Kategori: Berita Harian

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap indikasi praktik penggelapan pajak yang tidak hanya terjadi di industri baja, tetapi juga berpotensi meluas ke sektor bahan bangunan lain seperti industri hebel atau bata ringan. Temuan ini terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) di pabrik PT Power Steel, Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP saat ini tengah membangun perkara (building case) terhadap sekitar 40 perusahaan baja yang diduga mengemplang pajak. Namun, menurutnya, pola pelanggaran serupa juga terindikasi dilakukan oleh perusahaan di sektor bahan bangunan lainnya.

“Kita akan building case terhadap 40 perusahaan baja. Tentu ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti hebel dan yang lain-lain. Nanti kita akan report kalau sudah memang matang,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bimo menjelaskan, praktik tidak sehat tersebut umumnya terjadi pada sektor bahan konstruksi yang berbasis transaksi tunai (cash basis). Pola transaksi ini dinilai rawan disalahgunakan karena membuka peluang bagi pelaku usaha untuk tidak memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara.

“Saya tidak bisa mengatakan sebagian besar, tetapi memang ada beberapa yang terindikasi. Ketika masa booming konstruksi, bahan-bahan konstruksi yang berbasis cash basis itu tidak membayar PPN ke negara,” jelasnya.

Khusus terhadap 40 perusahaan baja yang saat ini ditelusuri, DJP memperkirakan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun. Selain menggerus penerimaan negara, praktik tersebut juga dinilai mengganggu stabilitas industri dalam negeri serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Makanya mudah-mudahan para pelaku juga bisa menyadari bahwa kita sedang berjalan ke arah yang sesuai dengan undang-undang,” ucap Bimo.

DJP juga mengidentifikasi dugaan pelanggaran berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terutama dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN. Modus lain yang ditemukan adalah penyembunyian omzet melalui pemanfaatan rekening pengurus, pemegang saham, hingga karyawan untuk menampung aliran dana penjualan.

“Karena memang ada dugaan yang di luar itu juga melakukan modus yang sama di periode hampir sama, yaitu 2015 sampai 2019 sebelum pandemi Covid-19, ketika sektor konstruksi sedang booming,” ungkapnya.

Sidak tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di sektor strategis. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keadilan fiskal dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Meski demikian, DJP menegaskan bahwa seluruh proses masih berjalan dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pengumpulan bukti dinilai cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Kita lihat nanti, saya tidak bisa berspekulasi. Tetapi kita akan naikkan ke penyidikan kalau memang ada bukti yang kuat. Kami juga bekerja sama menelusuri arus uang dengan otoritas lain seperti PPATK, termasuk membuka rekening untuk keperluan penyidikan,” pungkas Bimo. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 dan berlaku pada tahun anggaran 2026.

Pemberian insentif tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat selama musim mudik Lebaran. Sektor transportasi udara dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa insentif PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran. “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri, pemerintah memberikan insentif PPN atas jasa angkutan udara kelas ekonomi,” ujarnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 4 Tahun 2026, ditegaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen. PPN yang ditanggung tersebut meliputi PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge yang tercantum dalam tiket penerbangan.

Fasilitas PPN ditanggung pemerintah diberikan dengan batasan waktu yang jelas. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa insentif berlaku untuk tiket yang dibeli sejak 10 Februari 2026 hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan mulai 14 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026. Tiket yang dibeli atau digunakan di luar periode tersebut tidak memperoleh fasilitas PPN DTP.

Meski PPN ditanggung pemerintah, kewajiban administrasi perpajakan tetap melekat pada badan usaha angkutan udara. Sesuai Pasal 4 PMK Nomor 4 Tahun 2026, maskapai sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak serta melaporkan transaksi tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Selain itu, maskapai juga diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN yang ditanggung pemerintah secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Daftar tersebut menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban fiskal atas insentif yang diberikan pemerintah.

Namun demikian, pemerintah juga menetapkan sejumlah pengecualian. Pasal 6 PMK Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa PPN tidak ditanggung pemerintah apabila jasa angkutan udara dilakukan di luar periode yang ditetapkan, tidak menggunakan kelas ekonomi, atau apabila maskapai terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap kebijakan PPN ditanggung pemerintah ini mampu menekan biaya perjalanan udara selama Lebaran 2026, sekaligus memastikan pemberian insentif tetap akuntabel dan tepat sasaran. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara akibat praktik pengemplangan pajak dan kongkalikong antara otoritas fiskal dengan wajib pajak. Sikap tegas ini diambil seiring kebutuhan pembiayaan negara yang meningkat pada 2026.

