Berita Cabang Archives - Laman 10 dari 65 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Sebanyak 1,67 Juta Faktur Pajak Berhasil Diterbitkan di Sistem Coretax

Posted on 14/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pencapaian terbaru dalam implementasi sistem Coretax. Hingga Senin (13/1/2025) pukul 10.00 WIB, sebanyak 1.674.963 faktur pajak telah berhasil diterbitkan melalui sistem ini, dengan 670.424 faktur di antaranya telah divalidasi atau disetujui.

Selain itu, 167.389 wajib pajak telah mendapatkan sertifikat digital atau elektronik untuk menandatangani faktur pajak. Sebanyak 53.200 wajib pajak juga tercatat telah berhasil membuat faktur pajak.

Melalui keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (14/1/2025) DJP menyampaikan bahwa sejumlah perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keandalan sistem. Perbaikan mencakup proses pendaftaran seperti pengiriman kode OTP, pendaftaran NPWP bagi WNI maupun WNA, serta pembaruan profil wajib pajak, termasuk data penanggung jawab perusahaan.

Untuk layanan pelaporan SPT, DJP juga memperbaiki pengelolaan faktur pajak berbentuk file *.xml. Selain itu, proses penandatanganan faktur menggunakan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat elektronik telah ditingkatkan melalui sistem manajemen dokumen yang lebih optimal.

DJP menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki layanan agar wajib pajak dapat mengakses sistem Coretax tanpa hambatan. Bagi wajib pajak yang masih mengalami kendala, DJP menyediakan dukungan melalui laman resmi di www.pajak.go.id atau Kring Pajak 1500 200.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, menegaskan pihaknya akan memberikan pembaruan berkala terkait implementasi Coretax. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kesabaran wajib pajak dalam mendukung pengembangan sistem informasi perpajakan yang lebih maju,” ujar Dwi. (alf)

Kendala Registrasi dan Pengajuan Banding di Aplikasi e-Tax Court? Ini Solusinya!

Posted on 14/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, memberikan panduan mudah untuk mengatasi kendala yang sering dialami oleh wajib pajak saat menggunakan aplikasi e-Tax Court, baik pada tahap registrasi akun maupun pengajuan banding.

Kendala Registrasi Akun

Pada proses registrasi akun e-Tax Court, sistem secara otomatis memverifikasi data NPWP yang diinput untuk meminimalkan kesalahan. Namun, beberapa pengguna melaporkan pesan error seperti “data tidak ditemukan”, meskipun NPWP yang diinput sudah benar. Untuk mengatasinya, ikuti langkah berikut:

1. Masukkan kembali NPWP dengan format 15 digit yang benar, lalu klik tombol Periksa NPWP.

2. Jika error tetap muncul setelah tiga kali penginputan, sistem akan menampilkan notifikasi:

“NPWP yang Anda input tidak ditemukan di dalam database. Apakah Anda yakin akan melanjutkan dengan data ini?”

3. Klik Ya, lalu isi formulir registrasi secara manual dengan data yang benar, termasuk nama, alamat, dan email aktif. Setelah selesai, simpan data tersebut untuk melanjutkan proses.

Kendala Pengajuan Banding: Data Keputusan Keberatan Tidak Ditemukan

Masalah lain yang kerap dialami adalah ketika data keputusan keberatan tidak muncul saat penginputan Nomor Keputusan Keberatan pada pengajuan banding. Untuk mengatasinya:

1. Masukkan kembali Nomor Keputusan Keberatan dan klik Cari Keputusan Keberatan.

2. Jika error tetap terjadi setelah tiga kali penginputan, sistem akan otomatis menampilkan formulir manual untuk melengkapi data keputusan keberatan, seperti nomor dan tanggal keputusan, jenis pajak, hingga dokumen pendukung dalam format PDF.

