IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI Cabang Jakarta Pusat) menggelar PPL Moot Court Pengadilan Pajak di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024). Acara ini dihadiri oleh 108 peserta, yang terdiri dari para Konsultan Pajak dan masyarakat umum.
Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono yang mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld pada kegiatan tersebut mengatakan, pelaksanaan kegiatan PPL Moot Court dalam kegiatan IKPI Cabang Jakarta Pusat sangatlah baik, mengingat tidak semua konsultan pajak atau calon konsultan pajak pernah beracara di Pengadilan Pajak.
(Foto: Istimewa)
“Kegiatan ini akan memberikan pengalaman nyata bagi peserta, mengingat materi dan situasi dibuat persis seakan berada diruang persidangan dengan kehadiran Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Pemohon Gugatan/Banding, dan Tergugat/Terbanding. Dan disini juga peserta bisa belajar beracara dengan proses dan mekanisme persidangan,” kata Jemmi di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Dengan mendatangkan narasumber berkompeten, yakni Dr. Drs. Hariyasin, Ak. CA, SH, MH, yang juga merupakan salah satu Anggota Dewan Kehormatan IKPI, kegiatan PPL Moot Court ini diyakini menjadi pilihan tepat untuk menambah ilmu konsultan pajak, khususnya saat menghadapi sengketa perpajakan dan/atau kepabeanan baik upaya hukum gugatan maupun banding di pengadilan.
(Foto: Istimewa)
“PPL ini sangat bagus, baik dari sisi penyelenggaraan maupun tema yang diambil. Saya menyampaikan pesan dari Pak Ketum Vaudy Starworld, yang meminta seluruh anggotanya bersatu bersama membangun IKPI,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat 2019-2024 Hendrik Saputra mengatakan, acara Moot Court kali ini mengusung konsep yang menarik dalam bentuk workshop, dan sesi interaktif dari Hariyasin yang merupakan pakar pajak dan penulis buku “Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia (Banding-Gugatan).
(Foto: Istimewa)
Keahliannya dalam menyampaikan materi, kata Hendrik, membuat peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi, menggali berbagai aspek praktik beracara di Pengadilan Pajak.
Menurutnya, penyelenggaraan moot court ini dilatarbelakangi oleh masukan dari para anggota IKPI Jakarta Pusat yang mengungkapkan bahwa banyak di antara mereka yang belum memiliki pengalaman beracara di Pengadilan Pajak.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan praktik di Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam profesi Konsultan Pajak.
(Foto: Istimewa)
Sebagai Konsultan Pajak kata Hendrik, pemahaman mengenai Moot Court sangat penting. Hal ini karena dalam praktik profesi, Konsultan Pajak bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan hak-hak perpajakan Wajib Pajak.
Proses yang dilalui mulai dari pemeriksaan pajak, keberatan, hingga banding, dan gugatan di Pengadilan Pajak membutuhkan pemahaman mendalam tentang aturan dan prosedur. Dengan memahami Moot Court, Konsultan Pajak dapat lebih siap dalam mewakili klien mereka di Pengadilan.(bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld, terus menjaga komitmennya untuk merangkul seluruh pengurus baik di tingkat pusat, pengda, hingga cabang, bahkan sesama anggota. Hal itu diyakini menjadi salah satu kunci sukses dalam menjalankan roda organisasi.
Dikatakan Vaudy, dengan kebersamaan segala pekerjaan apapun akan menjadi ringan. Bahkan dengan kebersamaan pula suasana sepi akan hilang, dan menjadi keceriaan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
(Foto: Istinewa)
Baru-baru ini Ketum Vaudy bersama dengan Waketum Jetty, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin melakukan kunjungan ke IKPI Cabang Jambi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kolaborasi IKPI dengan Kanwil DJP khususnya Kantor Pelayanan Pajak di wilayah itu.
Namun demikian, pertemuan itu tidak hanya membahas kegiatan asosiasi saja, melainkan berbagai obrolan-obrolan “receh” juga menghiasi pertemuan itu.
(Foto: Istimewa)
“Hubungan saya dengan anggota dan pengurus daerah serta cabang bukan hanya antara Ketum, pengurus, dan anggota, tetapi sudah kepada hubungan pertemanan,” kata Vaudy, Sabtu (21/9/2024).