Purbaya menyatakan pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) menembus 12 persen pada 2026. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan capaian 2025 yang tercatat merosot ke kisaran 9 persen, sehingga pengetatan pengawasan menjadi agenda utama.

“Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara pajak dengan para pelaku usaha. Kan banyak tuh, makanya ditangkepin kemarin tuh, kita beresin itu,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Salah satu praktik yang disorot Purbaya adalah under invoicing, yakni penjualan barang ekspor di bawah harga pasar internasional. Modus ini kerap digunakan untuk menekan kewajiban pajak di dalam negeri, sementara keuntungan sebenarnya dinikmati di luar negeri.

Untuk menutup celah tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengawasan transaksi ekspor. “Kita menerapkan AI untuk mendeteksi under invoicing. Sudah ketahuan tuh yang saya pernah sebut, ekspor CPO, banyak sekali yang ketahuan under invoicing. Harganya dimurahin di sini, di luar negeri sana dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kita kejar,” tegas Purbaya.

Selain pengawasan berbasis teknologi, pemerintah juga melakukan langkah lapangan. Pekan lalu, Purbaya bersama Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bimo mengungkapkan bahwa DJP menduga terdapat 40 perusahaan baja yang terindikasi mengemplang pajak. Ia menambahkan, praktik serupa kemungkinan juga dilakukan oleh perusahaan di sektor lain, seperti industri bata ringan atau hebel.

“Kita akan building case terhadap 40 perusahaan baja. Tentu ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti hebel dan yang lain-lain. Nanti kita akan report kalau sudah memang matang,” ujar Bimo.

Menurut DJP, praktik tidak sehat tersebut banyak terjadi di sektor bahan konstruksi yang berbasis transaksi tunai (cash basis). Pola ini membuat perusahaan rawan tidak memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

DJP juga menemukan modus lanjutan untuk menyembunyikan omzet, antara lain dengan menyalurkan hasil penjualan melalui rekening pengurus, pemegang saham, hingga karyawan agar tidak tercatat sebagai pendapatan perusahaan. “Saya tidak bisa ngomong sebagian besar, tapi memang ada beberapa yang terindikasi,” jelas Bimo.

Khusus untuk 40 perusahaan baja, DJP menaksir potensi kerugian negara akibat tidak dibayarkannya pajak mencapai Rp4 triliun per tahun. Pemerintah menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut hingga tuntas sebagai bagian dari upaya menutup kebocoran penerimaan dan mengamankan target pajak 2026. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan layanan All Indonesia, khususnya terkait pengisian arrival card bagi pelaku perjalanan internasional. Imbauan ini disampaikan menyusul temuan sejumlah situs dan pihak tidak bertanggung jawab yang meminta pembayaran dengan dalih pengurusan dokumen kedatangan ke Indonesia.

Peringatan tersebut disampaikan DJBC melalui unggahan resmi di media sosial Instagram pada Februari 2026. Dalam unggahan itu, DJBC menegaskan bahwa pengisian arrival card hanya dapat dilakukan melalui laman resmi pemerintah, dan tidak melalui pihak ketiga atau tautan yang meminta imbalan tertentu.

“Sebelum bepergian, pastikan kamu mengisi arrival card hanya di laman resmi Imigrasi yakni All Indonesia Imigrasi,” tulis DJBC di akun Instagramnya dikutip, Senin (9/2/2026).

DJBC menekankan bahwa layanan All Indonesia tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mengabaikan setiap permintaan pembayaran yang mengatasnamakan layanan tersebut, baik dalam bentuk biaya administrasi maupun jasa percepatan.

“Perlu diingat, layanan All Indonesia tidak memungut biaya. Jadi, bila ada oknum yang meminta pembayaran, abaikan dan jangan lakukan transaksi apa pun,” tegas DJBC.

Menurut DJBC, modus penipuan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial sekaligus risiko penyalahgunaan data pribadi, terutama bagi pelaku perjalanan internasional yang membutuhkan kepastian layanan menjelang keberangkatan maupun saat tiba di Indonesia.

