Kategori: Berita Cabang

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menegaskan arah baru tata kelola pelaporan keuangan nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan (PP 43/2025). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan ekosistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi, transparan, dan kredibel di seluruh sektor ekonomi.

Salah satu poin kunci dalam aturan tersebut adalah penegasan bahwa hanya pihak yang memiliki kompetensi dan berintegritas yang berhak menyusun laporan keuangan. Langkah ini menjadi sinyal kuat pemerintah untuk memperkuat kualitas, keandalan, dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan, baik bagi sektor publik maupun privat.

Melalui Pasal 5 ayat (1), pemerintah menegaskan bahwa penyusun laporan keuangan haruslah pegawai, karyawan, atau profesional yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Mereka wajib berintegritas tinggi dan memahami tanggung jawab etis dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pelaku usaha maupun otoritas keuangan.

Adapun pihak yang dikategorikan sebagai pelapor mencakup seluruh pelaku usaha sektor keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, hingga perusahaan pergadaian dan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Termasuk pula lembaga pengelola dana wajib seperti BPJS, dana pensiun, dan penyelenggara kesejahteraan sosial yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menariknya, individu atau pelaku usaha perorangan juga dapat menjadi penyusun laporan keuangan selama memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan. Bagi entitas yang membutuhkan bantuan profesional, pemerintah membuka ruang bagi akuntan publik dan akuntan berpraktik yang telah memiliki izin resmi dari kementerian atau otoritas terkait untuk memberikan jasa penyusunan laporan keuangan.

Lebih lanjut, guna memastikan standar kualitas laporan keuangan terjaga, Pasal 5 ayat (3) PP 43/2025 memberi kewenangan kepada kementerian, lembaga, dan otoritas terkait untuk menetapkan jenis kompetensi yang wajib dimiliki penyusun laporan keuangan. Bukti kompetensi ini dapat berupa ijazah pendidikan formal, sertifikat keahlian profesional di bidang akuntansi, atau piagam akuntan ber-register.

Ketentuan kompetensi tersebut akan disesuaikan dengan skala usaha, jenis industri, serta kemampuan pelapor, sehingga tetap relevan dan proporsional bagi setiap sektor. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, terutama dalam era keterbukaan data dan integrasi sistem pelaporan nasional melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

Dengan diundangkannya PP 43/2025 pada 19 September 2025, Indonesia resmi memasuki babak baru penguatan tata kelola keuangan nasional. Regulasi ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi manifesto komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pelaporan yang akuntabel dan bebas dari manipulasi angka.

Ke depan, hanya profesional yang berkompeten dan berintegritaslah yang dapat menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan Indonesia. Pemerintah berharap, langkah ini akan mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berdaya saing global. (alf)

IKPI, Jakarta: Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) resmi mengumumkan hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode III Tahun 2025. Dari ujian yang berlangsung pada 7–9 Oktober 2025, tercatat 595 peserta dinyatakan lulus dari seluruh tingkatan.

Kabar menggembirakan datang dari Tingkat B, di mana tingkat kelulusan melonjak signifikan dibanding periode sebelumnya. Dari total 651 peserta, sebanyak 281 orang (43%) berhasil lulus, sementara 350 peserta (54%) harus mengulang, dan 20 peserta (3%) dinyatakan tidak lulus.

Peningkatan ini terbilang drastis jika dibandingkan dengan Periode II, yang hanya mencatat 38 peserta atau 5,43% kelulusan di tingkat yang sama. Capaian tersebut menjadi sinyal positif atas meningkatnya kesiapan dan kompetensi calon konsultan pajak tingkat menengah.

Namun, tren berbeda justru terjadi di Tingkat A. Dari 1.954 peserta, hanya 314 orang (16%) yang berhasil lulus. Angka ini menurun dibanding periode sebelumnya yang mencapai 21%. Sementara itu, 1.310 peserta dinyatakan mengulang, dan 330 peserta tidak lulus.

