Kategori: Berita Harian

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memperkuat langkah pengawasan dan penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret. Aturan yang terbit pada 24 September 2025 ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mempertegas wewenang DJP dalam menggunakan data faktual sebagai dasar pemeriksaan pajak.

Melalui beleid baru ini, DJP kini memiliki landasan lebih kuat untuk menindaklanjuti “data konkret”yakni data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, seperti faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong PPh yang diabaikan, hingga data transaksi atau bukti penghasilan yang tidak tercantum dalam laporan pajak.

Dalam aturan tersebut, DJP merinci delapan bentuk data konkret yang bisa digunakan untuk menghitung ulang kewajiban pajak wajib pajak (WP). Mulai dari kelebihan kompensasi SPT PPN yang tak sesuai ketentuan, pengkreditan pajak masukan oleh WP yang tidak berhak, pemanfaatan insentif pajak secara tidak tepat, hingga penghasilan yang tidak dilaporkan berdasarkan data bukti potong.

Tak hanya itu, data yang sudah pernah dimintai klarifikasi namun tak ditindaklanjuti oleh WP juga dapat langsung menjadi dasar penetapan pajak baru. Langkah ini diharapkan membuat pengawasan pajak lebih efektif dan mencegah manipulasi laporan oleh pihak-pihak yang mencoba bermain di area abu-abu perpajakan.

Sebelumnya, peringatan keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan pemerintah tak akan memberi ruang bagi para pengemplang pajak besar. Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 200 penunggak pajak besar dengan total kewajiban mencapai Rp60 triliun telah diidentifikasi dan siap ditindak.

“Pasti masuk Rp60 triliun ke kas negara tahun ini. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Purbaya menegaskan, pada 2026 Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum akan terus menyisir para penunggak pajak besar guna memaksimalkan penerimaan negara. Meski demikian, ia menjamin bahwa pemerintah akan tetap adil kepada wajib pajak yang patuh.

“Kita akan menerapkan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras wajib pajak,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Purbaya juga berencana membuka saluran khusus pengaduan bagi wajib pajak yang mengalami perlakuan tidak adil dari petugas pajak.

Dengan hadirnya aturan “data konkret” ini, DJP kini memegang senjata baru dalam mempersempit ruang penghindaran pajak, sementara pemerintah memastikan perlakuan yang adil bagi setiap wajib pajak yang taat. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) di Indonesia untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax DJP. Imbauan ini disampaikan melalui akun resmi Instagram @ditjenpajakri, Senin (6/10/2025).

DJP menegaskan, setiap wajib pajak wajib memiliki dan mengaktifkan akun Coretax karena sistem ini menjadi pusat utama semua layanan administrasi perpajakan sekaligus sarana untuk memperoleh informasi resmi terkait pajak.

“Jadi penting banget untuk aktivasi sekarang,” tulis DJP dalam unggahannya.

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa wajib pajak perlu segera mengaktifkan akun Coretax. Pertama, agar tidak ketinggalan informasi penting perpajakan. Kedua, Coretax akan digunakan sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan 2025. Ketiga, langkah ini mendukung penuh proses digitalisasi perpajakan nasional.

Untuk melakukan aktivasi akun, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi situs resmi DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.

2. Klik tautan “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.

3. Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.

4. Masukkan NPWP, lalu klik “Cari” untuk memastikan data sesuai.

5. Isi email dan nomor telepon yang terdaftar di sistem DJP hingga muncul tanda centang hijau.

6. Lakukan verifikasi wajah dengan klik “Take a Photo” dan pastikan wajah terlihat jelas tanpa aksesori seperti masker atau kacamata.

7. Setelah foto tervalidasi, klik “Validasi Foto”, lalu kirim permohonan aktivasi.

8. Centang pernyataan wajib pajak dan klik “Simpan” untuk menyelesaikan proses.

DJP mengingatkan, aktivasi akun Coretax menjadi langkah penting agar wajib pajak dapat menikmati layanan digital DJP secara penuh dan memastikan pelaporan SPT tahun depan berjalan lancar. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, resmi mengoreksi kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Langkah ini diambil setelah gelombang protes masyarakat yang menilai kenaikan tarif hingga 280 persen itu memberatkan dan tidak realistis.