Hubungan pertemanan menurut Vaudy, menjadikan mereka tidak ada sekat dalam mengobrol, baik dalam memberikan usulan, maupun hal lainnya untuk kemajuan IKPI.
Konsep merangkul anggota sebagai teman, memang sudah ditanamkan jauh sebelum Vaudy terpilih sebagai sebagai Ketum IKPI 2024-2029. Karena dia meyakini, hubungan pertemanan akan jauh lebih cair dibandingkan harus menjalankan asosiasi sebesar IKPI dengan cara “kaku”.
(Foto: Istimewa)
“Kita serius untuk membawa IKPI lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi semua itu harus didasari dengan kebersamaan terlebih dahulu, dan baru semua bisa terlaksana,” kata Vaudy. (bl)
IKPI, Jakarta: Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat Suryani, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Cabang dalam pemilihan yang diselenggarakan di Ibis Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) malam.
Ketua Cabang IKPI Jakarta Pusat 2019-2024 Hendrik Saputra mengatakan, Suryani merupakan Ketua Cabang perempuan pertama di wilayah Pengda DKI. “Sudah waktunya perempuan ikut menjadi pemimpin, dan kami meyakini Ibu Suryani mampu membawa IKPI Cabang Jakarta Pusat menjadi lebih maju,” kata Hendrik di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Dikatakan Hendrik, dalam Rapat Anggota Cabang pada 17 September 2024 dibentuklah panitia untuk pemilihan ketua cabang yang terdiri dari Heri Purwanto, Tjhai Fung Piau, dan Gustaf R. Tania. Setelah itu, panitia meminta seluruh anggota IKPI Cabang Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Cabang.
“Sampai akhir pendaftaran hanya Ibu Suryani sebelumnya menjabat sebagai Humas IKPI Jakarta Pusat periode 2014-2019, dan Bendahara 2019-2024 yang mencalonkan, dan pada 20 September 2024 secara otomatis beliau terpilih secara aklamasi, karena tidak ada calon lainnya yang mendaftar,” ujarnya.
Hendrik yang saat ini dipercaya Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, untuk menjadi Pengurus Pusat berharap Suryani bisa membawa IKPI Cabang Jakarta Pusat lebih besar dan dikenal oleh masyarakat dan aktif berkolaborasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak hingga Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya.
Di masa kepemimpinan Ketum Vaudy ini kata Hendrik, beliau menekankan IKPI harus bermanfaat bukan hanya untuk anggota, tetapi juga untuk bangsa dan negara.
“Salah satu yang harus digencarkan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena untuk tahun 2025 pemerintah mematok target penerimaan pajak yang tinggi dan IKPI mempunyai kewajiban moril untuk membantu pencapaian itu,” ujarnya.
Sementara itu, dengan visi “Maju Bersama IKPI Cabang Jakarta Pusat”, sebagai Ketua Cabang Terpilih, Suryani menyampaikan komitmennya untuk membawa cabang ini lebih maju.
Pada kesempatan itu, Suryani mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan anggota. Ia juga meminta dukungan agar bersama-sama menjaga kekompakan dan kebersamaan sesama anggota sehingga IKPI Cabang Jakarta Pusat semakin Jaya!. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty dan jajaran Pengurus Pusat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jambi Telanaipura. Kunjungan pertama ini sekaligus sebagai implementasi janji kampanye Vaudy beberapa waktu lalu, untuk lebih berperan aktif dan mendekatkan diri dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Indonesia, bukan hanya di pusat tetapi sampai ketingkat Kanwil bahkan KPP.
Dalam kesempatan itu, Vaudy menekankan pentingnya IKPI secara intensif melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, khususnya di dalam pengisian SPT Tahunan.
(Foto: Istimewa)
“Kami berkomitmen membantu pemerintah untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Tujuannya, agar target pajak yang ditetapkan bisa tercapai. Nah salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pengisian SPT Tahunan,” kata Vaudy, Jumat (20/9/2024).
Lebih kanjut Vaudy mengungkapkan, sebagai intermediaries dari DJP, IKPI mempunyai tanggung jawab moril untuk menyadarkan Wajib Pajak mengenai pentingnya pajak untuk membangun bangsa dan negara.
(Foto: Istimewa)
Sekadar informasi, acara bersama antara IKPI, DJP/KPP, dengan Asosiasi Pengusaha dan Wajib Pajak ini sekaligus mengenalkan IKPI secara luas khususnya di Provinsi Jambi.
