Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Penghasilan Selebgram Cilik Tetap Kena Pajak, Begini Skema Pelaporannya

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Perkembangan media sosial telah melahirkan beragam profesi baru, salah satunya selebriti Instagram atau selebgram. Menariknya, profesi ini tidak hanya digeluti oleh orang dewasa. Sejumlah anak dengan popularitas tinggi di media sosial kini juga aktif menerima kerja sama komersial, mulai dari endorsement hingga iklan produk.

Fenomena selebgram cilik ini memunculkan pertanyaan di bidang perpajakan, terutama terkait kewajiban pajak bagi anak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam praktik kerja sama, agensi atau perusahaan kerap meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak untuk keperluan administrasi perpajakan, termasuk pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Mengacu pada penjelasan yang dimuat di laman Pajak.go.id, otoritas pajak menegaskan bahwa pihak pemberi penghasilan tetap berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima selebgram cilik. Sejak implementasi Coretax DJP, proses pemotongan pajak tersebut dapat langsung menggunakan NIK anak, meskipun yang bersangkutan belum memiliki NPWP.

Lalu, bagaimana perlakuan penghasilan tersebut dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?

Dalam sistem perpajakan Indonesia, keluarga diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menegaskan bahwa penghasilan seluruh anggota keluarga digabung dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga.

Artinya, penghasilan anak yang belum dewasa, termasuk dari aktivitas sebagai selebgram, tidak dilaporkan secara terpisah. Anak tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan sendiri. Seluruh penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, dan dilaporkan dalam SPT Tahunan orang tua tersebut.

Ketentuan ini juga diperkuat melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 yang mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan anak dilakukan sepanjang anak telah tercatat dalam Data Unit Keluarga (DUK) untuk kepentingan administrasi pajak. Dalam DUK tersebut, tercakup seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.

Dengan demikian, meskipun bukti potong PPh Pasal 21 diterbitkan atas nama anak menggunakan NIK, penghasilan selebgram cilik tetap menjadi bagian dari penghasilan orang tua. Penghasilan tersebut dilaporkan pada bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas di SPT Tahunan orang tua.

Pajak yang telah dipotong atas penghasilan anak juga tidak hilang begitu saja. Nilai PPh Pasal 21 yang tercantum dalam bukti potong dapat dikreditkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan orang tua, sehingga mengurangi pajak terutang pada akhir tahun.

Namun demikian, orang tua tetap perlu memastikan kesesuaian data penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan. Jika suatu saat dilakukan klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak diharapkan mampu menunjukkan dokumen pendukung seperti kontrak kerja sama, invoice, serta bukti transfer penghasilan anak.

Kepatuhan administrasi sejak awal dinilai penting agar pengelolaan pajak penghasilan selebgram cilik tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, sekaligus mencerminkan praktik perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab di era ekonomi digital. (alf)

Ing Ing Cindy Eva: Kepemimpinan Daerah IKPI Bertumpu pada Kolaborasi, Keluarga, dan Pendekatan Humanis

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Peran perempuan dalam memimpin organisasi profesi turut menjadi sorotan dalam Talkshow Edisi Hari Ibu IKPI bertema “Perempuan IKPI: Berbagi Waktu antara Karier Profesi dan Keluarga” yang digelar secara online pada Senin, (22/12/2025) oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Ketua Pengurus Daerah IKPI Kepulauan Riau, Ing Ing Cindy Eva, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar memimpin organisasi di daerah adalah mengajak pengurus dan anggota untuk tetap aktif di tengah kesibukan profesional masing-masing.

Ia memahami bahwa setiap anggota memiliki jadwal padat, mulai dari mengelola kantor hingga memenuhi janji dengan fiskus. Oleh karena itu, pendekatan formal seperti rapat rutin tidak selalu efektif untuk membangun kebersamaan organisasi.

