Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI akan Gandeng Kanwil DJP se-Indonesia untuk Sosialisasikan Aplikasi Coretax

Posted on 23/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld, menyatakan akan menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Indonesia untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax System) yang rencananya akan dijalankan bertahap mulai Oktober sampai Desember 2024.

“Melalui 42 cabang IKPI diseluruh Indonesia, kami akan bekerja sama dengan Kanwil DJP/KPP untuk sosialisasi penggunaan aplikasi Coretax dan selanjutnya diteruskan kepada Wajib Pajak/klien dari masing-masing Konsultan Pajak,” kata Ketum Vaudy disela kegiatan edukasi Coretax System di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Dikatakan Vaudy, mengenai Coretax System saat ini DJP sedang pada tahap sosialisasi sebelum aplikasi ini dijalankan pada Januari 2025. “Coretax System ini adalah sistem administrasi layanan perpajakan dari DJP yang diklaim memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak,” ujarnya.

Dikatakan Vaudy, tujuan utama dari pembangunan Coretax System adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan cara antara lain mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan.

Adapun manfaat Coretax System lanjut Vaudy, adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan kemampuan analisis data.

Sebagai ketua umum asosiasi konsultan pajak yang menahkodai lebih dari 7.000 anggota, Vaudy berharap Coretax System mampu untuk:

1. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sehingga berdampak pada penerimaan negara dari sektor perpajakan.
2. User-friendly khususnya bagi Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Memperluas basis perpajakan sehingga diharapkan setiap Wajib Pajak telah terdata dalam sistem.
4. Terdatanya underground economy sehingga bisa masuk pada sistem perpajakan.
5. Memudahkan bagi Konsultan Pajak sebagai intermediary antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak. (bl)

Ketum Vaudy Bersama Ratusan Anggota IKPI se-Jabodetabek Hadiri Edukasi Coretax

Posted on 23/09/202423/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sekira 100 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memenuhi undangan edukasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Hadir pada kesempatan ini, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI (Vaudy Starworld dan Jetty) Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin Rahman, Ketua Departemen FGD Pino Siddharta, serta pengurus dan anggota IKPI dari berbagai cabang di Jabodetabek.

Dalam kesempatan itu, DJP memberikan simulasi penggunaan fitur-fitur pada aplikasi Coretax kepada para konsultan yang hadir. Tujuannya, ketika diberlakukan pada Januari 2025 nantinya, konsultan pajak sudah memahami dan bisa menerapkan hal itu kepada klien dan bahkan mengajarkan kepada rekan konsultan pajak lainnya yang belum mengerti penggunaan aplikasi tersebut. (Foto/Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Pentingnya Melakukan Tax Diagnostic Review untuk Mitigasi Risiko

Posted on 22/09/202422/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Maraknya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Pemeriksaan Pajak, dan Produk berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh para Wajib Pajak akhir-akhir ini, sepertinya harus memerlukan perhatian khusus. Hal ini dilakukan untuk melakukan mitigasi risiko melalui review mandiri terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Demikian dikatakan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jambi, saat memberikan tanggapan mengenai alasan menggelar PPL dengan mengangkat tema “Tax Diagnostic Review: SP2DK, Pemeriksaan, Pembatalan SKP, dan Keberatan” di Odua Weston Jambi Hotel, Sabtu (21/9/2024).

Hadir sebagai pembicara kunci, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, narasumber Sempurna Bahri dan Edi Kurniawan sebagai moderator pada acara tersebut.

Dikatakan Nurlena, pada PPL terstruktur ini hadir sebanyak 49 peserta yang merupakan anggota IKPI Cabang Jambi. “Mereka sangat antusias mendengarkan sekaligus aktif bertanya kepada narasumber,” kata Nurlena.