KP3SKP menyebut, peserta yang lulus akan segera menerima sertifikat konsultan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. “Sertifikat akan kami kirimkan melalui aplikasi registrasi atau G-mail masing-masing peserta paling lambat dua minggu setelah pengumuman kelulusan,” tulis panitia melalui kanal WhatsApp resminya dikutip Jumat (24/10/2025).

Bagi peserta dengan status mengulang, KP3SKP memberikan kesempatan untuk mengikuti kembali mata ujian yang belum lulus pada periode berikutnya. Sementara peserta yang tidak lulus seluruh mata ujian dapat kembali mendaftar sebagai peserta baru di periode selanjutnya.

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sendiri merupakan salah satu tahapan penting bagi profesional yang ingin mendapatkan izin praktik sebagai konsultan pajak di Indonesia. Melalui proses sertifikasi ini, pemerintah bersama asosiasi profesi berupaya memastikan bahwa setiap konsultan pajak memiliki kompetensi teknis dan etika profesi yang tinggi dalam melayani wajib pajak.

Peningkatan angka kelulusan di tingkat B diharapkan menjadi momentum bagi para peserta lain untuk terus meningkatkan kapasitasnya menjelang USKP Periode IV tahun depan. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan arah baru kebijakan energi nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang diundangkan pada 15 September 2025. Regulasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat pada tahun 2060, dengan menjadikan pajak karbon dan insentif berbasis kinerja sebagai dua instrumen kunci dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyatakan bahwa arah kebijakan utama energi nasional harus didukung oleh penerapan pajak karbon serta pemberian insentif bagi pelaku usaha dan pengguna energi yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Langkah ini menandai babak baru dalam transformasi sektor energi, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar emisi nasional.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1), pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak karbon terhadap pemanfaatan energi tak terbarukan secara bertahap. Skema bertahap ini akan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar kebijakan transisi energi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat maupun industri.

Adapun Pasal 83 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan pajak karbon akan dilakukan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta aturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Pajak karbon secara spesifik akan diterapkan pada sektor-sektor strategis seperti transportasi, industri termasuk pembangkitan tenaga listrik, dan sektor komersial.

Tak hanya fokus pada pungutan, pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mempercepat adopsi energi bersih. PP 40/2025 membuka ruang pemberian fasilitas berupa keringanan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), kepabeanan, retribusi, hingga pengurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi pelaku usaha yang mengembangkan energi baru, terbarukan, maupun efisien energi tak terbarukan.

Selain itu, beleid baru ini juga memperkenalkan secara eksplisit konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 34. NEK didefinisikan sebagai nilai terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan ekonomi. Melalui mekanisme ini, pemerintah, daerah, maupun badan usaha dapat memperoleh insentif atau pembayaran berbasis kinerja dari upaya pengurangan emisi di sektor energi.

Mekanisme NEK diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mendorong diversifikasi sumber energi, penerapan teknologi rendah karbon, serta efisiensi dan konservasi energi. Pemerintah menargetkan, skema ini dapat memperkuat pendanaan hijau dan mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional.

Dengan diberlakukannya PP 40/2025, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional resmi dicabut. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar penyediaan energi menuju pengelolaan energi berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan fiskal dalam satu kebijakan nasional. (alf)

Tidak semua orang di dunia wajib setor pajak penghasilan. Di beberapa penjuru bumi, ada negara-negara yang benar-benar membebaskan warganya dari kewajiban membayar pajak pribadi mulai dari pantai tropis Karibia hingga gurun mewah di Timur Tengah.

Menurut laporan The Economic Times, sepanjang 2025 ada setidaknya 11 negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Dari Bahamas hingga Uni Emirat Arab, negara-negara ini menjadi magnet bagi ekspatriat dan investor yang ingin “menikmati 100% hasil kerja mereka”.

1. Bahamas

Bahamas menawarkan dua hal yang sulit ditolak: cuaca tropis dan nol pajak penghasilan. Cukup beli properti minimal sekitar Rp12 miliar, dan izin tinggal bisa dikantongi dengan mudah. Meski biaya hidup tinggi, stabilitas politik dan gaya hidup pantai membuat negara ini jadi surga bagi miliuner dunia.