Sebagai solusi, Ing Ing Cindy memilih pendekatan yang lebih santai dan humanis. Ia kerap mengajak pengurus dan anggota bertemu secara informal, seperti ngopi bersama, untuk membuka ruang diskusi ringan namun bermakna tentang profesi, regulasi baru, hingga tantangan di lapangan.

Menurutnya, diskusi informal justru sering melahirkan solusi dan memperkuat sinergi antaranggota. Ia juga mendorong ketua cabang dan pengurus lainnya untuk aktif membangun komunikasi serupa agar organisasi tetap hidup dan solid.

Di sisi lain, Ing Ing Cindy menaruh perhatian besar pada hubungan IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Kepulauan Riau. Ia berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan Kanwil dan KPP setempat sebagai mitra strategis organisasi.

Hubungan yang harmonis tersebut membuahkan hasil positif. IKPI Kepulauan Riau kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan kolaboratif bersama DJP, termasuk acara peringatan tertentu yang bahkan tidak melibatkan organisasi profesi lain.

Dalam kehidupan pribadi, Ing Ing Cindy juga harus menyeimbangkan peran sebagai pemimpin organisasi, konsultan pajak, istri, dan ibu. Diskusi profesional dengan suami yang juga konsultan pajak kerap terjadi, bahkan hingga ke rumah, namun ia memastikan hal tersebut tidak mengganggu keharmonisan keluarga.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang justru memperkaya pemahaman terhadap aturan pajak. Diskusi internal di rumah dan tim kerja menjadi bekal penting sebelum berdialog dengan fiskus maupun klien.

Menutup paparannya, Ing Ing Cindy menyebut perempuan IKPI, khususnya di daerah, sebagai sosok “tangguh”. Ia menilai perempuan mampu menjalani peran profesional dan keluarga secara seimbang, dengan tetap menghadirkan kehangatan bagi anak-anak dan keluarga, sebagaimana semangat Hari Ibu yang diperingati dalam kegiatan IKPI tersebut. (bl)

Jeklira Tampubolon: Dukungan Keluarga dan Jejaring Global Kunci Perempuan IKPI Bertahan dan Berkembang

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Peran perempuan dalam profesi konsultan pajak kembali menjadi sorotan dalam Talkshow Edisi Hari Ibu IKPI bertema “Perempuan IKPI: Berbagi Waktu antara Karier Profesi dan Keluarga” yang diselenggarakan pada Senin (22/12/2025), oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Anggota Departemen Hubungan Internasional IKPI, Jeklira Tampubolon, menekankan bahwa dukungan keluarga merupakan fondasi utama bagi perempuan konsultan pajak untuk bertahan dalam tekanan profesi yang tinggi.

Ia mengenang masa-masa awal berkarier ketika beban pekerjaan sangat berat, terutama saat periode pelaporan pajak. Lembur hingga pagi hari bahkan berlanjut ke hari berikutnya menjadi hal yang lumrah, kondisi yang menuntut pengertian dan kepercayaan penuh dari keluarga.

Menurut Jeklira, kepercayaan dari pasangan tidak datang secara instan. Kepercayaan itu dibangun melalui waktu, konsistensi, dan profesionalisme. Setelah keluarga memahami karakter pekerjaan konsultan pajak, tekanan psikologis pun berkurang secara signifikan.

Dalam kapasitasnya di Departemen Hubungan Internasional IKPI, Jeklira aktif mendukung kerja sama lintas negara, khususnya dengan negara-negara anggota Asia Oceania Tax Consultants’ Association (AUTKA). Forum ini menjadi wadah penting untuk memperluas wawasan dan jejaring konsultan pajak Indonesia di tingkat global.

Ia menilai keikutsertaan dalam forum internasional memberi manfaat nyata, mulai dari peningkatan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi lintas budaya, hingga peluang kolaborasi profesional. Bahkan, tidak jarang jejaring yang terbangun berujung pada kerja sama konkret antarnegara.

