekan dan hari libur
• Paket wisata penuh taman nasional: hingga €25 (Rp 482 ribu)
Penduduk lokal dan anak-anak di bawah 14 tahun dibebaskan dari kewajiban ini, sementara warga Kepulauan Canary mendapat diskon tarif khusus.
Tenerife bukan satu-satunya yang bergerak. Pulau lain seperti El Hierro sudah lama menerapkan model pariwisata terbatas—tanpa penerbangan langsung dan minim akomodasi—untuk menjaga keseimbangan ekologis.
Pemerintah Spanyol pun memperketat aturan sewa jangka pendek dan memberi kewenangan penduduk untuk menolak izin penginapan baru. Di sisi lain, Kepulauan Canary juga menerapkan denda besar bagi wisatawan yang mabuk di tempat umum serta menjadikan beberapa pantai bebas asap rokok.
Dengan pajak ekologi ini, Tenerife berupaya menegaskan bahwa keindahan alam tak boleh dibayar dengan kerusakan. Langkah kecil yang diharapkan menjadi contoh bagi destinasi wisata lain di dunia bahwa pariwisata berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. (alf)