Hal tersebut dilakukan setelah gelombang protes dari warga, Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya memutuskan mengembalikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) ke angka semula. Sebanyak 1.180 wajib pajak kini berhak menerima pengembalian dana akibat kelebihan bayar dari kenaikan tarif yang sempat melonjak hingga 280 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lhokseumawe, Teguh Harianto, menjelaskan bahwa dari total 63.959 wajib pajak di wilayahnya, terdapat 1.180 wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif baru sebelum kebijakan tersebut dibatalkan.

“Mereka yang sudah terlanjur membayar dengan tarif kenaikan akan kami kembalikan dananya. Sementara itu, 5.864 wajib pajak sudah membayar dengan tarif normal tahun 2024,” ujar Teguh, Minggu (5/10/2025).

Sementara itu, masih ada 58.095 wajib pajak yang belum melunasi kewajiban mereka. Pemerintah daerah pun memperpanjang tenggat waktu pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2025, setelah sebelumnya direncanakan ditutup pada bulan November tahun lalu.

“Kami mengimbau masyarakat agar melakukan pembayaran tepat waktu untuk menghindari denda administrasi,” tambah Teguh.

Kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 280 persen tersebut sebelumnya ditetapkan melalui keputusan yang ditandatangani oleh Penjabat Wali Kota Lhokseumawe A Hanan pada tahun 2024. Namun, setelah terjadinya penolakan luas dari warga, Wali Kota definitif Sayuti Abubakar akhirnya mencabut kebijakan itu dan mengembalikannya ke tarif lama.

Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, yang menilai keputusan pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi publik. Meski begitu, beberapa pihak berharap evaluasi menyeluruh dilakukan agar kebijakan fiskal ke depan lebih transparan, partisipatif, dan tidak menimbulkan gejolak serupa. (alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax, sebelum tahun 2026 tiba. Pasalnya, pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 akan sepenuhnya menggunakan sistem Coretax, bukan lagi DJP Online.

Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistyowati menegaskan bahwa semua layanan administrasi perpajakan kini telah terintegrasi dalam sistem Coretax. Oleh karena itu, aktivasi akun menjadi langkah awal yang wajib dilakukan sebelum pelaporan SPT. “Jangan ditunda-tunda. Kalau menunggu tahun depan, bisa terjadi antrean dan keterlambatan dalam menyampaikan SPT,” ujarnya, baru-baru ini.

Erna menjelaskan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan 2025 untuk wajib pajak orang pribadi tetap pada Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan sampai April 2026. Aktivasi akun dapat dilakukan secara mandiri melalui panduan di website DJP, YouTube, atau dengan datang langsung ke kantor pajak terdekat. Jika menemui kendala, wajib pajak juga bisa menghubungi Kring Pajak 1500200.

“Mohon kepada wajib pajak baik karyawan, nonkaryawan, maupun badan usaha agar segera melakukan aktivasi kode otorisasi. Supaya tahun depan tinggal lapor SPT tanpa hambatan,” tegas Erna.

Sementara itu, Direktorat P2Humas DJP memproyeksikan sekitar 14 juta wajib pajak akan melaporkan SPT Tahunan 2025 melalui Coretax, terdiri dari 10 juta wajib pajak orang pribadi dan 4 juta wajib pajak badan.

Peluncuran Coretax menjadi momentum penting bagi DJP untuk memperkuat digitalisasi sistem perpajakan nasional, sekaligus meningkatkan kemudahan dan transparansi bagi wajib pajak di seluruh Indonesia. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi meluncurkan Taxpayers’ Charter, sebuah piagam yang menegaskan komitmen baru antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa peluncuran piagam ini bukan hanya seremoni formal, melainkan langkah fundamental untuk memperkuat rasa saling percaya antara negara dan warganya.

“Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi filosofis yang mengatur hubungan setara antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks perpajakan,” ujar Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/10/2025).

Taxpayers’ Charter berisi penjabaran jelas tentang hak dan kewajiban wajib pajak, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melalui piagam ini, masyarakat dapat memahami apa yang menjadi haknya — seperti pelayanan yang adil dan perlindungan data — sekaligus kewajiban dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa piagam wajib pajak tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol kepercayaan dan kolaborasi.

“Taxpayers’ Charter adalah simbol kesiapan Yogyakarta menyambut investasi dengan kepastian hukum yang jelas. Kehadiran DJP dan KADIN DIY akan menjembatani pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga pajak benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tutur Sultan.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistyowati menilai piagam ini sebagai bentuk nyata itikad baik pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan transparansi dengan wajib pajak.

“Dengan adanya piagam ini, kami berharap masyarakat semakin memahami haknya sebagai wajib pajak, sekaligus tetap menjalankan kewajibannya demi mendukung pembangunan bangsa,” ujar Erna.

Dari sisi dunia usaha, perwakilan KADIN DIY Robby Kusumaharta menilai bahwa pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral.

“Dengan Taxpayers’ Charter, kami berharap layanan perpajakan semakin cepat, transparan, ramah dunia usaha, dan berbasis teknologi. Pajak yang sehat dan layanan profesional akan melahirkan dunia usaha yang produktif dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur DIY menyerahkan piagam Taxpayers’ Charter secara simbolis kepada sejumlah perwakilan wajib pajak dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) se-DIY, Kapolda DIY Brigjen Pol. Anggoro Sukartono, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo, Kepala Perwakilan BI Sri Darmadi Sudibyo, pengusaha Sukeno (Bakpia 25) dan Zakiron (Sate Pak Pong), serta perwakilan akademisi, media, dan penyandang disabilitas.

Taxpayers’ Charter akan tersedia secara digital melalui portal wajib pajak, dan dapat diakses oleh setiap individu yang mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan langkah ini, DJP berharap ke depan tak ada lagi jarak antara otoritas pajak dan masyarakat.

Piagam wajib pajak ini menjadi bukti bahwa kepercayaan adalah mata uang baru dalam perpajakan modern dan Yogyakarta memilih untuk memulainya terlebih dahulu. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah pusat dikabarkan akan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada akhir tahun ini. Kabar tersebut langsung memicu kekhawatiran di sejumlah wilayah yang masih sangat bergantung pada dana transfer, terutama daerah dengan medan geografis sulit seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menilai langkah efisiensi fiskal itu tidak bisa dihindari. Namun, ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketahanan fiskal tetap terjaga.

“Inflasi harus tetap terkendali. Selain itu, kami berharap kondisi geopolitik global juga mereda agar sektor perdagangan kita bisa kembali bergerak lebih cepat,” ujar Budi, di Samarinda, baru-baru ini.

Menurutnya, pemangkasan TKD berpotensi menekan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama di wilayah dengan akses logistik terbatas. Karena itu, BI terus melakukan pemantauan ketat terhadap stabilitas pangan sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali.

Budi juga menyoroti kesiapan daerah menghadapi peningkatan aktivitas eksploitasi migas dalam waktu dekat. Menurutnya, momentum tersebut harus diikuti dengan perencanaan fiskal yang cermat dan diversifikasi ekonomi daerah.

“Masih banyak sisi lain yang bisa dikembangkan dengan kreativitas daerah. Bukan hanya lewat pajak, tetapi juga dengan mendorong investasi baru dan memperkuat sektor produktif lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Direktur dan Analis Senior Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Kaltim, Ashari Novy Sucipto, menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Timur mulai menunjukkan pergeseran struktur industri.

“Industri pertanian dan migas memang masih dominan, tapi kini sektor pembangunan dan jasa sudah mulai punya pangsa tersendiri, terutama pada layanan transportasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.

