Penulis: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kabar gembira bagi para konsultan pajak yang bersiap mengulang ujian! Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) Kementerian Keuangan secara resmi membuka pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Tingkat B mulai hari ini, 3 November 2025.

Namun perlu dicatat, kali ini ujian hanya diperuntukkan bagi peserta yang mengulang. Jadi, jangan sampai terlewat!

“Periode pendaftaran USKP 3 November 2025 pada pukul 08.00 WIB hingga 5 November 2025 pukul 12.00 WIB. Hanya dilaksanakan selama tiga hari,” tulis KP3SKP Kemenkeu dalam pengumumannya.

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

Peserta wajib memenuhi syarat utama berikut:

• Memiliki ijazah minimal S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi;

• Sudah memegang Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A;

• Melampirkan scan ijazah, KTP, pas foto formal 4×6 berlatar merah, serta Surat Pernyataan Peserta Ujian bermeterai Rp10.000;

• Jika memiliki sertifikat e-learning Open Access (OA) Tingkat B, unggah bersamaan pada halaman kedua surat pernyataan.

Langkah Pendaftaran Online

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://bppk.kemenkeu.go.id/uskp/.

1. Peserta baru wajib registrasi akun dengan data sesuai KTP.

2. Peserta lama bisa gunakan fitur “Gunakan Data Sebelumnya”, dengan memastikan seluruh data terbaru sudah benar.

3. Unggah dokumen lengkap dan pastikan memilih lokasi ujian serta kuota yang tersedia.

4. Setelah semua benar, tekan submit untuk menyelesaikan pendaftaran.

Format surat pernyataan dan contoh sertifikat OA bisa diunduh di: https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp/announcement/9590/

USKP Tingkat B merupakan jenjang penting untuk memperluas kompetensi dan kewenangan sebagai konsultan pajak profesional. Waktu pendaftaran yang hanya tiga hari membuat kecepatan menjadi kunci utama.

Segera lengkapi berkas dan daftarkan diri Anda sekarang juga! Informasi selengkapnya dapat diakses di https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp/announcement/9591/. (bl)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengetatkan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang lalai menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025, otoritas pajak kini bisa menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak (e-Faktur) bagi PKP yang tidak patuh—bahkan bagi yang kedapatan menyalahgunakan fasilitas perpajakan.

Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 65 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024), yang memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan penonaktifan akses e-Faktur terhadap PKP yang tidak menjalankan kewajibannya. Wewenang ini juga didelegasikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan wilayah pendaftaran wajib pajak.

PKP yang Bisa Kehilangan Akses e-Faktur

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PER 19/2025, ada sejumlah kriteria yang membuat PKP terancam kehilangan akses e-Faktur, antara lain:

• Tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak selama tiga bulan berturut-turut;

• Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh;

• Tidak menyampaikan SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut atau enam masa pajak dalam setahun;

• Tidak melaporkan bukti potong atau pungut selama tiga bulan berturut-turut;

• Memiliki tunggakan pajak minimal Rp250 juta (untuk wajib pajak KPP Pratama) atau Rp1 miliar (untuk KPP selain Pratama), yang sudah mendapat surat teguran namun belum dilunasi, dan tidak memiliki perjanjian pengangsuran atau penundaan pembayaran yang masih berlaku.

DJP menegaskan, aturan ini bukan sekadar ancaman di atas kertas. “Penonaktifan akses e-Faktur menjadi salah satu instrumen penegakan kepatuhan yang lebih konkret. PKP yang tidak menjalankan kewajiban, tidak bisa lagi bertransaksi secara normal,” demikian penegasan dari sumber DJP.

Meski begitu, DJP tetap memberi ruang bagi PKP untuk melakukan klarifikasi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PER 19/2025, wajib pajak yang aksesnya dinonaktifkan dapat mengajukan klarifikasi tertulis kepada kepala KPP tempatnya terdaftar.

