Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Kenaikan PPN 12% Akan Diterapkan, Pemerintah Klaim Dampaknya Hanya 0,9% pada Konsumen

Posted on 23/12/202423/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Meskipun keputusan ini menimbulkan kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat, tetapi pemerintah berdalih kenaikan tersebut dilakukan sebagai wujud keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, memberikan klarifikasi terkait dampaknya pada harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Menurut Nufransa, meskipun komponen PPN mengalami kenaikan 9%, dampak keseluruhan pada harga barang dan jasa yang dibayar konsumen hanya sekitar 0,9%. Sebagai contoh, sebuah barang yang awalnya dijual dengan harga Rp7.000, untuk tarif PPN dari 11% berubah menjadi 12% pada tahun 2025, harga yang harus dibayar konsumen saat ini adalah Rp7.770.

Dengan penerapan tarif baru 12%, maka harga barang tersebut akan naik menjadi Rp7.840. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga secara keseluruhan hanya 0,9%, jauh lebih rendah dibandingkan angka 9% yang sering dikemukakan oleh sebagian pihak.

“Jika hanya melihat komponen pajak, memang kenaikan menjadi 9%. Namun, jika dihitung secara keseluruhan terhadap harga yang dibayarkan konsumen, maka kenaikan yang terjadi sebenarnya hanya 0,9%,” kata Nufransa, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut ia menambahkan, meskipun kenaikan PPN akan memengaruhi banyak sektor, pemerintah telah melakukan perhitungan mendalam dan akan menyosialisasikan dampak ini kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain itu, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan akan dibebaskan dari PPN 12%, memberikan kelonggaran bagi sektor-sektor vital yang menyentuh kehidupan masyarakat langsung.

Sementara itu, Kemenkeu masih melakukan pembahasan terkait klasifikasi barang dan jasa mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12%. Untuk barang-barang ini, penerapan tarif PPN baru juga akan diumumkan setelah aturan terkait diterbitkan.

Namun demikian, penolakan atas kenaikan PPN ini masih terus berlangsung di kalangan masyarakat dan sejumlah kelompok usaha, yang khawatir akan dampak inflasi dan daya beli masyarakat. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa kenaikan PPN ini lebih besar dari yang diperkirakan, mencapai 9%, meskipun pemerintah menyatakan angka yang sebenarnya hanya 0,9% untuk konsumen.

Dengan berjalannya waktu, diharapkan penjelasan ini dapat meredakan ketegangan dan memberi kejelasan mengenai kenaikan PPN yang akan berlaku pada awal tahun depan. (alf)

Penerimaan Pajak Kripto Meningkat, Totalnya Capai Rp979 Miliar

Posted on 23/12/202423/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Hingga November 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total penerimaan pajak dari transaksi kripto mencapai Rp 979,08 miliar, menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak kripto pada 2022 tercatat sebesar Rp 246,45 miliar, dan pada 2023 mencapai Rp 220,83 miliar. Namun, pada 2024, angka ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 511,8 miliar. Penerimaan ini terbagi dalam dua komponen utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari transaksi penjualan aset kripto di platform exchanger, yang berkontribusi Rp 459,35 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) dari transaksi pembelian aset kripto di exchanger yang menyumbang Rp 519,73 miliar.

Menurut CMO Tokocrypto Wan Iqbal, kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia. “Pajak aset kripto memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi para pelaku industri, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital,” ujarnya pada Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan bahwa dengan adanya insentif pajak dan penguatan regulasi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital berbasis blockchain. Pemerintah, lanjutnya, memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu, laporan Tiger Research mengungkapkan bahwa kebijakan perpajakan kripto di Asia, termasuk Indonesia, beragam dan berdampak signifikan terhadap perkembangan pasar dan aliran modal. Beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia menerapkan kebijakan bebas pajak untuk menarik investasi global, sementara Jepang dan Thailand mengadopsi pajak progresif untuk redistribusi kekayaan.