2. Bahrain

Melalui program Golden Residency, Bahrain memberikan visa 10 tahun bagi investor yang menanamkan dana sekitar Rp8,5 miliar. Tak ada pajak penghasilan, proses izin tinggalnya serba online, dan negara ini dikenal ramah ekspatriat.

3. Bermuda

Bermuda juga bebas pajak penghasilan, meski perusahaan tetap wajib membayar pajak penggajian. Bagi profesional global yang bekerja jangka pendek, negara dengan pantai berpasir merah muda ini menawarkan keamanan tinggi dan gaya hidup premium.

4. Brunei

Di Brunei, warga menikmati layanan kesehatan dan pendidikan gratis tanpa perlu membayar pajak penghasilan. Namun, tak mudah untuk menjadi penduduk tetap—izin tinggal dan kewarganegaraan hanya bisa diberikan dengan restu kerajaan.

5. Kepulauan Cayman

Cayman Islands adalah ikon klasik “surga pajak”. Tak ada pajak penghasilan, pajak properti, atau pajak capital gain. Tapi tiket masuknya mahal—investasi minimal sekitar Rp19 miliar dan penghasilan tahunan minimal Rp2,3 miliar. Setelah lima tahun, barulah bisa mengajukan kewarganegaraan.

6. Kuwait

Didukung kekayaan minyak melimpah, Kuwait membebaskan warganya dari pajak penghasilan dan memberikan gaji tinggi bagi ekspatriat. Namun, untuk mendapatkan izin tinggal permanen atau kewarganegaraan, hampir mustahil. Sekitar dua pertiga penduduknya bahkan adalah warga asing.

7. Monaco

Monaco, permata di pesisir Mediterania, sudah lama dikenal sebagai surga pajak bagi miliarder dunia. Tak ada pajak penghasilan, tetapi untuk menetap di sana seseorang harus menyetor minimal Rp8 miliar ke bank lokal dan memiliki properti tetap.

8. Maladewa

Maladewa memang bebas pajak penghasilan, tapi eksklusivitasnya ketat. Kewarganegaraan hanya diberikan kepada Muslim Sunni, dan tidak ada program residensi untuk warga asing. Singkatnya, Maladewa lebih cocok untuk berlibur mewah ketimbang hidup permanen.

9–10. Oman dan Qatar

Keduanya menawarkan hidup tanpa pajak penghasilan dengan kualitas hidup tinggi. Oman mulai membuka pintu bagi investor asing lewat visa investasi, sedangkan Qatar memberikan izin tinggal permanen bagi mereka yang sudah menetap legal selama dua dekade dan memenuhi syarat finansial tertentu.

Hidup Bebas Pajak, Tapi Tidak Bebas Biaya

Meski terdengar seperti mimpi, hidup tanpa pajak bukan berarti hidup murah. Mayoritas negara bebas pajak mensyaratkan investasi besar, biaya hidup selangit, dan standar finansial tinggi.

Ahli keuangan mengingatkan, sebelum pindah ke negara semacam itu, calon ekspatriat sebaiknya memahami aturan izin tinggal, perbedaan budaya, dan biaya hidup riil. Sebab, kebebasan dari pajak bisa jadi terasa semu jika pengeluaran harian justru menembus langit. (alf)

IKPI, Jakarta: Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pajak atas emas perhiasan sebaiknya hanya dikenakan di tingkat produsen. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menutup celah penghindaran pajak yang kerap dimanfaatkan produsen ilegal.

Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa para pelaku industri perhiasan mengeluhkan rumitnya skema perpajakan saat ini, terutama karena masih banyak produsen yang beroperasi tanpa izin dan tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Mereka minta kita menyesuaikan kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal,” ujar Purbaya.

Menurutnya, praktik ilegal di sektor ini marak terjadi, mulai dari penjualan tanpa dokumen resmi hingga pengiriman barang tanpa surat keterangan pembelian. Akibatnya, rantai distribusi emas perhiasan menjadi sulit diawasi, dan banyak toko emas membeli barang dari produsen tanpa menyertakan bukti pajak.

