Kategori: Berita Seluruh Cabang

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melakukan pendekatan berbeda dalam RDPU dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (11/11/2025). Alih-alih hanya menyoroti kondisi profesi dalam negeri, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld memaparkan perbandingan internasional untuk menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Konsultan Pajak berkorelasi dengan penguatan tax ratio di berbagai negara maju.

Menurut Vaudy, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Jerman merupakan contoh negara yang regulasi konsultan pajaknya diatur setingkat UU dan mampu menjaga rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto tetap tinggi dan stabil.

Contohnya:

• Jepang naik dari 25,3% (2000) menjadi 34,4% (2022),

• Korea Selatan naik dari 20,9% menjadi 28,9% (2023),

• Jerman bertahan di atas 36% selama dua dekade,

• Australia stabil di sekitar 29–30%.

“Data OECD menunjukkan efek nyata. Semakin profesional dan terstandar pendamping perpajakan, semakin patuh wajib pajak, semakin kuat basis penerimaan negara,” kata Vaudy.

“Tanpa UU, tidak ada standar kompetensi yang baku, tidak ada perlindungan bagi wajib pajak, dan tidak ada pengawasan profesi yang kredibel,” jelasnya.

Dalam materi kepada DPR, IKPI menunjukkan bahwa profesi lain telah memiliki payung hukum. Bahkan sektor jasa profesi lain seperti penilai publik, akuntan publik, dan akuntan sudah masuk struktur hukum nasional. Konsultan pajak justru tertinggal.

Tanpa UU:

• aturan dapat berubah sewaktu-waktu melalui PMK,

• konsultan pajak tidak memiliki perlindungan pidana atau perdata saat bekerja sesuai standar,

• wajib pajak tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat jika dirugikan penyedia jasa.

“Kami ingin negara hadir. Profesi ini strategis untuk penerimaan negara, maka pengaturannya juga harus setingkat Undang-Undang,” tegas Vaudy.

Dalam presentasinya, Vaudy menunjukkan data kontribusi perpajakan terhadap pendapatan negara. Tahun 2024, pajak menyumbang lebih dari 82% pendapatan negara. Dengan peran sebesar itu, setiap aktor dalam ekosistem perpajakan harus terstandarisasi dan diawasi.

Kehadiran Badan Penerimaan Negara dalam RPJMN 2025–2029 dinilai menjadi momentum pembenahan. Bahkan, RUU Pengampunan Pajak telah muncul di situs DPR.

“Kalau negara punya agenda besar penerimaan, maka profesi yang terlibat langsung dengan wajib pajak harus memiliki dasar hukum kuat,” ujar Vaudy.

IKPI Minta Dukungan

Vaudy menegaskan, IKPI tidak meminta pengesahan instan. Tahap awal yang mereka harapkan adalah dukungan DPR agar RUU Konsultan Pajak masuk dalam daftar Prolegnas 2025–2029.

Setelah itu, barulah pembahasan terbuka, konsultasi publik, dan dialog multipihak dapat berjalan.

“Kami siap duduk bersama pemerintah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha untuk merumuskan regulasi yang proporsional,” ujarnya.

Dengan membawa data, contoh internasional, dan argumentasi hukum, IKPI berharap DPR melihat RUU Konsultan Pajak bukan sekadar kebutuhan profesi, tetapi bagian dari arsitektur penerimaan negara.

“Konsultan pajak bekerja untuk membantu wajib pajak dan mendukung penerimaan negara. Dengan Undang-Undang, kerja ini bisa berjalan lebih profesional dan akuntabel,” tutup Vaudy. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang untuk mengatur profesi konsultan pajak. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (11/11/2025), Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld secara resmi meminta dukungan agar Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak dapat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 dan diinisiasi pembahasannya oleh pemerintah maupun DPR.

Vaudy hadir bersama jajaran pengurus pusat serta perwakilan pengurus cabang dan daerah IKPI dari berbagai wilayah. 

Dalam paparannya, Vaudy menjelaskan bahwa konsultan pajak selama ini hanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan tingkat menteri, menurut IKPI, tidak cukup memberikan kepastian hukum terhadap profesi maupun wajib pajak yang menggunakan jasanya.