Ashari menambahkan, menjelang akhir tahun, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN akan membuka peluang baru bagi sektor perhotelan, perdagangan, dan transportasi lokal. BI, katanya, memberi ruang melalui kebijakan BI Rate yang tetap akomodatif, memungkinkan perluasan akses kredit investasi.

“Kebijakan suku bunga saat ini memberi ruang bagi ekspansi kredit investasi. Kami juga aktif mempertemukan investor lewat forum Mahakam Investment, yang diikuti sekitar 150 investor dan mencatat sedikitnya tiga proyek strategis potensial di Kaltim,” papar Ashari.

Selain mengundang investasi besar, BI juga memperkuat dukungan terhadap UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Program pendampingan, pelatihan usaha, serta akses pembiayaan terus digulirkan agar pelaku usaha tetap bertahan di tengah tekanan fiskal nasional.

Ashari menegaskan, penyesuaian kebijakan fiskal pusat tidak boleh menghambat transmisi kebijakan moneter di daerah.

“Transmisi kebijakan moneter di Kaltim harus dikawal bersama. Kami ingin setiap sumber anggaran benar-benar mendorong perekonomian daerah,” pungkasnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa kebijakan pajak tidak semata-mata difokuskan untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga berfungsi sebagai pendorong utama pengembangan industri nasional. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai skema insentif fiskal, termasuk super deduction tax hingga 300 persen bagi industri yang aktif melakukan kegiatan riset dan pengembangan (R&D).

“Semakin luas dan berkembang industri dalam negeri, semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Dampaknya tentu akan positif terhadap perekonomian nasional, termasuk penerimaan pajak,” ujar Faisol dalam Seminar Nasional Taxplore UI 2025, Jumat (3/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan industri. Salah satu contoh nyata adalah pembebasan bea masuk (import duty) bagi kendaraan listrik selama dua tahun terakhir. Langkah tersebut, menurut Faisol, bukan hanya membuat harga kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan minat industri otomotif untuk berinvestasi dan memproduksi kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.

“Bisa dilihat, dua tahun terakhir ini konsumen yang membeli mobil listrik tidak membayar bea masuk karena ditanggung pemerintah. Tujuannya agar industri nasional tertarik mengembangkan kendaraan listrik sebagai alternatif masa depan, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement,” jelasnya.

Selain super deduction tax, Faisol juga memaparkan bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen fiskal strategis lainnya. Tax holiday diberikan untuk industri yang tergolong sektor prioritas, sementara tax allowance ditujukan bagi perusahaan yang melakukan ekspansi usaha. Adapun super deduction tax difokuskan pada industri yang melaksanakan kegiatan R&D serta program vokasi bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

“Kalau suatu industri mengembangkan riset dan inovasi, mereka bisa mengklaim super deduction tax hingga 300 persen. Ini cara pemerintah menumbuhkan ekosistem industri berbasis inovasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Faisol menekankan bahwa insentif fiskal tersebut memiliki tujuan jangka panjang, yakni memperkuat daya tarik investasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan memperluas kapasitas inovasi industri nasional. Pemerintah juga berharap hasil riset dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dapat langsung dimanfaatkan oleh dunia industri.

“Pajak tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat struktur industri dan menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi global,” pungkas Faisol. (alf)

IKPI, Jakarta: Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan bahwa rencana penerapan pajak baru untuk kalangan berpenghasilan tinggi dapat menjadi titik balik bagi perekonomian Prancis. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di tengah meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Mengutip laporan Les Echos, Sabtu (4/10/2025), pemerintah Lecornu tengah menyiapkan dua kebijakan pajak baru yang menargetkan individu dengan penghasilan tahunan di atas 250.000 euro atau pasangan dengan penghasilan lebih dari 500.000 euro. Langkah ini diharapkan mampu menambah penerimaan fiskal hingga 3 miliar euro pada 2026.

Kebijakan pertama adalah perpanjangan pajak minimum sementara yang sebelumnya diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Francois Bayrou. Tujuannya: memastikan seluruh rumah tangga berpenghasilan tinggi membayar minimal 20% pajak dari pendapatan mereka.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengetatkan celah penghindaran pajak yang sering dimanfaatkan kelompok superkaya melalui perusahaan holding. Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi sekitar 30.000 entitas keuangan yang diduga digunakan untuk menahan pembagian dividen dan mengurangi kewajiban pajak.