Skema Baru untuk Tutup Celah Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, beban pajak emas perhiasan saat ini mencapai sekitar 3 persen, terdiri atas 1,1 persen di tingkat produsen dan 1,6 persen di tingkat konsumen akhir. Namun dalam praktiknya, banyak produsen tidak melaporkan penjualan sebenarnya sehingga PPN hanya tertagih dari penjualan ke konsumen, bukan dari proses produksi awal.

APPI pun mengusulkan agar seluruh beban pajak 3 persen dikenakan langsung di tingkat produsen. Dengan begitu, setiap produk perhiasan yang keluar dari pabrik sudah dipastikan membayar pajak, sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dan potensi kebocoran dapat ditekan.

“Asosiasi memperkirakan sekitar 90 persen produsen saat ini beroperasi di luar mekanisme pajak yang patuh,” kata Purbaya. “Jadi mereka minta treatment bagaimana caranya supaya PPN dibayar langsung oleh perusahaan, bukan di konsumen aja.”

Dengan skema baru ini, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan kepastian usaha bagi produsen yang taat aturan. Industri perhiasan yang selama ini dikenal padat karya juga berpotensi tumbuh lebih sehat karena persaingan tidak lagi timpang antara pelaku legal dan ilegal.

Langkah reformasi pajak di sektor perhiasan ini tengah dikaji serius oleh Kementerian Keuangan. Jika diterapkan, kebijakan tersebut bisa menjadi preseden penting bagi sektor lain yang menghadapi persoalan serupa antara kepatuhan, pengawasan, dan keadilan pajak. (alf)

IKPI, Jakarta: Dunia peradilan pajak di Indonesia kedatangan dua sosok baru yang siap memperkuat penegakan hukum di bidang tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting sebagai hakim agung TUN khusus pajak, melalui rapat paripurna setelah keduanya lolos uji kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI.

Penetapan ini menandai langkah penting dalam upaya memperkuat kapasitas Mahkamah Agung (MA) dalam menangani perkara-perkara perpajakan yang kian kompleks, sekaligus menjamin konsistensi putusan di tingkat tertinggi.

Keduanya telah resmi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., pada Kamis (23/10/2025) di Ruang Kusumaatmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan itu digelar dalam Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan sembilan hakim agung serta satu hakim ad hoc.

Budi Nugroho: Hakim Pajak yang Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Kepastian Hukum

Nama Budi Nugroho bukanlah wajah baru di dunia hukum pajak. Dalam lima tahun terakhir, ia dikenal sebagai hakim di Pengadilan Pajak, tempatnya mengurai beragam sengketa seputar perpajakan, kepabeanan, hingga bea cukai. Latar belakang dan pengalamannya membuat Budi dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum fiskal Indonesia.

Dalam pemaparannya di hadapan anggota DPR, Budi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak wajib pajak. Baginya, tugas hakim pajak bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi seluruh pihak.

Ia juga menyoroti rencana integrasi Pengadilan Pajak ke dalam Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, pembentukan kamar pajak di MA merupakan langkah strategis untuk menjaga konsistensi putusan, khususnya dalam perkara peninjauan kembali (PK). “Konsistensi dan kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan,” ujarnya.

Budi menilai, peningkatan kompetensi hakim pajak merupakan kebutuhan mendesak agar putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga berdampak positif bagi kepastian usaha dan iklim investasi.

Diana Malemita Ginting: Auditor Senior yang Siap Bertransformasi Jadi Penegak Keadilan Pajak

Berbeda dengan Budi, Diana Malemita Ginting datang dengan latar belakang yang unik. Ia bukan dari jalur karier hakim, melainkan tiga dekade mengabdi sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dengan jabatan terakhir sebagai Auditor Utama. Pengalaman panjangnya dalam menelaah laporan dan regulasi keuangan membuatnya piawai dalam menilai kepatuhan terhadap hukum fiskal.

“Pola kerja auditor dan hakim sebenarnya serupa,” ujar Diana saat menjalani uji kelayakan. “Keduanya menilai berkas, memastikan kesesuaian dengan aturan, lalu memberikan rekomendasi atau putusan yang membawa konsekuensi hukum.”