“Ketika profesi hanya diatur PMK, status hukum konsultan pajak menjadi rentan. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa landasan hierarki yang kuat, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas,” ujar Vaudy di hadapan anggota Komisi XI.

Kondisi ini disebut menyebabkan sejumlah persoalan:

1. hak dan kewajiban konsultan pajak sering bergantung pada interpretasi aturan,

2. perlindungan wajib pajak belum kuat,

3. mekanisme pengawasan dan sanksi etika tidak memiliki legitimasi tinggi,

4. posisi konsultan pajak lemah di mata penegak hukum dan Pengadilan Pajak.

IKPI menilai situasi tersebut berisiko merugikan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat awam yang menggunakan jasa pihak tidak berizin karena tidak ada standar kompetensi nasional.

Profesi Lain Sudah Berpayung UU

Dalam RDPU tersebut, Vaudy menunjukkan daftar panjang profesi yang sudah diatur undang-undang di Indonesia: advokat, dokter, notaris, akuntan publik, aktuaris, hingga arsitek. Bahkan profesi penilai publik telah masuk Prolegnas.

“Konsultan pajak adalah profesi strategis dalam sistem perpajakan. Tapi justru kami yang belum memiliki landasan setingkat Undang-Undang,” katanya.

Vaudy juga menegaskan bahwa urgensi RUU Konsultan Pajak tidak hanya berkaitan dengan profesi, tetapi menyangkut kepentingan negara. Data menunjukkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

IKPI membawa data resmi penerimaan pajak 2015–2024:

• penerimaan pajak naik dari Rp 1.240 triliun (2015) menjadi Rp 2.309 triliun (2024),

• jumlah konsultan pajak meningkat dari 5.040 orang (2019) menjadi 7.390 orang (2024),

• tax ratio kembali bergerak mendekati dua digit setelah pandemi.

“Artinya, semakin banyak wajib pajak yang butuh pendampingan profesional. Negara harus memastikan pendampingnya tersertifikasi, beretika, dan diawasi,” kata Vaudy.

Karena itu, IKPI memandang kehadiran UU Konsultan Pajak justru memperkuat agenda reformasi perpajakan, terlebih setelah pemerintah memasukkan pendirian Badan Penerimaan Negara dalam RPJMN 2025–2029 dan munculnya RUU Pengampunan Pajak di situs DPR.

IKPI Minta Dukungan Politik

Pada kesempatan itu, IKPI mengajukan lima permintaan resmi kepada Komisi XI DPR:

1. menginisiasi penyusunan RUU Konsultan Pajak,

2. memasukkannya ke Prolegnas 2025–2029,

3. memfasilitasi dialog multi–pemangku kepentingan,

4. menyiapkan ketentuan transisi dan harmonisasi aturan,

5. mendorong keberlanjutan dan pengembangan profesi.

Vaudy menegaskan, IKPI tidak meminta pengesahan. Tahapan pertama dan paling penting adalah menempatkan regulasi tersebut dalam Prolegnas, sehingga pembahasan dapat dimulai secara resmi dan transparan.

“Kami percaya momentum ini tepat. Indonesia sedang memperkuat ekosistem perpajakan, dan konsultan pajak adalah bagian dari ekosistem itu,” tutup Vaudy. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas jaringan kemitraan untuk memberikan manfaat langsung bagi anggotanya. Wakil Ketua Umum IKPI, Nuryadin Rahman, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kerja sama, baik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga wisata, merupakan implementasi nyata dari jargon organisasi: “IKPI Maju, Anggota Maju.”

Pernyataan tersebut disampaikan Nuryadin dalam Seminar PPL IKPI Cabang Jakarta Utara, Selasa (11/11/2025), yang dihadiri 137 peserta.

Menurutnya, IKPI telah menandatangani sejumlah Memorandum of Understanding (MOU) dengan rumah sakit, kampus, universitas, dan hotel. Dalam waktu dekat, sektor kuliner juga menjadi sasaran berikutnya. Tahun depan, IKPI akan menerbitkan kartu anggota berfitur barcode, sehingga anggota dapat memindai dan melihat daftar mitra yang memberikan fasilitas khusus.

