IKPI, Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan pemangkasan pajak capital gains sebagai bagian dari agenda kebijakan yang akan ditawarkan menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm pada November mendatang.
Rencana tersebut juga mencakup kemungkinan pemberian pembebasan pajak untuk transaksi penjualan rumah tertentu. Informasi itu dilaporkan Bloomberg dengan mengutip pejabat senior ekonomi dan mantan pejabat pemerintahan Trump.
Wacana pemangkasan pajak muncul ketika Trump dan Partai Republik berupaya mempertahankan dukungan politik menjelang pemilu paruh waktu. Popularitas pemerintahan Trump disebut terus menghadapi tekanan di tengah persoalan biaya hidup, harga bahan bakar, serta perang yang berkepanjangan dengan Iran.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan pemerintahan Trump ingin menyampaikan kepada masyarakat sejumlah agenda yang akan dijalankan apabila Partai Republik tetap memegang kekuasaan setelah pemilu.
“Dia (Trump) ingin menyampaikan kepada masyarakat janji-janji tentang apa yang akan kita lakukan jika Partai Republik memegang kekuasaan di masa depan,” kata Hassett kepada Larry Kudlow di Fox Business dikutip, Rabu (12/8/2026).
“Anda bisa mengharapkan lebih banyak kebijakan dari sekarang hingga pemilu paruh waktu,” lanjutnya.
Trump Terbuka untuk Pengindeksan Capital Gains
Salah satu gagasan yang turut dibahas adalah pengindeksan capital gains, yakni penyesuaian dasar pengenaan pajak keuntungan modal dengan memperhitungkan inflasi.
Kudlow, yang pernah menjabat sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional pada periode pertama pemerintahan Trump, mengatakan dirinya baru-baru ini membicarakan gagasan tersebut dengan Trump. Menurut dia, Trump terbuka terhadap opsi pengindeksan capital gains.
Jika diterapkan, mekanisme tersebut pada dasarnya dapat mengurangi keuntungan modal yang dianggap sebagai objek pajak karena sebagian kenaikan nilai aset yang berasal dari inflasi akan diperhitungkan dalam perhitungan pajak.
Namun, rencana pemangkasan pajak tersebut berpotensi menghadapi perdebatan di Kongres, terutama karena kondisi fiskal AS masih menghadapi defisit yang besar.
Defisit AS Capai US$1,8 Triliun
Congressional Budget Office (CBO) dalam laporan terbarunya memperkirakan defisit anggaran federal AS mencapai US$1,8 triliun dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026. Angka tersebut US$169 miliar lebih tinggi dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
CBO mencatat kenaikan defisit tersebut terjadi ketika penerimaan pemerintah meningkat sekitar 3%, sementara belanja pemerintah naik sekitar 5%.
Dalam proyeksi tahun fiskal 2026 secara penuh, CBO sebelumnya memperkirakan defisit federal mencapai sekitar US$1,9 triliun, setara 5,8% dari produk domestik bruto (PDB).
Kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu persoalan yang dapat membayangi rencana pemangkasan pajak Trump. Kebijakan pengurangan pajak berpotensi kembali menjadi bahan perdebatan antara pemerintahan dan anggota Kongres mengenai dampaknya terhadap penerimaan negara dan defisit.
Di sisi lain, pemerintahan Trump juga menghadapi persoalan terkait kebijakan tarif perdagangan. Setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump, pemerintah harus mengembalikan sebagian penerimaan tarif yang sebelumnya telah dipungut, sehingga turut memengaruhi kondisi fiskal.
Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, Trump diperkirakan akan terus menawarkan agenda kebijakan ekonomi baru. Namun, realisasi pemangkasan pajak capital gains maupun pembebasan pajak penjualan rumah masih bergantung pada keputusan politik dan proses legislasi di Kongres. (bl)
