Kategori: Berita Seluruh Cabang

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tengah menjajaki kerja sama eksklusif dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) untuk membuka kelas khusus Program Magister Ilmu Administrasi, dengan konsentrasi kebijakan fiskal dan perpajakan, yang ditujukan bagi anggota IKPI.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa pertemuan penjajakan telah berlangsung pada Senin (6/5/2025) pukul 15.00 WIB di Kampus FIA UI Depok, dan menjadi langkah awal dari rencana strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh organisasi.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari program kami untuk meningkatkan kompetensi anggota IKPI, khususnya di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal. Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi berkualitas bagi anggota yang ingin melanjutkan ke jenjang S2,” ujar Vaudy.

Sebagai tindak lanjut, FIA UI direncanakan akan memberikan pemaparan teknis kepada anggota IKPI pada Jumat, 16 Mei 2025 pukul 13.30 WIB. Sosialisasi ini akan menjadi momen penting bagi anggota yang berminat mengikuti program magister tersebut.

Program ini dirancang dalam format hybrid mayoritas daring, dengan dua kali pertemuan tatap muka setiap semester sehingga memungkinkan anggota dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Untuk membuka kelas khusus, dibutuhkan minimal 20 peserta dari kalangan anggota IKPI.

UI juga membuka kemungkinan program double degree bekerja sama dengan University of Melbourne dan Victoria University of Wellington, bagi peserta yang memenuhi syarat akademik lanjutan.

“Ini adalah langkah awal yang menjanjikan. Kami berharap kerja sama ini dapat segera terwujud dan menjadi bagian dari transformasi profesionalisme anggota IKPI,” tutup Vaudy.

Hadir pada pertemuan tersebut dari IKPI:

1. Ketua Umum, Vaudy Starworld

2. Ketua Departemen PPL, Benny Wibowo

3. Ketua Departemen Hubungan Khusus, Harun Pandapotan

4. Anggota Departemen Humas, Ronsianus B Daur

5. Anggota Departemen PPL, Andi Mohammad Johan

6. Direktur Eksekutif, Asih Ariyanto

Dari FIA UI

1. Dekan, Prof Retno Kusumastuti

2. Wakil Dekan 2, Prof Milla Sepliana Setyowati

3. Ketua Program Pascasarjana, Dr. Eko Sakapurnama

4. Ketua Departemen Administrasi Fiskal, Dr. Inayati

5. Kepala IO dan Kerjasama Akademik, Krisna Puji PhD

6. Perwakilan Tax Center

(bl)

IKPI, Jakarta: Arfan, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pajak Kemenkeu periode 2015–2019 yang merupakan salah satu calon Anggota Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyampaikan pandangan strategis mengenai pentingnya peran konsultan pajak dalam sistem keuangan nasional.

Dalam pertemuan antara Anggota Kehormatan, Dewan Penasihat dan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Hotel Dharmawangsa, baru baru ini, Arfan menegaskan bahwa konsultan pajak merupakan elemen vital dalam ekosistem perpajakan Indonesia dan sudah saatnya memiliki landasan hukum yang kokoh.

“Saya pribadi sangat menghargai undangan ini dan merasa terhormat bisa kembali bertemu dengan para panutan seperti Pak Hadi Poernomo, Pak Soebakir, Pak Nono, dan yang lainnya,” ujar Arfan membuka pernyataannya.

Ia menggarisbawahi, pengalaman langsung selama menjabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa jumlah konsultan pajak yang aktif jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak di berbagai daerah, seperti saat Kongres IKPI di Makassar beberapa tahun lalu, jumlah anggota tidak sebanyak saat ini yang kabarnya mencapai lebih dari 7100.

“Padahal, konsultan pajak itu sangat penting. Di Jepang, saya lihat sendiri bagaimana masyarakat sangat terbantu dengan keberadaan konsultan. Petugas pajak pun merasa dimudahkan. Ini contoh luar biasa yang seharusnya bisa kita adaptasi,” ungkap Arfan, yang juga pernah melakukan studi banding ke Jepang bersama tim.

Lebih lanjut, Arfan menyoroti perlunya undang-undang khusus tentang konsultan pajak. Menurutnya, peran strategis konsultan pajak yang berada di tengah antara otoritas pajak dan wajib pajak harus didukung oleh legalitas formal agar berjalan lebih aman dan terarah.