“Selama kerja sama itu bermanfaat untuk anggota, tidak akan kita batasi. Jika ada anggota yang punya akses ke hotel, restoran, atau perusahaan kuliner, silakan hubungi pengurus pusat. Kita tindak lanjuti,” ujar Nuryadin.

Selain bidang kemitraan, IKPI juga memperkuat sisi profesionalisme anggotanya. Nuryadin meminta konsultan pajak segera registrasi akun Coretax sebelum lonjakan pendaftaran terjadi pada Januari–Februari 2026.

“Jangan sampai kita justru kalah cepat dari klien atau wajib pajak. Kita dulu yang daftar, kita dulu yang memberi contoh, baru kita bantu mereka. Ini bagian dari profesionalitas kita,” tegasnya.

Kerja Sama Internasional Berlanjut

IKPI juga melanjutkan strategi peningkatan kapasitas dengan jejaring internasional. Setelah menjalin hubungan profesional dengan Korea Selatan, organisasi memperoleh wawasan mengenai tata kelola konsultan pajak di negara tersebut, termasuk perubahan sebelum dan sesudah regulasi baru diterapkan.

“Kita belajar bagaimana profesi konsultan pajak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Ini sejalan dengan Mars dan Himne IKPI hadir untuk nusa bangsa,” kata Nuryadin.

Bidang pariwisata menjadi prioritas kerja sama berikutnya, dan IKPI kini sedang menjajaki kolaborasi dengan Hotel Mercure.

Komunitas IKPI Jadi Ruang Kolaborasi dan Rezeki

Di luar kerja sama formal, IKPI juga membangun kanal sinergi lewat komunitas hobi. Saat ini telah berjalan komunitas golf, lari, padel, dan tenis lapangan, serta akan menyusul komunitas biliar pada awal Desember.

Nuryadin menegaskan bahwa komunitas dibentuk bukan sekadar perkumpulan olahraga, melainkan ruang bisnis yang produktif.

“Di komunitas muncul interaksi, kolaborasi, saling berbagi pekerjaan dan konsultasi. Dari situ muncul rezeki. Ketua Umum membentuk komunitas supaya antaranggota terhubung, saling bantu, dan maju bersama,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Komunitas Tenis & Padel Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) se-Jabodetabek resmi terbentuk dan langsung mengusung misi besar untuk menjadikan olahraga sebagai sarana membangun citra organisasi, memperluas jejaring, dan mempererat solidaritas antaranggota.

Koordinator komunitas, Dicky Darmawi, menyebut lahirnya komunitas ini merupakan langkah progresif yang sejalan dengan amanat Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld untuk membawa aktivitas organisasi masuk ke ruang publik, tidak hanya bergerak di ranah profesi dan keilmuan.

“Komunitas ini bukan hanya wadah olahraga. Ini adalah platform strategis untuk membangun relasi, memperkuat branding organisasi, dan menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengenal IKPI,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Sport untuk Networking

Dicky menjelaskan, komunitas akan rutin mengadakan latihan bersama anggota, hingga mabar (main bareng) dengan Kanwil dan KPP. Bahkan, jika dukungan sponsor memungkinkan, pihaknya akan menggagas “IKPI Open Invitational”, yakni turnamen tenis atau padel yang mengundang komunitas olahraga dari berbagai korporasi, kedutaan besar, instansi pemerintah, hingga organisasi masyarakat.

“Bayangkan turnamen yang mempertemukan para profesional lintas sektor, networking terbentuk dengan sendirinya, sementara brand IKPI makin terlihat,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi komunikasi, seluruh kegiatan komunitas akan diangkat melalui media sosial seperti Instagram, LinkedIn, hingga WhatsApp Channel. Selain itu, seluruh anggota akan menggunakan atribut resmi seperti jersey, topi, dan perlengkapan dengan logo IKPI yang menonjol.

“Jika kita aktif dan tampil di ruang publik, orang akan melihat IKPI bukan organisasi kaku, tetapi modern, sehat, dan bersahabat,” tambah Dicky.