Kementerian Keuangan memastikan langkah-langkah tersebut dirancang agar pengguna tetap dapat melanjutkan proses dengan nyaman meskipun ada kendala teknis. Wajib pajak hanya perlu memastikan pengisian data dilakukan dengan benar dan dokumen pendukung sesuai persyaratan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi setpp.kemenkeu.go.id. (alf)

Mengawali 2025, IKPI Pekanbaru Kunjungi Panti Jompo Embun Kehidupan Bangsa

Posted on 14/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru kembali mengadakan kegiatan sosial. Kali ini, kegiatan itu dilakukan di Panti Jompo Embun Kehidupan Bangsa, pada Sabtu, (11/1/2025) yang terletak di Jalan Garuda II Pekanbaru.

Ketua IKPI Pekanbaru Rubialam S Pane mengatakan, kegiatan sosial ini telah menjadi agenda rutin bagi IKPI Pekanbaru, sebagai wujud rasa empati dan pengingat untuk selalu bersyukur serta berbagi dengan sesama.

Ia mengungkapkan, panti jompo Embun Kehidupan Bangsa saat ini dihuni oleh 34 lansia, dengan penghuni tertua berusia 90 tahun. Mereka berasal dari berbagai latar belakang agama, suku, dan daerah, sehingga menjadikan panti ini sebagai tempat yang penuh keberagaman.

Sebagian besar penghuni panti mengalami kesulitan berjalan, dan beberapa di antaranya menderita stroke. Meskipun demikian, suasana haru dan kebahagiaan tetap terasa selama acara berlangsung.

“Kegiatan ini diisi dengan penampilan solois dari para lansia yang membawakan lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, lagu Mandarin, lagu Batak, hingga lagu Minang,” ujarnya.

Menurut Rubi (sapaan akrab Rubialam) penampilan mereka memberikan momen haru bagi para anggota IKPI yang hadir, terutama ketika mendengar cerita dan menyaksikan ekspresi wajah polos para lansia.

Selain itu, IKPI Pekanbaru juga berkesempatan mengunjungi para penghuni yang tidak dapat bergabung karena kondisi kesehatan. Kehadiran mereka disambut dengan senyuman hangat dan tatapan teduh dari para lansia yang bersemangat menerima kunjungan ini.

Sebagai bagian dari kegiatan, IKPI memberikan berbagai bantuan kebutuhan panti, seperti handuk, kaos kaki, dan bahan makanan. Semua bantuan tersebut berasal dari sumbangan spontanitas para anggota, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Selanjutnya, acara ditutup dengan ucapan terima kasih dari kedua belah pihak, disertai pembacaan pantun oleh pemilik panti, yang menciptakan suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Momen ini diakhiri dengan foto bersama sebagai kenang-kenangan.

Melalui aksi sosial ini, Rubi berharap dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. (bl)

OJK Pantau Dampak PPN 12% dan Opsen Pajak Kendaraan terhadap Perusahaan Pembiayaan

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan opsen pajak kendaraan terhadap kinerja perusahaan pembiayaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman. “OJK akan terus melakukan monitoring dan mencermati dampak atas adanya PPN 12% dan opsen pajak kendaraan terhadap kinerja perusahaan pembiayaan,” ujar Agusman dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025).

Industri otomotif, yang menyumbang sekitar 70% dari pangsa pasar perusahaan pembiayaan, disebut sebagai salah satu sektor yang paling terdampak. Penerapan PPN 12% dan opsen pajak kendaraan dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan pembiayaan kendaraan. “Hampir 70% dari pangsa pasar perusahaan pembiayaan ditopang oleh pertumbuhan industri otomotif,” kata Agusman.

Meski demikian, OJK memastikan stabilitas sektor keuangan tetap menjadi prioritas utama. OJK juga akan mencermati implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pertumbuhan industri otomotif maupun daya beli masyarakat.

Sebagai langkah antisipatif, OJK akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap konsumen dan pelaku industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan upaya ini, ia berharap regulasi yang ada dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan keberlanjutan sektor pembiayaan di Indonesia. (alf)

Daftar NPWP Bisa Melalui Coretax, Ini Caranya!

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempermudah masyarakat untuk mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online melalui situs coretaxdjp.pajak.go.id. Berikut adalah tiga langkah mudah yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Login atau Daftar

Bagi pengguna baru, klik tombol “Daftar di sini” untuk membuat akun.