“Kita dulu sempat dorong itu bersama Pak Soebakir dan Pak Nono. Bahkan sempat bertemu dengan Ketua DPR saat itu. Harusnya ada progres lebih nyata sekarang,” tegasnya.

Arfan juga mendorong IKPI untuk terus tampil sebagai suara kolektif dalam isu-isu perpajakan nasional. Ia menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam mendorong kesadaran pajak di Indonesia yang multietnis.

“Budaya bayar pajak itu sulit, di mana-mana. Tapi kita harus coba lewat pendekatan sosial budaya, lokal, bahkan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam struktur kehormatan organisasi sehingga lebih berwarna dan memiliki pandangan luas,” katanya.

Ia mengungkapkan, langkah strategis yang harus dijalankan IKPI dalam menjalankan visi misinya. Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia, IKPI tidak hanya berkolaborasi dengan DJP, tetapi sangat penting juga meng-edukasi dan membawa aspirasi Wajib Pajak.

“Kebetulan, kami sudah tahap akhir dalam proses pembentukan Taxpayer Community, yakni salah satu organisasi yang penting dalam ekosistem perpajakan. Jadi, ada DJP, IKPI (wadah konsultan) dan ada Taxpayer Community (wadah WP). Lengkap sudah. Semoga dengan adanya tiga pilar ini, perpajakan Indonesia bisa jadi baik sesuai harapan,” ujarnya.

Lebih lanjut Arfan menyampaikan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pengembangan organisasi. Ia mengajak pengurus IKPI untuk menyusun rencana aksi konkret, melakukan brainstorming, dan mengeksekusi ide-ide yang bisa membawa IKPI lebih dikenal, lebih solid, dan lebih berpengaruh dalam percaturan perpajakan nasional.

“Saya siap membantu. Ayo kita gerak bersama,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Anggota Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Dr. Drs. Hadi Poernomo, Ak., CA., MBA., CertDA., CIISA., CLA, menyatakan komitmennya untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP) dalam sebuah pertemuan strategis antara Anggota Kehormatan, Dewan PenasIhat, dan Pengurus Pusat IKPI yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, baru-baru ini.

Dalam pernyataannya, Hadi menegaskan bahwa keberadaan UU KP sangat krusial bagi sistem perpajakan Indonesia. “UU ini bukan hanya akan melindungi konsultan dan wajib pajak, tetapi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara nasional,” ujarnya.

Hadi menambahkan, anggota kehormatan IKPI akan melakukan berbagai pendekatan strategis kepada pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, guna meyakinkan pentingnya regulasi ini.

Di samping itu, agenda roadshow ke berbagai media massa Baik radio maupun media online juga tengah disiapkan untuk mengedukasi publik mengenai urgensi UU KP.

“UU ini akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi konsultan pajak, serta menciptakan iklim perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel,” imbuh Hadi yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak dan Ketua BPK RI.

Saat ini, IKPI telah memiliki 14 anggota kehormatan yang terdiri dari para tokoh ekonomi, hukum, dan perpajakan nasional seperti :

1. Dr. Darmin Nasution
2. ⁠Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak
3. ⁠Dr. Hadi Poernomo
4. ⁠Haryadi B. Sukamdani
5. ⁠Prof. R. Hendrawan Supratikno
6. ⁠Hotman Paris Hutapea, SH, MH
7. ⁠Sonny Triharsono, SH, MSc
8. ⁠Dr. Machfud Sidik, M.Sc
9. ⁠Drs. Achmad Din
10. ⁠Dr. Ahmad Fuad Rahmany
11. ⁠Dr. Fuad Bawazier
12. ⁠Dr. Robert Pakpahan
13. ⁠Dr. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
14. ⁠Drs. Mochamad Tjiptardjo, MA

Dua tokoh perpajakan lainnya yakni, Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak 2015-2017) dan Arfan (Sesditjen Pajak 2015-2019) telah menyatakan kesediannya dan segera menyusul bergabung setelah proses administrasi keanggotaan mereka rampung.

Dengan sinergi para tokoh nasional di tubuh IKPI, diharapkan UU Konsultan Pajak dapat segera menjadi kenyataan demi mendukung ekosistem perpajakan Indonesia yang lebih profesional dan berkeadilan. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menunjukkan komitmennya dalam merangkul generasi muda melalui diskusi virtual bertajuk “Menuju IKPI sebagai Center of Knowledge Perpajakan Indonesia”, yang digelar pada Sabtu (3/5/2025) via Zoom Meeting.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, mendorong partisipasi aktif generasi milenial dan Gen Z dalam menyuarakan ide dan pandangan mereka seputar perpajakan.