Komunitas ini juga akan bersinergi dengan program sosial dan edukatif organisasi, mulai dari sosialisasi perpajakan, donor darah, hingga rencana Charity Match untuk penggalangan dana sosial.

“Kegiatan olahraga ini harus punya dampak. Tidak hanya untuk kebugaran, tapi juga memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat,” ucapnya.

Dengan strategi tersebut, Dicky optimistis Komunitas Tenis & Padel IKPI Jabodetabek akan menjadi wajah baru organisasi di mata publik aktif, kolaboratif, dan mudah didekati.

“Komunitas sudah terbentuk, semangat sudah menyala. Sekarang kita jalankan bersama dan jadikan ini ruang kebersamaan yang membawa nama baik IKPI semakin luas,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengirimkan pemberitahuan resmi kepada seluruh anggota terkait kewajiban pengisian kuesioner pendataan jasa konsultan pajak yang saat ini dilakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat bernomor S-323/PP.IKPI/XI/2025 yang diterbitkan pada 6 November 2025.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyatakan bahwa pendataan ini bukan sekadar permintaan administratif, tetapi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan tata kelola konsultan pajak di Indonesia.

“Pendataan ini merupakan bagian dari tertib administrasi profesi dan bentuk transparansi layanan konsultan pajak. IKPI sebagai organisasi besar harus mendukung penuh kebijakan ini, dan seluruh anggota diminta mengisi kuesioner tepat waktu,” ujar Vaudy, Minggu (9/11/2025).

Kuesioner dapat diisi secara online melalui tautan resmi, s.kemenkeu.go.id/JasaKonsultanPajak

Kementerian Keuangan memberikan batas waktu pengisian hingga Rabu, 12 November 2025, pukul 23.59 WIB

Vaudy menegaskan, data yang terkumpul akan menjadi basis penting pemerintah dalam memetakan industri jasa konsultan pajak, mulai dari skala praktik, bentuk layanan, hingga kebutuhan pembinaan profesi di masa depan.

“Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin baik pemerintah dalam menyusun kebijakan, termasuk peningkatan kualitas standar layanan, sertifikasi, dan perlindungan profesi,” tambahnya.

Bagi anggota IKPI yang membutuhkan bantuan terkait pengisian kuesioner dapat menghubungi kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id atau WhatsApp Center: 0813-1000-4134

Vaudy berharap seluruh anggota IKPI dapat berperan aktif dan tidak menunda hingga batas akhir.

“Kita selalu menuntut transparansi dan kepastian hukum dalam perpajakan. Maka konsultan pajak pun harus menunjukkan kepatuhan dan disiplin dalam setiap instrumen pendataan resmi,” tegasnya.

Dengan diterbitkannya imbauan resmi ini, IKPI menunjukkan komitmen mendukung pembinaan profesi dan peningkatan kualitas layanan konsultan pajak di Tanah Air. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengirimkan pemberitahuan resmi kepada seluruh anggota terkait kewajiban pengisian kuesioner pendataan jasa konsultan pajak yang saat ini dilakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat bernomor S-323/PP.IKPI/XI/2025 yang diterbitkan pada 6 November 2025.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyatakan bahwa pendataan ini bukan sekadar permintaan administratif, tetapi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan tata kelola konsultan pajak di Indonesia.

“Pendataan ini merupakan bagian dari tertib administrasi profesi dan bentuk transparansi layanan konsultan pajak. IKPI sebagai organisasi besar harus mendukung penuh kebijakan ini, dan seluruh anggota diminta mengisi kuesioner tepat waktu,” ujar Vaudy, Minggu (9/11/2025).

Kuesioner dapat diisi secara online melalui tautan resmi, s.kemenkeu.go.id/JasaKonsultanPajak

Kementerian Keuangan memberikan batas waktu pengisian hingga Rabu, 12 November 2025, pukul 23.59 WIB

Vaudy menegaskan, data yang terkumpul akan menjadi basis penting pemerintah dalam memetakan industri jasa konsultan pajak, mulai dari skala praktik, bentuk layanan, http://s.kemenkeu.go.id/JasaKonsultanPajak hingga kebutuhan pembinaan profesi di masa depan.

“Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin baik pemerintah dalam menyusun kebijakan, termasuk peningkatan kualitas standar layanan, sertifikasi, dan perlindungan profesi,” tambahnya.

Bagi anggota IKPI yang membutuhkan bantuan terkait pengisian kuesioner dapat menghubungi kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id atau WhatsApp Center: 0813-1000-4134

Vaudy berharap seluruh anggota IKPI dapat berperan aktif dan tidak menunda hingga batas akhir.

“Kita selalu menuntut transparansi dan kepastian hukum dalam perpajakan. Maka konsultan pajak pun harus menunjukkan kepatuhan dan disiplin dalam setiap instrumen pendataan resmi,” tegasnya.

Dengan diterbitkannya imbauan resmi ini, IKPI menunjukkan komitmen mendukung pembinaan profesi dan peningkatan kualitas layanan konsultan pajak di Tanah Air. (bl)

IKPI, Jakarta: Keanggotaan di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bukan hanya persoalan legalitas profesi, melainkan akses menuju jaringan besar, peluang kerja lebih luas, serta beragam fasilitas eksklusif. Hal ini kembali ditegaskan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam Seminar PPL IKPI Kota Bekasi, Sabtu (8/11/2025), yang dihadiri ratusan peserta.

Vaudy menjelaskan, semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar manfaat yang bisa dirasakan secara kolektif. Ia menyebut IKPI sebagai “rumah bersama” bagi konsultan pajak.

“Manfaat menjadi anggota IKPI adalah rumah anggota yang banyak sehingga dapat berkolaborasi. Anggota bisa berbagi klien, bertanya soal permasalahan perpajakan, dan menyelesaikan penugasan bersama,” jelasnya.

Jumlah anggota IKPI juga terus meningkat. Pada 31 Desember 2024, organisasi ini memiliki 7.093 anggota. Kurang dari setahun kemudian, per 4 November 2025, jumlahnya telah naik menjadi 7.704 orang. Pertambahan ini menjadi bukti bahwa banyak profesional perpajakan menilai IKPI bukan sekadar organisasi formal, tetapi wadah kerja sama yang produktif.

Bagi seorang konsultan pajak, bekerja sendirian sering kali membuat penugasan terasa berat. Melalui keanggotaan IKPI, konsultan dapat menggandeng rekan lain untuk menangani klien besar, membentuk tim profesional, dan saling back-up ketika menghadapi persoalan teknis. Bahkan untuk kasus-kasus yang membutuhkan analisis mendalam, anggota bisa bertanya dan berdiskusi langsung dengan konsultan lain yang lebih berpengalaman.

Menariknya, manfaat anggota tidak berhenti pada urusan pekerjaan. IKPI menggandeng berbagai mitra untuk menyediakan fasilitas nyata yang bisa digunakan anggota dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Di bidang pendidikan, misalnya, ada jalur khusus SIMAK di Universitas Indonesia, program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Gadjah Mada, serta tarif khusus biaya kuliah di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Trisakti. Kesempatan ini sangat membantu anggota yang ingin melanjutkan studi atau memperkuat kredensial akademik.

Pada aspek kesehatan, anggota mendapatkan potongan harga di Pramita, Prodia, serta Optik Melawai. Di sektor perhotelan, anggota bisa memperoleh harga khusus di Aston Kartika Grogol, Swissbel Indonesia, Santika Hotel, Accola Group, hingga Episode Hotel, fasilitas yang berguna untuk kegiatan organisasi, kebutuhan pekerjaan, ataupun perjalanan pribadi.

IKPI juga bekerja sama dengan penyedia teknologi seperti VIDA dan Ortax sehingga anggota mendapat harga khusus untuk layanan digital dan referensi perpajakan. Bahkan untuk sarana olahraga, anggota bisa menikmati tarif khusus di Permata Sentul Golf Club serta potongan harga di Pringgondani dan Gading Mas Driving Range, yang kerap menjadi tempat membangun jejaring informal antarprofesional.

Seluruh fasilitas ini menunjukkan bahwa keanggotaan IKPI tidak berhenti pada kartu identitas. Organisasi ini membangun ekosistem yang mendukung kenyamanan, kompetensi, dan daya saing konsultan pajak di Indonesia.