Jeklira juga menyoroti keunikan perempuan Indonesia yang harus menjalankan peran profesional sekaligus menjaga relasi keluarga besar. Menurutnya, kompleksitas budaya tersebut justru membentuk ketangguhan yang menjadi keunggulan perempuan konsultan pajak Indonesia di mata internasional.

Dalam mengelola tim profesional, Jeklira menekankan pentingnya menempatkan sumber daya manusia sebagai aset utama. Ia percaya bahwa perhatian terhadap kesejahteraan dan pengembangan staf menjadi kunci menjaga keberlanjutan organisasi dan rendahnya tingkat pergantian karyawan.

Menutup paparannya, Jeklira berpesan kepada konsultan pajak muda, khususnya perempuan, untuk memastikan profesi ini dijalani dengan passion. “Jika sudah yakin, manfaatkan usia muda untuk belajar, membangun kredensial, dan memperluas exposure agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi,” ujarnya.

Talkshow Hari Ibu IKPI yang berlangsung pada 22 Desember 2025 tersebut juga menghadirkan Ratna Febrina, Ketua Departemen Hukum IKPI, serta Ing Ing Cindy Eva, Ketua Pengurus Daerah IKPI Kepulauan Riau, dengan Indah Citraningtyas selaku moderator. (bl)

Ratna Febrina: Dukungan Keluarga Fondasi Utama Perempuan IKPI Menjaga Karier dan Organisasi

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Hukum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ratna Febrina, menegaskan bahwa keberhasilan perempuan dalam profesi konsultan pajak tidak dapat dilepaskan dari peran dan dukungan keluarga. Pesan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ibu yang digelar secara online oleh IKPI, Senin (22/12/2025) yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara karier dan kehidupan rumah tangga.

Menurut Ratna, profesi konsultan pajak memiliki ritme kerja yang dinamis dan kerap diwarnai tenggat waktu ketat. Permintaan klien, proses pemeriksaan, hingga sengketa pajak sering kali menuntut kesiapan profesional di luar jam kerja formal.

Dalam situasi tersebut, dukungan pasangan menjadi faktor krusial. Ratna menekankan bahwa izin dan kepercayaan dari suami memberikan ketenangan batin bagi perempuan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya secara optimal tanpa beban psikologis berlebihan.

Selain dukungan keluarga, kemampuan mengatur waktu dan mendelegasikan pekerjaan menjadi kunci menjaga keseimbangan peran. Ratna menilai perempuan tidak harus mengerjakan semua hal sendiri, baik di rumah maupun di kantor, agar tidak mengalami kelelahan yang berkepanjangan.

Di lingkungan organisasi, prinsip delegasi juga ia terapkan. Sebagai Ketua Departemen Hukum IKPI, Ratna membagi tugas secara proporsional, menetapkan prioritas kerja, dan mendorong penguatan kapasitas tim agar organisasi tetap berjalan efektif.

Departemen Hukum IKPI memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola organisasi, mulai dari penelaahan perjanjian kerja sama, penyusunan regulasi internal, hingga keterlibatan dalam pembahasan kebijakan perpajakan nasional.

Ratna juga menekankan pentingnya regenerasi profesi, khususnya bagi perempuan konsultan pajak. Ia mendorong peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan pengalaman praktik agar konsultan pajak perempuan siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Dalam talkshow Hari Ibu IKPI tersebut, Ratna Febrina hadir sebagai narasumber bersama Jeklira Tampubolon dan Ing Ing Cindy Eva, dengan moderator Indah Citraningtyas, yang bersama-sama menegaskan bahwa dukungan keluarga adalah fondasi utama perempuan IKPI dalam menjaga harmoni antara profesi, organisasi, dan peran keibuan. (bl)

IKPI Dorong Anggota Buka Layanan Probono UMKM, Ketum Vaudy: Agar Keberadaan IKPI Dirasakan Masyarakat Sekitar

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas perannya dalam mendukung peningkatan literasi dan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain menyiapkan Tax Clinic UMKM terpusat, IKPI juga mendorong para anggotanya untuk membuka layanan konsultasi pajak secara probono di kantor masing-masing.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan agar keberadaan IKPI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya UMKM yang selama ini masih membutuhkan pendampingan perpajakan secara langsung dan mudah diakses.

