IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sesuai target dan jadwal. Fokus utamanya adalah APBN 2023 mampu menjadi penahan guncangan ekonomi akibat krisis global.
“Sehingga bantalan yang disiapkan memadai. Lalu mitigasi risiko apakah menuju dampak krisis dan geo politik,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya dikutip dari Pro3 RRI, Jumat (2/12/2022).
Kemenkeu berharap eksekusi implementasi tidak ditunda dan langsung dapat dieksekusi awal Januari 2023. Hal itu agar target dapat terealisasi dengan baik.
“Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lebih cepat,” ujarnya. “Sekarang rencana lebih awal, Januari sudah dieksekusi.”
Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo menekankan, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.
Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.
Kelima, revitalisasi industri. Terakhir, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati APBN 2023, akhir September lalu. APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061 triliun. (bl)