Menurut laporan tersebut, kebijakan pengawasan terhadap perusahaan holding diperkirakan dapat menambah lebih dari 1 miliar euro penerimaan negara pada 2026. Jika dikombinasikan dengan kebijakan lain, total kontribusi dari kelompok terkaya bisa mencapai 4 hingga 4,5 miliar euro.

“Pajak ini bukan sekadar soal menambah pendapatan negara, tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi baru. Kami ingin memastikan bahwa keberhasilan finansial turut berkontribusi pada kekuatan kolektif bangsa,” ujar Lecornu dalam pernyataan resminya di Paris.

Lecornu, yang baru menjabat sebulan menggantikan Francois Bayrou, menghadapi tantangan politik besar setelah parlemen menolak rencana pemangkasan anggaran sebesar 44 miliar euro. Kini, ia berusaha mencari jalan tengah untuk menyelamatkan Rancangan Anggaran Negara 2026 dengan menarik dukungan dari Partai Sosialis.

Partai oposisi itu menilai langkah Lecornu merupakan sinyal positif, namun masih “belum cukup progresif.” Mereka tetap menuntut pajak kekayaan (wealth tax) sebesar 2% untuk 0,01% warga terkaya Prancis sebagai syarat dukungan politik.

“Jika pemerintah benar-benar berkomitmen terhadap keadilan fiskal, kami siap berdialog,” kata Raphael Glucksmann, anggota senior Partai Sosialis, kepada BFM TV.

Ekonom menilai langkah Lecornu bisa memperkuat fiskal jangka menengah Prancis dan mengirimkan sinyal positif ke Uni Eropa bahwa Paris serius memperbaiki struktur penerimaan negara. Kebijakan ini juga berpotensi menekan defisit anggaran tanpa memangkas belanja sosial atau investasi publik.

Namun, sebagian kalangan bisnis menilai kebijakan tersebut bisa mengurangi daya tarik investasi asing, terutama jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi. Meski begitu, analis melihat manuver Lecornu sebagai upaya menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan legitimasi sosial, dua hal yang krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan posisi politik yang rapuh dan tekanan ekonomi yang meningkat, Lecornu kini bertaruh besar. Bila kebijakan ini berhasil, ia bisa mencatatkan diri sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan fiskal dan menghidupkan kembali kepercayaan publik terhadap ekonomi Prancis. Jika gagal, kebijakan ini bisa menjadi ujian terberat bagi stabilitas pemerintahannya. (alf)

IKPI, Jakarta: Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keringanan pajak bagi industri perfilman dan animasi Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, saat melakukan kunjungan kerja ke Infinite Studios di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini.

Menurut Chusnunia, sejumlah negara telah berhasil memajukan industri kreatifnya melalui insentif fiskal berupa potongan pajak dan sistem tax rebate. Kebijakan itu terbukti mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan minat investor.

“Di negara lain, biaya teknis memang lebih tinggi, tetapi karena ada potongan pajak dan insentif, daya saing mereka justru meningkat,” ujar Chusnunia.

Ia menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi biaya produksi yang relatif murah, namun belum diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung.

“Secara teknis kita lebih efisien, tapi tanpa keringanan pajak sulit bagi industri film dan animasi Indonesia untuk bersaing. Temuan ini akan kami bawa ke Kementerian Keuangan untuk diperjuangkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, sistem rabat atau tax rebate merupakan mekanisme pengembalian sebagian pajak berdasarkan nilai pajak yang telah dibayarkan pada tahun berjalan. Skema ini umum diterapkan di negara seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan untuk menarik produksi film internasional.

Chusnunia juga membuka peluang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Kreatif di DPR sebagai wadah khusus untuk membahas kebijakan insentif bagi sektor kreatif.

