18/09/2025 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

BI Sebut Tarif Trump Bikin Ekonomi Dunia Melorot

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menegaskan perekonomian dunia tengah menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan itu dinilai telah memperlambat arus perdagangan global dan menggerus kinerja ekspor sejumlah negara besar.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan China menjadi negara yang paling terdampak karena dikenakan tarif resiprokal sebesar 30 persen. “Ekspor China menurun tajam ke AS sehingga kinerja ekonominya melambat, apalagi ditambah lemahnya permintaan domestik, khususnya di sektor investasi,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (17/9/2025).

Ia menambahkan, bukan hanya China yang merasakan dampak tarif Trump. Negara-negara maju lain, seperti Eropa dan Jepang, juga mengalami perlambatan. “Ekonomi Eropa dan Jepang ikut melemah sejalan dengan tertekannya ekspor,” jelas Perry.

Meski begitu, India menjadi pengecualian. Negeri tersebut masih mampu menjaga momentum pertumbuhan berkat dorongan stimulus fiskal yang memacu konsumsi rumah tangga. “Ekonomi India sedikit meningkat karena ditopang belanja pemerintah,” tambah Perry.

Melihat perkembangan ini, BI memprediksi ekonomi dunia sepanjang 2025 hanya akan tumbuh sekitar 3 persen. Perry mengingatkan, gejolak global masih berpotensi mengguncang pasar keuangan sehingga Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan.

“Ke depan, volatilitas pasar keuangan global masih akan berlanjut. Karena itu, koordinasi kebijakan dan penguatan respons domestik menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya. (alf)

KP2KP Banjarnegara Perkuat Pemahaman Bendahara Desa Soal Coretax DJP

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara kembali hadir memberikan pembinaan bagi aparatur desa. Kali ini, dukungan diberikan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Coretax DJP yang digelar di Balai Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para bendahara desa se-Kecamatan Banjarnegara dan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi Coretax DJP yang telah dilaksanakan pada Februari lalu. Bimtek digelar atas undangan Pemerintah Kecamatan Banjarnegara yang menilai perlunya pendalaman materi agar implementasi Coretax DJP berjalan optimal.

Kepala KP2KP Banjarnegara, Sapto Yudiyanto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya aplikasi Coretax DJP bagi tata kelola administrasi perpajakan di instansi pemerintah.

“Dengan adanya aplikasi Coretax DJP, kewajiban administrasi perpajakan diharapkan dapat dijalankan lebih tertib dan sesuai ketentuan,” ungkap Sapto.

Sesi diskusi menjadi salah satu bagian yang paling interaktif. Penyuluh Pajak, Wimi Sambaca, memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur jika terjadi kesalahan identitas dalam pembayaran pajak.

“Misalnya pembayaran yang seharusnya atas nama desa justru tercatat atas nama kepala desa, maka dapat dilakukan pemindahbukuan melalui akun Coretax DJP pribadi kepala desa ke akun instansi pemerintah desa,” jelas Wimi.

Bimtek yang berlangsung hangat ini ditutup dengan apresiasi dari peserta kepada KP2KP Banjarnegara. Mereka menilai kegiatan tersebut sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman bendahara desa terkait administrasi perpajakan. (alf)

Pemkot Bengkulu Siapkan Hadiah Rumah untuk Warga Taat Pajak Restoran

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan gebrakan baru guna mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak restoran dan rumah makan. Program tersebut dikemas dalam bentuk apresiasi undian berhadiah yang bisa diikuti warga hanya dengan menyimpan struk pembayaran makan di tempat usaha yang telah ditentukan.

Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan kota. “Kita ingin budaya membayar pajak bukan karena takut, tapi karena sadar. Pajak ini kembali untuk kita semua dalam bentuk pembangunan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Mekanismenya cukup sederhana. Warga hanya perlu memasukkan struk pembayaran dari rumah makan atau restoran ke dalam kotak yang telah disediakan di lokasi usaha. Setiap struk yang terkumpul akan otomatis masuk dalam undian. Hadiah yang disiapkan pun tidak main-main: satu unit sepeda listrik setiap bulan, hingga grand prize berupa satu unit rumah di akhir periode.