Menurut Vaudy, banyak pelaku UMKM yang sebenarnya ingin patuh pajak, namun terkendala keterbatasan pemahaman dan minimnya akses konsultasi. Dengan membuka layanan probono di kantor anggota IKPI yang tersebar di berbagai daerah, UMKM diharapkan tidak lagi merasa pajak sebagai sesuatu yang rumit, menjadi beban, dan menakutkan.

“Melalui layanan probono ini, kami ingin mendekatkan konsultan pajak dengan masyarakat. UMKM bisa datang langsung ke kantor anggota IKPI di wilayahnya untuk bertanya dan belajar, tanpa harus khawatir soal biaya,” ujar Vaudy.

Ia menegaskan, program ini merupakan bentuk pengabdian profesi sekaligus kontribusi nyata IKPI dalam membantu pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam melakukan edukasi perpajakan yang lebih membumi dan berkelanjutan.

Vaudy berharap, dengan semakin seringnya interaksi antara konsultan pajak dan UMKM di daerah, akan tumbuh kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari proses usaha yang sehat. Pendampingan yang diberikan pun difokuskan pada hal-hal praktis, mulai dari pengenalan kewajiban pajak, pencatatan sederhana, hingga pelaporan yang benar.

“Keberadaan IKPI tidak boleh hanya terasa di tingkat pusat. Justru kami ingin masyarakat mengenal IKPI di lingkungan mereka sendiri, sebagai mitra yang siap membantu UMKM berkembang dan tertib pajak,” katanya.

Melalui dorongan kepada anggota untuk aktif membuka layanan probono, IKPI optimistis peran konsultan pajak akan semakin relevan di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi IKPI sebagai organisasi profesi yang tidak hanya berorientasi pada anggotanya, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. (bl)

Fun Walk 2025 IKPI Cabang Medan Pererat Kekompakan Anggota dalam Suasana Penuh Kebersamaan

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan sukses menyelenggarakan kegiatan Fun Walk 2025 pada Minggu, (7/12/2025) Kegiatan ini diisi dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari jalan pagi bersama, senam, mini games, hingga pengundian lucky draw, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Kegiatan Fun Walk 2025 diikuti oleh total sekitar 130 peserta, dengan rincian 83 orang Anggota IKPI, 8 orang Peserta Umum, serta 39 orang Keluarga atau Teman Peserta. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi tujuan utama kegiatan ini.

Acara dibuka oleh Loly selaku Ketua Panitia Fun Walk 2025. Dalam sambutannya, disampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi.

Setelah sambutan Ketua Panitia, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Hery selaku Wakil Ketua yang mewakili IKPI Pengurus Daerah (Pengda) Sumbagut. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi atas inisiatif dan kekompakan IKPI Cabang Medan dalam menyelenggarakan kegiatan Fun Walk 2025 sebagai sarana mempererat kebersamaan anggota. Dukungan dan harapan juga disampaikan agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat soliditas organisasi IKPI di wilayah Sumatera bagian utara.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan Fun Walk 2025.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ebenezer Simamora selaku Ketua IKPI Cabang Medan dan Suparman selaku Bendahara IKPI Cabang Medan sebagai donatur utama hadiah undian Fun Walk. Apresiasi juga disampaikan kepada Hang Bun selaku Wakil Ketua I IKPI Cabang Medan yang berpartisipasi memimpin doa pembuka kegiatan.

Selain itu, Pony selaku Wakil Ketua II IKPI Cabang Medan turut berkontribusi sebagai donatur konsumsi berupa roti dan air mineral sekaligus bertugas sebagai pembawa acara. Loly selaku Anggota Bidang Sosial, Olahraga, Bina dan Sapa yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Fun Walk 2025, memberikan sumbangsih tenaga dan materi, termasuk pengurusan perizinan kegiatan serta peran sebagai pembawa acara.

