IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperluas jangkauan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dengan menyasar berbagai sumber potensi pajak, termasuk aktivitas ekonomi digital dan kepemilikan aset bernilai tinggi.
Hal ini tercermin dalam Laporan Kinerja DJP 2025 yang menunjukkan peningkatan tajam pada kinerja intelijen perpajakan.
Pada kuartal IV-2025, capaian tindak lanjut data dan informasi intelijen melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) mencapai 225,8 poin. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 125 poin atau setara 180,64%.
Peningkatan ini tidak terlepas dari penguatan fungsi intelijen perpajakan yang mencakup proses pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data guna menggali potensi penerimaan.
Sepanjang tahun 2025, DJP mencatat sebanyak 190 Laporan Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP) yang telah ditindaklanjuti.
Cakupan pengawasan pun semakin luas. Tidak hanya sektor tradisional, DJP kini juga memantau aktivitas ekonomi digital, seperti transaksi di TikTok Shop, TikTok Affiliate, digital marketing, hingga layanan payment gateway.
Selain itu, pengawasan juga menyentuh gaya hidup mewah, termasuk kepemilikan mobil dan jam tangan premium.
Sektor lain yang turut menjadi perhatian antara lain kegiatan ekspor-impor, pengembang properti, transaksi aset kripto, hingga industri rokok elektrik (vape).
“LIPP adalah dokumen yang digunakan untuk penyebaran data dan/atau informasi ke unit lain di lingkungan DJP,” dikutip dari laporan tersebut, Sabtu (18/4).
Setiap laporan mewakili satu wajib pajak dan dinyatakan terealisasi apabila telah ditindaklanjuti melalui instrumen seperti SP2DK, Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2), maupun langkah penegakan hukum lainnya.
Meski capaian melampaui target, DJP mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Beberapa laporan yang telah masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) belum seluruhnya ditindaklanjuti.
Selain itu, gangguan pada sistem Coretax juga menjadi hambatan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara optimal. (ds)