Menurut Dedy, program ini sekaligus memastikan transparansi pelaporan pajak oleh pelaku usaha. Dengan adanya pengumpulan struk, publik dapat ikut mengawasi apakah pajak benar-benar disetorkan sesuai aturan. “Kotak pengumpulan struk akan ditempatkan langsung di rumah makan yang bekerja sama dengan Pemkot Bengkulu. Jadi masyarakat bisa merasakan langsung keterlibatan dalam mengawasi pajak,” jelasnya.

Ia menambahkan, pajak restoran dan rumah makan merupakan salah satu sumber penting bagi pembangunan fasilitas publik, mulai dari jalan, drainase, hingga penerangan jalan. “Kenapa ini sering saya ingatkan? Karena kita ingin terus membangun. Kalau tidak dari pajak, dari mana lagi biaya untuk itu semua?” tegasnya.

Bapenda Bengkulu dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi ke berbagai restoran yang sudah menjalin kerja sama. Harapannya, program apresiasi ini bisa membentuk budaya tertib pajak di kalangan warga sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kuliner terhadap pendapatan daerah. (alf)

Hippindo Desak Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Pekerja Ritel

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mendesak pemerintah agar segera memberikan stimulus perpajakan bagi pekerja di sektor ritel. Ia menilai pekerja ritel juga masuk dalam kategori padat karya, sama halnya dengan sektor industri manufaktur yang selama ini sudah lebih dulu mendapat dukungan.

“Selama ini yang dapat stimulus kebanyakan pabrik-pabrik. Padahal ritel juga padat karya, tapi belum tersentuh. Restoran memang sudah, tapi toko baju, department store, supermarket, itu belum dapat insentif sama sekali,” ungkap Budihardjo, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, kebijakan pemerintah berupa pengurangan beban biaya, khususnya melalui insentif pajak, akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Dukungan fiskal akan membantu pelaku ritel bertahan di tengah tekanan pasca-pandemi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Harusnya sektor padat karya itu nggak cuma pabrik, tapi juga jasa seperti ritel. Apapun yang bisa mengurangi biaya, itu akan kembali mendorong ekonomi dalam negeri,” jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah baru memperluas insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 dan belakangan mencakup sekitar 552 ribu pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Namun, pekerja di toko ritel modern belum masuk dalam daftar penerima manfaat.

“Retail belum dapat, tapi kita sedang mengajukan kembali,” tegas Budihardjo.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Keuangan yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil dan perdagangan dalam negeri. Menurutnya, insentif fiskal yang diberikan kepada sektor produktif akan langsung menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan.

“Kita mendukung program pemerintah untuk memperkuat sektor riil. Kalau perdagangan dalam negeri makin kuat, otomatis tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan ikut terdorong,” ujarnya.

Hippindo menilai pasar domestik Indonesia yang sangat besar harus dilindungi dengan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya stimulus pajak bagi pekerja ritel, daya beli masyarakat bisa meningkat dan roda ekonomi nasional bergerak lebih cepat.

“Pasar kita besar, kita harus amankan. Dengan stimulus, daya beli bisa tercipta, dan itu akan menguntungkan ekonomi nasional,” pungkas Budihardjo. (alf)

DJP Jawab Kritik “Berburu di Kebun Binatang”, Fokus Ekstensifikasi dan CRM

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan strategi pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya mengandalkan wajib pajak eksisting, tetapi juga diarahkan untuk memperluas basis pajak di masa depan. Pernyataan ini disampaikan menyusul kritik sejumlah pihak yang menilai kebijakan pajak nasional masih berorientasi semata pada penerimaan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menuturkan pihaknya terus mengedepankan keseimbangan antara ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan literasi, serta inklusi perpajakan yang menyasar calon wajib pajak baru. Sementara intensifikasi ditempuh lewat penerapan Compliance Risk Management (CRM).

“Sejak 2019, CRM digunakan untuk memetakan wajib pajak berdasarkan risiko ketidakpatuhan dan dampak fiskalnya. Dari pemetaan itu, wajib pajak dibagi ke dalam sembilan kuadran untuk menentukan perlakuan yang tepat,” jelas Rosmauli, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, wajib pajak yang patuh dengan kontribusi fiskal rendah hanya perlu mendapatkan pelayanan dan edukasi. Sebaliknya, bagi yang berisiko tinggi dan berdampak besar, DJP menyiapkan langkah penegakan hukum.