Masukkan ID Pengguna dan Kata Sandi jika sudah memiliki akun.

Langkah 2: Isi Data dan Verifikasi

1. Pilih kategori wajib pajak yang sesuai.

2. Pada bagian Detail Kontak, masukkan alamat email dan nomor HP yang aktif. Pastikan data tersebut dapat diakses untuk menerima kode one-time-password (OTP).

3. Masukkan kode CAPTCHA untuk melanjutkan.

Langkah 3: Lengkapi Identitas dan Aktivasi

Untuk wajib pajak penduduk Indonesia, pastikan data identitas yang dimasukkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah semua data terisi dengan benar, proses pendaftaran selesai.

Cek Email untuk Konfirmasi

Setelah pendaftaran berhasil, wajib pajak akan menerima NPWP beserta tautan untuk mulai mengakses layanan Coretax DJP melalui email.

Dengan sistem ini, masyarakat kini dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. (alf)

Panduan Layanan Administrasi Pajak Melalui Coretax DJP

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan platform layanan administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax DJP. Wajib pajak kini dapat mengakses berbagai layanan secara praktis dan efisien melalui panduan yang tersedia.

Fitur Layanan Administrasi

Pengguna dapat mengajukan layanan administrasi perpajakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke Coretax DJP

Masuk ke menu Layanan Wajib Pajak dan pilih sub-menu Layanan Administrasi. Sub-menu ini mencakup:

Buat Permohonan Layanan: Untuk memulai pengajuan layanan baru.

Permohonan Belum Disampaikan: Menampilkan pengajuan yang belum dikirim untuk diproses.

Permohonan Dalam Proses: Melihat status permohonan yang sedang diproses.

Permohonan Telah Selesai: Menampilkan daftar layanan yang sudah diproses dan selesai.

Daftar Fasilitas Saya: Menampilkan fasilitas atau layanan yang sudah dimiliki wajib pajak.

2. Mengisi Permohonan

Pengguna memilih nomor penunjukan dengan ikon pencarian, mengisi data yang tersedia, dan melampirkan dokumen pendukung. Setelah melengkapi semua informasi, pengguna dapat mengajukan permohonan dengan klik tombol Kirim.

3. Sistem Generasi Nomor Kasus

Setelah permohonan dikirim, sistem akan otomatis menghasilkan nomor kasus. Pengguna dapat melengkapi informasi terkait melalui fitur Alur Kasus.

Layanan Informasi dan Pengaduan

Coretax DJP juga menawarkan fitur layanan lain, seperti:

Permintaan Informasi Perpajakan: Untuk konsultasi atau eskalasi masalah perpajakan.

Pengaduan, Saran, dan Apresiasi: Pengguna dapat menyampaikan kritik, saran, atau apresiasi terkait pelayanan DJP.

Edukasi Perpajakan: Terdiri dari kegiatan kelas pendidikan, materi edukasi, dan permohonan edukasi.

Melalui Coretax, DJP berkomitmen untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Wajib pajak diharapkan memanfaatkan platform ini untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan mereka. (alf)

Penggunaan Coretax DJP untuk Pemotongan dan Pelaporan Pajak

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Coretax, sistem dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan pemotongan pajak, pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT), dan faktur pajak. Coretax menawarkan berbagai fitur yang mendukung efisiensi pelaporan pajak secara online.

Bukti Potong Pajak

Coretax menyediakan berbagai jenis bukti potong pajak yang dapat dipilih oleh wajib pajak, antara lain:

1. Bukti Potong Pajak Unifikasi (BPPU) – untuk pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain.

2. Bukti Potong Non Residen (BPNR) – untuk wajib pajak luar negeri.

3. Bukti Potong Final dan Tidak Final – mencakup pemotongan pajak oleh perusahaan atau instansi tertentu.

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 – untuk penghitungan pajak bagi pegawai tetap dan wajib pajak luar negeri.