Dalam pandangannya, tingginya beban perkara pajak di MA — terutama terkait permohonan peninjauan kembali (PK) — perlu direspons dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Ia mengusulkan agar perkara pajak dikelompokkan berdasarkan jenis, seperti transfer pricing, CPO, hingga migas, agar penanganannya lebih efektif dan cepat.

Tak hanya fokus pada tumpukan perkara, Diana juga menunjukkan visi ke depan. Ia mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan aturan teknis pajak karbon, mencakup sistem monitoring, reporting, verification (MRV) hingga penerbitan sertifikat izin emisi. Menurutnya, pendapatan dari pajak karbon dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi program pengendalian perubahan iklim nasional.

Sinergi Pengalaman dan Integritas untuk Peradilan Pajak yang Lebih Kuat

Kehadiran dua figur dengan latar belakang berbeda ini diharapkan mampu membawa warna baru di kamar TUN khusus pajak. Budi dengan pengalaman yudisialnya, dan Diana dengan perspektif pengawasan fiskalnya, diyakini dapat saling melengkapi dalam memperkuat integritas dan kualitas putusan pengadilan.

Dengan pengesahan dan pelantikan ini, publik menaruh harapan besar bahwa Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting akan menghadirkan wajah peradilan pajak yang lebih adil, transparan, dan profesional, sejalan dengan semangat reformasi hukum dan perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) kembali memperkuat jajaran yudisialnya dengan melantik sembilan Hakim Agung dan satu Hakim Ad Hoc dalam Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan di Ruang Kusumaatmadja, lantai 14 Tower MA Jakarta, Kamis (23/10/2025). Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah pelantikan Hakim Agung di Kamar Tata Usaha Negara (TUN) yang membidangi sengketa pajak.

Sidang sakral ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., serta disaksikan oleh jajaran pimpinan MA, Wakil Ketua Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan pejabat struktural eselon I dan II. Jalannya prosesi berlangsung khidmat dan terbuka untuk umum, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Sunarto menegaskan bahwa jabatan hakim agung adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab. “Sumpah yang diucapkan hari ini bukan hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga para hakim yang dilantik dapat menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujarnya.

Pelantikan ini merupakan hasil akhir dari proses panjang seleksi di Komisi Yudisial (KY) dan uji kelayakan serta kepatutan di Komisi III DPR RI. Setelah melewati tahap tersebut, para calon hakim agung akhirnya dikukuhkan untuk memperkuat berbagai kamar di lingkungan MA.

Adapun sembilan hakim agung yang dilantik terdiri dari berbagai kamar, yakni pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dan militer. Di antaranya adalah Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., serta Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. yang akan memperkuat Kamar Tata Usaha Negara (TUN) — termasuk bidang peradilan pajak yang semakin kompleks seiring meningkatnya sengketa fiskal.

Selain itu, turut dilantik Dr. Moh. Puguh Hariyogi, S.H., Sp.N., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM), yang diharapkan mampu menambah perspektif keadilan substantif dalam perkara-perkara pelanggaran HAM berat.

Para hakim agung dan hakim ad hoc yang dilantik berikrar untuk menjalankan tugas dengan jujur, setia pada UUD 1945, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar mereka serempak dalam pembacaan sumpah.

Ketua MA Sunarto menutup prosesi dengan doa agar para hakim yang baru dilantik senantiasa diberikan kekuatan moral, kejernihan hati, dan keberanian dalam menegakkan hukum. “Semoga saudara-saudara semua selalu dalam lindungan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya.

Dengan pelantikan ini, Mahkamah Agung berharap kinerja peradilan, khususnya di bidang TUN dan pajak, semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap dinamika hukum dan ekonomi nasional. (bl)

IKPI, Jakarta: Sistem Coretax Administration yang resmi diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2025 tidak hanya membawa wajah baru bagi pelaporan SPT, tetapi juga mengubah secara fundamental cara wajib pajak dan kuasa pajak mengelola akses serta otorisasi akun. Hal ini diungkapkan Michael, Sekretaris Pengda IKPI Banten, dalam kegiatan edukasi perpajakan bertema “Isu Terkini SPT Masa PPh Pasal 21–26”, Kamis (23/10/2025).