“Semakin besar komunitas ini, semakin besar kekuatan yang dimiliki. IKPI adalah ruang kolaborasi,” tegas Vaudy.

Kini, dengan lebih dari 7.700 anggota, IKPI menjadi komunitas konsultan pajak terbesar dan paling aktif di Indonesia. Di dalamnya, anggota tidak berjalan sendirian ada ruang belajar, peluang bisnis, fasilitas pendukung, dan teman seprofesi untuk tumbuh bersama.

Singkatnya, menjadi bagian dari IKPI berarti memiliki rumah profesional yang benar-benar hidup. (bl)

IKPI, Jakarta: Industri konsultan pajak bergerak cepat mengikuti regulasi dan kebutuhan pasar. Dalam seminar nasional IKPI bertema “Konsultan Pajak: Beroperasi Skala Lokal, Berafiliasi dengan Network Asing atau Menjadi Bagian dari International Firm”, Ketua Departemen KAP2SKPK IKPI, Ivan Kanel, menjelaskan tiga jalur karier yang kini tersedia bagi konsultan pajak Indonesia. Acara yang digelar melalui Zoom pada Jumat (7/11/2025) tersebut dihadiri oleh 560 peserta, menunjukkan besarnya perhatian konsultan terhadap perkembangan industri.

Ivan mengatakan pilihan pertama adalah tetap beroperasi sebagai Local Firm. Konsultan lokal memiliki pasar yang sangat luas, mulai dari UMKM, perusahaan keluarga, sampai wajib pajak ekspatriat. Namun, ia mengingatkan bahwa untuk bertahan, kantor lokal harus meningkatkan kualitas layanan, membangun sistem kerja yang rapi, dan meninggalkan pola kerja santai yang tidak terdokumentasi. 

“Banyak konsultan lokal punya peluang besar, tapi terjebak pada zona nyaman. Kliennya itu-itu saja, pekerjaannya itu-itu saja. Padahal pasar pajak lebih besar daripada sekadar mengisi SPT,” ujar Ivan.

Pilihan kedua adalah berafiliasi dengan jaringan asing. Afiliasi ini memberikan akses terhadap pelatihan internasional, prosedur kerja global, riset regulasi antarnegara, dan peluang menangani klien perusahaan multinasional. Perusahaan asing, menurut Ivan, merasa lebih aman jika tahu bahwa konsultan di Indonesia memiliki standar kerja serupa dengan standar negara lain. 

Meski demikian, konsekuensinya cukup berat karena setiap pekerjaan akan dinilai oleh kantor pusat jaringan internasional. “Tidak ada toleransi untuk pekerjaan yang asal-asalan. Kita dipaksa disiplin, lengkap dalam dokumentasi, dan taat prosedur,” tegasnya.

Pilihan ketiga adalah menjadi bagian dari International Firm. Ini adalah level tertinggi dengan kompetisi paling ketat, tetapi juga peluang terbesar. Konsultan bisa menangani klien lintas negara, sengketa pajak kompleks, restrukturisasi global, sampai isu transfer pricing internasional. Namun, Ivan mengingatkan bahwa syaratnya tidak ringan: SDM harus kuat, bahasa harus dikuasai, riset harus konsisten, dan standar mutu harus tinggi. 

“Profesi ini ke depan tidak lagi ditanya ‘pajak di Indonesia apa?’. Tapi ditanya pajak di dua sampai lima negara sekaligus. Jika kita tidak siap, klien akan pindah ke firma global,” katanya.

Ivan menegaskan bahwa arah masa depan profesi konsultan pajak bukan lagi kerja individu, melainkan kerja tim. Konsultan harus membangun struktur organisasi, membina tenaga profesional, dan menginvestasikan waktu untuk riset serta pengembangan kompetensi. 

Dengan kompleksitas perpajakan modern, mulai dari pertukaran data antarnegara, ekonomi digital, hingga global mobility, konsultan tidak bisa bekerja sendirian. “Kalau kita masih hanya mengandalkan satu orang yang melakukan semuanya, kita akan mentok. Untuk naik kelas, kita harus punya tim dan sistem,” tegasnya.