Kritik terbaru datang dari Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu yang menilai strategi perpajakan saat ini masih seperti “berburu di kebun binatang”. Menurut Mari, DJP terlalu fokus pada peningkatan penerimaan tanpa menekankan kepatuhan berkelanjutan.

“Fakta bahwa targetnya adalah revenue, itu berarti berburu di kebun binatang. Intensifikasi dilakukan hanya dengan memungut dari orang yang sama, bukan memperluas basis,” kata Mari dalam diskusi Indonesia Update di kanal YouTube ANU Indonesia Project, Jumat (12/9/2025).

Mari juga menyoroti turunnya rasio pajak Indonesia yang hanya 8,4 persen terhadap PDB pada semester I 2025, jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara yang mencapai 16 persen. Ia menilai ada masalah struktural dalam administrasi perpajakan yang perlu segera diperbaiki.

Suara serupa juga muncul dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan bertajuk “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang”.

Penerimaan Masih Tumbuh

Meski dihantam kritik, DJP mengklaim penerimaan pajak tetap menunjukkan tren positif. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memaparkan realisasi penerimaan hingga September 2025 mencapai Rp1.269,44 triliun, dengan angka bersih setelah restitusi sebesar Rp990,01 triliun.

“Realisasi bruto konsisten tumbuh sejak Maret 2025. Angka ini meningkat 1,67 persen dibandingkan periode sama tahun lalu,” ujar Bimo dalam RDP bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Meski demikian, capaian itu baru menyumbang sekitar 45,2 persen dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,3 triliun. Rinciannya, penerimaan dari PPh Badan Rp174,47 triliun (turun 9,1 persen), PPh Orang Pribadi Rp14,98 triliun (naik 37,7 persen), PPN dan PPnBM Rp350,62 triliun (turun 12,8 persen), serta PBB Rp12,53 triliun (melonjak 129,7 persen). (alf)

Dorong Pemerintah Segera Jalankan Pajak Karbon, IKPI: Jangan Berhenti pada Wacana!

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Depok: Ketua Departemen Litbang dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, mengkritisi lambannya implementasi pajak karbon di Indonesia. Menurutnya, meskipun landasan hukum sudah tersedia, tanpa aturan teknis yang jelas, kebijakan ini hanya akan menjadi macan kertas.

“Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah ada. Perpres tentang nilai ekonomi karbon juga ada. Tapi, bisakah langsung jalan? Tidak! Karena aturan teknisnya belum keluar. PMK soal tarif, mekanisme pemungutan, hingga peta jalan karbon harus segera diterbitkan. Kalau tidak, semua hanya berhenti pada wacana,” tegas Pino dalam diskusi di FIA Universitas Indonesia, Kamis (18/9/2025).

Pino mencontohkan, sejumlah negara sudah lebih dulu menerapkan pajak karbon dengan tarif beragam. Jepang mengenakan 3 dolar AS per ton, Singapura 3,66 dolar, Kolombia 4,45 dolar, Spanyol 17,48 dolar, hingga Prancis dengan tarif 49 dolar per ton.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Indonesia? Baru menetapkan tarif minimum Rp30 per kilogram, itu pun belum konsisten diterapkan. Kalau kita lambat, jangan heran bila daya saing kita melemah di pasar global. Uni Eropa sudah mulai mengenakan bea impor berbasis emisi karbon. Produk Indonesia bisa terhambat masuk jika kita sendiri tak punya regulasi tegas,” jelasnya.

Lebih dari Sekadar Penerimaan Negara

Pino mengingatkan, pajak karbon bukan hanya urusan menambah kas negara. Esensi terbesarnya adalah mengubah perilaku industri dan mendorong investasi energi terbarukan.

“Kalau pemerintah serius, pajak karbon bisa jadi pemicu lahirnya ekonomi hijau. Tapi kalau hanya diseret-seret untuk mengejar penerimaan, kita akan kehilangan momentum. Ingat, dunia tidak menunggu Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, bursa karbon yang sudah diluncurkan pada Januari 2025 seharusnya menjadi momentum untuk memperluas sektor pajak karbon. Namun tanpa regulasi yang tegas, pasar karbon hanya akan jadi etalase kosong.

