05/07/2024 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Timses Vaudy-Jetty Sebut Manfaat Website IKPI Belum Dirasakan Maksimal oleh Anggota

Posted on 05/07/202405/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Budianto Widjaja salah satu Ketua tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld-Jetty mengkritisi keberadaan website IKPI yang belum dirasakan maksimal manfaatnya oleh anggota. Alasannya, belum ada informasi mengenai sektor perpajakan yang secara komprehensif dimuat pada lama website tersebut.

“Kami butuh update berita dan peraturan perpajakan. Karena sektor perpajakan ini sangat dinamis, jadi sebagai konsultan pajak memperoleh-informasi-informasi yang terbaru sangat dibutuhkan,” kata Budianto melalui keterangan tertulisnya Jumat (5/7/2024).

Dia mengungkapkan, bahwa selama ini mendapatkan informasi perpajakan banyak diperoleh dari sesama konsultan pajak dan website berbayar. Padahal sebagai asosiasi besar, seharusnya IKPI bisa memfasilitasi anggotanya dalam penyediaan informasi-informasi itu melalui pengelolaan website internal yang ada saat ini.

Menurut Budianto, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan Situs Web (Website) Perkumpulan adalah situs web yang dibuat, dikembangkan, dan dikelola oleh Pengurus Pusat sebagai media informasi Perkumpulan.

“Maka sudah seharusnya website tersebut wajib terus dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh Pengurus Pusat untuk kepentingan anggota sebagai media informasi satu-satunya yang sah menurut AD/ART,” ujarnya.

Namun demikian, kedepan Budianto menjanjikan pasangan Vaudy -Jetty akan menjalankan semua perintah AD/ART khususnya Pasal 8 huruf i dan j Anggaran Dasar dan Pasal 1 angka 14 Anggaran Rumah Tangga. “Apabila diberikan amanah memimpin IKPI, Pak Vaudy dan Ibu Jetty bersama jajaran pengurusnya akan mengelola website tersebut lebih baik lagi. Artinya, akan memberikan informasi tentang perpajakan baik itu peraturan maupun berita perpajakan dan keuangan di website,” katanya.

Bukan hanya itu saja, pasangan Vaudy-Jetty juga akan mengoptimalkan website tersebut sebagai alat komunikasi anggota dengan pengurus perkumpulan. Hal itu dimaksudkan agar pengurus pusat bisa lebih cepat menanggapi keluhan dan usulan anggota melalui sarana yang informal.

“Rencana website tersebut akan ditangani oleh staf khusus agar cepat tanggap.

Pak Vaudy juga mempunyai ide untuk membuat majalah online untuk kalangan internal IKPI dan semuanya ini tidak dipungut bayaran alias gratis,” ujarnya. (bl)

Henri PDS: Program Kerja IKPI Ditetapkan Kongres Bukan Janji Kampanye yang Membuai Bak “Angin Surga”

Posted on 05/07/202405/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI terus menerus mengalami penyempurnaan, dan itu dilakukan setiap kongres yang dilangsungkan sejak tahun 1965 hingga 2024 saat pelaksanaan Kongres ke XII di Nusa Dua Bali, 18-20 Agustus 2024.

Menurut Henri PD Silalahi yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari, ada empat agenda utama dalam kongres tahun ini:

Pertama pertanggungjawaban Ketua Umum, kedua menetapkan perubahan AD/ART, perubahan kode etik dan standar profesi serta program kerja, ketiga memilih ketua umum dan wakil ketua umum serta ketua pengawas dan keempat menetapkan Lokasi pelaksanaan kongres berikutnya.

Dia menegaskan, program kerja IKPI untuk lima tahun kedepan ditetapkan dan diamanatkan oleh kongres untuk dilaksanakan oleh ketua umum dan wakil ketua umum terpilih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (16) AD IKPI. Sehingga program kerja yang amanatkan oleh kongres menjadi ukuran kinerja ketua umum dan wakil ketua umum dalam mengemban amanat kongres bukan dari janji janji kampanyenya

“Sesuai dengan AD/ART IKPI, program kerja disusun secara bertahap dimulai dari usulan Rapat Anggota Cabang (RAC) dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Rumusan Program Kerja oleh komisi program kerja yang dibentuk oleh pengurus pusat dan selanjutnya dibahas bersama dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas),” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya lanjut Henri, rapat tersebut dihadiri oleh pengurus cabang, pengurus derah dan pengurus pusat serta pengawas perkumpulan yang wajib dilaksanakan satu tahun sebelum kongres. Adapun hasil Mukernas adalah rumusan program kerja yang selanjutnya akan ditetapkan dalam kongres menjadi program kerja

Dengan demikian, proses penyusunan program kerja oleh perkumpulan yang dilakukan secara bottom-up bertujuan untuk mendapatkan Program kerja dari anggota untuk anggota yang selanjutnya diputuskan oleh kongres dan diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Ketum dan Waketum terpilih.

