Berita Pusat Archives - Laman 11 dari 21 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Penandatangan MoU IKPI dengan Universitas Tarumanagara

Posted on 30/01/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) bidang pendidikan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara (Untar) di Jakarta, Selasa (30/1/2024). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar Prof. Sawidji Widoatmodjo.

Dalam sambutannya, kedua belah pihak sepakat untuk mengimplementasikan MoU tersebut menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk memperkaya ilmu perpajakan para mahasiswa Untar.

Hadir dalam kesempatan itu, dari IKPI: Ketua Umum Ruston Tambunan, Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnamasari, Ketua Departemen FGD dan Litbang Lani Dharmasetya, Ketua Bidang Kerja sama Hung Hung Natalya. Hadir juga Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat Tan Alim beserta jajaran pengurusnya.

Hadir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Sawidji Widoatmodjo, dan seluruh jajaran fakultas. (bl)

Penandatanganan MoU IKPI dengan Universitas Tarumanagara, di Jakarta, Selasa (30/1/2024). (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

DJP Sebut IKPI Berperan Penting Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Posted on 24/01/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui tercapainya target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak selama tiga tahun berturut (2021, 2022, 2023), adalah tidak lepas dari peran asosiasi konsultan pajak yang salah satunya adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

“Pada dasarnya DJP tidak bisa berjalan sendirian dalam menjalankan tugasnya sendirian. Pencapaian yang didapatkan selama tiga tahun terakhir ini, dengan mengemban amanah dari bangsa dan negara ini tidak semata-mata hanya karena upaya DJP saja. Karena, tidak sedikit peranan dari para stakeholder yang diantaranya adalah teman-teman dari IKPI,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), DJP, Kementerian Keuangan Dwi Astuti, saat membuka sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 bersama dengan lebih dari 3.000 anggota IKPI melalui aplikasi Zoom, yang diselenggarakan pada Selasa (23/1/2024).

Diungkapkan Dwi, bagaimana IKPI berkomitmen menjadi partner DJP, menjadi tax intermediaries yang kemudian mendorong kepatuhan wajib pajak. “Sekali lagi dalam hal ini saya atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman IKPI, yang terus bekerja sama dan menjalin kolaborasi dengan DJP sehingga turut membantu tercapainya target penerimaan pajak dan kepatuhan (tax compliance),” katanya..

Menurut Dwi, mungkin satu fenomena yang terjadi secara disadari dan ini terjadi di mana-mana saja. Kadangkala masyarakat lebih percaya kepada konsultan pajak dibandingkan pegawai DJP.

“Karena, biasanya kalau bertemu orang pajak, masyarakat/wajib pajak malah ketakutan dan seperti ditagih utang,” ujarnya.

Karena itu lanjut dia, dalam berbagai kesempatan dan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, DJP selalu turut melibatkan asosiasi konsultan pajak, tidak terkecuali IKPI, baik dari sisi penyusunannya, maupun setelah aturan itu selesai dibuat dan kemudian disosialisasikan. “Tentunya berbagai sosialisasi dan edukasi terus dilakukan DJP, termasuk juga kepada para pengurus konsultan pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut Dwi mengungkapkan, kedepan DJP akan terus mengeskalasi peran konsultan pajak, tidak terkecuali IKPI. Artinya, konsultan pajak ini harus naik kelas dalam peranannya sebagai intermediaries antara DJP dengan wajib pajak.

“Jadi saya bilang ke depan kepada teman-teman penyuluh, kalau kita melakukan sosialisasi, orang/lembaga pertama yang wajib tahu adalah konsultan pajak, dan bukan kepada wajib pajak. Dan baru kemudian, bersama-sama DJP asosiasi konsultan pajak ikut membantu pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut,” ujarnya.

Dengan demikian kata Dwi, ke depan konsultan pajak eskalasinya akan semakin tinggi dan tentu dampaknya pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada konsultan pajak. “Jadi, ke depan tidak ada lagi konsultan pajak yang mengumpulkan wajib pajak, melainkan akan dilakukan DJP sendiri. Tetapi yang memberikan sosialisasi dan edukasi adalah konsultan pajak,” katanya. (bl)

Ketum dan Pengurus Pusat IKPI Berbicang Santai dengan Direktur P2Humas DJP

Posted on 24/01/202423/01/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) didampingi Sekretaris Umum Jetty, dan Ketua Departemen Humas Henri PD Silalahi, berbincang santai dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti di ruang kerjanya, Selasa (23/1/2024). Hal itu dilakukan usai membuka sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemotongan Tarif atas PP tersebut.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Dapat Privilage DJP, Sedikitnya 3.000 Anggota IKPI Ikuti Sosialisasi PP 58/2023 dan PMK 168/2023

Posted on 23/01/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sedikitnya 3.000 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di seluruh Indonesia nampak mengikuti sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Tarif atas PP tersebut. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi Zoom, yang diselenggarakan pada Selasa (23/1/2024).