Ia mendorong bagi konsultan pajak Indonesia agar tidak takut bermain di level global. Menurutnya, profesi ini punya masa depan panjang, dan semua pilihan sah selama dijalankan dengan integritas serta kompetensi. 

“Tinggal kita memilih: tetap menjadi konsultan lokal yang nyaman, membangun jaringan internasional, atau naik ke level global. Yang penting, jangan pernah berhenti meningkatkan diri. Karena pasar pajak ke depan akan menilai siapa yang siap, dan siapa yang tertinggal,” pungkas Ivan. (bl)

IKPI, Jakarta: Profesi konsultan pajak di Indonesia memasuki fase baru yang menuntut kompetensi lebih tinggi. Pesan itu disampaikan Ketua Departemen KAP2SKPK IKPI, Ivan Kanel, dalam seminar nasional bertema “Konsultan Pajak: Beroperasi Skala Lokal, Berafiliasi dengan Network Asing atau Menjadi Bagian dari International Firm” yang digelar secara daring pada Jumat (7/11/2025) dan diikuti oleh 560 peserta dari berbagai anggota cabang se-Indonesia.

Ivan menegaskan bahwa pekerjaan administrasi seperti penyusunan dan pelaporan SPT, e-faktur, dan e-bupot memang masih dominan menjadi sumber pendapatan konsultan. Namun, jika hanya mengandalkan layanan dasar, konsultan akan sulit berkembang dan mudah terperangkap perang tarif. 

Menurutnya, pasar saat ini membutuhkan jasa bernilai tinggi seperti tax advisory, tax planning, pendampingan pemeriksaan, dokumentasi transfer pricing, dan konsultasi perpajakan lintas negara. “Compliance itu penting, tapi bukan puncak. Kalau hanya mengandalkan SPT, ujungnya kita bersaing harga. Padahal klien sekarang butuh solusi dan strategi, bukan sekadar formulir,” ujarnya.

Ivan mengingatkan bahwa profesi konsultan pajak semakin dekat dengan pengawasan regulator. Rencana penarikan konsultan pajak di bawah Badan Supervisi Profesi Keuangan (B2PK) membuat standar mutu tidak lagi sekadar tanggung jawab internal. Jika aturan berjalan, kantor konsultan pajak dapat diperiksa, baik dari sistem mutu, dokumentasi, hingga SOP dan administrasi pekerjaan. 

“Selama ini kita terbiasa diperiksa ketika mendampingi wajib pajak. Ke depan, bukan hanya WP yang diperiksa, tapi kantor konsultan juga. Artinya, kita harus rapi, terdokumentasi, dan profesional,” tegasnya.

Meningkatnya pengawasan, menurut Ivan, justru membuka kesempatan besar. Klien akan memilih konsultan yang memiliki integritas dan sistem kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia dengan jutaan wajib pajak aktif, ribuan perusahaan, dan arus investasi asing adalah pasar besar yang belum tergarap maksimal. Ia menyebut peluang layanan perpajakan di sektor teknologi, e-commerce, ekspatriat, restrukturisasi bisnis, hingga sengketa pajak semakin terbuka lebar.

Ia juga menyoroti ancaman perang tarif yang masih sering terjadi antara konsultan. Banyak yang memilih menurunkan harga agar klien tidak pindah, padahal risiko pekerjaan pajak tidak sederhana. “Kalau kita menjual murah, kita mengorbankan waktu dan kualitas. Kesalahan kecil dalam pekerjaan pajak bisa membuat klien berhadapan dengan pemeriksaan, sanksi, bahkan pidana. Klien cerdas akan memilih konsultan yang bisa melindungi mereka, bukan yang paling murah,” katanya.