Sejalan dengan itu, DJBC mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam mengakses layanan publik digital, termasuk memastikan alamat domain resmi serta tidak mudah tergiur tautan yang beredar melalui pesan singkat, media sosial, atau saluran tidak resmi lainnya.

Sebagai informasi, pengisian arrival card resmi berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dan hanya tersedia melalui platform resmi pemerintah. DJBC mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan digital. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat lonjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem perpajakan Coretax. Hingga Senin, 9 Februari 2026 pukul 08.00 WIB, sebanyak 1.822.185 wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunannya secara elektronik melalui platform tersebut.

Dari total pelaporan itu, mayoritas berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Karyawan yang mencapai 1.583.882 pelapor. Sementara WP OP Non-Karyawan tercatat sebanyak 178.220 pelapor untuk tahun buku Januari hingga Desember 2025, mencerminkan tingginya partisipasi wajib pajak individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejak awal periode pelaporan.

Selain itu, pelaporan SPT Tahunan Badan juga menunjukkan angka signifikan. DJP mencatat 59.577 SPT Badan dilaporkan menggunakan mata uang rupiah dan 75 SPT Badan menggunakan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini memperlihatkan aktivitas kepatuhan perpajakan dari entitas usaha yang memiliki transaksi lintas mata uang.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, tercatat 415 pelapor SPT Tahunan Badan menggunakan kurs rupiah dan 16 pelapor menggunakan kurs dolar AS. Data tersebut menegaskan bahwa sistem Coretax telah mengakomodasi variasi karakteristik wajib pajak, baik dari sisi tahun buku maupun mata uang pelaporan.

Sejalan dengan penerapan penuh Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan 2025, DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun Coretax. Aktivasi akun menjadi prasyarat utama agar wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan perpajakan digital, termasuk pelaporan SPT Tahunan secara mandiri dan terintegrasi.

Dalam mekanisme pelaporan, wajib pajak terlebih dahulu diminta membuat konsep SPT melalui modul “Surat Pemberitahuan (SPT)” di laman Coretax. Setelah memilih menu SPT Tahunan dan periode Januari–Desember 2025, wajib pajak menentukan model SPT “Normal” sebelum melanjutkan ke tahap pengisian induk SPT.

Pada tahap pengisian induk SPT, identitas wajib pajak akan terisi otomatis oleh sistem berdasarkan profil yang telah terdaftar, meliputi NIK/NPWP, nama, hingga data kontak. Bagi WP OP Karyawan, sumber penghasilan dipilih dari “Pekerjaan” dengan metode pembukuan “Pencatatan”, sementara pengaturan status perpajakan suami-istri disesuaikan apabila berlaku Pisah Harta atau Memilih Terpisah.

Pengisian lampiran menjadi bagian penting berikutnya, terutama terkait pembaruan data harta, kas dan setara kas, harta bergerak, hingga utang pada akhir tahun pajak. Wajib pajak juga diwajibkan memperbarui data anggota keluarga tanggungan yang berpengaruh terhadap perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sistem Coretax secara otomatis menarik data penghasilan dan bukti pemotongan PPh dari pemberi kerja melalui BPA1. Wajib pajak tetap diberikan opsi untuk menambahkan data penghasilan atau bukti pemotongan lain apabila diperlukan, sehingga perhitungan pajak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya.

Setelah seluruh data terisi dan diverifikasi, pelaporan SPT dilakukan melalui menu “Bayar dan Lapor” dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP dan passphrase. SPT yang telah disampaikan dapat diakses kembali pada menu “SPT Dilaporkan”, lengkap dengan bukti penerimaan surat dan dokumen SPT, sebagai arsip resmi wajib pajak. (alf)

IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak boleh menjadi sumber ketidakpastian bagi dunia usaha. Menurutnya, mekanisme restitusi yang tidak memiliki arah kebijakan yang jelas justru berpotensi mengganggu kepastian berusaha dan perencanaan keuangan pelaku ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini. Dalam rapat itu, isu restitusi PPN menjadi salah satu sorotan utama karena dinilai berkaitan langsung dengan stabilitas iklim usaha nasional.

Misbakhun menilai selama ini restitusi PPN kerap dipahami hanya sebagai hak administratif wajib pajak, tanpa diiringi desain kebijakan yang konsisten dan terukur. Akibatnya, proses restitusi sering kali dipersepsikan berbeda-beda oleh pelaku usaha, tergantung pada sektor dan posisi mereka dalam rantai produksi.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada arus kas. Proses restitusi yang tidak terprediksi dapat memengaruhi keputusan investasi, ekspansi usaha, hingga keberlanjutan operasional perusahaan.