Dukungan juga datang dari Anastasia Adrian selaku Koordinator Bidang Sosial, Olahraga, Bina dan Sapa berupa susu Milk Life, minuman isotonic Hydroplus, hadiah Fun Walk berupa tiga unit dispenser, tiga lampu darurat, dua kipas ukuran 6, dua kipas ukuran 8, serta dukungan sponsor sirup Kurnia. Usman selaku Wakil Bendahara berperan sebagai koordinator pengadaan baju Fun Walk, sementara Burhan selaku Koordinator Tim Khusus Bidang Hukum, FGD, dan Konsultasi memberikan sumbangsih konsumsi peserta berupa bubur kacang hijau.

Rita turut berkontribusi sebagai donatur pengadaan snack sehat. Dokumentasi kegiatan dilakukan oleh Edward Kwek dan Nursiang selaku fotografer kegiatan. Sementara itu, Ester bertugas sebagai instruktur senam yang memandu peserta sepanjang sesi senam pagi.

Mayawaty selaku Bendahara IKPI Pengda Sumbagut juga memberikan sumbangsih tenaga dalam persiapan kegiatan serta dukungan berupa aquarium untuk keperluan pengundian. Dukungan teknis turut diberikan oleh Kenrix Tanvano dalam pengoperasian drone. Selain itu, kegiatan ini turut didukung oleh seluruh jajaran panitia lainnya, yaitu Silvia Koesman, Novianna, Sulimin, Herlina, Asmawati, Jenny, Lina, Christina, serta Edi Putra.

Kegiatan Fun Walk 2025 ini diselenggarakan sebagai upaya untuk memupuk kekompakan, kebersamaan, dan solidaritas antar anggota IKPI Cabang Medan beserta keluarga. Setelah rangkaian kata sambutan, para peserta memulai kegiatan dengan berjalan pagi bersama dari Kantor Sekretariat IKPI Cabang Medan menuju kawasan Lapangan Merdeka Walk. Kegiatan jalan pagi ini menjadi momen kebersamaan yang mempererat keakraban antar anggota, keluarga, dan peserta umum dalam suasana santai dan penuh semangat.

Setibanya di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan senam pagi bersama yang dipandu oleh Ester selaku instruktur senam. Gerakan senam yang energik dan mudah diikuti berhasil membangkitkan semangat peserta serta menciptakan suasana ceria di pagi hari.

Meskipun kegiatan berlangsung di tengah rintik hujan pada pagi hari, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta untuk tetap mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias. Suasana kebersamaan semakin terasa saat sesi pengundian lucky draw digelar, dengan total sekitar 60 hadiah yang dibagikan kepada para peserta.

Hadiah utama berupa sepeda lipat, disertai beragam hadiah menarik lainnya seperti dispenser, air fryer, logam mulia Antam 0,1 gram, kipas angin, voucher diskon PPL dan kelas Brevet, serta berbagai hadiah hiburan lainnya yang menambah kemeriahan acara.

Melalui kegiatan Fun Walk 2025 ini, IKPI Cabang Medan berharap semangat kebersamaan dan kekompakan antar anggota dapat terus terjaga dan semakin memperkuat soliditas organisasi.

IKPI Segera Buka Tax Clinic UMKM, Anggota Diminta Ambil Peran Edukasi Pajak

Posted on 24/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tengah mematangkan rencana pembukaan Tax Clinic UMKM sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi profesi dalam mendukung peningkatan literasi dan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026 dan akan menjadi ruang konsultasi pajak gratis bagi wajib pajak UMKM.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa kehadiran Tax Clinic UMKM merupakan bentuk dukungan konkret IKPI kepada pemerintah, khususnya Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam melakukan edukasi dan pendampingan perpajakan kepada pelaku usaha skala kecil.

“Kami akan membantu pelaku UMKM yang Omzetnya di bawah Rp 4,8 M per tahun, kata Vaudy, Rabu (24/12/2025).

