Kategori: Berita Harian

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 67.100 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax hingga pertengahan Januari 2026. Capaian ini menjadi indikator percepatan transformasi layanan perpajakan digital di daerah tersebut, sekaligus menjadi modal penting menjelang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu, Resti Magdalena Sinaga, menyampaikan bahwa tingkat aktivasi saat ini telah mencapai 46,58 persen dari total wajib pajak terdaftar. Sementara itu, sekitar 49 ribu wajib pajak masih belum mengaktifkan akun Coretax, sehingga rata-rata capaian aktivasi di KPP Pratama Curup, KPP Pratama Bengkulu Satu, dan KPP Pratama Bengkulu Dua berada di kisaran 55 hingga 59 persen.

Resti menjelaskan, aktivasi akun Coretax tidak dibatasi waktu tertentu dan dapat dilakukan kapan saja. Namun, sistem ini menjadi gerbang utama seluruh layanan perpajakan ke depan, mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga administrasi lainnya, sehingga setiap wajib pajak yang ingin memanfaatkan layanan perpajakan perlu segera melakukan aktivasi.

Menurutnya, Coretax dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital, lebih cepat, dan terintegrasi. Karena itu, aktivasi menjadi langkah awal yang tidak terpisahkan dari proses pelaporan SPT Tahunan.

Ia mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 adalah 31 Maret 2026. Wajib pajak yang peduli terhadap kepatuhan perpajakannya diimbau tidak menunda aktivasi Coretax agar proses pelaporan dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Untuk mempercepat target aktivasi, KPP Pratama di Bengkulu menyiapkan skema pendampingan bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan. Pendampingan dilakukan melalui layanan asistensi di kantor pajak maupun layanan jemput bola ke instansi dan tempat kerja, khususnya bagi pegawai pemerintah dan kelompok wajib pajak strategis.

Resti menilai capaian aktivasi Coretax di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik karena telah melampaui 50 persen. Namun, untuk mengejar target 100 persen dalam waktu tiga bulan ke depan, KPP masih harus melakukan upaya ekstra melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang lebih masif.

KPP Pratama Curup, KPP Pratama Bengkulu Satu, dan KPP Pratama Bengkulu Dua membuka kesempatan seluas-luasnya bagi wajib pajak yang membutuhkan pendampingan aktivasi Coretax. Wajib pajak dapat mengajukan permintaan bantuan secara resmi, dan seluruh layanan pendampingan tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Melalui penguatan pendampingan ini, Kementerian Keuangan berharap Coretax benar-benar menjadi tulang punggung layanan perpajakan digital di Bengkulu serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di wilayah tersebut. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini sepenuhnya terintegrasi dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) melalui terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Aturan ini menjadi landasan teknis baru yang menyatukan berbagai prosedur perpajakan ke dalam satu ekosistem layanan digital.

Dalam PER-7/PJ/2025, DJP mengatur bahwa pengusaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dapat mengajukan pengukuhan PKP secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, aplikasi terintegrasi, atau saluran resmi lainnya. Proses pengukuhan dilakukan berbasis akun wajib pajak, sehingga seluruh data identitas, riwayat kepatuhan, hingga aktivitas PPN berada dalam satu sistem yang sama.

Integrasi ini juga terlihat dari penggunaan NPWP atau nomor identitas perpajakan sebagai identitas tunggal PKP. Seluruh kegiatan PPN, mulai dari penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT Masa, hingga pengajuan fasilitas PPN, dilakukan melalui akun wajib pajak yang terhubung langsung dengan Coretax, sesuai pengaturan administrasi elektronik dalam PER-7/PJ/2025.

Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan, PER-7/PJ/2025 mengatur pendaftaran, perubahan, dan penghapusan Nomor Objek Pajak (NOP) secara terpusat. Objek Pajak PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, mineral dan batubara, serta sektor lainnya wajib terdaftar dalam sistem administrasi DJP, dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak sebagai bukti resmi.

Seluruh layanan PBB tersebut disediakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, aplikasi terintegrasi, dan Contact Center DJP. Dengan skema ini, wajib pajak tidak lagi harus mengurus pendaftaran atau perubahan data NOP secara manual di kantor pajak, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh DJP.

PER-7/PJ/2025 juga menempatkan Akun Wajib Pajak, Kode Otorisasi, dan Sertifikat Elektronik sebagai tulang punggung layanan digital. Aktivasi akun dilakukan bersamaan dengan pendaftaran NPWP atau nomor identitas perpajakan, sehingga sejak awal wajib pajak sudah terhubung dengan seluruh layanan Coretax, termasuk pengukuhan PKP dan administrasi PBB.