Ia menekankan perlunya pemerintah mengkaji ulang mata rantai PPN secara menyeluruh. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menentukan pada titik mana restitusi seharusnya diberikan agar manfaatnya jelas dan tidak menimbulkan bias kebijakan antar sektor.

“Apakah kepada murni produsen atau kepada konsumen. Nah mata rantai ini yang harus kita kaji ulang strateginya, Pak, restitusi ini,” ujar Misbakhun dalam rapat tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa arah restitusi PPN harus ditentukan secara tegas agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang luas.

Selain itu, Misbakhun menyoroti pentingnya kejelasan klasifikasi Barang Kena Pajak (BKP) dalam skema restitusi. Pengelompokan BKP yang lebih rinci dinilai dapat membantu menciptakan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa antara fiskus dan wajib pajak.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong Menteri Keuangan untuk menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menata ulang kebijakan restitusi. Langkah ini dipandang perlu agar kebijakan restitusi memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak berubah-ubah mengikuti praktik administratif semata.

Misbakhun mengingatkan bahwa reformasi perpajakan yang telah lama dibahas di Komisi XI DPR seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, kepastian hukum dan keadilan bagi dunia usaha merupakan prasyarat penting agar sistem perpajakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terarah, Komisi XI DPR berharap kebijakan restitusi PPN ke depan mampu mendukung iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan fiskal negara. Penataan ulang restitusi dinilai dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan nasional. (alf)

IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang kebijakan restitusi pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), agar tidak lagi diterapkan secara umum dan seragam. Menurutnya, restitusi perlu diarahkan lebih selektif dan tepat sasaran untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan penerimaan negara.

Permintaan tersebut disampaikan Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan yang digelar baru-baru ini. Ia menilai pendekatan restitusi PPN selama ini masih terlalu luas tanpa kajian menyeluruh terhadap mata rantai penerima manfaatnya.

Misbakhun menekankan bahwa kebijakan restitusi tidak bisa lagi diperlakukan sebagai skema umum bagi seluruh pelaku usaha. Menurutnya, perlu evaluasi mendalam untuk memastikan siapa pihak yang seharusnya menerima manfaat utama dari restitusi PPN, apakah murni produsen, pelaku usaha tertentu, atau justru konsumen di ujung rantai transaksi.

“Apakah kepada murni produsen atau kepada konsumen. Nah mata rantai ini yang harus kita kaji ulang strateginya,” ujarnya. 

Misbakhun juga menilai bahwa mata rantai restitusi PPN selama ini belum dikaji secara komprehensif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan fiskal dan memberi tekanan tambahan terhadap penerimaan negara, terutama ketika nilai restitusi terus meningkat tanpa pengendalian yang memadai.

Karena itu, ia mendorong adanya penataan ulang strategi restitusi dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data. Salah satunya dengan memetakan sektor dan industri yang paling banyak mengajukan restitusi, sehingga pemerintah dapat memahami pola serta risiko fiskal yang muncul.

Lebih lanjut, Misbakhun meminta Menteri Keuangan memanfaatkan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyesuaian kebijakan restitusi. Ia menilai instrumen hukum yang ada cukup memadai untuk mengatur ulang mekanisme restitusi, termasuk dengan memperjelas pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP).

“Kalau perlu, Bapak menggunakan instrumen kekuasaan undang-undang untuk menata ulang ini,” kata Misbakhun. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan restitusi tetap mendukung iklim usaha tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara.

Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan bahwa isu reformasi perpajakan bukanlah hal baru di Komisi XI DPR. Selama hampir dua dekade ia berada di komisi tersebut, agenda reformasi perpajakan terus menjadi topik pembahasan yang berulang dan belum sepenuhnya tuntas.

Oleh karena itu, ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menghadirkan perspektif dan pendekatan yang lebih luas serta inovatif dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Harapan tersebut mencakup pengelolaan restitusi pajak agar lebih adil, terarah, dan selaras dengan tujuan jangka panjang penerimaan negara. (alf)

IKPI, Jakarta: Produksi emas nasional Indonesia dinilai belum bergerak signifikan dan cenderung stagnan di kisaran 100 ton. Salah satu faktor yang disorot adalah struktur pajak domestik yang dianggap lebih tinggi dibandingkan skema pajak ekspor-impor, sehingga mengurangi insentif untuk mengoptimalkan produksi di dalam negeri.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, dalam acara ICMSS Capital Market Seminar yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jumat (6/2/2026).