Di hadapan ratusan peserta seminar, Ivan mengajak konsultan pajak lokal untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Ia menegaskan bahwa ukuran kantor tidak menentukan kualitas layanan. Konsultan lokal bisa bersaing dengan firma besar jika menyiapkan sistem kerja profesional, SDM yang kompeten, dan komitmen menjaga integritas. “Indonesia ini besar. Kliennya banyak, kebutuhannya semakin kompleks. Kita bisa jadi pemain kelas dunia jika kompetensi kita kelas dunia. Jangan pernah merasa profesi ini hanya soal membuat SPT,” tutupnya. (bl)

IKPI, Pekanbaru: Workshop edukasi perpajakan yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam rangkaian APTIKNAS Expo pada Rabu (5/11/2025) berhasil menarik antusiasme pelaku usaha di Pekanbaru. Tidak hanya menyampaikan aturan, IKPI menekankan bahwa kepatuhan pajak adalah strategi bisnis berkelanjutan yang bisa menyelamatkan perusahaan dari risiko hukum dan finansial.

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, menegaskan bahwa kehadiran IKPI dalam expo teknologi tersebut adalah bukti kolaborasi nyata antara dunia usaha dan praktisi pajak.

“IKPI ingin menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi strategi keberlanjutan usaha. Ketika pelaku usaha memahami kewajiban sejak awal, iklim bisnis menjadi lebih kondusif dan risiko sengketa bisa ditekan,” ujar Lilisen.

Workshop ini banyak membahas pemicu terbitnya SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), yang sering membuat pelaku usaha panik. Lilisen menyebut dua penyebab paling umum:

1. Perbedaan data antara laporan keuangan seperti neraca atau laba rugi dengan SPT.

2. Tidak sinkronnya data SPT dengan laporan pihak ketiga, seperti bank dan vendor.

Ia mengingatkan pelaku usaha untuk melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi berkala, agar angka keuangan dan pelaporan ke pajak selalu cocok. Jika SP2DK terbit, wajib pajak diminta tetap tenang, memahami isi surat, lalu menyiapkan dokumen pendukung.

“Jawablah secara tertulis disertai data lengkap. Kalau ragu, datang ke AR untuk konsultasi resmi atau minta pendampingan konsultan pajak,” kata Lilisen.

Simpan Data 10 Tahun dan Rekonsiliasi Rutin

Sementara itu, Sekretaris IKPI Pengda Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng), Narpika Yendra, menegaskan bahwa SP2DK bukan sesuatu yang perlu ditakuti jika administrasi perusahaan rapi.

“Pesan kami jelas: simpan data minimal 10 tahun, lakukan rekonsiliasi rutin, dan pastikan seluruh penghasilan serta biaya diakui dengan benar. Kalau itu dilakukan, perusahaan sudah punya tameng kuat saat menerima SP2DK,” jelasnya.

Menurut Narpika, edukasi gratis seperti ini penting karena pelaku usaha masih banyak yang baru belajar soal administrasi pajak, padahal dampak kesalahan bisa merembet ke pemeriksaan dan sanksi.

“IKPI berkomitmen memperluas edukasi pajak agar pelaku usaha tidak berjalan dalam ketidaktahuan. Tujuan kami bukan menakut-nakuti, tapi memberi rasa aman secara legal,” tambahnya.

Kolaborasi ini Beri Manfaat Nyata untuk Masyarakat

Ketua APTIKNAS Riau, Januar, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan IKPI yang disebut berhasil memberikan manfaat besar kepada para peserta.

“APTIKNAS Riau bekerjasama dengan IKPI mengadakan Workshop Edukasi Pajak khususnya tentang SP2DK. Edukasi gratis ini terlaksana dengan baik dan diikuti berbagai kalangan di Pekanbaru Xchange. Peserta bukan hanya mendengar materi, tapi aktif bertanya dan berdiskusi,” ujar Januar.

Ia menyampaikan penghargaan kepada pemateri dari IKPI. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilisen dan Ibu Narpika yang telah mendukung kegiatan edukasi gratis ini sehingga berjalan lancar dan bermanfaat bagi banyak orang. Semoga APTIKNAS dan IKPI dapat terus menjalin kerjasama yang solid di masa depan,” tuturnya.

Dengan kolaborasi praktisi teknologi dan konsultan pajak ini, APTIKNAS Expo tidak hanya menjadi pameran teknologi, tetapi juga ruang edukasi finansial bagi dunia usaha. Workshop serupa rencananya akan terus berlanjut agar pelaku usaha di Riau makin siap menghadapi era administrasi digital dan pengawasan pajak yang semakin presisi. (bl)