DJP membuka berbagai saluran pendaftaran dan layanan, mulai dari Portal Wajib Pajak, sistem Online Single Submission (OSS), sistem administrasi badan hukum dan badan usaha, hingga layanan terpadu satu pintu. Notaris bahkan dapat memfasilitasi pendaftaran badan usaha langsung terhubung dengan sistem perpajakan, sehingga proses pengukuhan PKP dan administrasi PBB dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

Melalui pengaturan ini, DJP menegaskan bahwa pengukuhan PKP dan administrasi PBB bukan lagi proses yang terpisah-pisah, tetapi bagian dari satu rantai layanan digital berbasis Coretax. Transformasi ini diharapkan mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan di seluruh sektor. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, serta pengusaha kena pajak berisiko rendah. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Aturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 21 Mei 2025.  

Dalam ketentuan umum, DJP menegaskan bahwa pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1. Skema ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela melalui pelayanan yang lebih cepat dan terukur.  

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pengusaha kena pajak berisiko rendah adalah pengusaha yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, antara lain perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia, BUMN dan BUMD tertentu, serta pengusaha yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan. Kategori ini menjadi penting karena menentukan apakah suatu pengusaha dapat memperoleh fasilitas percepatan pengembalian kelebihan pajak.  

Selain itu, DJP memperluas cakupan pengusaha kena pajak berisiko rendah dengan memasukkan Special Purpose Company dan Kontrak Investasi Kolektif sebagai subjek yang dapat memperoleh fasilitas tersebut. Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Pasal 4, yang menyebutkan bahwa entitas berbentuk Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.  

Dari sisi prosedur, permohonan pengembalian pendahuluan diajukan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa wajib pajak harus mencantumkan permohonan pengembalian pendahuluan dalam SPT dan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

DJP juga mengatur secara rinci tahapan penelitian atas permohonan tersebut. Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa penelitian dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran pengisian SPT, kesesuaian data transaksi, serta validasi pembayaran pajak. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi DJP untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.  

Apabila dari hasil penelitian ditemukan bahwa permohonan memenuhi ketentuan, DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 15 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Ketentuan ini menegaskan komitmen DJP untuk mempercepat proses restitusi bagi wajib pajak yang patuh.  

Namun demikian, peraturan ini juga menegaskan bahwa fasilitas pengembalian pendahuluan tidak bersifat mutlak. Pasal 8 mengatur bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak, maka kelebihan yang telah dikembalikan dapat ditagih kembali sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mekanisme ini menjadi instrumen pengawasan agar fasilitas tidak disalahgunakan.  (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi mengakhiri praktik penyelesaian “damai” yang longgar dalam perkara pidana cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Aturan yang ditetapkan pada 19 Desember 2025 ini memperketat mekanisme penyelesaian perkara tanpa penyidikan dengan mewajibkan pelanggar membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sekaligus mengunci berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum.  

Dalam regulasi terbaru ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya dapat menawarkan skema penyelesaian tanpa penyidikan apabila hasil analisis menunjukkan dugaan pelanggaran Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai serta nilai denda telah dapat dihitung secara pasti. Tim Peneliti wajib memberitahukan hak tersebut kepada pelanggar, tetapi pemberitahuan tidak diberikan apabila perkara juga mengandung dugaan pelanggaran Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57, atau Pasal 58A Undang-Undang Cukai, atau terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan.  

PMK 96/2025 juga menegaskan bahwa fasilitas “tidak dilakukan penyidikan” otomatis gugur apabila pelanggar tidak kooperatif atau terindikasi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar sehingga nilai sanksi administratif tidak dapat ditentukan. Ketentuan ini secara efektif menutup ruang negosiasi yang selama ini kerap dimanfaatkan dalam penanganan perkara cukai, sekaligus memperkuat posisi penegakan hukum Bea dan Cukai di lapangan.  

Untuk memastikan tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam penghitungan denda, pemerintah merinci metode perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar. Barang kena cukai yang tarifnya dapat ditentukan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku saat tindak pidana terjadi, sedangkan minuman mengandung etil alkohol yang tidak dapat ditentukan negara asalnya dikenakan tarif minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri sesuai golongan yang berlaku. Ketentuan teknis ini dimaksudkan agar setiap perkara memiliki dasar perhitungan yang objektif dan seragam.  

Untuk hasil tembakau, PMK ini menetapkan pendekatan khusus. Tembakau iris yang dikemas bukan untuk penjualan eceran dikenakan tarif tertinggi, cerutu yang tidak dapat ditentukan tarifnya menggunakan tarif rata-rata cerutu buatan dalam negeri, sementara pita cukai asli yang belum digunakan dihitung berdasarkan tarif yang tertera pada pita tersebut. Skema ini mencegah pelanggar menekan nilai denda melalui klaim tarif terendah atau asal barang yang tidak jelas.  