Lebih jauh Nurlena mengungkapkan, mengapa tema PPL ini menjadi menarik untuk dibahas lebih mendalam?. Menurutnya, Tax Diagnostic Review merupakan salah satu jasa yang dapat ditawarkan oleh Konsultan Pajak, khususnya Konsultan Pajak Anggota IKPI Cabang Jambi kepada wajib pajak di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang ingin melakukan review terhadap potensi kekurangan pembayaran pajak selama lima tahun terakhir.

Karena lanjut Nurlena, bilamana Wajib Pajak belum mempunyai sumber daya manusia (SDM) bidang perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut dapat menggunakan jasa Konsultan Pajak profesional khususnya dari IKPI Cabang Jambi untuk membantu permasalahan pelaporan perpajakannya.

Sekadar informasi, hadir dalam PPL IKPI Cabang Jambi, Ketum Vaudy Starworld, Waketum Jetty, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman, dan Ketua Pengda Sumatera Bagian Selatan Rudy Gani bersama Sekretaris Pengda M Ridwan.

Sekadar informasi, selain menghadiri PPL, Ketum Vaudy beserta jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah IKPI Sumbagsel, Pengurus IKPI Cabang Jambi, anggota IKPI Jambi melakukan kunjungan ke KPP Pratama Jambi Telanaipura dalam rangka silaturahmi dan audiensi dengan Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura Edi Sihar Tambunan dan Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan Subandiyono yang diwakili Kasi Pelayanan Maulana Marzuki dan Kasi Pengawasan Heru. (bl)

Teten Dharmawan Kembali Pimpin IKPI Cabang Lampung Periode 2024-2029

Posted on 22/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Lampung, kembali memilih Teten Dharmawan sebagai ketua cabang periode 2024-2029, pada Sabtu (21/9/2024). Sebanyak 17 anggota yang hadir sepakat memilih Dharmawan kembali menjadi ketua, sehingga pemilihan dilakukan secara aklamasi.

Menanggapi kepemimpinannya di periode kedua ini, Dharmawan menyatakan akan bersinergi dengan berbagai pihak seperti DJP Kanwil Lampung dan Kanwil Bengkulu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hingga Pemerintah Provinsi Lampung dan Bengkulu.

“Kami akan bersinergi dengan melakukan berbagai kolaborasi kegiatan perpajakan,” kata Dharmawan, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut Dharmawan mengatakan, tujuan dari kolaborasi itu nantinya bukan hanya untuk membantu pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak, tetapi juga untuk membumikan IKPI di Provinsi Lampung.

“IKPI Cabang Lampung juga akan berperan aktif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti menyosialisasikan pengisian SPT Tahunan, dan kegiatan lainnya,” kata Dharmawan.

Sekadar informasi, penjaringan calon ketua cabang dilakukan oleh panitia pemilihan dengan menggunakan Google Form, dan diikuti 30 pemilih dari total 40 anggota cabang Lampung.

Pada penjaringan itu, Dharmawan memperoleh 21 suara, sedangkan kontestan lainnya yakni Endang Rusyana 3 suara, Eddy Lelono 2 suara, Henry K Yuza 1 suara, Bambang S 1 suara, dan kotak kosong 2 suara.

Namun demikian, pada saat pemilihan yang dilaksanakan di Rumah Makan Kayu, Bandar Lampung pada Jumat 20 September 2024, anggota yang hadir hanya 17 dan sepakat meminta Dharmawan untuk kembali memimpin IKPI Cabang Lampung.

Berikut susunan panitia pemilihan IKPI Cabang Lampung:

1.Ketua Panitia Bambang S,

2.Sekretaris 1 Elda Tambara

3.Sekretaris 2 Heltati.

(bl)

Moot Court Pengadilan Pajak Ajari Peserta tentang Beracara Sesungguhnya

Posted on 22/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI Cabang Jakarta Pusat) menggelar PPL Moot Court Pengadilan Pajak di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024). Acara ini dihadiri oleh 108 peserta, yang terdiri dari para Konsultan Pajak dan masyarakat umum.

Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono yang mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld pada kegiatan tersebut mengatakan, pelaksanaan kegiatan PPL Moot Court dalam kegiatan IKPI Cabang Jakarta Pusat sangatlah baik, mengingat tidak semua konsultan pajak atau calon konsultan pajak pernah beracara di Pengadilan Pajak.

“Kegiatan ini akan memberikan pengalaman nyata bagi peserta, mengingat materi dan situasi dibuat persis seakan berada diruang persidangan dengan kehadiran Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Pemohon Gugatan/Banding, dan Tergugat/Terbanding. Dan disini juga peserta bisa belajar beracara dengan proses dan mekanisme persidangan,” kata Jemmi di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Dengan mendatangkan narasumber berkompeten, yakni Dr. Drs. Hariyasin, Ak. CA, SH, MH, yang juga merupakan salah satu Anggota Dewan Kehormatan IKPI, kegiatan PPL Moot Court ini diyakini menjadi pilihan tepat untuk menambah ilmu konsultan pajak, khususnya saat menghadapi sengketa perpajakan dan/atau kepabeanan baik upaya hukum gugatan maupun banding di pengadilan.

“PPL ini sangat bagus, baik dari sisi penyelenggaraan maupun tema yang diambil. Saya menyampaikan pesan dari Pak Ketum Vaudy Starworld, yang meminta seluruh anggotanya bersatu bersama membangun IKPI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat 2019-2024 Hendrik Saputra mengatakan, acara Moot Court kali ini mengusung konsep yang menarik dalam bentuk workshop, dan sesi interaktif dari Hariyasin yang merupakan pakar pajak dan penulis buku “Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia (Banding-Gugatan).

Keahliannya dalam menyampaikan materi, kata Hendrik, membuat peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi, menggali berbagai aspek praktik beracara di Pengadilan Pajak.

Menurutnya, penyelenggaraan moot court ini dilatarbelakangi oleh masukan dari para anggota IKPI Jakarta Pusat yang mengungkapkan bahwa banyak di antara mereka yang belum memiliki pengalaman beracara di Pengadilan Pajak.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan praktik di Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam profesi Konsultan Pajak.

Sebagai Konsultan Pajak kata Hendrik, pemahaman mengenai Moot Court sangat penting. Hal ini karena dalam praktik profesi, Konsultan Pajak bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan hak-hak perpajakan Wajib Pajak.

Proses yang dilalui mulai dari pemeriksaan pajak, keberatan, hingga banding, dan gugatan di Pengadilan Pajak membutuhkan pemahaman mendalam tentang aturan dan prosedur. Dengan memahami Moot Court, Konsultan Pajak dapat lebih siap dalam mewakili klien mereka di Pengadilan.(bl)

Ketum Vaudy Komitmen Jaga Kebersamaan antar Pengurus dan Anggota IKPI di Pusat, Pengda dan Cabang

Posted on 21/09/202421/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld, terus menjaga komitmennya untuk merangkul seluruh pengurus baik di tingkat pusat, pengda, hingga cabang, bahkan sesama anggota. Hal itu diyakini menjadi salah satu kunci sukses dalam menjalankan roda organisasi.

Dikatakan Vaudy, dengan kebersamaan segala pekerjaan apapun akan menjadi ringan. Bahkan dengan kebersamaan pula suasana sepi akan hilang, dan menjadi keceriaan untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Baru-baru ini Ketum Vaudy bersama dengan Waketum Jetty, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin melakukan kunjungan ke IKPI Cabang Jambi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kolaborasi IKPI dengan Kanwil DJP khususnya Kantor Pelayanan Pajak di wilayah itu.

Namun demikian, pertemuan itu tidak hanya membahas kegiatan asosiasi saja, melainkan berbagai obrolan-obrolan “receh” juga menghiasi pertemuan itu.

“Hubungan saya dengan anggota dan pengurus daerah serta cabang bukan hanya antara Ketum, pengurus, dan anggota, tetapi sudah kepada hubungan pertemanan,” kata Vaudy, Sabtu (21/9/2024).