Henri menegaskan, Paslon Ruston-Lisa selalu tegak lurus dengan AD/ART sehingga program kerja yang disusun dan ditawarkan kepada anggota adalah turunan atau pelaksanaan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam mukernas yang kelak akan ditetapkan dalam kongres. Oleh karena itu program kerja Ruston-Lisa harus realistis dan bisa diimplementasikan dalam kebijakan periode 2024-2029.

“Jadi Paslon 02 tidak menjual program bombastis yang enak didengar dan membuai sebab sesungguhnya tugas utama Pengurus adalah melaksanakan amanat Program Kerja yang diamanatkan oleh kongres. Kami menawarkan program yang memang sudah dijalankan oleh Pak Ruston sebagai Ketum periode 2022-2024 dan akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan program kerja yang ditetapkan oleh kongres. Jika kelak dipercaya dan terpilih untuk periode kedua, implementasi programnya akan disempurnakan,” ujarnya.

Henri meyakini anggota IKPI adalah orang-orang professional yang cerdas dan mampu menilai janji janji kampanye yang mungkin mengarah pada jargon “Yang penting terpilih dulu bos, implementasi urusan belakangan”.

“Program kerja Ketum dan Caketum terpilih 2024-2029 adalah mandatory yang telah ditetapkan dalam kongres XII Bali. Jadi tak bisa dibuat program sesuka-sukanya,” kata Henri.

Selain itu, Henri memastikan jika Ruston-Lisa bukan merupakan pemimpin yang anti kritik. Mereka bersedia menerima kritik dan saran dari anggota apabila program kerja yang ditawarkan untuk melaksanakan program kerja yang kelak akan ditetapkan oleh Kongres XII Bali. Kritikan dan saran akan mempertajam dan mematangkan langkah-langkah yang kelak akan kita kerjakan bersama.

“Kami terbuka untuk duduk bersama, sebab Ruston-Lisa menyadari bahwa mengikuti kontestasi adalah panggilan berbakti untuk IKPI yang berkelanjutan, mewujudkan IKPI yang semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia,” ujarnya.

Henri menyebut Ruston-Lisa telah teruji memimpin IKPI periode 2022-2024 membawa IKPI menjadi asosiasi yang disegani yang terus meningkatkan pelayanan kepada anggota untuk menjaga kompetensi, integritas anggota serta terus menjalin kerjasama dengan para stakeholder lainnya untuk membangun ekosistem perpajakan yang baik.

“Kami mengajak dan mempersilahkan seluruh anggota IKPI untuk terus mengikuti berita IKPI, medsos IKPI dan medsos Ruston-Lisa yakni IG, FB, Tiktok serta youtube untuk mengetahui secara lengkap: Siapa Ruston-Lisa, apa yang telah dicapai pada periode 2022-2024 dan apa yang akan dikerjakan pada periode 2024-2029,” katanya. (bl)

IKPI Tandatangani MoU ke- 79 dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia

Posted on 05/07/202405/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ke-79 dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan pada periode kepengurusan IKPI 2019-2024.

Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengatakan, MoU ke-79 ditandatangani antara IKPI dan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, di aula kampus tersebut pada 4 Juli 2024.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Penandatanganan dilakukan langsung Ketua Umum IKPI Bapak Ruston Tambunan dan Plt Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM Ibu Euis Komalawati,” kata Lisa di lokasi.

Pada acara penandatanganan yang disaksikan kurang lebih ratusan mahasiswa ini terlihat meriah. Antusiasme para mahasiswa terhadap kehadiran para pengurus IKPI di kampus mereka disambut dengan sangat baik.

Hal ini ini terlihat pada saat dibuka sesi tanya jawab, dimana mayoritas peserta mengangkat tangan mereka untuk bertanya mengenai konsultan pajak.

“Ada mahasiswi dari Karawang, Jawa Barat yang rela jauh-jauh kuliah di Institut STIAMI hanya karena bercita-cita menjadi konsultan pajak. Di Karawang tidak ada kampus yang memiliki jurusan perpajakan,” kata Lisa seraya mengulang alasan mahasiswi tersebut.