Peningkatan penerimaan pajak dari transaksi kripto di Indonesia menunjukkan potensi besar sektor ini sebagai sumber pendapatan negara dan sinyal positif bagi perkembangan ekonomi digital nasional. (alf)

PKB Ajak Masyarakat Pahami Kenaikan PPN 12%: Jika Keberatan Bisa Ajukan Judicial Review

Posted on 23/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Faisol Riza, menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Riza meminta agar masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PPN ini tidak terburu-buru menentangnya, namun jika perlu, mereka bisa mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. “Kita harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankannya. Hasil dari pajak ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk belanja pemerintah seperti bantuan sosial dan subsidi penting,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia menambahkan bahwa pajak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial, seperti peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan rumah rakyat, dan mendanai program-program vital lainnya. Riza menegaskan bahwa tanpa peningkatan pajak, negara akan kesulitan untuk membiayai berbagai program tersebut.

“Jika kita tidak menambah pajak, dari mana kita membiayai gaji guru, pembangunan sekolah, rumah untuk rakyat, dan berbagai program sosial lainnya? Pajak adalah instrumen utama untuk membangun negara. Tanpa pajak yang lebih tinggi, kita akan terpaksa memangkas subsidi, bahkan mungkin mencabut beberapa di antaranya,” kata Riza.

Namun, Riza juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PPN 12%. Ia mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi penggunaan dana pajak tersebut agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. “Mari kita awasi pelaksanaan undang-undang ini dengan seksama, dan lakukan evaluasi bersama jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini merupakan bagian dari implementasi UU HPP yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian negara. Selain itu, pemerintah juga telah memastikan bahwa sejumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) akan dibebaskan dari PPN, antara lain beras, daging ayam, ikan, telur, cabai, bawang merah, dan gula pasir.

Beberapa bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng Minyakita dan tepung terigu, akan dikenakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen, yang artinya tarif PPN akan tetap berada di angka 11%.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara pengumpulan pajak dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sambil memastikan keberlanjutan program-program sosial yang vital bagi rakyat.(alf)

Penolakan PPN 12% Menggema, Sudah 171 Ribu Tanda Tangan Dibubuhkan

Posted on 23/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 terus mendapatkan dukungan luas. Tak hanya dari masyarakat umum yang tergabung dalam petisi daring, tetapi juga dari sejumlah tokoh politik dan partai yang mengkritik kebijakan tersebut sebagai langkah yang tidak tepat di tengah melemahnya daya beli rakyat.

Hingga pagi ini, petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” telah mengumpulkan lebih dari 171 ribu tanda tangan di situs Change.org. Inisiator petisi, Bareng Warga, menargetkan 200 ribu tanda tangan sebelum kebijakan resmi diterapkan.

“Rakyat sedang dalam kondisi sulit. Pengangguran masih tinggi, daya beli lemah, dan sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal. Kenaikan PPN ini jelas akan memperburuk situasi,” ujar Risyad Azhary, perwakilan inisiator petisi, usai menyerahkan dokumen ke Sekretariat Negara RI, Kamis (19/12/2024).

Gelombang penolakan juga datang dari beberapa partai politik dan tokoh masyarakat. Mereka menilai kenaikan PPN akan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya membebani rakyat kecil. Salah satu tokoh yang menyuarakan penolakan menyebutkan bahwa langkah ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang secara selektif dan hanya akan menyasar barang dan jasa kategori mewah. Namun, hal ini tidak cukup menenangkan masyarakat yang khawatir akan dampaknya pada harga kebutuhan dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,91 juta orang pada Agustus 2024, sementara mayoritas pekerja (57,94%) berada di sektor informal.

Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai daerah, termasuk Jakarta, dinilai tidak memadai.

“Standar hidup layak di Jakarta butuh Rp14 juta per bulan, tapi UMP hanya Rp5,06 juta. Bagaimana rakyat bisa bertahan jika kebijakan ini dipaksakan?” kata penulis petisi.

Aksi Lanjutan

Bareng Warga dan kelompok masyarakat lainnya berjanji akan terus memantau perkembangan kebijakan ini. Mereka juga membuka peluang untuk melakukan aksi massa jika pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut.

“Dampaknya akan nyata. Kalau ini diterapkan, kita tahu siapa yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Risyad.

Penolakan yang terus meluas ini menjadi ujian besar bagi pemerintah menjelang penerapan kebijakan PPN 12%. (alf)

IKPI-KPP Pratama Yogyakarta Kolaborasi Perkuat Sinergitas

Posted on 23/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Yogyakarta, Matheas Prihargo Wahyandono, menyampaikan kesiapan IKPI untuk berkolaborasi lebih erat dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 524 Yogyakarta. Hal itu disampaikannya, usai memenuhi undangan pertemuan KPP dengan IKPI di Ruang Wirobrajan, baru-baru ini.