Hubungan pertemanan menurut Vaudy, menjadikan mereka tidak ada sekat dalam mengobrol, baik dalam memberikan usulan, maupun hal lainnya untuk kemajuan IKPI.

Konsep merangkul anggota sebagai teman, memang sudah ditanamkan jauh sebelum Vaudy terpilih sebagai sebagai Ketum IKPI 2024-2029. Karena dia meyakini, hubungan pertemanan akan jauh lebih cair dibandingkan harus menjalankan asosiasi sebesar IKPI dengan cara “kaku”.

“Kita serius untuk membawa IKPI lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi semua itu harus didasari dengan kebersamaan terlebih dahulu, dan baru semua bisa terlaksana,” kata Vaudy. (bl)

Suryani Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat

Posted on 21/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat Suryani, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Cabang dalam pemilihan yang diselenggarakan di Ibis Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) malam.

Ketua Cabang IKPI Jakarta Pusat 2019-2024 Hendrik Saputra mengatakan, Suryani merupakan Ketua Cabang perempuan pertama di wilayah Pengda DKI. “Sudah waktunya perempuan ikut menjadi pemimpin, dan kami meyakini Ibu Suryani mampu membawa IKPI Cabang Jakarta Pusat menjadi lebih maju,” kata Hendrik di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Dikatakan Hendrik, dalam Rapat Anggota Cabang pada 17 September 2024 dibentuklah panitia untuk pemilihan ketua cabang yang terdiri dari Heri Purwanto, Tjhai Fung Piau, dan Gustaf R. Tania. Setelah itu, panitia meminta seluruh anggota IKPI Cabang Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Cabang.

“Sampai akhir pendaftaran hanya Ibu Suryani sebelumnya menjabat sebagai Humas IKPI Jakarta Pusat periode 2014-2019, dan Bendahara 2019-2024 yang mencalonkan, dan pada 20 September 2024 secara otomatis beliau terpilih secara aklamasi, karena tidak ada calon lainnya yang mendaftar,” ujarnya.

Hendrik yang saat ini dipercaya Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, untuk menjadi Pengurus Pusat berharap Suryani bisa membawa IKPI Cabang Jakarta Pusat lebih besar dan dikenal oleh masyarakat dan aktif berkolaborasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak hingga Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya.

Di masa kepemimpinan Ketum Vaudy ini kata Hendrik, beliau menekankan IKPI harus bermanfaat bukan hanya untuk anggota, tetapi juga untuk bangsa dan negara.

“Salah satu yang harus digencarkan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena untuk tahun 2025 pemerintah mematok target penerimaan pajak yang tinggi dan IKPI mempunyai kewajiban moril untuk membantu pencapaian itu,” ujarnya.

Sementara itu, dengan visi “Maju Bersama IKPI Cabang Jakarta Pusat”, sebagai Ketua Cabang Terpilih, Suryani menyampaikan komitmennya untuk membawa cabang ini lebih maju.

Pada kesempatan itu, Suryani mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan anggota. Ia juga meminta dukungan agar bersama-sama menjaga kekompakan dan kebersamaan sesama anggota sehingga IKPI Cabang Jakarta Pusat semakin Jaya!. (bl)

Ketum IKPI Kunjungi KPP Jambi Telanaipura, Minta Anggotanya Aktif Bantu DJP

Posted on 20/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty dan jajaran Pengurus Pusat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jambi Telanaipura. Kunjungan pertama ini sekaligus sebagai implementasi janji kampanye Vaudy beberapa waktu lalu, untuk lebih berperan aktif dan mendekatkan diri dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Indonesia, bukan hanya di pusat tetapi sampai ketingkat Kanwil bahkan KPP.

Dalam kesempatan itu, Vaudy menekankan pentingnya IKPI secara intensif melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, khususnya di dalam pengisian SPT Tahunan.