Sebagai bagian dari penguncian skema “damai”, PMK 96/2025 mewajibkan penggunaan formulir perhitungan sanksi administratif yang terstandarisasi. Formulir ini memuat jumlah barang kena cukai, tarif, dasar hukum pengenaan tarif, nilai cukai yang seharusnya dibayar, hingga besaran denda tiga kali lipat yang wajib disetor. Formulir tersebut diserahkan kepada pelanggar bersamaan dengan penandatanganan berita acara wawancara, sehingga tidak ada lagi ruang perhitungan “di belakang layar”.  

Regulasi ini juga mengatur secara rinci alur penyetoran dana titipan hingga menjadi pendapatan negara. Setelah permohonan diajukan, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai memerintahkan penyetoran dana titipan ke rekening penampungan DJBC, Tim Peneliti melakukan penelitian dan gelar perkara, hingga akhirnya diterbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan paling lambat tiga hari kerja setelah dana disetor ke kas negara. Seluruh tahapan ini kini memiliki tenggat waktu yang tegas dan dapat diawasi.  

Melalui perubahan ini, pemerintah memperkuat pesan bahwa penyelesaian perkara cukai bukan lagi ruang kompromi, melainkan instrumen penegakan hukum yang terukur. Skema denda tiga kali nilai cukai tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi pintu seleksi yang ketat sebelum suatu perkara dapat dihentikan di tahap penyidikan, sekaligus memperkuat posisi negara dalam melindungi penerimaan dari sektor cukai.  (alf)

IKPI, Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 menetapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui sistem elektronik. Tarif ini diterapkan atas nilai penghasilan yang tercantum dalam dokumen tagihan dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak, yakni penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Marketplace wajib memungut pajak tersebut atas setiap transaksi pedagang dalam negeri sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK ini.

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22 ditentukan secara spesifik, yaitu pada saat pembayaran diterima oleh pihak lain. Dengan ketentuan ini, pajak dipungut bersamaan dengan proses pembayaran konsumen sebelum dana diteruskan kepada pedagang.

PMK 37/2025 mengatur bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi pedagang dalam negeri. Ketentuan ini berlaku bagi pedagang yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal penghasilan pedagang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh marketplace diperlakukan sebagai bagian dari pelunasan pajak final tersebut. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini antara lain persewaan tanah dan/atau bangunan serta usaha yang dikenai PPh final berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PMK ini juga mengatur mekanisme apabila terjadi selisih kurang antara pajak final yang seharusnya terutang dengan PPh Pasal 22 yang telah dipungut. Dalam kondisi tersebut, pedagang wajib menyetor sendiri kekurangan pajak sesuai ketentuan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Sebaliknya, apabila terdapat selisih lebih antara PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan pajak yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang, pedagang dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Permohonan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pengembalian pajak yang berlaku.

Ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 tetap diberlakukan meskipun pedagang tidak menyampaikan informasi identitas atau pernyataan peredaran bruto kepada pihak lain. Dalam situasi ini, marketplace tetap berkewajiban memungut pajak berdasarkan data transaksi yang tersedia dalam sistem elektronik.

Dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing, dasar pengenaan PPh Pasal 22 dihitung dengan mengonversi nilai transaksi ke dalam rupiah. Konversi dilakukan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran diterima oleh pihak lain. (alf)

IKPI, Jakarta: Mahkamah Agung menegaskan bahwa status pailit, pembubaran, atau penghentian kegiatan usaha tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana dalam perkara perpajakan. Penegasan ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.  

Dalam Pasal 6, PERMA mengatur bahwa tindak pidana pajak oleh korporasi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus, pengendali, maupun pihak yang memiliki kendali kebijakan, meskipun korporasi tersebut sudah tidak beroperasi. Dengan kata lain, status hukum perusahaan tidak menjadi tameng untuk menghindari jerat pidana pajak.  

Mahkamah Agung secara eksplisit menyatakan bahwa berhentinya atau meninggalnya pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahkan, pihak yang tidak tercantum dalam struktur resmi perusahaan, tetapi secara faktual mengendalikan keputusan dan kebijakan, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.  

Pengaturan ini penting karena praktik penghindaran tanggung jawab sering dilakukan dengan cara mengorbankan badan usaha. Perusahaan dibubarkan, dipailitkan, atau dialihkan, sementara pengendali sebenarnya berada di balik layar dan tetap menikmati manfaat dari tindak pidana pajak.