“Pajak karbon bukan hanya soal angka Rp30 per kilogram. Ini soal reputasi kita sebagai bangsa yang bertanggung jawab. Kalau aturan tak segera keluar, kita hanya akan dikenang sebagai negara yang pandai membuat undang-undang, tapi gagap dalam eksekusi,” ujarnya.(bl)

Permana Agung Ingatkan Bahaya Pajak Jika Salah Desain

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pajak tidak sekadar angka penerimaan negara. Pajak bisa menjadi instrumen pembangunan, tapi juga bisa berubah menjadi sumber kerugian sosial-ekonomi bila salah didesain. Pesan itulah yang disampaikan cendekiawan pajak, Permana Agung Dradjatun, saat menjadi panelis dalam diskusi perpajakan yang digelar Perbanas Institute, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Permana memulai paparannya dengan contoh sederhana: harga sebuah pizza senilai 10 dolar. Bagi konsumen A, nilainya 16 dolar, sedangkan bagi konsumen B hanya 12 dolar. Ketika pajak dikenakan dan harga naik menjadi 14 dolar, A masih bisa membeli, tapi dengan surplus lebih kecil. Sedangkan B langsung keluar dari pasar karena nilai yang ia rasakan lebih rendah dari harga baru.

“Negara memang mendapat penerimaan pajak, tapi ada fenomena dimana penerimaan itu lebih kecil dibandingkan total kerugian konsumen. Inilah yang disebut deadweight loss,” ujar Permana.

Ia menjelaskan, ada tiga beban pajak yang ditanggung masyarakat. Pertama, beban finansial berupa uang yang harus disetor. Kedua, administrative burden, yaitu waktu, tenaga, dan biaya untuk mengurus kewajiban pajak. Ketiga, kerugian ekonomi berupa hilangnya efisiensi pasar akibat pajak.

“Para pembuat kebijakan harus sadar, di balik angka penerimaan, ada pengorbanan nyata masyarakat. Jangan sampai kebijakan hanya fokus ke target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi menutup mata pada beban rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Permana menekankan pentingnya memahami titik keseimbangan tarif pajak. Ia mengingatkan, jika tarif pajak terlalu tinggi hingga masuk prohibitive range, maka penerimaan justru turun. “Kalau dipaksa naik, bukan hanya penerimaan jeblok, tapi juga semangat kerja masyarakat hilang. Bahkan bisa memicu pengangguran,” katanya.

Menurutnya, kunci reformasi pajak terletak pada keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. “Di negara maju, efisiensi sudah tidak diperdebatkan, tinggal bicara soal equity. Di Indonesia, dua-duanya masih jadi masalah besar,” ujarnya.

Permana mengajak mahasiswa dan peserta diskusi untuk tidak melihat pajak sekadar alat fiskal. Pajak, katanya, bisa menjadi instrumen perubahan perilaku, insentif pertumbuhan ekonomi, hingga alat mengoreksi eksternalitas negatif.

“Pajak bukan hanya mesin pemungut uang. Pajak harus dirancang sebagai alat pembangunan sosial dan ekonomi bangsa,” ujarnya. (bl)

IKPI Jawa Timur dan DJP Jatim III Sepakat Perkuat Sosialisasi Coretax

Posted on 18/09/202518/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Timur bersama tiga cabang Surabaya, Sidoarjo, dan Malang melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim III pada Rabu (17/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan pengurus baru sekaligus membahas rencana kolaborasi strategis dalam mendukung implementasi sistem administrasi pajak berbasis teknologi, Coretax.

Ketua IKPI Pengda Jawa Timur, Zeti Arina, menyampaikan bahwa organisasi profesi konsultan pajak siap bersinergi dengan otoritas pajak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. “Kami berharap IKPI dapat menjadi mitra strategis DJP, khususnya dalam sosialisasi Coretax agar wajib pajak lebih siap menghadapi perubahan sistem ini,” ujarnya.

Menurut Zeti, tahap awal kolaborasi akan dilakukan melalui Training of Trainers (TOT) bagi anggota IKPI. Setelah itu, para konsultan pajak akan turun langsung ke masyarakat untuk menyebarkan pemahaman mengenai penggunaan Coretax. Beberapa cabang bahkan sudah bergerak, seperti IKPI Surabaya yang telah men-TOT 25 anggotanya dan tengah menyiapkan seminar tentang SPT Tahunan melalui Coretax pada 27 September 2025.

