Kategori: Berita Cabang Bekasi

IKPI, Kabupaten Bekasi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Bekasi, membedah aspek teknis perpajakan yang kerap menimbulkan perdebatan di lapangan, yakni perlakuan reimbursement dalam jasa freight forwarding serta implikasi sistem Coretax terhadap transaksi eceran.

Dalam kegiatan Bincang Pajak di Sekretariat IKPI, Ruko Icon City Deltamas Blok C9, Rabu (11/2/2026), Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi, Asep Ardiansyah, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 menjadi regulasi payung dalam pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengurusan transportasi.

“Dalam PMK 71/2022 ditegaskan bahwa jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Tarif efektifnya 1,1 persen dari jumlah yang ditagih, dengan asumsi tarif PPN umum 11 persen,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Asep menambahkan, apabila tarif PPN umum meningkat menjadi 12 persen sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif efektif jasa tersebut menjadi 1,2 persen.

Ia juga mengingatkan implikasi pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 71/2022. “PKP yang menyerahkan jasa ini tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan penyerahan tersebut. Artinya, PPN yang dibayar ke vendor menjadi biaya,” katanya.

Namun, penerima jasa tetap dapat mengkreditkan PPN 1,1 persen yang ditagihkan, sepanjang memenuhi ketentuan umum pengkreditan pajak.

Selain itu, forum juga membahas perubahan paradigma transaksi eceran dalam sistem Coretax. Asep menjelaskan bahwa pergeseran dari sistem lama SIDJP menuju Coretax membawa perubahan filosofis yang signifikan.

“Jika sistem lama beroperasi dengan logika post-audit, Coretax dibangun dengan arsitektur data terintegrasi secara real-time. Validasi terjadi di hulu, saat pembuatan faktur, bukan lagi di hilir saat pemeriksaan,” ujarnya.

Integrasi NIK sebagai NPWP menjadi fondasi Single Identity Number yang memungkinkan DJP memetakan profil ekonomi wajib pajak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, setiap transaksi PPN harus dapat ditelusuri ke identitas pembeli yang sah.

Menurut Asep, implikasi bagi PKP non-retail sangat besar. “Fleksibilitas penerbitan faktur pajak menjadi sangat terbatas. Kegagalan menyediakan data identitas yang valid dapat menyebabkan penolakan sistem oleh Coretax, yang berdampak langsung pada pengakuan pendapatan dan arus kas perusahaan,” ujarnya. (bl)

IKPI, Kota Bekasi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Bekasi menggelar seminar bertajuk “Siap Hadapi Coretax, Kupas Tuntas Teknis Pengisian SPT Tahunan PPh OP dan Badan 2025 Beserta Mitigasi Risikonya” pada Rabu (12/2/2026). Kegiatan ini dihadiri 135 peserta yang berasal dari anggota IKPI Kota Bekasi, cabang-cabang Jabodetabek, perwakilan dari Cirebon, serta peserta umum.

Ketua IKPI Cabang Kota Bekasi, Iman Julianto, menjelaskan bahwa seminar ini digelar lebih cepat dari agenda program kerja semula karena tingginya kebutuhan anggota terhadap pembekalan teknis Coretax. “Sebenarnya dalam agenda kami, seminar PPh Badan dijadwalkan April. Namun karena banyak permintaan anggota, kami percepat pelaksanaannya,” kata Iman, Jumat (13/2/2026)

Yang membedakan seminar ini, lanjut Iman, adalah pendekatan yang sepenuhnya berbasis praktik. Ia secara khusus meminta narasumber untuk tidak memaparkan teori maupun menampilkan materi PDF di layar. “Teori bisa dibaca di mana saja. Yang dibutuhkan anggota adalah praktik langsung dan pembahasan kasus nyata,” tegasnya.

Hadir sebagai narasumber dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Irvan dan Teguh membimbing peserta secara langsung dalam simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada sesi pagi dan SPT PPh Badan pada sesi siang. Berbagai persoalan teknis yang muncul dalam sistem Coretax dibedah secara rinci, termasuk potensi risiko kesalahan input data.

Iman menekankan bahwa kehati-hatian menjadi kunci dalam penggunaan Coretax. “Kesalahan pengisian bukan sekadar teknis administrasi. Dampaknya bisa berujung pada konsekuensi pajak. Karena itu mitigasi risiko menjadi bagian penting dalam seminar ini,” katanya.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Wakil Sekretaris Umum Nova Magdalena, serta Bendahara Umum Doni Rindo-Rindo, bersama para senior dan pengurus IKPI dari berbagai wilayah.

Seminar yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB tersebut menghasilkan satu kesimpulan penting: anggota membutuhkan forum praktik yang aplikatif, bukan sekadar pemaparan materi normatif. Bahkan di akhir acara, muncul permintaan agar IKPI Kota Bekasi kembali menggelar sesi khusus SPT PPh Badan pada akhir Maret atau awal April.