“Sosialisasi yang diberikan khusus kepada IKPI ini adalah privilege yang berarti untuk asosiasi kami. Sebagai mitra strategis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), IKPI selalu menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan,” kata Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, dalam sambutannya di acara sosialisasi tersebut.

Pada acara yang dibuka oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), DJP, Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, dihadapan ribuan anggotanya Ruston mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan pertama yang diberikan kepada IKPI, dan diikuti secara masif oleh lebih dari 3.000 anggota dari seluruh cabang di Indonesia. “Bahkan ada juga yang terpaksa harus menyaksikan sosialisasi ini melalui kanal youtube IKPI, karena link zoom yang disediakan tidak bisa lagi menampung jumlah peserta,” ujarnya.

Menurut Ruston, sebagai intermediaries, konsultan pajak khususnya IKPI selama ini bukan hanya sekadar menjadi asosiasi konsultan pajak pertama, dan terbesar di Indonesia, tetapi keberadaannya juga membantu pemerintah dalam memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan perpajakan serta memberikan edukasi kepada wajib pajak/masyarakat.

“Kerja keras, pengurus dan anggota baik di tingkat pusat maupun di daerah, menjadikan asosiasi ini menjadi besar dan dikenal oleh masyarakat luas. Banyak juga dari anggota IKPI yang menjadi sumber berita di media online, cetak dan elektronik, khususnya pada isu-isu besar perpajakan nasional. Artinya, kompetensi kami sudah diakui oleh banyak pihak,” kata Ruston.

Dia mengungkapkan, IKPI juga sudah mendapatkan 2 kali penghargaan dari pemerintah, yakni dari Kementerian Keuangan yang penghargaannya diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, serta penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak, sebagai asosiasi yang mendukung program Reformasi Bidang Perpajakan.

“Sudah banyak masukan/usulan dari IKPI terkait dengan RUU, RPP, mapun RPMK.Artinya kontribusi asosiasi kami kepada negara bukan “‘kaleng-kaleng’,” kata Ruston.

Lebih lanjut Ruston mengatakan tentu ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi IKPI bisa berkontribusi langsung untuk membantu pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan.

Ruston berharap, dengan kegiatan ini seluruh anggota IKPI akan semakin memahami peraturan ini dan segera melakukan sosialisasi serta bisa menerapkannya kepada klien-klien yang ditangani anggotanya.

Menyinggung penerimaan pajak negara yang mendapatkan hattrick, Ruston mengungkap bahwa itu tidak lepas dari kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat. “IKPI sungguh bangga bahwa sebagai mitra strategis DJP bisa ikut membantu dalam menggenjot penerimaan pajak pemerintah, hingga pencapaiannya selama tiga tahun berturut melebihi dari target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2021, 2022 dan 2023),” ujarnya.

“Ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Saya yakin dengan reformasi yang terus menerus dilakukan, DJP bisa konsisten mencapai target penerimaan negara dala setiap tahunnya,” kata Ruston lagi.

Dia meyakini, bahwa penerimaan pajak akan lebih besar lagi ketika core tax sudah mulai beroperasi. Karena, nantinya terdapat integrasi data dan proses bisnis yang tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan dari sektor pajak. (bl)

Ketum IKPI Sebut Kenaikan Pajak Hiburan Seharusnya Bertahap

Posted on 16/01/202416/01/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kebijakan kenaikan pajak hiburan 40-75% belakangan memang menjadi kekhawatiran bagi para pengusaha maupun UMKM di Indonesia.

Tarif Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khusus untuk Jasa Kesenian dan Hiburan berupa diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75% adalah berdasarkan Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Dalam UU PDRD sebelumnya, tarif paling tinggi untuk Pajak Hiburan adalah 35% tapi khusus jenis hiburan tertentu seperti diskotik, karaoke, klab malam, mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi 75%. Jadi untuk tarif tertingginya tidak ada perubahan dari sebelumnya.