5. Bukti Potong Masa Pajak Desember – untuk pajak yang dilaporkan di akhir tahun.

Proses pengisian dan pelaporan bukti potong dapat dilakukan dengan mengakses laman https://pajak.go.id/coretax atau melalui kanal YouTube @DitjenPajakRI untuk tutorial lebih lanjut.

Pembuatan SPT Masa PPh

Wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Masa PPh 21/26 dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP dan pilih menu Surat Pemberitahuan.

2. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, seperti PPh Pasal 21/26.

3. Pilih periode dan tahun pajak yang relevan.

4. Edit konsep SPT yang sudah dihasilkan untuk mengisi informasi pajak yang sesuai.

Wajib pajak dapat memilih antara SPT Normal atau Pembetulan sesuai kebutuhan.

Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

Coretax juga memudahkan pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan pengkreditan Faktur Pajak Masukan. Untuk faktur keluaran, pengguna dapat membuatnya dengan mengakses menu e-Faktur dan mengisi informasi mengenai transaksi, termasuk kode transaksi, tanggal, dan identitas lawan transaksi. Setelah itu, pengguna dapat menambahkan transaksi dan mengirimkan faktur tersebut.

Sedangkan untuk faktur masukan, pengguna cukup memilih pajak masukan yang ingin dikreditkan dan mengklik tombol Credit invoice. Status kredit akan muncul setelah pengkreditan berhasil dilakukan.

SPT Masa PPN

Pembuatan SPT Masa PPN juga dapat dilakukan dengan mengikuti langkah serupa, yaitu dengan memilih Konsep SPT, mengisi periode dan tahun pajak, serta memilih model SPT (Normal atau Pembetulan). Setelah konsep SPT dihasilkan, wajib pajak dapat mengedit dan mengisi informasi lebih lanjut.

Dengan adanya Coretax, wajib pajak dapat melakukan semua transaksi pajak secara lebih efisien dan transparan, memudahkan pelaporan pajak yang lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat mengakses tutorial di situs resmi DJP atau melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI. (alf)

Pemindahbukuan dan Pembayaran Pajak Online Melalui Coretax DJP

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengelola pembayaran dan pelaporan pajak melalui sistem Coretax DJP. Sistem ini mencakup fitur Pemindahbukuan (Pbk) dan Billing Online untuk mendukung kelancaran administrasi perpajakan.

Proses Pemindahbukuan

Pemindahbukuan digunakan ketika terjadi kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pbk secara mandiri dengan langkah-langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP melalui menu Pembayaran.

2. Pilih submenu Permohonan Pemindahbukuan.

3. Klik tombol Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru.

4. Pilih data pembayaran yang akan dipindahbukukan.

5. Isi kolom permohonan, termasuk jumlah yang akan dipindahbukukan.

6. Unggah dokumen pendukung.

7. Kirim permohonan untuk diproses.

Proses ini memastikan pengelolaan pembayaran pajak lebih efisien dan akurat.

Solusi Pembayaran Mandiri

Fitur Billing Online memungkinkan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara mandiri sebelum kewajiban pajak muncul. Langkah-langkahnya adalah:

1. Login ke Coretax DJP, lalu masuk ke menu Pembayaran.

2. Pilih layanan Layanan Mandiri Kode Billing.

3. Verifikasi identitas, kemudian pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS).

4. Tentukan periode dan tahun pajak, mata uang, serta nilai pembayaran.

5. Unduh kode billing yang dihasilkan.

Sebagai contoh, kode billing dengan nomor 040230373588081 senilai Rp20.000.000 dapat digunakan untuk pembayaran hingga tanggal 8 November 2024 pukul 10:43:10.

Pembayaran Tagihan

Wajib Pajak yang memiliki tagihan pajak dapat menyelesaikan pembayaran melalui langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP, masuk ke menu Pembayaran.

2. Pilih Daftar Kode Billing Belum Dibayar.

3. Pilih kode billing yang ingin dibayarkan, lalu klik tombol Bayar.

4. Tentukan bank tujuan, lalu klik Kirim ke Bank untuk diarahkan ke laman pembayaran.

Dengan sistem Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (alf)

Panduan Registrasi hingga Penunjukan Kuasa Wajib Pajak pada Aplikasi Coretax DJP

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan Coretax DJP, sebuah sistem administrasi pajak berbasis elektronik. Sebelum menggunakan sistem ini, wajib pajak perlu memastikan bahwa NIK telah dipadankan dengan NPWP.