Menurut Vaudy, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa pemahaman memadai mengenai kewajiban perpajakan. Melalui Tax Clinic, IKPI ingin memperkenalkan pajak sejak dini kepada UMKM, mulai dari pemahaman dasar, kewajiban administrasi, hingga pengisian dan pelaporan pajak secara benar dan sederhana.

“Tax Clinic ini kami desain sebagai ruang belajar sekaligus konsultasi. Tujuannya bukan hanya membantu UMKM patuh pajak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa pajak adalah bagian dari keberlangsungan usaha dan pembangunan,” ujar Vaudy.

Seluruh layanan dalam Tax Clinic UMKM akan diberikan secara probono oleh anggota IKPI yang bersedia terlibat. Untuk menjaga kualitas layanan, anggota yang mendaftar sebagai relawan akan terlebih dahulu mengikuti training of trainer (ToT) agar memiliki standar pemahaman dan metode edukasi yang seragam.

Pendaftaran anggota IKPI yang ingin terlibat dalam program probono ini akan dilakukan melalui Google Form yang nantinya disiapkan oleh Sekretariat Pengurus Pusat IKPI. Vaudy mengajak para anggota untuk aktif berpartisipasi, mengingat program ini juga menjadi sarana pengabdian profesi kepada masyarakat.

Tax Clinic UMKM rencananya akan berlokasi di Kantor IKPI Fatmawati, Jakarta Selatan, yang selama ini memang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Setiap wajib pajak UMKM akan mendapatkan waktu konsultasi selama satu jam per kunjungan, dengan maksimal tiga kali kunjungan agar pendampingan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui program ini, IKPI berharap dapat menjadi jembatan antara kebijakan perpajakan dan realitas di lapangan. Tax Clinic UMKM diharapkan tidak hanya membantu Kementerian UMKM dan DJP dalam edukasi pajak, tetapi juga memperkuat peran konsultan pajak sebagai mitra strategis negara dan pelaku usaha dalam membangun sistem perpajakan yang inklusif dan berkeadilan. (bl)

Aktivasi Coretax Tembus 7,7 Juta, DJP Perkuat Sistem Hadapi Lonjakan Lapor SPT

Posted on 23/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memacu transformasi layanan perpajakan berbasis digital melalui implementasi Coretax. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan perkembangan terkini, mulai dari tingkat aktivasi wajib pajak hingga kesiapan sistem menghadapi masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Hingga pertengahan Desember 2025, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 7,7 juta wajib pajak. Angka tersebut setara dengan 51,66 persen dari total 14,9 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2024. Capaian ini dinilai sebagai fondasi penting menuju sistem administrasi pajak yang lebih terintegrasi.

Dari jumlah tersebut, Bimo merinci sebanyak 4,8 juta wajib pajak telah melangkah lebih jauh dengan membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik (KO/SE). Jumlah ini setara 32,38 persen dari total wajib pajak yang sudah mengaktifkan akun Coretax, sekaligus menjadi indikator kesiapan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital DJP secara penuh.

Tak hanya fokus pada jumlah pengguna, DJP juga menaruh perhatian besar pada ketahanan sistem. Sejak November hingga Desember 2025, DJP telah menggelar dua tahap uji coba Coretax untuk memastikan stabilitas layanan saat periode puncak pelaporan SPT. Uji pertama dilakukan secara terbatas pada 25.000 pegawai DJP dan berjalan relatif baik meski sempat terjadi perlambatan di tahap awal.

Tahap kedua uji coba digelar pada 10 Desember 2025 dengan skala lebih luas, melibatkan sekitar 50.000 pegawai di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi kecepatan akses maupun kestabilan sistem dibandingkan pengujian sebelumnya.

“Harapannya, hingga batas akhir 31 Maret 2026 nanti, penyampaian SPT orang pribadi oleh sekitar 13 juta wajib pajak dapat berjalan lancar,” ujar Bimo optimistis. DJP menilai penguatan sistem sejak dini menjadi kunci untuk menghindari gangguan layanan di masa krusial.