“Kami berkomitmen membantu pemerintah untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Tujuannya, agar target pajak yang ditetapkan bisa tercapai. Nah salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pengisian SPT Tahunan,” kata Vaudy, Jumat (20/9/2024).

Lebih kanjut Vaudy mengungkapkan, sebagai intermediaries dari DJP, IKPI mempunyai tanggung jawab moril untuk menyadarkan Wajib Pajak mengenai pentingnya pajak untuk membangun bangsa dan negara.

Sekadar informasi, acara bersama antara IKPI, DJP/KPP, dengan Asosiasi Pengusaha dan Wajib Pajak ini sekaligus mengenalkan IKPI secara luas khususnya di Provinsi Jambi.

“Jadi kita harus aktif menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuannya agar IKPI semakin dikenal luas sekaligus Wajib Pajak memahami perpajakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala KPP Jambi Telanaipura Edi Sihar Tambunan, meminta IKPI terus mendorong Wajib Pajak untuk rutin menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

“Kami juga meminta IKPI ⁠membantu sosialisasi Core Tax System, yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2024. Kami butuh IKPI untuk membantu menyosialisasikannya,” kata Edi.

Selain itu, Edi meminta ⁠anggota IKPI untuk membantu Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. “Agar anggota IKPI dikenal oleh pegawai KPP saya sarankan untuk menggunakan identitas IKPI seperti pin, lencana, jasket, atau kartu anggota supaya langsung dikenal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Edi juga mengapresiasi hubungan KPP dengan IKPI Jambi yang terjalin sangat baik. Karena seringkali mereka melakukan kolaborasi pada kegiatan perpajakan.

Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut Ketum IKPI Vaudy Starworld, Waketum IKPI Jetty, ⁠Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin Rahman, ⁠Anggota Departemen Pendidikan Sempurna Bahri, Ketua Pengda Sumbagsel Rudy Gani, ⁠Sekretaris Pengda Sumbagsel M Ridwan, Ketua Cabang Jambi Nurlena serta ⁠pengurus dan anggota IKPI Cabang Jambi. (bl)

DJP Bantah ada Kebocoran Data Wajib Pajak

Posted on 20/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklaim telah menyelesaikan penelitian mereka terkait dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti seperti dikutip dari CNN Indonesia mengatakan dari hasil penelitian itu, pihaknya menyampaikan bahwa data log acces di Direktorat Jenderal Pajak dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami kebocoran data secara langsung dari sistem informasi di instansinya.

“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dwi tidak menyebut secara tegas, apakah hasil penelitian itu menyatakan tidak ada kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi hingga Sri Mulyani.

Yang pasti katanya, terhadap dugaan kebocoran data NPWP yang ramai belakangan ini sudah dikoordinasikan instansinya dengan Kemenkominfo, BSSN, Kepolisian.

“DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan

terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data

dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” katanya.

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9/2024).

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” ujar Teguh dalam unggahannya.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya. (bl)

Pemerintah Targetkan Rp 2.490 Triliun Penerimaan Pajak 2025.

Posted on 20/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto wajib mengejar target setoran perpajakan sebesar Rp 2.490 triliun pada 2025. Target perpajakan itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang baru saja disahkan oleh DPR.

Merujuk pada salinan RUU APBN 2025 yang telah disahkan, penerimaan perpajakan bersumber dari pendapatan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional.

Untuk pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433 triliun. Sementara untuk pendapatan perdagangan internasional dipatok Rp 57,4 triliun.

Berikut ini merupakan target penerimaan perpajakan di tahun pertama Prabowo.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

-Pajak penghasilan Rp 1.209 triliun

-Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah Rp 945 triliun

-Pajak bumi dan bangunan Rp 27,1 triliun

-Pendapatan cukai Rp 244 triliun

-Pendapatan pajak lainnya Rp 7,7 triliun

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

-Bea masuk Rp 52 triliun

-Bea keluar Rp 4,4 triliun