Menurut Michael yang juga sebagai narasumber pada Edukasi Perpajakan IKPI, salah satu fitur paling krusial di Coretax adalah role access, yang membedakan peran pengguna antara drafter, signer, dan PIC (person in charge). “Role access ini bukan formalitas. Ini menentukan siapa yang berhak membuat, memverifikasi, dan menandatangani SPT masa,” jelasnya. 

Ia menekankan bahwa kesalahan dalam mengatur akses bisa berujung pada pelaporan yang tidak sah secara administratif.

Selain role access, sistem Coretax juga memperkenalkan fitur baru bernama impersonate, yang memungkinkan seorang profesional mengakses akun badan atau perusahaan melalui akun pribadi yang telah terverifikasi. 

“Fitur ini menggantikan cara lama di DGT Online. Jadi bukan lagi pakai akun perusahaan langsung, melainkan lewat login pribadi yang diotorisasi sebagai wakil resmi,” ujar Michael.

Ia menambahkan, perubahan lain yang tak kalah penting adalah penggantian sertifikat elektronik badan dengan kode otentikasi (KO), yang berfungsi sebagai tanda tangan digital resmi. “Sekarang tidak ada lagi e-certificate badan. Semua otentikasi sudah beralih ke KO, yang jauh lebih aman dan efisien,” ujarnya.

Michael menjelaskan, setiap perusahaan harus melakukan pengaturan ulang terhadap akun pusat dan cabangnya, yang kini dikenal dengan istilah NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha). “Kalau dulu NPWP cabang, sekarang jadi NITKU. Dan setiap NITKU punya akses berbeda sesuai peran dan tanggung jawabnya,” katanya.

Ia mengingatkan, pengabaian terhadap detail teknis ini dapat menyebabkan permasalahan pelaporan, terutama ketika bukti potong dibuat tanpa role yang tepat. “Kalau signer tidak punya otorisasi, laporan bisa ditolak sistem. Ini bukan sekadar administratif, tapi soal legalitas pelaporan pajak,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan sistem berbasis role access dan impersonate ini merupakan bentuk penguatan governance dan akuntabilitas perpajakan nasional. Dengan sistem ini, setiap tindakan dapat ditelusuri siapa yang membuat, memverifikasi, dan menandatangani. “Transparansi meningkat, potensi penyalahgunaan data menurun,” ujarnya optimistis.

Ia mengajak para praktisi pajak untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi melalui kegiatan pendidikan berkelanjutan yang diadakan oleh IKPI. “Coretax bukan hanya platform pelaporan, tapi revolusi cara berpikir dalam menjalankan kepatuhan pajak. Jangan tunggu dipaksa sistem pahami dan kuasai lebih dulu,” pungkas Michael. (bl)

IKPI, Jakarta: Pasar kripto kembali bergejolak. Dalam 24 jam terakhir, harga berbagai aset digital anjlok setelah kebijakan perang tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang dengan China.

Berdasarkan data CoinMarketCap, Kamis (23/10/2025) pukul 06.10 WIB, kapitalisasi pasar kripto global turun 2,4% menjadi US$ 3,6 triliun dalam sehari. Kripto dengan kapitalisasi terbesar, Bitcoin (BTC), tertekan 1,55% ke posisi US$ 107.350 per koin, atau sekitar Rp 1,78 miliar (kurs Rp 16.603). Padahal, harga tertinggi Bitcoin sepanjang masa (all time high/ATH) sempat menyentuh US$ 126.223 pada 7 Oktober 2025.

Aset kripto lain juga tak luput dari tekanan. Ethereum (ETH) merosot 3,55% ke US$ 3.762, Binance Coin (BNB) melemah 0,46% menjadi US$ 1.061, Solana (SOL) anjlok 5,19% ke US$ 178, Dogecoin (DOGE) turun 4,25% ke US$ 0,18, dan XRP terkoreksi 4,21% menjadi US$ 2,33.

Menurut laporan CoinTelegraph, harga Bitcoin sebenarnya sempat mencoba pulih setelah koreksi tajam pekan lalu. Namun, ketegangan dagang AS–China yang kembali meningkat dan kebijakan tarif baru dari Presiden Trump menahan laju pemulihan pasar kripto.