Kewenangan pemungutan PBJT ada di Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk untuk tarif pajak daerah untuk diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, sehingga penetapan tarif juga berdasarkan Perda Kab/Kota. Pemkab/kota diberi oleh UU No. 1 Tahun 2022 kewenangan menentukan besaran tarif tetapi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Yang menanggung pajak tersebut adalah konsumen atau pengguna jasa, tetapi yang diwajibkan memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah adalah Pelaku Usaha / Penyedia Jasa hiburan. Jadi pajak ini sesungguhnya tidak membebani Pelaku Usaha tetapi menambah jumlah yang harus dibayar oleh Konsumen/Pengguna Jasa.

Namun demikian, kenaikan tarif menjadi minimum 40% dari sebelumnya misalnya 10%, 15% atau 25% tentu saja berdampak pada Pengusaha karena dapat mempengaruhi pasar industri hiburan. Keberatan Pengusaha disitu. Apalagi justru pariwisata Pasca Covid baru saja bangkit kembali Pasca Covid. Hiburan itu sendiri merupakan faktor penunjang utama pariwisata. Pelaku Usaha hiburan keberatan karena meyakini bahwa jika tarif Pajak Daerah atas hiburan akan mengurangi pengunjung / komsumen dan akan berdampak pada kelangsungan bisnis hiburan.

Menurut saya kenaikan pajak atas hiburan kontradiktif dengan tujuan untuk menarik pariwisata yang justru harusnya diberi insentif berupa pengurangan tarif, bukan sebaliknya menaikkan tarif.

Kebijakan menaikkan tarif malah dapat membatasi konsumsi wisatawan domestik maupun mancanegara karena harga yang mereka harus bayar menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, meskipun untuk kalangan konsumen tertentu kenaikan tarif pajak ini tidak mempengaruhi sama sekali demand nya atas hiburan.

Kebijakan menaikkan tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengkaji perkembangan industri hiburan, tidak semata-mata hanya menjadi cara singkat untuk meningkatan penerimaan pajak daerah. (bl)

Ketum IKPI: Jadikan Perayaan Natal Sebagai Momentum Miningkatkan Kompetensi dan Integritas

Posted on 15/01/202415/01/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sekitar 1.000 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) se-Indonesia berpartisipasi meramaikan kegiatan Natal nasional 2023 di Gedung House of Blessing GBI, Jakarta, Sabtu (13/1/2023). Kegiatan bertema “Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu” itu dilakukan secara daring dan luring.

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengatakan, kegiatan ini merupakan acara keagamaan Kristen/ Katolik yang dirayakan setiap tahun. Begitu juga dengan hari besar keagamaan lainnya, IKPI juga rutin merayakannya, seperti Idul Fitri, Dharma Sakti, dan lain sebagainya.

Pada perayaan natal ini, Ruston berharap agar kedamaian selalu hadir di hati seluruh anggota IKPI, baik pusat hingga cabang dan kedepan semakin kompak.

Lebih lanjut Ruston mengatakan, anggota IKPI terdiri dari berbagai macam suku dan agama. “Saya berharap persatuan terus terjalin di tengah keberagaman, saling mengasihi dan terus mengingatkan untuk selalu berjalan di dalam kebaikan,” kata Ruston saat menghadiri perayaan Natal Nasional IKPI 2023 di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Ruston mengungkapkan, dari sekitar 1.000 peserta yang berpartisipasi melalui daring dan luring dalam perayaan Natal ini, tidak semuanya beragama Kristen/Katolik. “Ada juga dari agama lain yang ikut memeriahkan acara ini. Semoga bentuk toleransi ini bisa terus dijaga, dan kekompakan selalu menyertai setiap langkah anggota IKPI,” ujarnya.

Menyambung kepada tema perayaan Natal ini kata Ruston, pesan yang disampaikan Romo dalam acara tersebut bahwa konsultan pajak harus selalu memberikan kedamaian untuk orang lain.

“Jadi yang kita bisa petik dari pesan itu, konsultan pajak harus terus meningkatkan kompetensinya, karena perubahan peraturan pajak itu sangat cepat dan dinamis. Selain itu setiap anggota diingatkan untuk tetap menjaga integritasnya. Dengan begitu, klien juga akan merasa nyaman dan damai menggunakan jasa kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Natal Nasional IKPI 2023 Tan Alim, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan donatur yang sudah terlibat langsung dan membantu dalam suksesnya gelaran acara ini.

