IKPI, Jakarta: Wacana pembentukan Pengurus Daerah (Pengda) baru di tubuh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kian menguat. Dalam pertemuan yang digelar di AEON Mall Jakarta Timur pada Senin (20/4/2026) malam, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan bahwa organisasi siap melangkah lebih jauh untuk memperkuat struktur di kawasan timur Indonesia.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang sebelumnya dikirim oleh Pengurus Cabang (Pengcab) Bitung kepada Pengurus Pusat. Dalam surat itu, Pengcab Bitung mengusulkan pembentukan Pengda baru yang mencakup wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggo Malut).
Turut hadir dalam diskusi tersebut Ketua Pengcab Bitung Denny Makisanti dan Bendahara Pengcab Bitung Abu Hasan. Ketiganya membahas secara intens urgensi pembentukan Pengda baru yang dinilai semakin mendesak.
Vaudy menyampaikan bahwa cakupan wilayah yang saat ini ditangani Pengda Sulawesi Maluku dan Papua sudah terlalu luas. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal untuk mendorong efektivitas organisasi, terutama dalam pelayanan kepada anggota dan pelaksanaan program kerja di daerah.
“Sudah waktunya melahirkan Pengda Suluttenggo Malut. Wilayahnya luas, tantangannya besar, dan membutuhkan fokus tersendiri agar roda organisasi bisa berjalan optimal,” ujar Vaudy, Sabtu (25/4/2026).
Lebih lanjut, ia juga menyoroti adanya tiga kantor wilayah (kanwil) di kawasan tersebut yang menjadi indikator kuat bahwa struktur organisasi perlu disesuaikan. Menurutnya, secara ideal, selain Pengda Suluttenggo Malut, ke depan juga dapat dipertimbangkan pembentukan Pengda tersendiri untuk wilayah Papua dan Maluku.
“Dengan struktur yang lebih proporsional, kita bisa memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas layanan kepada anggota, dan mempercepat program-program strategis IKPI di daerah,” tambahnya.
Vaudy juga mencontohkan keberhasilan pembentukan Pengda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang lahir pada akhir 2024. Ia menilai Pengda DIY mampu menunjukkan kinerja yang aktif dan produktif dalam menjalankan roda organisasi, sehingga menjadi model yang bisa direplikasi di wilayah lain.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa IKPI tengah bersiap melakukan konsolidasi organisasi secara lebih serius, khususnya di kawasan timur Indonesia. Jika terealisasi, pembentukan Pengda Suluttenggo Malut diharapkan tidak hanya memperkuat struktur internal, tetapi juga meningkatkan peran IKPI dalam mendukung sistem perpajakan nasional secara lebih merata. (bl)