Ia menyampaikan bahwa IKPI kini membuka ruang yang lebih luas untuk berekspresi, khususnya melalui media sosial dan konten digital kepada seluruh anggota muda.

“Teman-teman semua, terutama generasi muda, punya banyak ide kritis dan kreatif. Kami di IKPI ingin menjadi wadah untuk menyalurkan itu. Kami sudah siapkan sarana, tinggal bagaimana kita mengisinya dengan konten yang menarik, sederhana, tapi berbobot,” ujar Jemmi.

Jemmi juga mengajak para anggota untuk menciptakan konten pajak yang bisa dinikmati dan dibagikan dengan mudah kepada masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya memperhatikan durasi, kualitas visual, dan relevansi isi agar pesan dapat tersampaikan secara efektif.

“Konten yang terlalu panjang sering tidak menarik. Jadi, mari kita buat konten yang ringkas, tapi punya daya tarik tinggi. Harus mudah dikonsumsi tapi tetap mengedukasi,” tegasnya.

Lebih dari sekadar organisasi profesi, lanjut Jemmi, IKPI kini tengah bertransformasi menjadi pusat pengetahuan perpajakan yang kolaboratif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Dalam semangat itu, Humas IKPI siap mendukung program-program yang mendorong ekspresi, kreativitas, dan inovasi dari anggotanya, terutama dari kalangan muda.

“Kami percaya, suara-suara segar dari generasi milenial dan Gen Z sangat penting untuk masa depan profesi konsultan pajak. Mari manfaatkan ruang ini untuk menunjukkan kualitas, menyuarakan pendapat, dan ikut membentuk arah kebijakan melalui ide yang membangun,” ujarnya.

Dengan semangat kolaborasi ini, IKPI berharap semakin banyak anggota muda yang aktif berkontribusi, menjadikan pajak sebagai topik yang relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menggelorakan semangat baru dalam tubuh organisasi dengan menggandeng generasi milenial dan Gen Z sebagai ujung tombak transformasi digital dan pengembangan IKPI sebagai center of knowledge perpajakan Indonesia.

Dalam kegiatan bertajuk “IKPI Menuju Center of Knowledge Perpajakan Indonesia” yang digelar Sabtu (3/5/2025) pagi, Vaudy menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyebarkan edukasi perpajakan melalui media sosial.

Ia menilai karakter Millennial dan Gen Z yang interaktif, adaptif terhadap teknologi, dan terbiasa dengan gaya komunikasi yang lugas merupakan kekuatan besar untuk memperluas pengaruh IKPI.

“Millennial dan Gen Z ini tidak bisa dipisahkan dari internet. Mereka terbiasa hidup dengan media sosial, dan ini yang ingin kami manfaatkan untuk menggaungkan nama IKPI,” ungkap Vaudy dalam sambutannya.

Vaudy menginginkan semua anggota IKPI tampil, tidak hanya segelintir orang, tetapi semuanya dan IKPI membuka ruang seluas luasnya untuk anggota melakukan hal tersebut.

Lebih dari itu, Vaudy juga mengajak para anggota muda untuk aktif menulis di website resmi IKPI, menyederhanakan materi perpajakan agar lebih mudah dipahami publik, serta mengambil bagian dalam edukasi digital.

Ia mencontohkan keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memaksimalkan media sosial sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik.
“Kami melihat banyak perubahan di web IKPI, terutama dari sisi pemberitaan. Tapi sayangnya, konten dari generasi muda masih minim. Ini yang ingin kami ubah,” tambahnya.

Lebih dari sekadar ajakan, kegiatan ini menjadi langkah awal rencana strategis organisasi dalam mempersiapkan ekosistem perpajakan yang relevan dengan zaman. Ia berharap semangat muda yang dibawa Millennial dan Gen Z bisa menjadi penggerak utama dalam misi menjadikan IKPI sebagai pusat pengetahuan pajak nasional yang terbuka, inklusif, dan inovatif. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, mengumpulkan ratusan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang juga merupakan anggota IKPI, Jumat (2/5/2025). Kegiatan yang digelar secara daring ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional dan menjadi tonggak awal dalam upaya menjadikan IKPI sebagai Center of Knowledge di bidang perpajakan nasional.