“Terima kasih atas waktu, tenaga, dan donasinya untuk menyukseskan acara ini. Harapannya, kegiatan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kepanitian dalam gelaran-gelaran acara IKPI selanjutnya,” kata Tan Alim.

Dia juga berharap, kedepan acara Natal IKPI akan semakin meriah dan lebih sukses dibandingkan kegiatan sebelumnya.

Tan Alim mengungkapkan, sebelumnya acara puncak perayaan, jajaran panitia juga melakukan kegiatan santunan kepada panti jompo dan rumah yatim piatu di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosial itu kami lakukan sebagai bentuk kepedulian IKPI terhadap sesama, dan itu juga termasuk dalam kasih Natal,” katanya. (bl)

IKPI Imbau Wajib Pajak Selektif Gunakan Jasa Konsultan

Posted on 28/12/202328/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengimbau kepada wajib pajak badan dan orang pribadi untuk selektif dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Pasalnya, saat ini banyak orang menawarkan jasa sebagai konsultan pajak tetapi sesungguhnya dia tidak mempunyai kompetensi di bidang itu.

“Jika wajib pajak menggunakan jasa konsultan yang seperti itu, bisa jadi tanpa disadari masalah perpajakan akan timbul dikemudian hari. Karena, seorang konsultan pajak adalah profesi yang dituntut memiliki keahlian khusus, serta dibekali dengan sertifikat konsultan pajak dan izin praktek yang diterbitkan oleh Direktorat P2PK, Kementerian Keuangan,” kata Ketua Departemen Humas IKPI Henri PD Silalahi, dikutip dari kanal Youtube IKPI, yang ditayangkan, Rabu (27/12/2023).

Menurut Henri, dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan itu tidak mudah, apalagi peraturan itu mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat.

Tentu lanjut Henri, wajib pajak memerlukan mitra kerja tenaga profesional dibidang perpajakan yang berkompeten. “Sekarang, yang menjadi pertanyaan bagaimana mengetahui bahwa konsultan pajak yang akan menjadi mitra tersebut berkompeten?,” kata Henri.

Dia mengungkapkan, IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1965 dengan jumlah anggota saat ini 5.575 (anggota tetap) dan 1.301 anggota anggota terbatas, dan ditambah dengan anggota kehormatan yang tentunya memiliki kompetensi yang terukur dan tidak perlu diragukan lagi.

“100 persen anggota IKPI telah lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), dan lebih dari 90 persen konsultan pajak di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Keuangan adalah anggota IKPI. Jadi, seluruh anggota IKPI dipastikan memiliki kompetensi yang cukup untuk mendampingi para wajib pajak, baik itu badan usaha maupun orang pribadi,” ujarnya.

Henri menjelaskan, anggota tetap adalah anggota yang telah lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan telah mempunyai ijin praktek konsultan pajak dari pemerintah, sedangkan anggota terbatas adalah anggota yang telah lulus USKP namun masih dalam proses pengurusan ijin praktek dan/atau yang memilih tidak berpraktek sebagai konsultan pajak meskipun sudah memiliki sertifikat USKP.

Lebih lanjut Henri mengatakan, sebagai asosiasi profesi, IKPI memiliki Peraturan Perkumpulan yakni:

1.Anggaran Dasar

2.Anggaran Rumah Tangga

3.Kode Etik

4.Standar Profesi dan Peraturan Pengurus Pusat

Peraturan ini kata Henri, sifatnya mengikat bagi seluruh anggota IKPI sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggungjawab.

Dengan demikian, hendaknya wajib pajak sudah mulai cermat dan kritis dalam menggunakan jasa konsultan pajak yang berkompeten, caranya:

Menanyakan izin praktek dari konsultan pajak yang akan ditugaskan sebagai Kuasa Wajib Pajak, dan lihat tingkatan Ijin Prakteknya apakah A, B atau C

Lakukan pengecekan kebenaran ijin praktrek dari Konsultan Pajak tersebut ke SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) yang diselenggarakan oleh P2PK pada link https://sikop.kemenkeu.go.id/

Sebagai tambahan untuk meyakinkan wajib pajak, pastikan bahwa konsultan tersebut adalah Anggota IKPI, dengan cara mintalah Kartu Anggota IKPI nya, disana akan terlihat tingkat kompetensinya, masa berlaku kartunya karena setiap anggota IKPI yang masih aktif, Kartu Anggota nya akan diperpanjang sekali dua tahun.