Namun, Zeti mengakui masih ada tantangan besar, terutama bagi wajib pajak orang pribadi dan pelaku UMKM yang belum memahami bahwa mereka harus melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, sehingga sosialisasi harus dilakukan secara masif sejak jauh-jauh hari,” tegasnya.

Dalam proses transisi ini, peran konsultan pajak dianggap penting untuk menjembatani komunikasi antara wajib pajak dan otoritas. Banyak masyarakat, kata Zeti, masih sungkan atau khawatir jika langsung bertanya kepada petugas pajak.

“Konsultan bisa hadir memberikan penjelasan dengan cara yang sederhana dan nyaman,” tambahnya.

Zeti juga menyampaikan harapan agar Kanwil DJP Jatim III bisa memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai saluran, baik daring maupun luring, bahkan di pusat keramaian seperti mal atau kampus. Ia juga mengusulkan adanya dummy Coretax agar masyarakat lebih mudah memahami alur penggunaan aplikasi dalam setiap sosialisasi.

Selain membahas Coretax, audiensi tersebut turut menyinggung sejumlah kendala teknis di lapangan. Menurut Zeti, seluruh pertanyaan dan masukan telah direspons dengan baik oleh Kakanwil DJP Jatim III beserta jajarannya.

“Kami optimistis sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi wajib pajak di Jawa Timur, tetapi juga mendukung keberhasilan implementasi Coretax secara nasional,” ujarnya. (bl)

IKPI Sumbagsel: Piagam Wajib Pajak Jadi Momentum Penguatan Budaya Kepatuhan

Posted on 18/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Palembang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menilai peluncuran Piagam Wajib Pajak oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung pada 16 September 2025 menjadi tonggak penting dalam mendorong budaya kepatuhan pajak berkelanjutan.
Ketua IKPI Sumbagsel, Nurlena, menyebut piagam tersebut bukan sekadar simbol, tetapi juga pengingat bahwa hubungan antara wajib pajak dan otoritas fiskal dibangun atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban.

“Bagi dunia usaha maupun profesi konsultan pajak, piagam ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi nyata semua pihak, meski kita tahu pajak adalah beban yang harus dibayar tanpa pengembalian langsung,” ujar Nurlena, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, peran IKPI Sumbagsel akan semakin krusial dalam mendampingi wajib pajak, baik korporasi besar maupun UMKM, agar memahami keseimbangan hak dan kewajiban yang sudah diatur undang-undang. Konsultan pajak anggota IKPI juga diharapkan mampu menjembatani sosialisasi aturan fiskal sekaligus memberi pendampingan yang benar, sehingga terhindar dari praktik konsultan abal-abal yang merugikan.

Terkait kepatuhan, Nurlena menilai tren di Sumbagsel relatif positif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor pendorong adalah kegiatan bimbingan teknis, termasuk Bimtek Coretax yang semakin merata. Hasilnya, penerimaan perpajakan di wilayah ini menunjukkan peningkatan signifikan.

Lebih jauh, Nurlena menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara IKPI, asosiasi pengusaha, akademisi, media massa, dan otoritas pajak. “Komunikasi yang lancar dan penyelesaian kendala wajib pajak bersama DJP akan memperkuat iklim usaha yang sehat di Sumbagsel,” tegasnya.

Dalam acara peluncuran piagam, Nurlena sendiri membacakan bagian “Kewajiban Wajib Pajak”, sementara Ketua GAPKI Sumsel, Alex Sugiarto, membacakan bagian “Hak Wajib Pajak”. Menurut Kakanwil DJP Sumsel dan Babel, kehadiran para pemimpin asosiasi profesi memberi bobot lebih karena mereka dinilai memahami detail regulasi perpajakan melalui praktik sehari-hari.

Ia berharap momentum ini tidak berhenti di seremoni. “IKPI Sumbagsel akan menyebarluaskan isi piagam kepada para wajib pajak agar semakin banyak yang memahami dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, kepatuhan bisa tumbuh menjadi budaya bersama,” ujarnya. (bl)