“Ini adalah langkah pertama. Kita ingin IKPI menjadi pusat pengetahuan perpajakan, dan itu perlu proses. Hari ini kita kumpulkan dosen, pengajar, atau akademisi yang juga anggota IKPI,” ujar Vaudy dalam sambutannya.

Lebih dari 100 peserta hadir dalam forum ini, yang menjadi wadah awal bagi para akademisi untuk berkolaborasi aktif dalam pengembangan kajian dan diskursus perpajakan. Vaudy menyebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan karena momen yang tepat setelah masa pelaporan SPT Tahunan dan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Dalam diskusi, Vaudy mengajak para akademisi untuk berkontribusi dalam tiga hal penting:

• Membahas dan mengkritisi peraturan perpajakan serta penerapannya di lapangan, dengan tujuan memberikan masukan kepada pemerintah.
• Menyusun kajian ilmiah dan analisis terhadap regulasi yang berpotensi tidak sesuai kondisi nyata.
• Mempublikasikan ulang tulisan akademik yang pernah dimuat di jurnal kampus ke platform IKPI.

“Para dosen ini sudah terbiasa menulis artikel dan jurnal. Kita ingin tulisan mereka bisa dipublikasikan ulang, dan bahkan ke depan dibuat kajian-kajian baru yang ditujukan untuk IKPI,” jelas Vaudy.

Saat ini pengurus pusat khususnya Departemen IT tengah mempersiapkan peluncuran tampilan baru website IKPI yang rencanannya dilakukan pada Agustus mendatang. Tampilan website tersebut nantinya akan memuat ruang diskusi dan kelompok tematik yang memungkinkan anggota membahas berbagai isu perpajakan secara lebih fokus dan produktif.

Peserta kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap inisiatif ini serta memberikan masukan-masukan untuk rencana ini. Menurut Vaudy, mereka merasa dihargai dan diberi ruang oleh organisasi untuk berkontribusi secara nyata.

“IKPI kini memberikan panggung bagi para akademisi. Kalau ada kajian penting, kita akan buat forum diskusi lanjutan hingga bisa disampaikan ke otoritas pajak,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, ia mengajak seluruh anggota IKPI yang berprofesi sebagai dosen atau akademisi untuk bergabung dalam gerakan kolaboratif ini. “Ayo, siapa pun dosen yang tergabung di IKPI, mari ikut serta. Ini panggilan untuk membangun perpajakan Indonesia yang lebih kuat dan berbasis pengetahuan,” katanya. (bl)

IKPI, Bogor: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan dukungan penuh terhadap program Layanan Konsultasi Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dilaksanakan oleh Kementerian UMKM. Dalam agenda pembahasan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan LKP-UMK yang berlangsung di Hotel Salak The Heritage, Jumat (2/5/2025).

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi IKPI untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan pelaku UMK di seluruh Indonesia.

“Program ini sangat membantu konsultan pajak, terutama anggota kami yang baru bergabung. Kegiatan seperti ini bukan hanya memperkuat jaringan, tapi juga meningkatkan kualitas layanan konsultan dalam mendampingi pelaku UMK,” ujar Vaudy dalam sambutannya.

IKPI yang memiliki hampir 7.300 anggota aktif di seluruh Indonesia adalah asosiasi konsultan pajak terbesar, dengan 89% dari total konsultan. Vaudy menambahkan, tantangan utama pelaku UMK bukan sekadar keterbatasan pengetahuan perpajakan, melainkan juga lemahnya administrasi pencatatan dan pembukuan.

“Banyak pelaku UMK belum memahami bahwa dokumentasi perpajakan harus disimpan hingga 20 tahun. Mereka sering mengira setelah bayar pajak, urusan selesai. Padahal aspek administratif ini sangat penting dan sering menjadi kendala saat pemeriksaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy juga menegaskan komitmen berkelanjutan dalam edukasi perpajakan, termasuk lewat program hybrid yang kini menyasar UMK secara nasional. Program ini menjadi bukti sinergi antara konsultan pajak dan pemerintah dalam membangun ekosistem UMK yang sehat dan taat pajak.

Hadir mendampingi Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam acara ini antara lain Arinda Hutabarat selaku Ketua Departemen Kemitraan Lembaga dan Instansi, serta Direktur Eksekutif IKPI, Asih Ariyanto. (bl)