Dengan demikian, wajib pajak bisa mendapatkan manfaat positif jika menggunakan jasa konsultan yang memiliki kompetensi. Apa saja manfaat yang didapatkan?

Wajib Pajak dipastikan akan menggunakan jasa Konsultan Pajak yang telah mendapatkan ijin praktek dari Pemerintah,

Wajib Pajak dipastikan akan didampingi oleh Konsultan Pajak yang kompeten sebab setiap Anggota IKPI diwajibkan untuk mengikut Pengembangan Profesional Berkelanjutan atau yang disebut dengan PPL,

Wajib Pajak dipastikan akan didampingi oleh Konsultan Pajak yang dalam menjalankan prakteknya terikat oleh Kode Etik IKPI dan diawasi oleh Pemerintah dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan.

Henri menegaskan, agar wajib pajak memilih konsultan pajak secara selektif agar terhindar dari praktek-praktek yang tidak sehat dan merugikan wajib pajak itu sendiri. “Gunakanlah Konsultan Pajak yang kompeten dan terdaftar di SIKOP-P2PK,” katanya.

Sekadar informasi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia merupakan mitra wajib pajak yang sekaligus merupakan mitra strategis pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. IKPI konsisten melakukan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui kegiatan IKPI maupun melalui Anggota IKPI yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Hal itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan, untuk membangun dan menjaga agar pemungutan pajak dilaksanakan secara proporsional, tidak berlebihan dan tidak pula berkurangan, sesuai prinsip prinsip yang berkeadilan,” kata Henri. (bl)

Tak Ada Intervensi, IKPI Tegaskan Junjung Tinggi Kode Etik Organisasi

Posted on 27/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan selalu bertindak profesional, adil, dan bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan terhadap seluruh anggota, khususnya dalam penanganan pengaduan pelanggaran. Pernyataan tersebut sekaligus membantah tayangan di kanal Youtube Rey & Co Jakarta Attorneys at Law, yang menyebutkan dalam thumnailnya Dugaan Intervensi DJP Tehadap IKPI.

Kepala Departemen Humas IKPI Henri PD Silalahi menyatakan, tayangan di kanal Youtube Rey & Co Jakarta Attorneys at Law, tentunya bisa menimbulkan interpretasi negatif terhadap IKPI, karena terkesan asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini diintervensi dalam penanganan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan IKPI. Apalagi antara thumbnail dengan judul tidak nyambung demikian juga dengan isi vidio juga tidak nyambung akibatnya terjadi disinformasi yang dapat merugikan IKPI

“Semua pengaduan dan keputusan di IKPI, tentunya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di asosiasi. Jadi tidak benar jika ada pihak lain yang melakukan intervensi kepada IKPI,” kata Henri melalui Podcast yang ditayangkan di kanal Youtube IKPI dengan Topik: ‘Tidak Ada Intervensi Dalam Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik IKPI’,” Senin (25/12/2023).

Henri mengaku sangat menyayangkan, beredarnya tayangan dugaan intervensi DJP terhadap IKPI di kanal Youtube tersebut. “Hal itu tentunya akan menimbulkan banyak interpretasi dari masyarakat dan tanda tanya dari rekan-rekan konsultan pajak, tentang independensi IKPI,” katanya.

Oleh karena itu lanjut Henri, dengan tegas dia menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar. Sebab Kanwil DJP Jakarta Barat, pada beberapa waktu lalu telah menyampaikan pengaduan secara resmi kepada IKPI, di mana ada salah seorang anggotanya melakukan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hal itu, Henri mengungkapkan tentunya proses yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat telah sesuai prosedur yang berlaku di dalam IKPI. Bahkan, berdasarkan pengaduan itu, IKPI telah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang benar, yakni memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan dan penjelasan.

Menurut Henri, sesungguhnya dugaan pelanggaran anggota IKPI terhadap peraturan perkumpulan, dapat diperoleh oleh pengurus dan pengawas berdasarkan informasi, data, laporan, maupun pengaduan yang diterima langsung maupun tidak oleh IKPI. “Jadi apa yang dilakukan Kanwil DJP Jakarta Barat bukanlah bentuk intervensi,” ujarnya.