PERMA juga mengantisipasi skema korporasi berlapis. Dalam hal tindak pidana pajak melibatkan induk perusahaan, anak perusahaan, atau korporasi yang memiliki hubungan pengendalian, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sesuai peran masing-masing entitas.  

Dengan pendekatan ini, Mahkamah Agung menutup celah penggunaan struktur korporasi sebagai alat untuk menyamarkan tanggung jawab pidana pajak. Fokus penegakan hukum diarahkan pada siapa yang mengendalikan, memerintah, dan menikmati hasil kejahatan pajak, bukan semata pada bentuk badan usaha.

Penegasan tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa pidana pajak menyasar substansi, bukan formalitas. Negara tidak hanya mengejar nama perusahaan, tetapi juga aktor di baliknya yang menyebabkan kerugian pendapatan negara.

Ke depan, ketentuan ini diharapkan memperkuat efektivitas penegakan hukum pajak terhadap korporasi besar maupun kelompok usaha, serta mencegah praktik pembubaran atau pailit fiktif sebagai jalan keluar dari tanggung jawab pidana. (bl)

IKPI, Jakarta: Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan perpajakan dalam rangka implementasi sistem inti administrasi perpajakan. Regulasi ini mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

PMK 53/2025 secara eksplisit menyebut bahwa perubahan dilakukan terhadap beberapa ketentuan dalam PMK 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dengan demikian, regulasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsolidasi aturan yang mendukung operasional sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Penyesuaian penghitungan PPN melalui skema besaran tertentu menjadi salah satu instrumen yang diselaraskan dengan sistem inti. Pemerintah menempatkan mekanisme besaran tertentu sebagai pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipetakan dalam sistem administrasi perpajakan, terutama untuk transaksi atau kegiatan tertentu yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam konteks sistem inti administrasi perpajakan, skema besaran tertentu memungkinkan proses pelaporan dan pengawasan PPN dilakukan secara lebih terstruktur. Data pajak terutang dapat dihitung berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam regulasi, sehingga mengurangi kebutuhan penyesuaian manual oleh wajib pajak maupun otoritas pajak.

Perubahan terhadap Pasal 313 dan Pasal 324, termasuk penyesuaian formula penghitungan PPN dengan faktor 11/12 dari tarif PPN, mencerminkan upaya harmonisasi antara norma hukum dan sistem teknologi informasi perpajakan. Ketentuan tersebut dirancang agar sejalan dengan struktur tarif PPN yang berlaku dan mudah diintegrasikan dalam sistem.

Selain penyesuaian norma, PMK 53/2025 juga menghapus beberapa pasal dalam PMK 81 Tahun 2024 yang dinilai tidak lagi relevan dengan desain sistem administrasi perpajakan saat ini. Penghapusan Pasal 343 dan Pasal 354 mempersempit ruang interpretasi dan menyederhanakan kerangka hukum yang menjadi rujukan sistem.

Bagi wajib pajak, penyesuaian ini berdampak pada cara pemenuhan kewajiban PPN yang semakin berbasis sistem. Penghitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN diarahkan agar selaras dengan alur administrasi yang telah ditanamkan dalam sistem inti administrasi perpajakan.

PMK 53/2025 mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan sejak saat itu menjadi bagian dari kerangka regulasi yang menopang operasional sistem administrasi perpajakan nasional, termasuk dalam pengelolaan PPN dengan pendekatan nilai lain dan besaran tertentu. (bl)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali mencatat sebanyak 191.348 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax hingga Rabu ini. Capaian tersebut menunjukkan respons positif wajib pajak di Pulau Dewata terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali, Janita Sunarsasi, menyampaikan bahwa angka aktivasi tersebut mencerminkan kesiapan sebagian besar wajib pajak untuk beradaptasi dengan transformasi digital di bidang perpajakan. Hal itu disampaikannya di Denpasar, Kamis (15/1/2026).

Selain aktivasi akun, DJP Bali juga mencatat perkembangan pelaporan kewajiban perpajakan melalui Coretax. Hingga 12 Januari 2026, sebanyak 2.224 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan sistem tersebut.

Janita menjelaskan, angka tersebut merupakan bagian dari fase transisi menuju sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan andal. Menurutnya, pemanfaatan Coretax dalam pelaporan SPT diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya periode pelaporan.

DJP Bali optimistis tingkat penggunaan Coretax akan semakin meluas, sejalan dengan gencarnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh seluruh unit vertikal DJP di wilayah Bali. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan wajib pajak dapat menggunakan sistem baru ini secara optimal.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, DJP Bali juga mengukuhkan 236 mahasiswa sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani). Para relawan ini berasal dari sembilan perguruan tinggi mitra edukasi di Bali.

