IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global, termasuk di bidang perpajakan internasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam pertemuan bilateral dengan Vice President East Asia and Pacific World Bank, Manuela V. Ferro, di sela Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-58 yang berlangsung di Milan, Italia.
Dalam pertemuan itu, Wamenkeu yang mewakili delegasi Indonesia menyampaikan pentingnya kolaborasi antarnegara dan lembaga keuangan internasional, khususnya dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil dan efektif.
Ia menyoroti isu-isu strategis yang masih menjadi tantangan global, seperti fragmentasi ekonomi, tekanan geopolitik, dan meningkatnya praktik penghindaran pajak lintas negara.
“Kita menghadapi dunia yang semakin kompleks. Perpajakan internasional kini menjadi elemen penting dalam memastikan stabilitas fiskal, terutama untuk mendukung pertumbuhan inklusif di negara berkembang,” ujar Wamenkeu dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).
Fokus pada Pilar I dan II
Salah satu topik utama dalam pembahasan adalah perkembangan implementasi Pilar I dan Pilar II dari kerangka kerja OECD/G20 Inclusive Framework. Kedua pilar ini dirancang sebagai respon atas perubahan lanskap bisnis global yang kian terdigitalisasi dan terintegrasi secara lintas batas.
Pilar I bertujuan mengatur pembagian hak pemajakan atas laba perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Perusahaan dengan omzet global di atas 20 miliar euro diwajibkan mengalokasikan sebagian keuntungannya ke negara tempat pengguna atau pelanggan berada. Namun hingga kini, konsensus mengenai mekanisme implementasinya masih belum tercapai.
Di sisi lain, Pilar II yang mengatur Global Anti-Base Erosion (GloBE) telah menunjukkan kemajuan lebih signifikan. Pilar ini menetapkan tarif minimum Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 15 persen untuk perusahaan dengan pendapatan global melebihi 750 juta euro per tahun.
Menurut data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, lebih dari 40 negara telah mengimplementasikan Pilar II hingga awal 2025. Indonesia pun telah mengambil langkah konkret melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 yang mengatur pengenaan pajak minimum global di dalam negeri.
Peran MDB dalam Mendukung Transformasi Fiskal
Pemerintah juga menekankan pentingnya peran bank pembangunan multilateral (MDBs), seperti World Bank dan ADB, dalam membantu negara berkembang memperkuat kapasitas perpajakan. Dukungan teknis dan pembiayaan diharapkan dapat difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Dukungan MDB sangat strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga merata dan adil bagi seluruh masyarakat,” kata Wamenkeu. (alf)