Menurut Henri, semua pengaduan bisa saja dilakukan oleh siapapun, baik itu orang pribadi, badan swasta, instansi pemerintah, dan asosiasi profesi lainnya karena merasa dirugikan oleh tindakan anggota IKPI dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan pajak, tentu saja personifikasi dari badan swasta, badan pemerintah maupun instansi pemerintah adalah pengurus atau pejabat terkait.

IKPI Mitra Strategis Pemerintah

Dia menegaskan, IKPI merupakan mitra wajib pajak dan juga mitra strategis pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk memasyarakatkan peraturan perpajakan kepada masyarakat sekaligus mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Edukasi tentu dilakukan melalui Anggota IKPI dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus. Tentunya, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,” kata Henri.

Lebih lanjut dia mengatakan, lebih dari 80 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pajak. Oleh karenannya, pemerintah membutuhkan kontribusi Anggota IKPI untuk mencapai target penerimaan pajak pada setiap tahunnya dan disisi lain Masyarakat Wajib Pajak juga membutuhkan layanan profesional dari Anggota IKPI agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastuktur, pelayanan sosial, ;pertahananan, keamanan dan ketertiban serta menjalankan roda pemerintahan agar tercipta dan terjaga stabilitas perekonomian maupun politik. IKPI hadir untuk membangun dan menjaga agar pemungutan pajak dilaksanakan secara proporsional, tidak berlebihan dan tidak pula berkurangan, sesuai prinsip prinsip yang berkeadilian, maka dibutuhkanlah peran konsultan pajak. Disinilah mengapa IKPI disebut sebagai mitra strategis pemerintah (DJP) sekaligus mitra kerja Waib Pajak,” ujarnya.

Kembali kepada tuduhan intervensi terhadap IKPI. Menurut Henri, pengaduan dari Kanwil DJP Jakarta Barat telah diproses, pada Video itu adalah pemanggilan tahap pertama, dengan demikian pengaduan dari Kanwil DJP Jakbar sama sekali bukan bentuk intervensi, IKPI mengapresiasi Langkah yang diambil oleh Kanwil DJP Jakbar karena telah menempuh mekanisme yang berlaku di IKPI. Siapapun yang melakukan pengaduan akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur yang berlaku di IKPI

Menurutnya, hal itu perlu ditekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman sekaligus kami mensosialisasikan mekanisme internal di IKPI yang dapat digunakan oleh para pengguna jasa Konsultan pajak apabila berhadapan dengan praktek tidak sehat yang merugikan yang dilakukan oleh Anggota IKPI.

Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga kompetensi dan integritas Konsultan Pajak Anggota IKPI, oleh karena jika ada anggota IKPI yang dianggap merugikan silahkan mengadukannya kepada Pengurus Pusat IKPI.

Berikut langkah dan proses pengaduan oleh IKPI:

1. Teradu akan dipanggil oleh Pengurus Pusat dalam hal ini Departemen Keanggotaan dan Pembinaan untuk mendapatkan klarifikasi dan/atau penjelasan dari teradu

2. Apabila dari klarifikasi dan pengumpulan data dan informasi ditemukan indikasi yang sifatnya pelanggaran ringan maka Pengurus Pusat akan memberikan sanksi berupa teguran namun apabila pelanggaran tersebut berpotensi dikenakan sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap maka Pengurus Pusat akan melaporkannya ke Pengawas

3. Selanjutnya pengawas akan membentuk Majelis Pengawas Ad Hoc untuk melakukan proses persidangan

4. Putusan Majelis Pengawas Adhoc akan disampaikan ke Ketua Pengawas, lalu Ketua Pengawas akan menyampaikannya ke Pengurus Pusat sebagai rekomendasi untuk dilaksanakan. (bl)

Penuh Dengan Sukacita dan Kedamaian di Perayaan Natal 2023

Posted on 22/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ribuan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama stakeholder akan merayakan Natal Nasional 2023 di Gedung House Of Blessing GBI, Jl. Lingkar Luar Barat No. 108, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (13/1/2024). Diharapkan, dari perayaan Natal ini anggota IKPI dapat menjadi surat Kristus yang terbuka melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Ketua panitia Natal Nasional IKPI 2023 Tan Alim menyatakan, tujuan perayaan Natal yang paling utama adalah untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus dan memperingati kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Ini bukan tentang sebuah kisah yg apik, tetapi sebuah mahakarya berbentuk kabar baik, Mengembalikan damai yg sejati dan memaknai arti hidup yg dimenangkan, Penuh dg sukacita dan kedamaian

Tentunya kata dia, sebagai bentuk rasa syukur atas karya dan penyertaan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. “Tema Natal Nasional IKPI 2023 adalah ‘Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu’ (Kolose 3:15),” kata Tan Alim melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, tema tersebut sesuai dengan tema Natal 2023 yang telah ditetapkan PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yaitu “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi” “Ini terkait juga dengan profesi kami sebagai konsultan pajak,” katanya.