Secara teknikal, harga Bitcoin kini berupaya mencari titik keseimbangan di kisaran US$ 107 ribu–108 ribu. Area US$ 106.300–104 ribu menjadi zona rawan likuidasi posisi long, sedangkan posisi short bisa tertutup paksa bila harga menembus US$ 115 ribu.

Meski sentimen global memburuk, beberapa indikator menunjukkan investor masih optimistis. Data Coinbase Premium Index dan spot cumulative volume delta (CVD) mencatat tren inflow positif sejak awal Oktober, menandakan akumulasi BTC oleh investor ritel dan institusional di AS terus berlangsung. Sebaliknya, trader di Binance Futures justru melakukan aksi jual agresif, memperbesar tekanan di pasar berjangka.

Kepala Investasi Lekker Capital, Quinn Thompson, menilai likuidasi besar-besaran pada 10 Oktober lalu justru membuka ruang bagi peluang baru.

“Likuidasi tersebut menghapus lebih banyak posisi leverage dibanding periode Januari–April 2025. Situasi ini mirip dengan masa sebelum kemenangan Trump pada 2024,” ujarnya.

Sementara itu, analis dari Tom Capital mengingatkan pelaku pasar agar tetap fokus pada pergerakan harga menjelang pekan depan yang diperkirakan membawa sejumlah katalis penting bagi arah kripto global.

Dengan ketegangan geopolitik yang belum reda dan kebijakan ekonomi AS yang semakin agresif, pasar kripto tampaknya harus bersiap menghadapi volatilitas tinggi dalam waktu dekat. (bl)

IKPI, Jakarta: Peneliti kebijakan fiskal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi, menilai defisit fiskal dalam APBN 2025 yang mencapai Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong sehat dan terkendali.

Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan fundamental fiskal Indonesia masih kuat, karena keseimbangan primer tetap positif dan rasio utang terhadap PDB terjaga di kisaran 39–40 persen, jauh di bawah ambang batas 60 persen yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.

“Ruang kebijakan fiskal kita masih cukup luas. Defisit ini aman dan menunjukkan kinerja fiskal yang solid di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Rijadh di Yogyakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai tekanan terhadap APBN tahun ini lebih bersifat siklikal akibat penurunan harga komoditas ekspor utama seperti batubara dan kelapa sawit, yang berdampak pada penerimaan pajak dan PNBP. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih menjadi penopang penting daya tahan fiskal nasional.

Meski demikian, Rijadh mengingatkan bahwa struktur fiskal Indonesia masih rapuh karena rasio pajak (tax ratio) hanya sekitar 10 persen terhadap PDB, jauh tertinggal dibanding rata-rata negara peers di kisaran 20 persen.

“Basis penerimaan fiskal kita terlalu sempit, sehingga setiap kali harga komoditas turun, APBN langsung tertekan,” ujarnya menegaskan.

Dari sisi belanja negara, ia menyoroti lambatnya realisasi anggaran yang berpotensi mengganggu fungsi stabilisasi fiskal. Hingga kuartal III-2025, realisasi belanja baru 62,8 persen, bahkan sejumlah kementerian/lembaga besar masih di bawah 50 persen, seperti Badan Gizi Nasional (16,9 persen), Kementerian PUPR (48,2 persen), dan Kementerian Pertanian (32,8 persen).

“Kinerja belanja yang lambat membuat stimulus fiskal tidak optimal. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi persoalan struktural dalam perencanaan dan eksekusi anggaran,” ungkapnya.

Dengan waktu kurang dari tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, pemerintah masih harus merealisasikan sekitar Rp527 triliun belanja. Karena itu, Rijadh menegaskan perlunya percepatan serapan anggaran untuk menjaga peran fiskal sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

“Fokusnya bukan menghabiskan anggaran, tapi memastikan setiap rupiah memberi efek pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi ekonomi,” tuturnya.

Ia menambahkan, kebijakan fiskal di sisa 2025 perlu diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal jangka panjang. (bl)