Dikatakan Wahyandono, pada acara pertemuan yang mengusung tema “Bekerja sama Gapai Prestasi Tahun 2024”, yang diakhiri dengan sesi diskusi bertajuk Impresi.

“Dalam acara ini, ada juga sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79 Tahun 2024, diskusi mengenai perkembangan perpajakan terkini, serta penguatan sinergi antara KPP dan IKPI dalam mendukung keberhasilan penerimaan negara,” kata Wahyandono, Senin (23/12/2024).

“Kami siap membuka tangan lebar-lebar untuk mendukung KPP dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan dan memastikan penerimaan negara berjalan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam menyongsong target penerimaan negara di tahun 2024, dengan sinergi kuat antara KPP Pratama 524 Yogyakarta dan IKPI Cabang Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama 524 Yogyakarta, Andi Setiawan, menyampaikan harapannya agar IKPI semakin mempererat sinergi dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

“Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Yogyakarta mencapai 175.000. Sinergi yang baik dengan IKPI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, yang pada akhirnya memperkuat penerimaan negara,” ujar Andi.

Hadir dari IKPI dalam acara tersebut:

1. Matheas Prihargo Wahyandono – Ketua IKPI Cabang Yogyakarta

2. Lukas Mulyono – Wakil Ketua IKPI Cabang Yogyakarta

3. Maryanto – Ketua IKPI Cabang Bantul

4. Hersona Bangun – Ketua IKPI Cabang Sleman

5. Albertus M. Santosa – Ketua Pengurus Daerah DIY

6. Nurcholis – Anggota IKPI Sleman

7. Anggota IKPI Yogyakarta lainnya

Dari KPP:

1. Andi Setiawan – Kepala KPP Pratama 524 Yogyakarta

2. Jajaran pejabat dan staf KPP Pratama 524 Yogyakarta
(bl)

Pengurus IKPI Jakarta Selatan dan KPP Mampang Prapatan Sepakati Kolaborasi Pajak

Posted on 23/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jakarta Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mampang Prapatan pada Kamis (12/12/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat kerja sama dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP).

Ketua IKPI Jakarta Selatan, Sahata Eddy Situmorang, dalam kunjungannya menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam kegiatan edukasi pajak, termasuk penyelenggaraan sosialisasi bersama KPP.

“Kami siap mendukung KPP, baik melalui penyediaan narasumber maupun kolaborasi dalam edukasi perpajakan yang menyasar berbagai segmen Wajib Pajak,” kata Sahata, Senin (23/12/2024).

Diungkapkannya, dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak juga membahas sejumlah kasus pajak, seperti permasalahan terkait pinjaman afiliasi dan hubungan pemegang saham. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang edukatif dan praktis.

Lebih lanjut Sahata mengungkapkan, pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara IKPI Jakarta Selatan dan KPP Mampang Prapatan untuk mendukung program-program perpajakan nasional.

“Kerja sama ini menjadi wujud nyata sinergi antara konsultan pajak dan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan (Waskon) KPP Mampang Prapatan, Suwandi Situmorang, menyambut baik kedatangan pengurus IKPI. Ia menekankan peran strategis konsultan pajak sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan edukasi kepada WP.

“Sinergi ini penting untuk memastikan Wajib Pajak memahami dan memenuhi kewajibannya secara tepat,” ujarnya.

KPP Mampang Prapatan juga memaparkan program-program rutin mereka, seperti sosialisasi regulasi terbaru, layanan booth pengisian SPT Tahunan, hingga dukungan khusus untuk UMKM dalam pelaporan pajak.

Sekadar informasi, hadir dari IKPI Jakarta Selatan dalam kunjungan tersebut:

1.Sahata Eddy Situmorang,

2.Faryanti Tjandra,

3.Anthony Pasaribu,

4.Tonizar Lumbanbatu,

5.Putu Bagus Adiwibawa,

6.Maulana Ibrahim,

7.Debi Citra Dewi,

8.Sonny Soebagyo.

Dari KPP Mampang Prapatan, dihadiri oleh

Ketua Seksi Pengawasan (Waskon) :

1.Suwandi Situmorang, 2.Cahyo,

3.Nisa,

4.Slamet.