Lebih lanjut Lisa mengungkapkan, in shaa allah pada 9 Juli 2024 IKPI kembali menandatangani MoU dengan Universitas Negeri Solo (UNS). “Kami bersyukur IKPI semakin dikenal, khususnya dikalangan kampus,” ujarnya. Hal ini tidak tidak terlepas dr peran dan kerjasama dengan para Pengurus Cabang di seluruh Indonesia.

Sekadar informasi, hadir dalam MoU tersebut sejumlah Pengurus Pusat IKPI dan perwakilan Pengurus Cabang Jakarta Pusat yang yakni: Ketua Umum Ruston Tambunan, Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnamasari, Ketua Departemen Litbang dan FGD Lani Dharmasetya, Ketua Departemen Keanggotaan Robert Hutapea, Ketua Bidang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Hung Hung Natalya, Bidang Pendidikan Leni Herawati Tanu Utomo dan Bidang Keanggotaan Esty Aryani dari pengurus cabang IKPI Jakarta Pusat.

Hadir dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI: Plt Rektor Euis Komalawati, Wakil Rektor Diana Prihandini dan Roike Tambengi.
(bl)

Ketum Ruston Berharap IKPI Jadi Pendamping Asosiasi dan Himpunan Bahas Perpajakan

Posted on 05/07/202405/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diharapkan bisa menjadi yang terdepan di KADIN Indonesia dalam memberikan pendampingan kepada asosiasi dan himpunan seluruh Indonesia, dalam membahas setiap permasalahan perpajakan dengan pemerintah.

Demikian dikatakan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite (Wakomtap) bidang Koordinasi Asosiasi Jasa Perpajakan di KADIN Indonesia usai memenuhi undangan rapat KADIN di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Ruston menegaskan, sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia yang juga anggota KADIN Indonesia sudah sewajarnya IKPI bisa menjadi garda terdepan membantu KADIN dalam melakukan pendampingan kepada asosiasi dan himpunan yang hendak melakukan pembahasan mengenai regulasi dengan pemerintah, seperti dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

“Jadi terdapat kesempatan luas bagi IKPI untuk lebih dikenal di kalangan asosiasi dan himpunan yang anggotanya semua perusahaan,” kata Ruston.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang juga menjabat Wakil Ketua Komite (Wakomtap) bidang Koordinasi Asosiasi Jasa Perpajakan KADIN Indonesia Ruston Tambunan bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Juan Permata Adoe, Ketua Komtap Jasa Keuangan Julian E Wardhana, Wakomtap Herman Juwono, membahas peran KADIN Indonesia sebgai Mitra Pemerintah di Menara KADIN, Jakarta, Kamis (4/7/2024). (Foto: Istimewa)

PERJUANGKAN UU KONSULTAN PAJAK

Namun demikian, ada hal besar yang akan dilakukan Ruston di KADIN yakni memperjuangkan lahirnya UU Konsultan Pajak. “Saya terus melakukan pendekatan dengan para pengurus KADIN agar mereka mau membantu IKPI dalam menggolkan UU Konsultan Pajak,” ujarnya.

“Semua pengusaha yang tergabung di dalam asosiasi dan himpunan serta para pengusaha yang terdaftar sebagai anggota di KADIN Daerah (KADINDA) seluruh Indonesia adalah merupakan para pengusaha yang merupakan wajib pajak. Jadi dukungan mereka sangat berarti bagi perjuangan IKPI,” ujarnya.

Dijelaskan Ruston, tujuan utama perlunya UU Konsultan Pajak adalah melindungi wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu UU Konsultan Pajak diperlukan untuk memperkuat posisi konsultan pajak sebagai profesi yang mandiri.

“Nah, dengan dukungan KADIN, serta para stakeholders lainnya seperti perguruan tinggi dan sejumlah tax center yang telah menjalin kerja sama dengan IKPI, diharapkan pemerintah memberi perhatian yang lebih serius untuk membantu terwujudnya UU Konsultan Pajak,” katanya.

Sekadar informasi, kedatangan Ruston ke KADIN untuk memenuhi undangan rapat koordinasi Komite Tetap (Komtap) Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan Dan Jasa Profesi KADIN dengan kapasitas sebagai salah satu dari empat Wakomtap yaitu Wakomtap Koordinasi Asosiasi Jasa Perpajakan. Ini merupakan rapat koordinasi kedua sejak saya ditunjuk menjadi pengurus KADIN tanggal 26 September 2023.

Dalam rapat itu kata Ruston, dibahas mengenai penyusunan program dari masing-masing Wakomtap, termasuk diantaranya bagaimana masing-masing Wakomtap dapat berkolaborasi dengan seluruh Asosiasi Dan Himpunan yang tergabung di KADIN. (bl)