“Transformasi perpajakan sudah berjalan. Kita tidak bisa hanya memahami konsep, tetapi harus siap secara teknis dan memahami risikonya. Itu komitmen kami di Bekasi,” pungkas Iman. (bl)

IKPI, Kota Bekasi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melalui Pengurus Cabang Kota Bekasi menggelar kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang dibuka langsung oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini dihadiri 135 peserta yang terdiri dari anggota dan peserta seminar yang antusias mengikuti seluruh rangkaian acara.

Dalam pembukaannya, Vaudy menyampaikan apresiasi atas semangat belajar para peserta. Ia membuka sambutan dengan pantun, “Pagi hari menepi sepi, senyum alami menambah asri, selamat datang dalam seminar IKPI, belajar pajak lagi, lagi, dan lagi,” yang langsung menghangatkan suasana ruangan.

Ia juga menyampaikan salam kepada jajaran pengurus dan tamu yang hadir, di antaranya Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Bendahara Umum Donny Rindorindo, Ketua Departemen Internal Audit, Ketua Biro Akuntansi, Anggota Dewan Penasehat Jimmy, Ketua Cabang Kota Bekasi Iman Julianto dan jajaran, Ketua Pengawas IKPI periode 2019–2024 Sistomo, Pengurus Pusat periode 2019–2024 Lisa Purnamasari, Djoko Benediktus, dan Henri Silalahi, Suminarto Basuki selaku Ketua Komite Panitia Penyelenggara dan Pelaksanaan Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP), moderator Son Haji, Ketua Panitia, serta seluruh peserta PPL dan seminar.

Menurut Vaudy, jumlah peserta yang mencapai 135 orang menunjukkan komitmen anggota IKPI untuk terus meningkatkan kompetensi di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang. Ia menilai, PPL bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruang pembaruan wawasan dan penguatan profesionalisme.

Vaudy juga memberikan apresiasi khusus kepada Pengurus Cabang Kota Bekasi dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tertib. Ia menyebut keberhasilan menghadirkan ratusan peserta merupakan hasil kolaborasi dan soliditas organisasi di tingkat cabang.

“Apresiasi saya kepada seluruh panitia dan Pengcab Kota Bekasi. Menyelenggarakan kegiatan dengan jumlah peserta sebesar ini tentu membutuhkan persiapan dan koordinasi yang matang,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan PPL seperti ini terus digelar secara konsisten sebagai bagian dari komitmen IKPI dalam menjaga standar kompetensi dan integritas profesi konsultan pajak di Indonesia.

Seminar PPL Pengcab Kota Bekasi pun menjadi momentum penguatan kapasitas anggota sekaligus bukti bahwa semangat belajar dan profesionalisme tetap menjadi fondasi utama IKPI dalam menghadapi tantangan perpajakan ke depan. (bl)

IKPI, Kabupaten Bekasi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Bincang Pajak di Sekretariat IKPI, Ruko Icon City Deltamas Blok C9, Rabu (11/2/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.45 hingga 16.45 WIB tersebut dihadiri 15 anggota IKPI Cabang Kabupaten Bekasi.

Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi, Asep Ardiansyah, menegaskan bahwa pembahasan utama dalam forum tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang pertukaran informasi aset kripto dan integrasi standar pelaporan internasional.

Menurut Asep, PMK 108 Tahun 2025 bukan sekadar regulasi teknis administratif. “Regulasi ini adalah manifestasi dari transformasi fundamental dalam hubungan antara negara, wajib pajak, dan aset digital. Dengan mengintegrasikan CARF dan Amended CRS, Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi penghindar pajak, baik di rekening konvensional maupun dompet kripto,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai, kebijakan tersebut membawa perubahan besar dalam lanskap kepatuhan perpajakan global. Integrasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dan pembaruan Common Reporting Standard (CRS) memperluas cakupan transparansi lintas negara, termasuk transaksi aset digital yang selama ini relatif sulit ditelusuri.

Bagi profesi konsultan pajak, lanjut Asep, regulasi ini menjadi pedang bermata dua. “Di satu sisi, ada tantangan kompetensi dan risiko tanggung jawab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, peluang bisnis terbuka lebar bagi konsultan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan data digital,” katanya.

Asep menekankan bahwa masa depan profesi konsultan pajak tidak lagi hanya berkutat pada pemahaman pasal-pasal undang-undang. “Kita harus mampu menerjemahkan kode algoritma dan data digital menjadi kepatuhan perpajakan yang presisi,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, dan konsultan pajak dalam menyongsong implementasi penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, keberhasilan PMK 108/2025 akan sangat ditentukan oleh sinergi tiga pihak tersebut.