5.Elsa,

(bl)

Pengusaha Properti Sambut Baik Perpanjang Insentif PPN DTP hingga Akhir 2025

Posted on 23/12/202422/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor properti hingga akhir tahun 2025. Insentif ini akan diberikan dengan skema diskon PPN 100% untuk periode Januari hingga Juni 2025, dan diskon 50% untuk periode Juli hingga Desember 2025.

Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata, menyambut baik kebijakan tersebut. “Kami sangat menyambut baik perpanjangan PPN DTP karena ini akan berdampak positif bagi industri properti, termasuk berbagai sektor terkait dan penyerapan tenaga kerja yang besar,” ujarnya.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA), Olivia Surodjo, juga mengapresiasi langkah pemerintah ini. Menurutnya, insentif ini mampu memberikan dorongan signifikan terhadap bisnis properti, yang secara langsung juga berdampak positif pada berbagai industri turunan.

Sejak pertama kali diterapkan pada 2021 di tengah pandemi Covid-19, insentif PPN DTP terbukti menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung daya beli masyarakat dan meningkatkan animo pembelian rumah. Dengan plafon harga jual hingga Rp5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp2 miliar, insentif ini diharapkan mampu menjaga kestabilan pasar properti sekaligus membantu kelompok menengah untuk memiliki hunian.

Berdasarkan data hingga Triwulan III-2024, sektor konsumsi rumah tangga mencatat kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, dengan pangsa sebesar 53,08% dari total PDB. Sektor ini tumbuh sebesar 4,91% (yoy), turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,03% (ctc). Optimisme konsumen juga meningkat, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 125,9 pada November 2024, naik dari 121,1 di bulan sebelumnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini. “Pemerintah telah menyiapkan 15 paket insentif kebijakan untuk diberlakukan mulai Januari 2025, termasuk insentif PPN DTP Properti untuk pembelian rumah. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (15/12/2024).

Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 dan seterusnya. (alf)

Kenaikan PPN 12%, Kemenpar Dorong Industri Pariwisata Diversifikasi Produk

Posted on 22/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau pelaku industri pariwisata untuk melakukan diversifikasi produk sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan berlaku mulai 2025.

“Kami mengimbau industri pariwisata untuk menyediakan diversifikasi produk guna mengantisipasi pergeseran permintaan wisatawan,” ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Kemenpar, Vinsensius Jemadu, dalam Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

Dampak Kenaikan PPN Terhadap Wisatawan

Vinsensius menilai kenaikan PPN ini berpotensi mengubah pola konsumsi wisatawan. Wisatawan yang sebelumnya memilih produk premium mungkin akan beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau. Untuk itu, diversifikasi produk diharapkan dapat menjaga daya saing pelaku usaha dan tetap memberikan berbagai pilihan kepada wisatawan.

“Kami tekankan, meski melakukan diversifikasi, kualitas produk wisata tidak boleh menurun,” tambahnya.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diversifikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya menawarkan solusi untuk meringankan dampak kebijakan baru ini bagi wisatawan, seperti penyediaan paket wisata murah.

“Kami akan merancang paket wisata murah untuk memastikan pengalaman wisatawan tetap menarik meskipun ada kenaikan PPN,” ujar Widiyanti.

Industri Pariwisata Diminta Lebih Inovatif

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, mengingatkan bahwa pariwisata adalah sektor yang selalu berkembang, bahkan dalam situasi sulit. Made menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pelaku industri dan asosiasi untuk menciptakan produk wisata yang menarik dan berkualitas.

“Kami menggalakkan kampanye seperti ‘Di Indonesia Aja’ dan ‘Cinta Indonesia’ untuk mempromosikan pariwisata domestik. Selain itu, kami juga mengembangkan strategi berdasarkan tren wisatawan, seperti wisata kuliner dan olahraga,” kata Made. (alf)

Nuryadin Rahman Kunjungi IKPI Cabang Manado, Salah Satu Agendanya Pembentukan IKPI Cabang Bitung

Posted on 22/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nuryadin Rahman, hari ini, Jum’at 20 Desember 2024 melakukan kunjungan kerja ke IKPI Cabang Manado, Sulawesi Utara. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk melakukan audiensi terkait pembentukan IKPI Cabang Bitung, yang prosesnya saat ini sedang dalam pematangan.