“Begitu dua panja yang sedang kami rampungkan selesai, kami akan dorong panja ekonomi kreatif. Dari sana, kita bisa menindaklanjuti temuan di lapangan, mulai dari potongan pajak, dukungan regulasi, hingga tambahan anggaran,” tambahnya.

Dukungan serupa juga datang dari pihak pemerintah. Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, menegaskan pentingnya pembahasan kebijakan pajak bersama Kementerian Keuangan.

“Banyak pelaku industri kreatif merasa terbebani dengan pajak. Pemerintah perlu mencari solusi regulatif agar industri ini bisa tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Infinite Studios Batam, Ghea Lisanova, menilai insentif fiskal menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing di tingkat regional.

“Kami berharap pemerintah memberi insentif pajak dan hibah untuk proyek animasi. Thailand sudah memberi insentif 30 persen, Malaysia bahkan 40 persen. Indonesia perlu kebijakan yang setara agar investor global tertarik,” kata Ghea.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang progresif, Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu pusat produksi film dan animasi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi industri kreatif nasional di pasar global. (alf)

IKPI, Jakarta: Penerimaan negara dari sektor aset kripto terus menunjukkan performa gemilang. Hingga Agustus 2025, total pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,61 triliun, menandai tren kenaikan signifikan sejak pajak kripto resmi diberlakukan pada 2022.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar pada 2022, Rp 220,83 miliar pada 2023, Rp 620,4 miliar pada 2024, dan Rp 522,82 miliar selama delapan bulan pertama 2025.

Dari total itu, PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto berkontribusi sebesar Rp 770,42 miliar, sedangkan PPN dalam negeri menyumbang Rp 840,08 miliar.

Tren positif ini dinilai sebagai bukti bahwa adopsi masyarakat terhadap aset digital semakin meluas.

Vice President Indodax, Antony Kusuma, menyebutkan bahwa kebijakan pajak yang konsisten justru memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem kripto nasional.

“Ketika regulasi pajak selaras dengan karakteristik aset digital, dampaknya bukan hanya pada meningkatnya kepercayaan investor, tetapi juga pada volume transaksi yang lebih sehat dan transparan di bursa lokal,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

Ia menegaskan bahwa penerimaan pajak kripto kini menjadi indikator legitimasi industri kripto di Indonesia.

“Semakin besar kontribusinya ke kas negara, semakin jelas bahwa investasi kripto bukan lagi sekadar tren, melainkan bagian resmi dari sistem keuangan digital Indonesia. Regulasi yang konsisten akan menjadikan Indonesia salah satu pusat perdagangan aset digital terbesar di kawasan,” tambahnya.

Antony juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku industri dan pemerintah. “Bagi kami, pajak kripto adalah jembatan yang mempertemukan kepentingan negara dan industri. Selama sinergi ini terjaga, kontribusi kripto terhadap perekonomian Indonesia akan semakin besar,” tegasnya.

Sementara itu, dinamika pasar global turut memberikan angin segar. Harga Bitcoin (BTC) kembali mencatat rekor baru di kisaran US$ 120.000 atau sekitar Rp 2 miliar, didorong oleh volume perdagangan ETF Bitcoin spot yang menembus US$ 5 miliar dalam sehari serta arus masuk institusional senilai US$ 676 juta.

Produk unggulan seperti BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) menyerap US$ 405 juta, sementara Fidelity menambah 1.570 BTC senilai US$ 179 juta. Secara teknikal, Bitcoin kini berada pada fase price discovery, dengan potensi penguatan menuju US$ 128.000–US$ 135.000 (setara Rp 2,1–Rp 2,3 miliar), meski analis mengingatkan adanya zona support penting di US$ 110.000–US$ 112.000.

Kombinasi antara penerimaan pajak kripto nasional yang solid dan tren kenaikan harga global menunjukkan bahwa industri kripto kini telah bertransformasi menjadi pilar strategis dalam ekonomi digital Indonesia menopang penerimaan fiskal, membuka peluang investasi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung keuangan digital dunia. (alf)