“Kenapa posisinya hanya 100 ton yang bisa diproduksi? Salah satunya terkait pajak ya. Salah satunya terkait pajak yang posisinya pajak domestik lebih tinggi dibandingkan pajak ekspor-impor sendiri,” ungkap Ferdian.

Menurutnya, aspek perpajakan memang bukan satu-satunya penentu, namun menjadi variabel penting yang memengaruhi keputusan produksi. Struktur fiskal yang kurang kompetitif berpotensi menekan margin pelaku usaha dan membuat optimalisasi produksi emas nasional berjalan lebih lambat.

Di luar faktor fiskal, Ferdian menekankan bahwa tingkat produksi juga sangat ditentukan oleh permintaan pasar. Selama permintaan domestik belum kuat, dorongan untuk meningkatkan kapasitas produksi dinilai belum maksimal. 

“Posisi produksi ini kan tergantung demand juga. Harapannya ke depan masyarakat mulai investasi emas atau menabung emas, karena itu akan meningkatkan optimalisasi produksinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan ekosistem emas nasional menjadi kunci untuk memperbaiki sisi permintaan. Pengembangan instrumen dan infrastruktur termasuk pembentukan bullion bank diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan likuiditas, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian.

“Semoga dengan adanya bullion, pengembangan ekosistem ini bisa mengoptimalkan dampak ekonomi terkait emas di Indonesia,” kata Ferdian.

Peluncuran bullion bank oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mendapat sambutan positif dari pelaku industri. Inisiatif ini dipandang strategis untuk memperkuat rantai nilai emas domestik, menjaga pasokan di dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk, Sandra Sunanto, menilai bullion bank memiliki nilai ekonomi besar bagi Indonesia, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen emas utama dunia.

“Ini menjadi hal yang sangat penting untuk membangun ekosistem yang kuat supaya emas tidak beredar ke mana-mana. Emas berada di dalam negeri, di pasar domestik, dan memperkuat kinerja ekonomi kita. Bullion bank ini sebetulnya sangat mendukung sistem keuangan,” tandas Sandra.

Ke depan, pelaku industri berharap ada penyesuaian kebijakan perpajakan yang lebih seimbang antara pasar domestik dan ekspor-impor. Dengan kombinasi reformasi fiskal, penguatan permintaan, serta ekosistem bullion yang solid, produksi emas nasional diharapkan dapat melampaui stagnasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara dan stabilitas sistem keuangan. (alf)

IKPI, Jakarta: Kebijakan terbaru pemerintah China yang mengenakan pajak 13 persen terhadap kondom, pil KB, dan alat kontrasepsi lainnya menuai sorotan publik. Langkah yang diumumkan dari pusat pemerintahan di Beijing itu dimaksudkan untuk mendorong kenaikan angka kelahiran yang saat ini berada di kisaran 1,0 anak per perempuan.

Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat membantu menggandakan tingkat kelahiran nasional, seiring dengan berbagai program pro-natalis yang sudah lebih dulu dijalankan. Salah satunya adalah alokasi dana sekitar 90 miliar yuan pada 2025 untuk program perawatan anak nasional, yang memberikan pembayaran satu kali sekitar 3.600 yuan kepada keluarga untuk setiap anak berusia tiga tahun atau kurang.

Namun di tingkat masyarakat, efektivitas pajak kontrasepsi itu mulai dipertanyakan. Pasalnya, tambahan biaya akibat pajak dinilai sangat kecil dibandingkan beban ekonomi membesarkan anak di China. Rata-rata biaya pengasuhan hingga usia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 538.000 yuan, angka yang jauh melampaui kenaikan harga alat kontrasepsi.

Sebagai gambaran, satu kotak kondom di pasaran berkisar 50 yuan, sementara persediaan pil KB selama sebulan rata-rata sekitar 130 yuan. Dengan tarif pajak baru, kenaikan pengeluaran hanya beberapa yuan per pembelian atau beberapa dolar per bulan sehingga dinilai tidak cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan pasangan dalam merencanakan keluarga.