Surat klarifikasi harus memuat nomor dan tanggal dokumen, tujuan klarifikasi, identitas wajib pajak, penjelasan, serta dokumen pendukung seperti bukti potong/pungut, tanda terima SPT, atau bukti pelunasan tunggakan.

Kepala KPP wajib memproses klarifikasi tersebut dalam waktu lima hari kerja sejak diterima. Jika wajib pajak terbukti sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akses e-Faktur akan diaktifkan kembali.

Menariknya, apabila KPP belum memberikan keputusan setelah lima hari kerja, sistem akan secara otomatis mengaktifkan kembali akses e-Faktur. Namun, bila setelah diaktifkan ternyata wajib pajak masih belum patuh, KPP berhak menonaktifkannya lagi.

Melalui kebijakan ini, DJP menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan dan kredibilitas sistem PPN nasional. Akses e-Faktur adalah fasilitas negara yang hanya pantas diberikan kepada wajib pajak yang patuh.

Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik penyalahgunaan faktur pajak, sekaligus mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dalam melaporkan dan menyetor pajak sesuai ketentuan. (alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I bergerak tegas dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. Sebanyak 310 rekening milik penunggak pajak resmi diblokir dengan total utang mencapai Rp119 miliar.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Arridel Mindra, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi penagihan aktif oleh jurusita pajak negara untuk mengamankan penerimaan negara.

“Pemblokiran ini adalah bentuk penegakan hukum agar wajib pajak segera memenuhi kewajiban. Kami berharap langkah ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk patuh tanpa harus sampai pada tindakan tegas seperti ini,” ujar Arridel, Senin (4/11/2025).

Menurutnya, pelaksanaan pemblokiran rekening secara serentak membuat proses penagihan lebih efisien dan terkoordinasi. Dengan cara ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu berulang kali berkomunikasi dengan pihak bank, sehingga tindakan penagihan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Langkah DJP tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dalam Pasal 29 dan 30 disebutkan, permintaan pemblokiran dilakukan secara tertulis oleh DJP, dan pihak bank wajib melakukan pemblokiran rekening sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan.

Arridel juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama erat antara DJP dan perbankan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut penting untuk memperkuat sistem pengamanan penerimaan negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang perpajakan.

“Sinergi yang baik antara DJP dan perbankan menjadi fondasi kuat bagi optimalisasi penerimaan negara yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional,” ujarnya.

Melalui langkah tegas ini, DJP Sumatera Utara I menegaskan komitmennya untuk menjaga kepatuhan dan keadilan pajak, sekaligus memastikan setiap rupiah penerimaan negara dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

IKPI, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan kabar menggembirakan dari sektor energi hijau. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari panas bumi atau geothermal tercatat melonjak tajam hingga menembus Rp 3,5 triliun dalam satu tahun terakhir capaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan energi panas bumi di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, lonjakan penerimaan ini merupakan hasil dari inovasi teknologi dan peningkatan efisiensi melalui sistem co-binary, di mana sisa uap (steam) dari proses utama dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi tambahan.

“Panas bumi ini capaiannya luar biasa karena ada sistem co-binary. Jadi sisa-sisa dari steam itu bisa digunakan lagi,” ujar Eniya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Menurut Eniya, kinerja sektor panas bumi tahun ini jauh melampaui capaian sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp 1,6 triliun hingga Rp 2,1 triliun per tahun. “PNBP kita bisa mencapai Rp 3,5 triliun. Ini luar biasa, karena biasanya hanya di kisaran dua triliunan. Kenaikan ini menunjukkan potensi besar dari energi panas bumi Indonesia,” tegasnya.

Selain peningkatan pendapatan, Eniya juga mengungkapkan adanya penambahan kapasitas sebesar 110 megawatt (MW) dari proyek-proyek panas bumi baru dalam beberapa bulan terakhir. Capaian ini dinilai signifikan mengingat proyek-proyek tersebut rampung dalam waktu relatif singkat.

“Ini cukup masif karena pembangkitnya baru beberapa bulan sudah bisa berhasil. Jadi kita ada tambahan 110 MW dari panas bumi sendiri,” tambahnya.