Untuk mempercepat aktivasi, DJP juga menggandeng berbagai kementerian dan lembaga. Salah satunya melalui surat edaran Kementerian PANRB yang mewajibkan seluruh ASN, TNI, dan Polri segera mengaktivasi akun serta mendaftarkan kode otorisasi Coretax paling lambat 31 Desember 2025. Di luar itu, DJP turut mendorong partisipasi sukarela masyarakat dan menggandeng perusahaan besar agar mendorong karyawan serta mitra usahanya menggunakan Coretax.

Di sisi penerimaan negara, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 mencapai Rp1.634,43 triliun atau 78,7 persen dari target outlook sebesar Rp2.076,9 triliun. Meski demikian, secara tahunan penerimaan pajak neto masih mengalami tekanan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Beberapa komponen utama, seperti PPh Badan serta PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21, masih mencatatkan kontraksi. PPh Badan terealisasi Rp263,58 triliun atau turun 9,0 persen, sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp218,31 triliun atau terkontraksi 7,8 persen secara year-on-year.

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, hingga November 2025 realisasinya mencapai Rp660,77 triliun atau turun 6,6 persen. Meski masih negatif secara tahunan, tren bulanan menunjukkan perbaikan dibandingkan Oktober 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazari berharap momentum transaksi ekonomi di akhir tahun mampu mendorong pertumbuhan PPN secara positif.

Berbeda dengan komponen lain, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 justru mencatatkan kinerja positif dengan realisasi Rp305,43 triliun atau tumbuh 1,4 persen. Selain itu, Pajak Lainnya menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 21,5 persen dan realisasi Rp186,33 triliun. DJP pun optimistis, seiring penguatan sistem Coretax dan perbaikan aktivitas ekonomi, kinerja penerimaan pajak ke depan dapat semakin solid. (alf)

Penerimaan Pajak NTB Tembus Rp2,28 Triliun, Kakanwil DJP: Didorong Daya Beli dan Sektor Strategis

Posted on 23/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga akhir Desember 2025 tercatat mencapai Rp2,28 triliun. Capaian tersebut setara 79,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menunjukkan kinerja fiskal daerah yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Barat, Samon Jaya menjelaskan, sepanjang periode Januari–Desember 2025, sumber penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,41 triliun. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menyumbang Rp865 miliar, mencerminkan aktivitas ekonomi dan konsumsi yang tetap bergerak.

Jika dilihat dari jenis pajaknya, PPN Dalam Negeri menjadi kontributor utama dengan porsi 33,44 persen. Disusul PPh Pasal 21 sebesar 20,17 persen dan PPh Badan 14,54 persen. Komposisi ini menggambarkan peran konsumsi domestik, kinerja dunia usaha, serta pendapatan tenaga kerja sebagai penopang penerimaan negara di NTB.

Khusus pada Desember 2025, penerimaan pajak menunjukkan akselerasi. PPN Dalam Negeri mencatatkan Rp72,49 miliar, PPh Pasal 21 sebesar Rp45,85 miliar, serta PPh Final Rp27,34 miliar. Penguatan penerimaan di bulan terakhir tahun ini turut dipengaruhi meningkatnya daya beli masyarakat menjelang penutupan tahun.

Dari sisi lapangan usaha, kontribusi terbesar datang dari sektor Administrasi Pemerintah yang mencapai 48,85 persen. Sektor Perdagangan menyusul dengan 15,16 persen, dan Jasa Keuangan sebesar 7 persen. Secara keseluruhan, ketiga sektor ini menyumbang lebih dari 71 persen total penerimaan pajak di NTB. “Komposisi ini menunjukkan sektor-sektor strategis masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak daerah,” ujar Samon dalam keterangan pers, Senin (22/12/2025).