“Pembentukan dan pemekaran cabang IKPI adalah sebuah langkah strategis dalam memperluas jaringan dan layanan organisasi di seluruh wilayah Indonesia,” kata Nuryadin, Jum’at (20/12/2024).

Ia menjelaskan, pembentukan dan pemekaran cabang-cabang IKPI di berbagai daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, khususnya pada Pasal 17 ayat 2 dan 3. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan dan prosedur dalam membuka cabang baru dan pemekaran untuk memperkuat keberadaan dan operasional IKPI di seluruh Indonesia.

“Pembentukan cabang-cabang IKPI merupakan langkah yang sangat penting untuk mendekatkan layanan organisasi kepada konsultan pajak yang ada di berbagai daerah. Kami berharap dengan adanya cabang di Bitung, akan semakin memudahkan para konsultan pajak di wilayah tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan IKPI,” ujarnya.

Saat ini kata Nuryadin, IKPI telah berhasil membentuk cabang-cabang baru di beberapa wilayah Indonesia seperti di Kabupaten Buleleng. Proses pembentukan cabang di Bitung pun tengah dipersiapkan dengan matang, dan diharapkan dapat segera terealisasi.

Dengan adanya cabang-cabang baru ini, IKPI semakin memperluas peranannya dalam mendukung perkembangan profesi konsultan pajak di tanah air, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama di bidang perpajakan. Pembentukan cabang-cabang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun jaringan kerja sama yang lebih luas antar anggota IKPI, serta memperkuat kontribusi organisasi dalam sektor perpajakan nasional.

Perkembangan IKPI di Indonesia

IKPI terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi para konsultan pajak di Indonesia melalui pembentukan cabang-cabang baru di berbagai daerah. Dengan adanya representasi yang lebih banyak di tingkat cabang, diharapkan anggota IKPI dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan organisasi, serta berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang relevan dengan profesi konsultan pajak.

Menurut Nuryadin, pembentukan cabang di Bitung merupakan bagian dari upaya IKPI untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara maksimal oleh organisasi. Keberadaan cabang-cabang baru ini juga diharapkan dapat memperkuat profesionalisme dan kompetensi konsultan pajak, serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor bisnis lainnya.

Sebagai organisasi profesi, IKPI terus berusaha untuk mendukung kemajuan para anggotanya dengan memberikan pelatihan, seminar, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman mereka terhadap isu-isu perpajakan terkini.

Dengan semangat memperkuat organisasi di berbagai daerah, IKPI bertekad untuk menjadi mitra DJP yang andal dalam mengembangkan kualitas profesi konsultan pajak di Indonesia, dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.(bl)

Pemerintah Dapat Usulkan Penurunan Tarif PPN, Begini Penjelasannya dari Wakil Ketua Komisi XI DPR

Posted on 22/12/202428/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sebetulnya memiliki ruang untuk mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut Dolfie, Pasal 7 Ayat (3) dalam UU HPP memberikan rentang tarif PPN yang dapat diubah antara 5 hingga 15%. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN yang berlaku mulai 2025 dipastikan sebesar 12%, namun pemerintah masih memiliki kebijakan untuk mengubah tarif tersebut dengan persetujuan DPR.

“Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12%. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5% sampai dengan 15%, baik untuk menurunkan maupun menaikkan tarif PPN, dengan persetujuan DPR,” ujar Dolfie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12/2024).

Pada pasal lain, Pasal 7 Ayat (1) dalam UU tersebut menyebutkan bahwa PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022, dan PPN 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Namun, Pasal 7 Ayat (3) memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif PPN berdasarkan kondisi ekonomi nasional.

Dolfie juga menambahkan bahwa jika pemerintahan Prabowo memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12%, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan. Ia menegaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kinerja ekonomi yang membaik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta pelayanan publik yang semakin baik.

Selain itu, Dolfie mengingatkan bahwa UU HPP merupakan inisiatif dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021. UU ini disetujui oleh delapan fraksi partai di DPR, dengan hanya PKS yang menolaknya. UU HPP sendiri disahkan pada 7 Oktober 2021 dan mencakup perubahan beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, serta UU Cukai. Salah satu poin penting dari UU HPP adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon. (alf)