Dengan capaian gemilang ini, sektor panas bumi semakin menunjukkan perannya bukan hanya sebagai tulang punggung transisi energi bersih, tetapi juga sebagai penopang kuat penerimaan negara. Pemerintah optimistis, dengan dukungan investasi dan teknologi yang terus berkembang, Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama energi panas bumi di dunia. (bl)

IKPI, Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan sikap tegas partainya bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak boleh menggunakan dana APBN. Pernyataan ini sejalan dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memastikan pemerintah tidak akan menanggung beban utang jumbo proyek tersebut melalui anggaran negara.

“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Almuzzammil dalam pidatonya pada pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS, Minggu (2/11/2025).

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak larut dalam proyek ambisius yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal negara. Fokus pembangunan, kata dia, harus berpihak kepada rakyat banyak dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Sejak awal PKS sudah memberikan kritik konstruktif terhadap proyek Whoosh, termasuk meminta pembentukan pansus dan menegaskan agar APBN tidak digunakan. Kini terbukti, isu yang dulu kami soroti kembali menjadi perdebatan,” tegas Almuzzammil.

Ia juga menekankan pentingnya sikap kritis dan pengawasan dalam sistem demokrasi. “Sikap kritis, konstruktif, dan solutif adalah amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berjalan dalam prinsip check and balances,” tambahnya.

Pemerintah Cari Skema Terbaik Tanpa Bebani Negara

Dari pihak pemerintah, Istana Kepresidenan memastikan tengah mencari skema pelunasan utang proyek KCIC yang kini mencapai Rp116 triliun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan persoalan ini sudah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu (29/10/2025).

“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan angka dan kemungkinan meminta kelonggaran waktu pembayaran utang,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Presiden Prabowo telah menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk menyiapkan berbagai opsi penyelesaian. “Termasuk opsi memperpanjang masa pinjaman, semuanya sedang dikaji agar tidak membebani keuangan negara,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memakai uang negara untuk menutup utang proyek Whoosh. “Tidak ada dana APBN yang digunakan untuk menanggung utang kereta cepat. Ini menjadi tanggung jawab perusahaan dan mitra kerja samanya,” tegas Purbaya. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyambut positif penerapan aplikasi Coretax yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI. Sistem digital ini diyakini mampu mempermudah masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di wilayah pegunungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara cepat, transparan, dan efisien.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, menjelaskan bahwa Coretax hadir sebagai solusi modern untuk mengatasi kendala administratif yang selama ini kerap dihadapi masyarakat daerah dalam pelaporan pajak.

“Coretax sangat membantu, terutama bagi ASN dan pelaku usaha lokal yang selama ini harus berhadapan dengan proses pajak manual dan rumit. Sekarang semuanya bisa dilakukan lebih mudah dan cepat,” ujar Elai, Minggu (2/11/2025).

Ia mengatakan, sosialisasi penggunaan Coretax telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan, dan diikuti oleh 21 organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas pemahaman tentang sistem perpajakan digital yang terintegrasi.

Menurut Elai, Coretax mengintegrasikan berbagai layanan seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, e-Bupot, e-Filing, dan e-Registration dalam satu platform terpadu. Dengan sistem ini, wajib pajak tak perlu lagi mengakses banyak aplikasi untuk melaporkan atau membayar pajak.

“Semua proses, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengajuan permohonan pajak bisa dilakukan di satu tempat. Ini membuat administrasi pajak jauh lebih efisien dan praktis,” jelasnya.

Lebih dari sekadar efisiensi, Coretax juga dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi. Dengan penerapan sistem ini, Pemprov Papua Pegunungan berharap partisipasi masyarakat dalam pelaporan pajak akan meningkat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

“Coretax menjadi langkah nyata modernisasi perpajakan di wilayah pegunungan. Kami yakin, sistem ini akan mendorong kesadaran masyarakat untuk patuh pajak sekaligus memperkuat keuangan daerah,” pungkas Elai. (alf)