“Menuju 2027, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan satu-satunya jalan menuju keberlanjutan fiskal dan kepatuhan hukum,” pungkas Asep. (bl)

IKPI, Kabupaten Bekasi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Bekasi kembali menggelar kegiatan Bincang Pajak yang berlangsung di Sekretariat IKPI, Ruko Icon City Deltamas Blok C9, Rabu (11/2/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 13.45 hingga 16.45 WIB tersebut dihadiri 15 anggota IKPI Cabang Kabupaten Bekasi.

Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi, Asep Ardiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pengurus dalam menjaga kualitas dan soliditas anggota di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang.

“Bincang Pajak ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi wadah untuk memperkuat kompetensi dan kebersamaan anggota. Perubahan regulasi hari ini bergerak sangat cepat, sehingga kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Asep, Kamis (12/2/2026).

Ia menekankan bahwa forum internal seperti ini menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman praktik, membedah regulasi terbaru, serta menyamakan persepsi dalam penerapan aturan di lapangan. Menurutnya, tantangan profesi konsultan pajak saat ini tidak hanya soal kepatuhan formal, tetapi juga kemampuan membaca arah kebijakan fiskal nasional.

Asep juga mengapresiasi antusiasme para anggota yang hadir dan aktif berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Ia menilai partisipasi tersebut menunjukkan semangat kolektif untuk terus bertumbuh dan beradaptasi.

“Ke depan, kita ingin setiap anggota IKPI Kabupaten Bekasi bukan hanya menjadi pelaksana administrasi pajak, tetapi menjadi mitra strategis bagi wajib pajak dan bagian dari solusi pembangunan,” katanya.

Selain sebagai ajang penguatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antaranggota. Diskusi yang berlangsung interaktif mencerminkan budaya organisasi yang terbuka dan kolaboratif.

Asep berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala agar IKPI Cabang Kabupaten Bekasi tetap relevan, adaptif, dan menjadi rujukan profesionalisme konsultan pajak di wilayahnya.

“Soliditas adalah kekuatan kita. Dengan kebersamaan dan komitmen menjaga integritas profesi, kita siap menghadapi setiap perubahan kebijakan yang akan datang,” tutupnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 24-25 Januari 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi. Ketua IKPI Cabang Kota Bekasi, Iman Julianto, menyebut Rakor sebagai ruang evaluasi sekaligus penentu arah kerja IKPI ke depan.

Menurut Iman, Rakor memiliki fungsi strategis untuk mengukur capaian kinerja tahun sebelumnya serta menyelaraskan langkah seluruh pengurus cabang dengan program kerja Pengurus Pusat.

“Rakor itu sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan kinerja kita di tahun sebelumnya. Di saat yang sama, Rakor juga memberi gambaran program kerja IKPI Pusat untuk satu tahun ke depan agar seluruh pengcab bisa menyesuaikan dan mengkolaborasikan rencana kegiatannya,” ujarnya, di sela pelaksanaan Rakor.

Ia menilai pelaksanaan Rakor IKPI 2026 sudah tepat dan memang perlu dilakukan secara rutin. Forum ini, menurutnya, bukan hanya membahas program, tetapi juga membangun kesamaan persepsi antar pengurus di semua tingkatan.

“Menurut saya ini sangat bagus dan sangat perlu dilaksanakan,” kata Iman.

Lebih lanjut, Iman menyampaikan bahwa tujuan utama Rakor adalah memperkuat soliditas organisasi. Ia berharap Rakor mampu mendorong IKPI menjadi organisasi yang semakin solid, maju, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota.

“Goal yang kami harapkan dari Rakor ini adalah IKPI bisa lebih solid, lebih maju, berkembang, dan tentu saja bermanfaat untuk seluruh anggota,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa soliditas merupakan fondasi utama keberlangsungan organisasi. Tanpa soliditas, roda organisasi akan sulit berjalan dengan baik, terlebih di tengah tantangan profesi yang semakin kompleks.

“Soliditas itu harus terus dijaga, dipelihara, dibangun, dan dikembangkan. Karena tanpa soliditas, niscaya roda organisasi tidak akan bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Memasuki tahun kedua kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun cabang, Iman menilai fase organisasi telah bergeser dari masa adaptasi menuju tahap implementasi program yang lebih terukur.

“Tahun pertama itu masa penyesuaian dan adaptasi. Tahun kedua ini kita mulai prepare untuk menjalankan program kerja yang lebih terarah dan terukur. Harapannya tentu IKPI bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk IKPI Cabang Kota Bekasi, Iman memastikan pihaknya akan mengikuti arah kebijakan Pengurus Pusat dengan melakukan penyesuaian program di tingkat cabang. Ia juga menekankan pentingnya inovasi kegiatan agar anggota semakin terdorong untuk aktif dalam organisasi.