Seorang ayah berusia 36 tahun bahkan mengaku tidak terlalu memikirkan kenaikan harga tersebut. “Sekotak kondom mungkin harganya bertambah 5 yuan, mungkin 10 yuan, paling banyak 20 yuan. Selama setahun, itu hanya beberapa ratus yuan, sangat terjangkau,” ujarnya, dikutip dari The Conversation, Minggu (8/2/2026).

China sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan pro-natalis untuk menahan laju penurunan kelahiran. Namun berbagai studi menunjukkan, kebijakan fiskal semacam ini jarang menghasilkan lonjakan angka kelahiran yang berarti. Dalam sejarah China, keberhasilan menekan kelahiran justru lebih banyak dipengaruhi modernisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial, bukan semata kebijakan pemerintah.

Kini, upaya membalikkan tren tersebut menghadapi tantangan baru. Akses pendidikan yang lebih luas dan peluang kerja yang meningkat bagi perempuan membuat banyak dari mereka menunda menikah dan memiliki anak. Sejak 1990-an, penurunan angka kelahiran di China juga didorong oleh naiknya biaya hidup serta mahalnya pendidikan di semua jenjang.

Para ahli demografi turut menyoroti fenomena yang dikenal sebagai “perangkap kesuburan rendah”, yakni kondisi ketika tingkat kelahiran suatu negara turun di bawah 1,5 sehingga sangat sulit untuk kembali meningkat secara signifikan. Dalam konteks China yang juga termasuk salah satu negara termahal untuk membesarkan anak dibandingkan pendapatan rata-rata tantangan ini membuat kebijakan pajak kontrasepsi dipandang hanya berdampak marginal.

Dengan latar tersebut, sebagian masyarakat menilai pendekatan berbasis pajak belum menyentuh akar persoalan. Tanpa dukungan yang lebih komprehensif mulai dari perumahan terjangkau, biaya pendidikan yang lebih ringan, hingga jaminan pengasuhan jangka panjang ambisi pemerintah untuk mengerek angka kelahiran dinilai masih akan menghadapi jalan terjal. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menegaskan bahwa kegiatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya memuat kewenangan petugas, tetapi juga memberikan ruang perlindungan dan hak klarifikasi bagi wajib pajak.

Dalam regulasi tersebut, DJP yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan diwajibkan menjalankan pengawasan secara bertahap dan proporsional, dimulai dari penelitian data hingga kunjungan lapangan apabila diperlukan.

Tahap awal pengawasan biasanya dilakukan melalui surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 111/2025. Pada fase ini, wajib pajak berhak memberikan tanggapan, klarifikasi, serta melampirkan dokumen pendukung atas data yang dipermasalahkan.

Batas waktu penyampaian tanggapan diatur dalam Pasal 6, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melengkapi kewajiban secara sukarela sebelum pengawasan meningkat ke tahap berikutnya.

Apabila DJP melakukan pembahasan lanjutan atau kunjungan langsung ke tempat usaha sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (11), wajib pajak berhak mengetahui tujuan kunjungan serta meminta petugas menunjukkan surat tugas resmi. Dalam kegiatan lapangan tersebut, wajib pajak juga dapat menyampaikan penjelasan langsung terkait aktivitas usahanya.

PMK 111/2025 menempatkan kunjungan lapangan sebagai bagian dari klarifikasi data, bukan langsung sebagai pemeriksaan pajak. Artinya, pada tahap ini pendekatan yang digunakan masih bersifat administratif dan pembinaan.

Selain itu, apabila DJP menyampaikan surat imbauan sesuai Pasal 9, wajib pajak tetap diberi ruang untuk menindaklanjuti secara mandiri sebelum diterbitkan surat teguran sebagaimana Pasal 13.

Selama proses pengawasan, wajib pajak juga berhak memperoleh informasi mengenai hasil pembahasan, termasuk jika DJP melakukan perubahan data secara jabatan, pengukuhan PKP otomatis, atau pendaftaran objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12.

Dengan pengaturan tersebut, PMK 111/2025 menegaskan bahwa pengawasan pajak tidak dijalankan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme dua arah yang memberi kesempatan klarifikasi sebelum masuk ke tahap penegakan hukum.

Pemerintah berharap pendekatan ini mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, sekaligus memberi kepastian bagi wajib pajak bahwa setiap tindakan pengawasan memiliki dasar hukum dan tahapan yang jelas. (alf)