“Jadi kita harus aktif menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuannya agar IKPI semakin dikenal luas sekaligus Wajib Pajak memahami perpajakan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala KPP Jambi Telanaipura Edi Sihar Tambunan, meminta IKPI terus mendorong Wajib Pajak untuk rutin menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.
(Foto: Istimewa)
“Kami juga meminta IKPI membantu sosialisasi Core Tax System, yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2024. Kami butuh IKPI untuk membantu menyosialisasikannya,” kata Edi.
Selain itu, Edi meminta anggota IKPI untuk membantu Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. “Agar anggota IKPI dikenal oleh pegawai KPP saya sarankan untuk menggunakan identitas IKPI seperti pin, lencana, jasket, atau kartu anggota supaya langsung dikenal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Edi juga mengapresiasi hubungan KPP dengan IKPI Jambi yang terjalin sangat baik. Karena seringkali mereka melakukan kolaborasi pada kegiatan perpajakan.
Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut Ketum IKPI Vaudy Starworld, Waketum IKPI Jetty, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin Rahman, Anggota Departemen Pendidikan Sempurna Bahri, Ketua Pengda Sumbagsel Rudy Gani, Sekretaris Pengda Sumbagsel M Ridwan, Ketua Cabang Jambi Nurlena serta pengurus dan anggota IKPI Cabang Jambi. (bl)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklaim telah menyelesaikan penelitian mereka terkait dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti seperti dikutip dari CNN Indonesia mengatakan dari hasil penelitian itu, pihaknya menyampaikan bahwa data log acces di Direktorat Jenderal Pajak dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami kebocoran data secara langsung dari sistem informasi di instansinya.
“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Dwi tidak menyebut secara tegas, apakah hasil penelitian itu menyatakan tidak ada kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi hingga Sri Mulyani.
Yang pasti katanya, terhadap dugaan kebocoran data NPWP yang ramai belakangan ini sudah dikoordinasikan instansinya dengan Kemenkominfo, BSSN, Kepolisian.
“DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan
terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data
dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” katanya.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9/2024).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” ujar Teguh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto wajib mengejar target setoran perpajakan sebesar Rp 2.490 triliun pada 2025. Target perpajakan itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang baru saja disahkan oleh DPR.
Merujuk pada salinan RUU APBN 2025 yang telah disahkan, penerimaan perpajakan bersumber dari pendapatan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional.
Untuk pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433 triliun. Sementara untuk pendapatan perdagangan internasional dipatok Rp 57,4 triliun.
Berikut ini merupakan target penerimaan perpajakan di tahun pertama Prabowo.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
-Pajak penghasilan Rp 1.209 triliun
-Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah Rp 945 triliun
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merayakan HUT ke- 59 di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/9/2024). Selain merayakan HUT, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld 2024-2029 juga melantik Pengurus Pusat.
Dihadapan ribuan anggota IKPI dan tamu undangan yang hadir, Vaudy menegaskan bahwa di usia yang semakin matang, Vaudy menginginkan jajaran pengurus baik di tingkat pusat, pengda, dan cabang seluruh Indonesia bergandengan tangan bersatu untuk bersama-sama bahu membahu untuk membawa IKPI dan anggotanya maju bersama.
Selain itu, Vaudy menginginkan IKPI menjadi asosiasi yang bermanfaat bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga berguna untuk masyarakat, dan negara. (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) genap berusia 59 Tahun pada 27 Agustus 2024. Di usia yang semakin matang, saat ini asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini, telah memiliki pemimpin baru yakni Vaudy Starworld (Ketua Umum) dan Jetty (Wakil Ketua Umum untuk periode 2024-2029.
Pasangan ini terpilih secara demokratis melalui pemilihan langsung lima tahunan (Kongres XII) yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus 2024. Terpilihnya ahli kepabeanan yang berpasangan dengan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pimpinan tertinggi ini, tentunya sekaligus mengubah struktur Pengurus Pusat IKPI dari sebelumnya.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Dengan menggaungkan tagline “IKPI dan Anggota Maju Bersama”, tentu Vaudy harus memutar otak dan bekerja keras bagaimana hal itu bisa diwujudkan. Untuk itu pada kesempatan ini di perayaan HUT ke-59 yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/9/2024) Vaudy memanfaatkan momentum ini untuk melantik jajaran Pengurus Pusat IKPI yang telah menyatakan siap menyisihkan waktu sibuknya untuk memajukan asosiasi dan anggota.