Dikutip dari website DJP, berikut adalah langkah-langkah untuk login Coretax DJP:

1. Akses situs resmi di https://www.pajak.go.id/coretaxdjp.

2. Masukkan NIK atau NPWP (16 digit).

3. Masukkan kata sandi DJP Online dan kode captcha.

4. Klik “Login”.

Setelah berhasil login, sistem akan meminta pengguna untuk mengganti kata sandi dan membuat passphrase yang berbeda dari kata sandi untuk keamanan tambahan.

Cara Mengatasi Kendala Akses

Jika menghadapi kesulitan, berikut solusi yang dapat dicoba:

1. Periksa koneksi internet: Pastikan koneksi aktif dan stabil.

2. Ganti browser: Gunakan browser lain seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru.

3. Hapus cache dan cookies: Langkah ini dapat menyelesaikan konflik data di browser.

4. Gunakan mode incognito: Mode ini sering kali lebih bersih dari data tersimpan.

Pembuatan Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik

Wajib pajak dapat membuat kode otorisasi untuk tanda tangan elektronik melalui langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP, pilih menu Portal Saya, kemudian submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

2. Isi kolom yang tersedia, termasuk jenis sertifikat digital dan passphrase.

3. Lakukan verifikasi identitas dengan mengambil foto menggunakan perangkat Anda.

4. Klik Pernyataan dan Simpan.

Penggantian dan Penunjukan PIC Utama

PIC (Person In Charge) adalah entitas yang berwenang untuk mengelola akun wajib pajak di Coretax. Wajib pajak badan atau instansi pemerintah dapat mengganti PIC melalui langkah berikut:

1. Masuk ke menu Informasi Umum, pilih submenu Pihak Terkait.

2. Lepas status PIC lama, lalu pilih PIC baru.

3. Centang Pernyataan dan klik Kirim.

Penunjukan Wakil atau Kuasa

Wajib pajak dapat menunjuk wakil atau kuasa dengan:

1. Masuk ke menu Portal Saya, pilih Perubahan Status, dan submenu Penunjukan Wakil/Kuasa.

2. Cari wajib pajak yang ditunjuk, unggah dokumen pendukung (format PDF).

3. Klik Pernyataan dan Simpan.

Dengan panduan ini, wajib pajak diharapkan dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien melalui sistem Coretax DJP. (alf)

Rakor IKPI 2024-2029 Jadi Momentum Penting Perkuat Visi-Misi Organisasi

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Jakarta Barat Teo Takismen, berharap Rapat Koordinasi (Rakor) kepengurusan IKPI periode 2024-2029 yang akan digelar pada 17-19 Januari 2025 di Jambuluwuk Resort, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat visi dan misi organisasi.

“Rakor ini sangat penting untuk memperkuat visi dan misi organisasi yang kita cintai ini. Dengan sinergi yang kokoh antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang, IKPI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan negara melalui perpajakan,” ujar Teo di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Menurut Teo, Rakor kali ini akan dihadiri sedikitnya 233 peserta, termasuk panitia, pengurus pusat, pengurus daerah (pengda), dan pengurus cabang (pengcab) dari seluruh Indonesia. Rakor ini juga diharapkan menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi anggota, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Saya berharap hasil Rakor nantinya dapat diimplementasikan secara konkret dan dievaluasi agar memberikan dampak nyata. Selain itu, IKPI harus terus mengembangkan inovasi di berbagai bidang demi kemajuan organisasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia yang telah mempersiapkan Rakor dengan baik. “Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran jalannya Rakornas ini,” kata Teo.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah besar untuk menjadikan IKPI sebagai organisasi profesi konsultan pajak terbesar di Indonesia, seiring dengan upaya memperkuat kontribusi dalam pembangunan nasional melalui sektor perpajakan. (bl)