Relawan pajak tersebut akan terlibat langsung dalam mendampingi wajib pajak, khususnya dalam proses pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax. DJP berharap sinergi ini dapat mempercepat adaptasi wajib pajak sekaligus mendorong kepatuhan sukarela melalui pemanfaatan sistem perpajakan digital. (alf)

IKPI, Jakarta: Wajib Pajak berinisial SHB yang sebelumnya dikenai tindakan penyanderaan atau gijzeling oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama KPP Madya Dua Semarang, resmi dibebaskan setelah melunasi seluruh kewajiban perpajakannya.

Pelunasan dilakukan pada Kamis (15/1/2026) dengan total nilai utang pajak sebesar Rp25.461.551.451. Selain itu, SHB juga membayar biaya penagihan pajak sebesar Rp7.588.000, sehingga seluruh kewajiban kepada negara dinyatakan tuntas.

Dengan pembayaran tersebut, SHB telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 61 Tahun 2023, khususnya Pasal 73 ayat (1) huruf a, yang mengatur bahwa penanggung pajak dapat dilepaskan dari penyanderaan apabila seluruh utang pajak beserta biaya penagihan telah dilunasi.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh, menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses penyanderaan hingga pembebasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, tindakan gijzeling merupakan bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yakni UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. “Seluruh proses telah kami laksanakan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Nurbaeti menjelaskan, penyanderaan terhadap SHB sebelumnya dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara KPP Madya Dua Semarang dengan dukungan Bareskrim Polri. Tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara DJP dan Polri terkait penegakan hukum di bidang perpajakan.

Selama masa penyanderaan, SHB dititipkan di Lapas Kelas I Semarang. DJP memastikan pemenuhan hak-hak dasar penanggung pajak tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun berada dalam status gijzeling.

Lebih lanjut, Nurbaeti mengimbau seluruh wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Ia menekankan bahwa DJP pada prinsipnya selalu mengedepankan pendekatan pelayanan dalam menghimpun penerimaan negara.

Namun demikian, apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, langkah penegakan hukum akan ditempuh sebagai upaya terakhir. “Kami berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi wajib pajak lainnya bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Kebijakan super tax deduction untuk kegiatan vokasi sejatinya dirancang sebagai instrumen fiskal strategis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Skema ini mendorong keterhubungan langsung antara dunia pendidikan dan industri melalui konsep link and match, sehingga lulusan pendidikan vokasi diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Namun, realisasi di lapangan menunjukkan pemanfaatan fasilitas ini masih jauh dari optimal. Data Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) mengungkapkan bahwa hingga tahun 2024, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan super tax deduction vokasi masih sangat terbatas.

Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2024, hanya 30 wajib pajak yang tercatat menggunakan fasilitas tersebut. Dari sisi fiskal, nilai belanja perpajakan atau potensi penerimaan negara yang tidak dipungut akibat kebijakan ini hanya mencapai Rp10 miliar sepanjang 2024.

Angka tersebut tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan total belanja perpajakan nasional yang pada tahun yang sama mencapai Rp400,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi super tax deduction vokasi terhadap keseluruhan kebijakan fiskal nasional masih sangat marginal.

Secara regulasi, fasilitas ini sebenarnya cukup menarik. Sejak diberlakukan pada 27 Agustus 2019, wajib pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran vokasi berhak memperoleh pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan. Skema ini terdiri atas pengakuan biaya riil sebesar 100 persen, ditambah tambahan pengurangan maksimal 100 persen dari biaya terkait kegiatan vokasi.

Pemerintah bahkan memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk wilayah ini, besaran super tax deduction diperluas hingga 250 persen, yakni pengurangan 100 persen dari biaya riil ditambah tambahan pengurangan 150 persen.

Meski insentif di IKN jauh lebih besar, DJSEF mencatat bahwa hingga 2024 belum tersedia data teridentifikasi mengenai jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut di kawasan ibu kota baru. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu waktu bagi dunia usaha untuk merespons kebijakan insentif yang relatif baru tersebut.

Ke depan, DJSEF memproyeksikan pemanfaatan super tax deduction vokasi akan meningkat secara bertahap. Nilai belanja perpajakan untuk insentif vokasi industri diperkirakan naik menjadi Rp16 miliar pada 2026 dan Rp18 miliar pada 2027.

Meski demikian, minimnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Evaluasi kebijakan dinilai perlu dilakukan, terutama untuk mengidentifikasi apakah hambatan utama terletak pada kompleksitas administrasi, kurangnya sosialisasi, atau rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap manfaat jangka panjang dari investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia. (alf)