Sesuai dengan tema HUT IKPI Ke-59, Vaudy menginginkan jajaran pengurus baik di tingkat pusat, pengda, dan cabang seluruh Indonesia bergandengan tangan bersatu untuk bersama-sama bahu membahu untuk membawa IKPI dan anggotanya maju bersama.
Selain itu lanjut Vaudy, IKPI harus menjadi asosiasi yang bermanfaat bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga berguna untuk masyarakat, dan negara. “Jadi IKPI bukan hanya Sekadar ada atau hadir di Indonesia, tetapi manfaatnya juga harus dirasakan. Itu salah satu tujuan mulia dari terbentuknya asosiasi ini,” kata Vaudy di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Peran Konsultan Pajak sangat melekat dengan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Profesi Konsultan Pajak semakin dibutuhkan oleh masyarakat Wajib Pajak dan semakin diminati oleh masyarakat sebagai profesi, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota IKPI yang meningkat secara drastis dalam 4(empat) tahun terakhir ini.
“Saat ini anggota IKPI sudah mencapai lebih dari 7.000 di seluruh Indonesia dan tersebar di 12 pengda dan 42 cabang,” kata Vaudy.
Lebih lanjut Vaudy menegaskan, sebagai intermediaries dari DJP, Kemenkeu, IKPI mempunyai kewajiban moril untuk membantu pemerintah mewujudkan target penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Beberapa hal yang dilakukan IKPI untuk mewujudkan hal tersebut adalah meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak. Caranya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, membantu pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan/UMKM dan Wajib Pajak lainnya yang merupakan klien dari ribuan anggota IKPI.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Diungkapkan Vaudy, IKPI juga hadir untuk memberikan pemikiran-pemikirannya kepada pemerintah khususnya yang menyangkut peraturan perpajakan. “Kami selalu diminta untuk memberikan buah pikir sebelum Kemenkeu mengeluarkan peraturan menteri keuangan atau DJP mengeluarkan peraturan dirjen pajak. Dan kami selalu bersedia untuk itu,” katanya.
Namun demikian, ditengah peningkatan kebutuhan masyarakat serta peningkatan minat masyarakat untuk profesi konsultan pajak, maka saat ini adalah saat yang tepat negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan Konsultan Pajak yang berkompeten, profesional, dan berintegritas, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk tata laksana profesi Konsultan Pajak dalam bentuk Undang-Undang Konsultan Pajak.
“Kami berharap di hari jadi ke 59 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa menginisiasi lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak. Ini harapan terbesar dari Wajib Pajak dan Konsultan Pajak seluruh Indonesia, dan kami bersama-sama akademisi, Wajib Pajak, politisi akan terus memperjuangkan lahirnya Undang-Undang ini,” ujarnya.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Sekadar informasi, dikutip dari website resmi Kemenkeu, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR pada Senin (09/09/2024) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono menyampaikan bahwa rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun 2025 bertujuan untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Sasaran program dicapai melalui pelaksanaan lima kegiatan utama yakni pelayanan, komunikasi, dan edukasi; pengawasan dan penegakan hukum; ekstensifikasi penerimaan negara; penanganan keberatan/banding/gugatan; dan perumusan kebijakan administratif.
Sasaran program ini guna mendukung tercapainya target pendapatan negara dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Postur sementara RAPBN 2025, tercatat target pendapatan negara adalah Rp3.005,1 T atau 12,32% PDB, sementara rasio cost of collection terhadap pendapatan negara relatif rendah dibawah 1% pada 3 tahun terakhir.
Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Di bidang penerimaan pajak dengan penguatan implementasi coretax system, pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kompatibel dengan digital dan sistem perpajakan global, insentif fiskal untuk akselerasi investasi, optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence, serta penataan organisasi dan wajib pajak di kantor pelayanan pajak.
