IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, mengupas tuntas mengenai pemahaman dunia perpajakan antar negara atau tax treaty. Hal itu diungkapkannya melalui seminar dengan tema “Penerapan Tax Treaty di Indonesia” yang digelar di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jumat (15/12/2023).
Di hadapan ratusan mahasiswa Ruston menjelaskan, tax treaty yang di Indonesia disebut sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka penghindaran pemajakan berganda dan upaya mencegah penggelapan pajak.
Menurut Ruston, double taxation atau perpajakan ganda bisa disebabkan oleh 3 hal seperti yang pertama yakni source-source conflict. Source conflict terjadi dalam hal dua atau lebih negara secara bersamaan mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas suatu penghasilan dari seorang pembayar pajak (taxpayer), karena masing-masing menganggap bahwa penghasilan tersebut bersumber di negara mereka.
Yang kedua kata dia, residence-residence conflict atau dua/lebih negara mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas suatu penghasilan dari seorang pembayar pajak (taxpayer) karena masing-masing menganggap pembayar pajak tersebut adalah merupakan penduduk di sebuah negara.
Kemudian yang ketiga, residence source conflict atau suatu negara mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh oleh seorang pembayar pajak (taxpayer) karena pembayar pajak tersebut merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan dan negara lain mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama karena bersumber di negara tersebut.
“Dimensi perpajakan internasional antar negara juga dibagi menjadi dua yaitu,yang pertama the taxation of foreign income atau pemajakan subjek pajak dalam negeri (residents) yaitu individu dan badan atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri atau foreign income,” kata Ruston di Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Ruston menjelaskan, the taxation of non residents adalah pemajakan atas subjek pajak luar negeri (non residents) yaitu individu dan badan atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri (domestic income).
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Pemasaran UKI Juaniva Sidharta menyatakan, gelaran seminar ini adalah sebagai wujud nyata dalam membekali mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui dunia perpajakan internasional.
“Agar para mahasiswa/i paham bukan hanya bicara pajak yang ada di Indonesia, tapi bagaimana penerapan pajak pada dunia internasional. Di era digital menuju 2045, para mahasiswa/i akan mempunyai pengetahuan yang lebih mumpuni dan mereka lebih memahami bukan hanya pajak di Indonesia tapi di luar Indonesia,” kata Juaniva.
Selain dihadiri oleh Ketua umum IKPI Ruston Tambunan, seminar ini juga turut dihadiri oleh Ketua Tax Center UKI Milko Hutabarat, Ketua Pengawas IKPI Sistomo, Rektor UKI Dhaniswara K Harjono, Dekan FEB UKI Ketut Silvanita Mangani M, serta Kepala Program Studi Akuntansi FEB UKI Frangky Yosua Sitorus. (bl)