Diungkapkannya, perayaan Natal Tahun 2023 ini kepanitiaannya didukung dari anggota 11 Cabang dan 3 Pengda yang terdekat dengan kantor IKPI Pusat. Hal itu dimaksudkan, agar lebih memudahkan koordinasi dalam menjalankan tugas-tugas kepanitiaan.

Sebagai informasi, menjelang perayaan Natal, IKPI juga melakukan bakti sosial (Baksos) ke Panti Asuhan dan Panti Jompo di Bekasi, Jawa Barat. “Kami berbagi kasih dan berharap, bantuan yang diberikan IKPI bisa membuat mereka merasakan sukacita yang sama dalam menyambut perayaan Natal,” katanya.

Menurut Tan Alim, nantinya selain 1.000 undangan online untuk anggota IKPI, juga ada undangan offline untuk perwakilan anggota, dan ada paduan suara gabungan, anggota 11 cabang serta mengundang seluruh kepala kanwil DJP se-Indonesia (secara online untuk daerah yang jauh dari tempat perayaan)

Dalam kegiatan tersebut kata Tan Alim, diharapkan bisa diikuti oleh 200 peserta offline terdiri dari penanggung jawab, pengarah, panitia, perwakilan anggota dari 11 cabang dan 3 Pengda yang wilayahnya dekat kantor IKPI Pusat, serta tamu undangan Internal (Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua Pengawas IKPI Sistomo). Selain itu ada juga undangan yang diberikan kepada tamu eksternal IKPI seperti DJP, Kadin, dan Apindo.

“Kepada seluruh anggota IKPI yang merayakan Natal dan yang tidak merayakan, kami berharap mereka juga bisa ikut berpartisipasi meramaikan perayaan ini. (bl)

Kolaborasi IKPI-OCBC Kuatkan Peran Organisasi Konsultan Pajak

Posted on 21/12/202321/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus menguatkan perannya, khususnya dalam memberikan literasi di sektor perpajakan dan keuangan. IKPI bersama OCBC telah lama berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Pada 15 Desember 2023, keduanya mewujudkan kolaborasi untuk memberikan pemahaman mengenai sektor perpajakan dan keuangan. “Pesertanya adalah masyarakat umum dan khususnya nasabah OCBC,” kata Wakil Sekretaris Umum IKPI Toto, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/12/2023).

Dikatakan Toto, kolaborasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak ini tentunya bukan baru kali pertama dilaksanakan. Karena, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

“Kami akan terus menguatkan kolaborasi ini hingga ke tingkat cabang di seluruh Indonesia, baik IKPI maupun OCBC. Karena, manfaat yang dirasakan dalam kolaborasi ini antara lain OCBC memberikan kemudahan berupa proses pembayaran pajak dengan imbal manfaat bagi anggota IKPI yang menggunakan proses layanannya,” ujarnya.

Menurut Toto, kegiatan kolaborasi dengan OCBC melalui kegiatan yang berjudul NYALA BISNIS tersebut juga menjadi media sosialisasi IKPI kepada masyarakat tentang keberadaan konsultan pajak yang kompeten dan dapat berbagi pengetahuan secara independen.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyelenggaraan kegiatan dalam kolaborasi ini bisa diselenggarakan bersama ataupun salah satu pihak sebagai penyelenggara. “Bentuk kegiatannya bisa berupa seminar ataupun talkshow,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, secara formal kerja sama ini dilakukan setahun sekali namun sudah beberapa kali diperpanjang kerja samanya. “Karena kolaborasi ini menimbulkan manfaat positif yang luas, maka kami sepakat terus menjalankan kolaborasi ini,” katanya.

Terakhir, Toto juga berharap kolaborasi ini selain berdampak terhadap dua organisasi juga secara khusus kepada masyarakat luas, sehingga ekosistem keuangan dan perpajakan dapat semakin kuat dan baik. (bl)