Di sisi lain, Samon mengingatkan wajib pajak untuk bersiap menyambut implementasi penuh Coretax DJP pada awal 2026. Wajib pajak diimbau segera melakukan pemadanan data, aktivasi akun, serta pembuatan dan validasi Kode Otorisasi (KO) agar proses administrasi perpajakan berjalan lancar.

Ketentuan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN, anggota TNI, dan Polri terdaftar dalam Coretax, mengaktifkan akun, serta memperoleh Kode Otorisasi DJP paling lambat 31 Desember 2025. Mulai Tahun Pajak 2025, penandatanganan SPT Tahunan juga dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax.

Untuk memastikan transisi berjalan optimal, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Nusa Tenggara membuka layanan tambahan pada akhir pekan, yakni Sabtu–Minggu 20–21 Desember 2025. Langkah ini ditujukan untuk membantu wajib pajak dalam proses aktivasi dan penyesuaian sistem.

“Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap solid, dengan APBN sebagai jangkar stabilitas sekaligus akselerator pertumbuhan. Tujuannya melindungi masyarakat dan memastikan program prioritas berjalan efektif,” tegas Samon.

Ke depan, Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan edukasi perpajakan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB. (alf)

Penerimaan Pajak DIY Baru 69,6 Persen, Kanwil DJP Pacu Optimalisasi di Penghujung 2025

Posted on 23/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kinerja penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir November 2025 masih menghadapi tantangan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY mencatat realisasi penerimaan pajak baru mencapai 69,60 persen dari target tahun ini.

Berdasarkan data Kanwil DJP DIY, total penerimaan pajak hingga 30 November 2025 tercatat sebesar Rp4.820,78 miliar dari target Rp6.929,59 miliar. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana penerimaan pajak DIY mencapai Rp5.959,59 miliar.

Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati, menyampaikan bahwa masih terdapat jarak cukup besar untuk menutup target hingga akhir tahun. “Target kami Rp6,9 triliun, sementara realisasi baru Rp4,8 triliun. Artinya, masih ada sekitar 31 persen yang harus dikejar pada Desember ini,” ujar Erna dalam paparan Press Conference realisasi APBN di DIY di Gedung Treasury Learning Center, Selasa (23/12/2025).

Ia mengakui, meskipun secara umum penerimaan pajak masih tumbuh, kualitas pertumbuhan tersebut belum optimal. Tantangan penerimaan pajak tahun ini dinilai cukup berat, terutama dari beberapa jenis pajak utama yang realisasinya masih tertinggal.

Dari sisi Pajak Penghasilan (PPh), realisasi baru mencapai Rp2.840,07 miliar atau 73,02 persen dari target Rp3.887,47 miliar. Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp1.709,88 miliar atau baru 56,36 persen dari target Rp3.033,92 miliar.

Adapun penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) tercatat relatif kecil, yakni Rp99,78 juta atau 5,32 persen dari target Rp1,88 miliar. “PBB dan BPHTB memang tidak terlalu besar kontribusinya, dan ke depan struktur angkanya juga akan berubah,” jelas Erna.

Untuk jenis pajak lainnya, seperti bea materai, realisasi penerimaan hingga November baru mencapai sekitar 20 persen atau senilai Rp270,73 miliar. Secara keseluruhan, capaian penerimaan pajak DIY masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 74,62 persen.

Erna menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak ini dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya adalah pemusatan pembayaran dan administrasi Wajib Pajak Cabang, serta kebijakan pemusatan pembayaran PPh Pasal 21, seperti untuk sertifikasi guru dan unit vertikal. Selain itu, kebijakan nasional terkait ketahanan pangan dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah perlambatan belanja infrastruktur dan belanja barang modal dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau belanja barang modal tidak terlalu besar, otomatis penerimaan pajaknya juga ikut rendah,” ujar Erna.

Meski demikian, Kanwil DJP DIY menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di bulan Desember. Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi akan terus dilakukan agar target penerimaan pajak tahun 2025 dapat dikejar secara maksimal. (alf)