Di bidang pendapatan kepabeanan dan cukai, optimalisasi dilakukan melalui penguatan CEIS, pengembangan klafisikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan, penguatan dan pengembangan pengawasan, dan penguatan layanan ekspor. Sementara di bidang Penerimaan Negara Buka Pajak, optimalisasi melalui reformasi pengelolaan SDA dan BMN, pengembangan automatic blocking system dan simbara, serta penyempurnaan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PNBP. (bl)
IKPI, Jakarta: Hari ini Rabu 18 Sepetember 2024, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bogor telah memiliki ketua baru. Melalui pemilihan yang sangat demokratis, Andi Deswanta terpilih sebagai Ketua IKPI Cabang Bogor periode 2024-2029.
Sekadar informasi, suara pemilih Andi sebanyak 49 mengungguli pesaingnya yakni Hijrah Hafiddudin dengan 13 suara. Dengan selisih suara yang cukup jauh tersebut, Andi dinyatakan menang mutlak atas pesaingnya.
Ketua IKPI Cabang Bogor periode 2019-2024 Pino Siddharta mengatakan, bahwa total anggota IKPI Cabang Bogor yang mempunyai hak suara sekira 110 orang. Sedangkan anggota yang hadir pada pemilihan sebanyak 67 anggota.
“Jadi pemilihan ini sudah sangat kuorum, karena jumlahnya sudah melebihi 50 persen anggota yang memiliki hak suara,” kata Pino, di Bogor, Rabu (18/9/2024).
Dikatakan Pino, hasil pemilihan hari ini sudah langsung dilaporkan kepada Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld.
“Beliau memberikan selamat kepada ketua terpilih dan selamat juga atas kelancaran proses pemilihan,” katanya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld menyambut baik berbagai kerja sama yang dilakukan oleh IKPI dan lembaga pendidikan untuk pelaksanaan kursus Brevet Pajak. Namun demikian, hal itu akan dievaluasi ulang agar kerja sama yang dilakukan bisa mempunyai bobot yang lebih baik, baik dari sisi kualitas materi maupun pengajar.
Demikian dikatakan Ketum Vaudy usai melakukan kunjungan ke PT Jurnal Bijak Indonesia (JBI) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.
Dikatakan Vaudy, dinamisnya peraturan perpajakan di Indonesia menuntut konsultan pajak profesional harus terus mengupdate seluruh peraturan yang berlaku. Hal itu tidak terkecuali dengan para pengajar Brevet dan siswa yang dibimbingnya. Untuk itulah evaluasi kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan.
Lebih lanjut Vaudy mengatakan, kursus Brevet yang diselenggarakan oleh cabang nantinya akan menjadi salah satu sumber pemasukan dana bagi IKPI cabang, tentunya selain kegiatan PPL yang memang menjadi pemasukan yang pasti.
Untuk itu, Vaudy menghimbau agar bentuk kerjasama dan pengelolaan kelas Brevet antara IKPI dengan perguruan tinggi dan pihak swasta lainnya harus dilakukan secara bijak dan saling menguntungkan apabila hal itu dikerjasamakan.
“Kemungkinan akan ada evaluasi kerjasama secara menyeluruh pada tahun 2025 mendatang,” kata Vaudy.
Sekedar informasi, pada saat kunjungan ke IKPI Bantul Ketum Vaudy diajak oleh Direktur Utama PT JBI Edy Wahyudi berkunjung ke kantornya.
Menurut Edy, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara IKPI dengan lembaga pendidikan yang dipimpinnya agar kedepannya bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Brevet Pajak bagi para anggota IKPI.
“Kerja sama ini dilakukan sejak 28 April 2023 dan berakhir 27 April 2025,” kata Edy.
Dia berharap, dalam upaya menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan pajak, IKPI dan perusahaannya bisa terus berkolaborasi untuk menghasilkan berbagai program pelatihan yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti pembelajaran online interaktif dan simulasi kasus perpajakan terkini.
Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi para peserta pelatihan Brevet Pajak A dan B Terpadu.
Menurutnya, pelatihan brevet ini selain belajar tentang ketentuan formal dan material perpajakan juga tambahan peserta dilatih praktik langsung pembukuan online bersasis website.
“Harapannya, kami dapat memberikan pelatihan Brevet Pajak dengan biaya terjangkau namun tetap dengan kualitas terbaik baik dari sisi pengajar yang berasal dari anggota IKPI, Fiskus, akademisi dan praktisi perpajakan yang bereputasi dibidangnya,” ujar Edy.
PT JBI juga meminta IKPI sebagai penyedia e-modul selalu mengupdate dan power point pengajaran dapat disediakan oleh IKPI Pusat. (bl)