“Kota Bekasi tentu mengikuti apa yang sudah digariskan Pengurus Pusat. Tapi kami juga perlu melakukan improvisasi kegiatan agar anggota lebih terstimulasi untuk berperan aktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan organisasi ke depan semakin berat sehingga pengurus cabang dituntut lebih kreatif dalam menghadirkan program yang relevan dan berdampak langsung bagi anggota.

Menutup pernyataannya, Iman berharap peran IKPI benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota, tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai organisasi yang mengayomi dan memberi manfaat.

“Harapan saya, organisasi ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota dan mampu mengayomi semua,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Kota Bekasi: Suasana ballroom tempat pelaksanaan Seminar dan Workshop Coretax SPT PPh Badan 2025 & Moot Court Sidang Pengadilan Pajak yang digelar IKPI Cabang Kota Bekasi, 7–8 November 2025, terasa berbeda. Sejak pagi, anggota dari berbagai cabang di Indonesia sudah berkumpul, sebagian bahkan datang dari luar kota. Total peserta mencapai 175 orang, menjadikan kegiatan ini salah satu acara terbesar IKPI Kota Bekasi sepanjang tahun.

Selama dua hari, peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi praktik nyata, simulasi, hingga diskusi mendalam mengenai perubahan besar sistem perpajakan. Hari pertama dibuka dengan materi pengisian SPT Badan era Coretax yang disampaikan penyuluh Kanwil DJP Jawa Barat II. Sesi ini menjadi menarik karena Coretax akan menjadi standar sistem pelaporan pajak mulai tahun depan, sehingga kesalahan teknis bukan lagi pilihan. 

Siangnya, Dr. Hari Yassin akan mengulik strategi keberatan dan banding, termasuk apa saja yang sering menjadi kesalahan Wajib Pajak dan bagaimana konsultan harus bersikap di meja sengketa.

Memasuki hari kedua, suasana kian seru ketika peserta dibawa ke dalam simulasi sidang pajak. Dalam moot court itu, ada hakim, kuasa hukum, pemohon, hingga saksi, lengkap dengan skenario nyata yang sering terjadi di persidangan. Banyak peserta mengaku ini adalah bagian paling berkesan karena mereka benar-benar dilatih untuk beracara, bukan sekadar membaca aturan.

Acara ini juga terasa spesial karena dihadiri banyak tamu undangan. Hadir penyuluh pajak, pengurus pusat IKPI, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat, pimpinan Kampus STIAMI, hingga konsultan pajak (KP) muda yang baru merintis karier. Antusiasme mereka menunjukkan bahwa profesi konsultan pajak semakin sadar perubahan aturan tidak bisa dihindari, dan kemampuan harus terus ditajamkan.

Ketua IKPI Kota Bekasi, Iman Julianto, menegaskan bahwa perkembangan sistem perpajakan mulai dari Coretax, digitalisasi transaksi, hingga penetrasi kecerdasan buatan menjadikan profesi konsultan pajak bukan lagi sekadar pengisi formulir. Konsultan harus paham proses, paham sengketa, paham teknologi, dan bisa memberikan solusi bagi Wajib Pajak maupun negara.

“Sekarang tantangannya jauh lebih besar. Dunia bergerak cepat, dan apabila konsultan pajak tidak adaptif, maka akan tertinggal,” tegas Iman di depan peserta.

Dalam sambutannya, Iman menyampaikan analogi yang memantik tepuk tangan peserta. Ia mengatakan, sebuah kapal memang terlihat indah ketika tertambat di dermaga, tetapi kapal tidak diciptakan untuk diam. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang dan membelah lautan. 

“Begitu juga konsultan pajak. Anda akan berarti ketika mampu menjawab gelombang persoalan dan lautan problem di republik ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konsultan pajak bukan hanya mitra klien, tetapi bagian dari pembangunan fiskal. Setiap pengetahuan baru yang dipelajari, setiap proses pengisian SPT yang benar, hingga keberhasilan membantu wajib pajak menyelesaikan sengketa pajak secara adil, semuanya adalah kontribusi nyata bagi negara.

“Bersama DJP, kita mengawal penerimaan negara, menjaga keadilan perpajakan, dan ikut membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” kata Iman. “Sehat, semangat, dan jangan berhenti belajar.”

Seminar ini diharapkan menjadi dorongan baru bagi konsultan pajak agar lebih percaya diri menghadapi era Coretax 2025. Tidak hanya lewat teori, tetapi lewat latihan nyata, ruang diskusi, hingga jejaring antarprofesi. Dan dari suasana dua hari itu, terlihat satu hal konsultan pajak tidak sedang bersiap menghadapi perubahan mereka sudah mulai menjemputnya. (bl)